Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, dengan adanya perkembangan teknologi dan akses internet, dunia digital telah menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, Indonesia kemudian membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik. Adapun pengaturan tersebut dituang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Di dalam menerapkan pemungutan pajak transaksi elektronik tersebut bagi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan pengaturan mengenai Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) yang berlaku di antara Indonesia dan negara-negara lain yang telah bersepakat. Penelitian ini membahas permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi apabila aturan ini diadakan. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah terkait status Pajak Transaksi Elektronik di dalam pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan kedudukan Pajak Transaksi Elektronik dalam taxes covered yang dimaksudkan di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian eksploratif dengan bentuk penelitiannya normatif dengan tujuan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan baru ini melalui penelitian kepustakaan. 

---

Nowadays, with the development of technology and internet access, the digital world has become an important aspect of people's daily lives. To keep up with the times, Indonesia then made laws and regulations to facilitate trade through electronic systems. The regulation is stated in the Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or in the Context of Facing Threats Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, which has subsequently been ratified as Law Number 2 of 2020. In implementing the electronic transaction tax collection for foreign companies in Indonesia, the Indonesian Government must also pay attention to the regulations regarding the Multiple Tax Avoidance Agreement (P3B) in effect in between Indonesia and other countries that have agreed. This study discusses the problems that might occur when this rule is implemented. These problems are related to the status of Electronic Transaction Tax in the regulation of Electronic Trading and the position of Electronic Transaction Tax in “taxes covered” as referred to in the Double Taxation Avoidance Agreement (P3B). This study uses a typology of exploratory research with a normative form of research in order to obtain preliminary data about this new knowledge through library research."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perubahan regulasi terkait penentuan kriteria Significant Economic Presence dalam pemajakan atas transaksi elektronik di Indonesia dan faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan Significant Economic Presence di Indonesia. Analisis perubahan regulasi terkait penentuaan kriteria significant economic presence didasarkan pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan PMK 48/PMK.03/2020 serta kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan internasional yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi terkait penentuan kriteria significant economic presence dalam pemajakan atas pajak transaksi elektronik adalah untuk saling melengkapi dan tidak mengubah substansi yang sudah ditetapkan. Kriteria significant economic presence pada PP Nomor 80 Tahun 2019 ditujukan untuk penetapan atas PPMSE sedangkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk pengenaan pajak atas PMSE. Kemudian pada PMK 48/PMK.03/2020 lebih dipersempit lagi lingkupnya dalam pengenaan pajak atas transaksi elektornik dengan menjabarkan nominalnya. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dalam penerapan significant economic presence yaitu, hubungan perdagangan Indonesia dengan negara lain, sinergi antara lembaga pemerintah dan pemenuhan indikator- indikator dalam significant economic presence itu sendiri.

---

This thesis aims to analyze changes in regulations related to determining the criteria for Significant Economic Presence in taxation of digital transaction in Indonesia and the factors that can support the application of Significant Economic Presence in Indonesia. Analysis of the regulatory changes related to the determination of significant economic presence criteria is based on the policies of Peraturan Pemerintah Number 80 Year 2019, Undang Undang Number 2 Year 2020, PMK 48 / PMK.03 / 2020 and their compatibility with applicable international tax regulations. This research uses a qualitative approach. The data collection technique was carried out by in-depth interviews with relevant sources with the issues raised. The results of this study indicate that regulatory changes related to determining the criteria for significant economic presence in taxation of digital transaction are to complement each other and not to change the substance that has been determined. The significant economic presence criteria in PP Number 80 of 2019 are aimed at determining PPMSE while in UU Number 2 of 2020 for the imposition of taxes on PMSE. Then in PMK 48 / PMK.03 / 2020 the scope is further narrowed in the imposition of taxes on digital service transactions by describing the nominal. The government needs to consider various supporting factors in the application of a significant economic presence, such as, Indonesia's trade relations with other countries, synergy between government institutions and the fulfillment of indicators in a significant economic presence itself."