Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fragile States Index (FSI) adalah alat untuk menilai tekanan normal yang dialami oleh negara dan mengidentifikasi ketika tekanan tersebut melebihi kapasitas. FSI 2019 menempatkan negara yang sekarang ini tangguh dalam ketahanan nasional namun beresiko terhadap pandemi COVID-19, sebaliknya negara-negara berkembang yang notabene rapuh dalam ketahanan nasional namun memiliki resiko lebih rendah dari pada yang nilai ketahanan nasionalnya. Sejumlah faktor menjelaskan paradoks ini antara lain ketahanan penduduk di wilayah tropis, imunisasi BCG disuntikkan kepada jutaan anak di negara miskin dan berkembang, sistem sosial-politik liberal di mana kebebasan individu mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paradoks ini sangat signifikan untuk merumuskan kembali Strategi Ketahanan Nasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (membandingkan nilai ketahanan 10 negara tangguh dan 10 negara rapuh dalam menghadapi pandemi). Teori yang digunakan adalah teori ketahanan, kerentanan dan pendekatan manajemen ketahanan bencana dalam hal kapasitas dan manajemen adaptif. Riset menghasilkan analisis dan simpulan bahwa saat ini dibutuhkan konsep kerjasama antar negara baik negara maju maupun berkembang, dari hal yang paling sederhana guna memperkuat ketahanan dari Pandemi COVID-19. Di samping itu, diperlukan kolaborasi antar negara dalam menemukan konsep ketahanan yang mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terutama menghadapi pandemi COVID-19."

"Hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang masih dipertahankan di Indonesia. Latar belakang historis menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan warisan kolonial Pemerintah Belanda. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, hukuman mati tetap ada bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan tetap dipertahankan dalam KUHP Baru. Diskursus dan praktik hukuman mati dirasionalisasi bahwa hukuman mati mampu menimbulkan efek penggentarjeraan di masyarakat. Eksistensi hukuman mati ini sesungguhnya menimbulkan polemik di kalangan ilmuwan hukum Indonesia. Ada kalangan yang menyetujui dan ada yang menolak eksistensi hukuman mati tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji diskursus normatif tentang hukuman mati dari kalangan ilmuwan hukum di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini juga mengkaji arah politik hukuman mati di Indonesia. Setelah menganalisis diskursus normatif dan politik kriminal hukuman mati, penelitian ini juga menganalisis hasil-hasil penelitian kriminologis hukuman mati untuk melihat apakah hukuman mati benar-benar menimbulkan efek penggentarjeraan. Metode penelitian ini menggunakan analisis diskursus Foucault untuk melihat adanya diskursus dominan dari hukuman mati. Perspektif kriminologi konstitutif dan counter-colonial criminology digunakan dalam tulisan ini untuk mengkaji bagaimana pengaruh teori penghukuman Barat terhadap diskursus normatif hukuman mati tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kondisi diskrepansi antara diskursus hukuman mati dengan rasionalitas yang mendasarinya. Hal ini membuat hukuman mati menjadi paradoks. Solusi atas kondisi paradoks hukuman mati tersebut dibutuhkan diskursus pengganti. Perspektif peacemaking criminology digunakan untuk menunjukkan bahwa hukuman mati yang tidak menyelesaikan masalah kejahatan perlu diganti dengan perspektif perdamaian sebagai respon alternatif terhadap kejahatan. 

---

The capital punishment is a form of punishment that is still maintained in Indonesia. The historical background shows that the capital punishment in Indonesia is a legacy of Dutch colonialism. Since Indonesia's independence until now, the capital punishment has persisted and is even spread out in various laws and regulations and is maintained in the New Criminal Code. The discourse and practice of the capital punishment rationalizes that the capital punishment can create a deterrent effect in society. The existence of the capital punishment has actually caused polemics among Indonesian legal scientists. There are people who agree and there are those who reject the existence of the capital punishment. Therefore, this study examines the normative discourse on the capital punishment among legal scientists in Indonesia. Furthermore, this research also examines the political direction of capital punishment in Indonesia. After analyzing the normative discourse and criminal politics of the capital punishment, this study also analyzes the results of criminological research on the capital punishment to see whether the capital punishment actually creates a deterrent effect. This research method uses Foucault discourse analysis to see the existence of a dominant discourse on the capital punishment. The perspectives of constitutive criminology and counter-colonial criminology are used in this paper to examine how the influence of Western punishment theory has on the normative discourse on capital punishment. The results of this study indicate that there is a condition of discrepancy between the capital punishment discourse and its rationality. This makes the capital punishment a paradox. A solution to the paradoxical condition of the capital punishment requires a replacement discourse. The perspective of peacemaking criminology is used to show that the capital punishment which does not solve the problem of crime needs to be replaced with a perspective of peace as an alternative response to crime."

"ABSTRACTSistem matrilineal adalah suatu sistem pada masyarakat Sumatera Barat yang mengatur garis keturunan berasal dari pihak ibu, sebuah sistem yang dapat dikatakan unik karena pada umumnya di Indonesia menempatkan kaum laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Sistem matrilineal menjadikan seorang perempuan dapat memegang kekuasaan atas suatu keputusan yang semestinya dipecahkan. Seiring berjalannya waktu timbul permasalahan adanya konsep patokah yang menjadikan peran perempuan menjadi tergeser dengan sendirinya, hal ini menjadi paradoks dalam sistem matrilineal yang menyebabkan peran perempuan menjadi nomor dua karena pada hakekatnya perempuan sudah ditentukan kodratnya sejak lahir. Ini menjadikan adanya gangguan secara kejiwaan terkait neurosis. Permasalahan  neurosis pada sistem matrilineal dapat dipecahkan melalui pemikiran dari Karen Horney. Neurosis ini tampak pada psikoanalisis yang dialami perempuan di Minangkabau, sehingga menyerang psike yang kemudian terbentuknya konsep patoka, yang menyebabkan perempuan menjadi kaum minoritas yang derajatnya di bawah laki-laki dan segala sesuatunya yang berhak mengatur adalah laki-laki.

---

ABSTRACTThe matrilineal system is a system in West Sumatera society that regulates lineage originating from mother side, a system which can be said unique because in general in Indonesia place men higher than woman. The matrilineal system makes a woman able to hold power over a decision that should be solved. Over time the problem arises the concept of patokah which makes the role of women become displaced by itself, this becomes paradox in the matrilineal system that causes the role of women to be number two because essentially women have been determined kodrat from birth. This makes a psychiatric disorder associated with neurosis. The problems of neurosis in the matrilineal system can be solved through the thought of Karen Horney. This neurosis appears in the psychoanalysis experienced by women in Minangkabau, thus attacking the psyche, which then form the concept of patokah, which causes women to become a minority under the men and everything that is entitled to regulate is male."

"ABSTRAKManusia sebagai poros penyelidikan guna menemukan kenyataan sesungguhnya mulai dari Plato hingga Descartes masih belum selesai. Realitas sesungguhnya, yang dinamakan dengan Ada (Being), setiap pemikir selalu berdialektika satu sama lainnya sehingga tidak pernah menemukan titik akhir dari sebuah sintesa utuh yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Titik persoalannya adalah karena berangkat dari perspektif esensial yang bersifat deskriptif-kategorial dalam menyelidiki Ada sehingga dikotomi subyek (manusia) dan Obyek (dunia) tidak bisa dielakkan. Baru kemudian pada Edmund Husserl mulai ada perubahan konseptual dalam mengatasi dikotomi tersebut. Melalui metode fenomenologi, Husserl menyelaraskan antara subyek dan Obyek dengan tidak ada pemisahan. Keduanya saling mengandaikan dalam memperoleh pengetahuan. Walaupun demikian, pada puncak penelitian, Husserl akhirnya masih melakukan diskriminasi terhadap obyek dalam konsep ego transendentalnya. Sehingga pencarian kenyataan yang hakiki melalui penyelidikan yang bersifat konseptual mulai dipertanyakan lagi. Kehadiran Kierkegaard ikut membawa perubahan yang mendasar, yaitu bahwa penelitian tentang esensi Ada yang selalu berangkat dari konsepsi-kategoris harus dibalik dengan penelitian yang menggunakan perspektif eksistensial. Being, tidak lagi dipahami sebagai Ada, tetapi Mengada. Artinya, manusia tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku pasif dalam memahami dan menyelidiki Ada, tetapi manusia justru sebagai pelaku aktif dalam memaknai Ada. Dalam puncak memaknai Ada, bagi Kierkegaard, manusia dengan pilihan bebasnya harus melompat ke realitas e ketuhanan. Bagi Martin Heidegger, pengalaman tentang Ada yang dimaknai oleh Kierkegaard masih berbau moralitas dan religius. Manusia belum dipandang sebagai subyek yang mampu berdiri sendiri dalam memaknai hidupnya. Perlu kemudian memberikan sudut pandang yang lain, yaitu eksistensial-ontologis dalam memaknai Ada. Eksistensial bertujuan meneropong kondisi manusia yang otentik, dan kemudian diselaraskan dengan temporalitas yang memberikan makna tentang keberadaan manusia dalam dunia. Karena kondisi Dasein yang paling mendasar adalah Ada-menuju-kematian secara eksistensial-ontologis, maka puncak totalitas Ada Dasein itu akhirnya ditemukan pada momen Kematian. Sebab pada momen ini adalah zenit totalitas Ada Dasein di satu sisi, dan momen berakhirnya eksistensi Dasein dalam dunia di sisi lain. Oleh karena itu, pada Heidegger, manusia sebagai pemberi makna pada Ada dalam memaknai dirinya dan dunia, yang berpuncak pada kematian. Namun manusia dalam memaknai dirinya dan dunia keseharian menghadapi dilema. Di satu sisi, pemaknaan Ada-nya yang otentik melalui Mengada-menuju-kematian selalu tidak stabil karena is selalu terlupa. Di sisi lain, karakter keseharian Dasein selalu bernuasa inotentik di mana Dasein tidak bisa lari darinya. Meskipun secara eksplisit dia sudah menyatakan diri sebagai Ada yang otentik, tetapi secara implisit, bekas-bekas inotentik masih melekat pada otentisitas tersebut. Sehingga keutuhan manusia eksistensial-ontologis yang otentik itu secara tidak langsung masih berwarna ganda"

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada studi kebijakan pemasyarakatan yang terkait langsung dengan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana extraordinary crime yakni Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hingga saat ini memperlihatkan hubungan erat antara peraturan pemerintah dengan kondisi di dalam Lapas dan sistem pemasyarakatan serta tidak kondusifnya sistem hukum nasional dalam penanganan extraordinary crime. Tujuan penelitian untuk mencari penyebab mengapa terjadi paradoks dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 terhadap prinsip pemasyarakatan yang ada dalam prespektif pemasyarakatan. Pendekatan penelitan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan yaitu content analisis analisis isi . Teknik pengumpulan data menggunakan bentuk analisis data kualitatif berupa pengumpulan data primer melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara membangun argumentasi atas evaluasi permasalahan kebijakan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang dalam implementasinya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat bertentangan dengan konsep, prinsip dan tujuan sistem pemasyarakatan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on the study of penal policies directly related to the criminal policy against extraordinary crime that ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo on Second Amendment of ldquo ldquo Government Regulation No.32 of 1999 rdquo about Terms and Procedures for Citizens Rights Patronage of Corrections. Rejection of ldquo Government Regulation No. 99 of 2012 rdquo to the present shows the close relationship between government regulation with the conditions in the prisons and the correctional system and not conducive to the national legal system in handling extraordinary crime. The research was aimed to find the cause of why happen paradox with the enactment of ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo on the principles contained in the correctional perspective. Research approach uses a qualitative approach. Data collection technique used form of qualitative data analysis collecting primary data through the study of documents and interviews. Data analysis was done by building an argument on the evaluation of policy issues issuance of ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo . The results can be concluded that the ldquo Government Regulation No.99 of 2012 rdquo in implementation raises the pros and cons of society that does not comply with the principles and goals of the concept of correctional system. "

"Relasi both-and merupakan titik peleburan peran fragmen atau penyusun ruang yang didasari oleh sebuah kontradiksi. Peleburan ini diperlukan untuk mendapatkan efek tertentu pada suatu bentuk arsitektur yang tampak biasa menjadi tidak biasa, sehingga relasi both-and dinilai memiliki potensi untuk dipelajari lebih lanjut. Secara khusus, tulisan ini akan mempelajari bagaimana relasi both-and dalam proses pembentukan paradoks ruang tertentu. Melalui pembentukan paradoks dalam ruang inilah kemudian akan tercipta keterlibatan antara ruang dengan penggunanya hingga pada taraf tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan studi literatur dan studi kasus berupa ruang sinematik film yang relevan. Studi kemudian menemukan bahwa relasi both-and hadir ketika fragmen penyusunnya mengalami peleburan pada karakter kontradiktifnya. Selain itu, untuk mencapai relasi both-and, fragmen tidak hanya dilihat dari perannya saja, melainkan dilihat dari bentuk kehadiran fragmen.

---

Both-and relation is a fusion point of fragments role as space composer’s based on its contradicting character. This fusion is needed to get a certain effect for an architectural form that seems ordinary to be unusual. Specifically, this paper will focus on how the both-and relation forms certain space paradoxes. Through the formation of space paradox, there will be an involvement between space and its users to a certain degree. To achieve this goal, a literature study and case study in the form of cinematic film space is relevant. Later studies found that both-and relations existed when the constituent fragments fused into their contradictory characters. In addition, to achieve a both-and relationship, fragments are not only seen from their role, but also seen from fragments’ form of presence."

"ni buku yang aneh. Ini adalah campuran antara Ajaran Okultisme kuno dan konsepsi sangat canggih tentang Ilmu Pengetahuan Modern yang paling mutakhir dan paling maju-bauran yang ganjil, sebab masing masing pihak di kedua bidang itu memiliki perangai yang sama sekali berbeda. Percampuran itu mungkin akan berakhir dengan malapetaka, seandainya tak ada fakta bahwa tautan penghubung yang memberi mereka ikatan kepentingan bersama telah ditemukan. Tak ada dua orang yang benar-benar dapat saling mencintai, kecuali mereka juga mencintai sesuatu yang sama makin mereka saling mencintai, semakin besar cinta mereka satu sama lain. Dan mari kita percaya itu akan terbukti benar dalam persatuan Ilmu Okultisme dan Ilmu Pengetahuan ini, yang dirayakan dalam buku ini.

BUKU ini akan membahas soal Kehidupan. Pengarang buku ini berpendapat bahwa Kehidupan itu Universal-Kehidupan itu melekat, dan mewujud (dalam derajat yang berbeda) di setiap bagian, partikel, tahap, segi, kondisi, tempat, atau hubungan, di Dunia Benda-benda yang kita sebut Semesta.

Menurut dia, Kehidupan mengejawantah dalam dua segi atau bentuk, yang secara umum kita temukan dalam hubungan dan kerja sama satu sama lain, tetapi yang keduanya boleh jadi merupakan ekspresi dari beberapa Hal yang lebih tinggi daripada keduanya. Dua segi atau bentuk ini, yang bersama-sama membentuk atau menghasilkan apa yang kita kenal sebagai "Kehidupan", dikenal sebagai (1) Substansi atau Materi; dan (2) Pikiran. Dalam buku ini istilah "Substansi" digunakan dalam preferensi untuk "Materi" (Matter), karena fakta betapa "Materi" telah menjadi identik dengan ide-ide tertentu dari aliran pemikiran Materialistis, dan umumnya dianggap oleh khalayak umum sebagai cahaya "materi mati", sedangkan buku ini menyatakan bahwa semua Zat adalah Hidup. Istilah "Pikiran" digunakan dalam arti "Pikiran, seperti yang kita kenal", alih-alih sebagai "Pikiran, sebagaimana adanya”, atau sebagai “Pikiran Kosmik”. Di beberapa tempat istilah "asas Pikiran" digunakan untuk menyampaikan gagasan"

"Tulisan ini dimaksudkan untuk mengamati perkembangan dan pengembangan industri pariwisata China yang mulai pulih kembali pascapandemi. Walaupun sempat menerapakan kebijakan lockdown beberapa waktu yang sangat ketat akibat penyebaran virus covid-19, industri pariwisata china dibuka bagi wisatawan asing yang berangsur-angsur normal kembali."

"Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan.

---

This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels."

"Organisasi dipenuhi dengan paradoks dan dipengaruhi oleh berbagai tekanan, seperti fokus jangka pendek versus jangka panjang, global versus lokal, eksplorasi versus eksploitasi."