Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."

"ABSTRAKUpaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan di Indonesia terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta. Kompleksitas kemiskinan di Kota Yogyakarta bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Yogyakarta mengamanatkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif. Didukung dengan diagram Ishikawa dalam analisa pemetaan tema-tema permasalahan dan SWOT untuk menyelaraskan pola-pola penyelesaian strategis. Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan yang dihasilkan dengan model top down , membuahkan hasil yang tidak sesuai harapan masyarakat. Memicu potensi maladministrasi dan korupsi pengelolaan program oleh pelaksana kegiatan. Karena ada unsur tidak transparan. Sebaliknya, dengan menggunakan model bottom up dan partisipatori, pelaksanaan program BKM menjadi sinergis dan memiliki siklus yang mutual. Hal ini karena kegiatan-kegiatan program BKM merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat.

---

ABSTRACTPoverty alleviation has always been one of the main indicators to assess the performance of a government in the public welfare field. The issue of poverty in Indonesia occurred in various areas, including the Yogyakarta city. The complexity of poverty in the Yogyakarta city is no longer about the lack of education. The problem is how to increase the independence and income residents of the Yogyakarta city. In implementing poverty alleviation programs, Yogyakarta city government mandated the establishment of the Community Self Reliance BKM at the village level in the entire territory of the Yogyakarta city. This study uses descriptive qualitative method. Powered by Ishikawa diagram for themes mapping analysis and SWOT issues to aligned strategic patterns. This study focused on Sorosutan Village Umbulharjo District of Yogyakarta city. The results of this study revealed that the plan generated by the model of top down , produced results that do not match the expectations of society. Potentially maladministration and corruption in the management activities by program executor. Because there is no element of transparency. In contrast, using the model of bottom up and participatory, BKM be synergistic implementation of the program and have a mutual cycle. This is because the BKM program activities is a representation of the community needs."

"ABSTRAKAfter four years of implementation of the Village Fund Program, although there were concrete results from the implementation of programs such as the establishment of various basic infrastructures in many villages, the number of cases of misuse of village funds by village heads showed that there were still serious problems in the governance of program implementation and accountability. In many cases, this is due to the ineffective participation of the village community in implementing the program. There is no community participation at all, or even if the community participate, their inability to support the weak village governments in managing village funds properly has resulted in the ineffective implementation of programs and uncontrolled corruption. In this regard, there is a strong correlation of the level of competence and public education with the effectiveness of community participation. A better level of community knowledge will not only increase the level of community participation in the process of policymaking and the implementation of the program but also the quality of the policies made and the results of programs that affect the community. To implement the Village Fund Program effectively and to derive better results through more effective community participation, the Indonesian Government must focus its efforts on increasing communitys capacity to participate in program implementation both through formal and informal education or enhance the role of Non Governmental Organizations in community empowerment. "

"Tesis ini sebagai wujud hasil penelitian tentang pelaksanaan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa/Kelurahan, sebagai salah satu bentuk upaya pembangunan partisipatif yang dilakukan pada Kota Sawahlunto. Latar belakang tesis ini diasumsikan kepada sejauhmana Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan dan dukungan masyarakat dalam berpartisipasi untuk ikut serta dalam proses pembangunan untuk mensukseskan program Pemerintah dan visi kota Sawahlunto. Partisipasi masyarakat di daerah akan sangat membantu meningkatkan kemampuan Daerah Kota atau Kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerahnya.Paradigma pembangunan partisipatif mengedepankan upaya untuk melaksanakan pembangunan sebuah wilayah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pada era ini partisipasi bukan lagi sebagai ancaman namun telah menjadi slogan yang menarik secara politis dan sebagai sebuah instrumen yang lebih efektif dan efisien, serta sebagai sumber investasi baru bagi pembangunan sebuah daerah. Pembangunan sebagai proses yang panjang, sejak diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap pembangunan tersebut. Dalam wacana ini, masyarakat adalah objek dan sekaligus merupakan subjek dan sasaran hingga pada saat yang sama, ia merupakan unsur yang dominan dalam keikutsertaannya untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pembangunan yang dilakukan.Penelitian tesis ini dilakukan di kota Sawahlunto dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling dimana informan pertama dapat memberikan petunjuk tentang informasi yang tepat dan mendalam atas informan yang berikutnya.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan saluran partisipasi yang diberikan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sangat tergantung dari adanya goodwill pemerintah daerahnya. Bahwa dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan syarat antara lain responsif yang berarti cepat tanggap dan sekaligus memberikan respon positif atas aspirasi masyarakat yang berkembang. Kemudian, metode perencanaan partisipatif adalah merupakan metode yang telah disepakati dalam perencanaan pembangunan Kota Sawahlunto. Metode partisipatif dalam pembangunan kota berarti suatu upaya melibatkan langsung masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi objek pembangunan ke perlakuan masyarakat sebagai subjek (pelaku/pelaksana) yang sekaligus juga perencana dan pemelihara pembangunan itu sendiri. Hanya saja realisasi sepenuhnya terhadap aspirasi masyarakat tidak mungkin bisa menjadi kenyataan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki sebuah daerah. Program ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi aspirasi pembangunan yang tumbuh dari bawah. Program ini juga didasarkan atas asumsi segala bentuk pembangunan fisik Kota Sawahlunto dalam upaya mencapai visi kota Sawahlunto 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada hakekatnya adalah bermuara/berlokasi di Desa/Kelurahan.Tidak dapat dipungkiri bahwa tentunya terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi seperti: SDM yang kurang mendukung, kepentingan para kontraktor yang terganggu rejekinya serta hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan kegiatan program. Namun paling tidak, program yang dilaksanakan pada tahun 2001 ini telah berhasil untuk memberikan proses belajar untuk meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan kota dalam mencapai visi, karena masyarakat kota telah berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasilnya. Meningkatkan kemampuan masyarakat (mendidik masyarakat untuk belajar membuat perencanaan dan mengelola semua proses pembangunan sesuai dengan potensi/sumber daya yang tersedia). Memberikan kewenangan dan kepercayaan yang lebih luas kepada masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemberdayaan tenaga kerja potensial di tingkat Desa dan membantu pengurangan beban pengangguran selama program berlangsung, serta demi meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan masyarakat.Pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dapat dikatakan masih berorientasi partisipatif efisiensi. Partisipatif efisiensi lebih mengarah kepada kepentingan pemerintah. Hal ini dapat menjadikan beberapa asumsi yang tidak sesuai dengan konsep pembangunan partisipatif Mikkelsen dimana feed back yang diharapkan adalah adanya proses belajar sebagai kegiatan pembangunan. Asumsi dari tinjauan konsep pembangunan partisipatif dapat mengkritisi program ini sebagai kegiatan eksploitasi dan mobilisasi terhadap masyarakat kota dalam suatu kegiatan pembangunan. Pemerintah Kota Sawahlunto diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan untuk lebih berani memberikan kesempatan dalam berbagai bentuk dan saluran partisipasi masyarakat kota."

"Nagari sebagai bentuk komunitas kecil yang ada di Sumatera Barat dalam perkembangannya telah melakukan pengaturan secara otonom terhadap kepentingan komunitasnya. Peran nagari sebagai bentuk pemerintahan desa dan sebagai institusi sosial di masyarakat telah dapat menyalurkan aspirasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencari corak kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Setelah mendapat campur tangan dan pengaturan dari pemerintahan yang lebih tinggi baik pada periode Pemerintah Penjajahan, periode Pemerintah Republik Indonesia sesudah penyerahan kedulatan dan periode dilaksanakannya UU No. 5 tahun 1979 terjadi perubahan terhadap bentuk dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut. Dengan latar belakang ini penulis berasumsi bahwa pada periode pemerintah penjajahan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan cenderung terpaksa, sementara itu pada zaman sesudah penyerahan kedaulatan partisipasi masyarakat cenderung sukarela dan pada periode diselenggarakannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa partisipasi masyarakat cenderung mengharapkan imbalan.Berdasarkan latar belakang dan asumsi di atas, pokok masalah yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "bagaimanakah hubungan sistem pemerintahan dengan partisipasi masyarakat ?", dengan rincian permasalahan adalah mengapa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung sukarela, pada periode kolonial cenderung terpaksa dan pada periode UU No. 5 Tahun 1979 cenderung mengharapkan imbalan ?Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan nagari semenjak asal usul nagari sampai keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya, hubungan sistem pemerintahan nagari dengan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.Penelitian dilakukan pada nagari yang telah dipilih sebagai kajian kasus yaitu Nagari Lumpo, Nagari Palangai dan Nagari Air Haji kesemuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan explanatory research. Sumber data atau yang dijadikan subjek penelitian adalah informan dan sumber data lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur. Analisa data dilakukan dengan pengorganisasian data kedalam kelompok tertentu dan untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan bentuk partisipasi dilakukan dengan mengemukakan contoh-contoh (anekdot) dalam mendukung interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode penyelenggaraan pemerintahan nagari sesudah penyerahan kedaulatan cenderung bersifat demokratis. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat lebih memberikan peluang untuk berdialog dan tidak adanya unsur pemaksaan keinginan pemerintah kepada masyarakat. Makin cenderung demokratis penyelenggaraan pemerintahan makin membuka peluang kepada masyarakat untuk memberikan dukungan dan partisipasinya terhadap pemerintahan. Sehingga pada periode ini bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kecenderungan tumbuh secara sukarela.Pada periode penjajahan, penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otonomi nagari lebih bersifat demokratis sehingga partisipasi masyarakat cenderung sukarela. Sementara itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan penjajahan dilakukan dengan otoriter dan penuh paksaan serta sanksi, sehingga partisipasi yang muncul cenderung terpaksa.Pada periode UU No. 5 Tahun 1979, penyelenggaraan pemerintahan nagari lebih didominasi oleh kepentingan pusat dan besarnya campur tangan pemerintah yang lebih atas. Dengan kondisi ini partisipasi masyarakat mengalami perubahan karena pemerintah dengan aturan-aturan birokrasi yang baku telah mematikan kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi.Partisipasi lahir karena adanya imbalan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai akibat aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak dapat dijabarkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Sementara itu nilai-nilai budaya yang sudah hidup di dalam masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah.Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari secara umum adalah pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat yaitu pola hubungan yang cenderung demokratis, pola hubungan yang cenderung otoriter dan pola hubungan yang didasarkan oleh kepentingan tertentu sehingga hubungan tercipta karena ada kompensasi yang diharapkan. Faktor berikutnya adalah perubahan sosial yang terjadi baik yang disengaja maupun secara alami. Perubahan ini harus selalu diwaspadai baik oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga perubahan yang terjadi tersebut bisa diarahkan kepada perubahan sosial yang menguntungkan."

"ABSTRAKDalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia, kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam prosesnya, pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Berbagai pendapat menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu ciri dari pembangunan desa dan merupakan unsur utama yang berpengaruh besar bagi berhasilnya pembangunan desa. Oleh karena itu banyak kegiatan yang dilaksanakan khususnya oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi, bahkan keberlangsungannya terus diupayakan dan dijaga. Di Kecamatan Tambun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di masing-masing desanya tidak sama tinggi rendahnya. Di sisi lain berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa aspek kepemimpinan Kepala Desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa. Mengacu pada hasil penelitian tersebut, maka pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta seberapa besar pengaruh faktor kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kecamatan Tambun. Berdasarkan telaahan teori dan pendapat para sarjana dapat diungkapkan bahwa kepemimpinan dapat didefinisikan secara bervariasi. Dalam hubungannya dengan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, definisi yang dapat digunakan adalah definisi dinamis. Yang pada hakekatnya berintikan pelaksanaan fungsi penggerakan dan pengarahan. Kepala Desa sebagai wakil pemerintah dan pemimpin masyarakat desa melakukan fungsi yang sama dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat di desanya. Lebih lanjut dari telaahan teori dapat disimpulkan bahwa secara teoritis terdapat hubungan antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Mengacu pada telaahan ini maka hipotesis yang dapat dikemukakan adalah : 1. Ada pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Dengan kepemimpinan yang tinggi dari Kepala Desa dalam menggerakkan anggota masyarakat desa akan meninggikan tingkat partisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Untuk menguji kebenaran dari kedua hipotesis di atas, delakukan penelitian lapangan. Dua variabel yang diteliti adalah kepemimpinan Kepala Desa sebagai variabel bebas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai variabel tergantung. Variabel bebas terdiri dari dua sub variabel yaitu penggerakan (motivasi) dan pengarahan, sedang variabel tergantung terdiri dari empat sub variabel yaitu partisipasi dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemanfaatan hasil pembangunan. Lokasi yang dipilih menjadi sampel adalah tiga Desa Swakarya, Tiga Desa Swasembada, untuk Responden dipilih dari empat golongan yaitu Kepala Desa, Aparat Desa (Pamong Desa), Pemuka masyarakat Desa dan masyarakat Desa. Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa hipotesis pertama teruji kebenarannya, bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan Kepala Desa dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan Nilai 0,53234. Lebih lanjut dari hasil analisa Regresi diperoleh informasi bahwa ada pengaruh positip variabel bebas terhadap variabel tergantung dengan persamaan Y = 2,05315 + 0,20?57 X. Dengan persamaan ini hipotesis kedua teruji pula kebenarannya, semakin tinggi Nilai X (kepemimpinan Kepala Desa) akan semakin tinggi Nilai yang diperoleh variabel Y (partisipasi masyarakat). Adapun sumbangan pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap partisipasi masyarakat adalah 28,339 %. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa, disarankan hal-hal antara lain seperti : 1. Lebih memberikan peranan kepada Kepala Desa untuk mengambil keputusan yang menyangkut pembangunan di desanya. 2. Hendaknya Kepala Desa memperhatikan benar kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat, dalam pembuatan rencana Pembangunan Desa: 3. Hendaknya memberi tauladan yang baik, sejauh mungkin memberi bantuan dan memberikan penghargaan secara formal ke pada anggota masyarakat yang berprestasi. 4. Kepala Desa hendaknya lebih intensif memberikan penerangan tentang manfaat proyek pembangunan desa yang akan dilaksanakan. 5. Kepala Desa hendaknya bekerjasama dengan Pemuka Masyarakat dan meningkatkan kegiatan LKMD dan aktivitas pengurusnya. 6. Kepala Desa hendaknya menghimbau masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan Desa dan menilai terhadap pelaksanaannya."

"ABSTRAKUsaha-usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proses pembaharuan yang terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk berhasilnya suatu pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan yang baik dan partisipasi dari masyarakat. Perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan, dan program-program pembangunan yang konsisten serta berdasarkan kebutuhan yang paling utama. Tetapi berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan partisipasi, khususnya warga masyarakat setempat di mana mereka tidak hanya sebagai obyek pembangunan tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Pada jalur ke-6 dari 8 jalur pemerataan yaitu pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan, menunjukkan pada disadarinya peranan partisipasi itu dalam usaha-usaha pembangunan mengingat bahwa partisipasi itu sebagai inti dalam keberhasilan pembangunan. Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belanda-participatie atau dari bahasa Inggris-participation, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin-participatio yang terdiri dari dua suku kata, yakni "pars" yang berarti bagian dan "capere" yang berarti mengambil. Jadi participatio berarti mengambil bagian. Perkataan participatio berasal dari kata kerja participare yang berarti ikut serta. Jadi partisipasi mengandung pengertian aktif, yakni adanya kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dalam Kamus Baru Bahasa Indonesia dikatakan bahwa partisipasi berarti ikut mengambil bagian. Partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu strategi dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan, yang merupakan usaha perubahan secara sadar dan berencana, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih baik, melalui proses perubahan sikap yang dapat mengikuti perubahan sosial dan memahami arti pembangunan serta program-programnya."

"Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Oleh sebab itu, dalam pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri". Dalam rangka untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan banyak program yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah arah pemeberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan mengetahui hambatan-hambatan partisipasi masyarakat tersebut. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokurnentasi. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes berada dalam derajat tokenisme di karakteristik consultation, sehingga kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah hanya sebagai formalitas dan kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Titian Modang Kopah adalah sulitnya mengambil keputusan mengenai, program yang akan diprioritaskan belum terealisasi, masyarakat kurang bisa menyampaikan aspirasi apa yang menjadi kebutuhan mereka karena masih memiliki daya analisis yang lemah terhadap kebutuhan pembangunan karena lemahnya faktor sumber daya masyarakat dan belum adanya sinergi berbagai sumber dana pembangunan yang dimiliki Desa Titian Modang Kopah. Sebagai konsekuensi dari kendala tersebut maka program pemerintah banyak yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan Daerah sehingga menyebabkan banyak potensi yang berada di Desa Titian Modang Kopah menjadi tidak efektif.......Village as a government that directly related to the community is the main focus in government development, because most of Indonesia's territory is in the countryside. Therefore, in village development it needs to be directed at the realization of an "independent vi llage". In order to encourage and awaken the ability of the community, especially rural communities, many programs have been made by the government. One of them is through empowering rural communities by in volving the community and elements of government that have more reactive development policies that give priority to the needs of village communities in budget allocation so that they are able to exploit the potential of their respective regions. This study aims to determine community participation in the implementation of Musrenbang Desa in Titian Modang Kopah Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi District and know the obstacles. Meanwhile, the research method used is qualitative research with a descripti ve approach, and data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of this study concluded that Thelevel of community participation in the musrenbangdes was in degree of tokenism at the consultation level, so the musrenbangdes implementation activities in Titian Modang Kopah Village were only a formality and The obstacle in the implementation of the Musrenbangdes in Titian Modang Kopah Village is the difficulty in making decisions regarding the prioritized program which has not been realized, the community is less able to express their aspirations because they still have weak analytical power to the development needs due to weak resource factors the community and the lack of synergy between the various development funding sources owned by Titian Modang Kopah Village. As a consequence of these obstacles, many government programs are not based on the potentials and uniqueness of the Region, causing many potential in Titian Modang Kopah is ineffective."

"ABSTRAKPengelolaan sampah di Indonesia selama ini banyak bertumpu padapendekatan akhir, yaitu dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempatpembuangan akhir sampah (TPA). Pendekatan konvensional ini menimbulkansejumlah persoalan mulai dari pengangkutan sampai keterbatasan lahan sebagaitempat pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah secara konvensionalterbukti beum mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta yang sangatkompleks. Perlu ada paradigma pengelolaan baru yang berbasiskan padakomunitas. Hal ini karena sampah di Jakarta sebagian besar merupakansumbangan dari sampah rumah tangga.Oleh karena itu penyelesaianya pun harisdimulai dari hulu penghasil sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah ini padakomunita harus berprinsip pada 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle).Komunitas Delima merupakan sebuah kegiatan dimasyarakat yangberupaya mengelola sampah secara mandiri. Komunitas ini ada dan masih bisaberlangsung sampai dengan sekarang karena ada proses diskusi dan musyawarahsecara bersama sama dalam setiap perjalanan komunitas ini. Terdapat komunikasiyang dilakukan secara terus menerus oleh komunitas ini, baik didalam internaldan juga dengan kelompok lain (eksternal). Komunikasi berulang ulang secaraintens menuju kearah kemajuan dan memecahkan masalah secara bersama-samamenjadi kunci dalam keberlanjutan program ini.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Denganmenggunakan pendekatan studi kasus, fokus penelitian ini akan dapat dipahamisecara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini diharapkan bisa mengkajiproses, aktivitas, dan peristiwa komunitas dalam melakukan dialog yang setarasehingga program pengelolaan sampah dapat berlanjut. Tekhnik pengumpulandata menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan juga datasekunder. Untuk membuktikan apakah data valid atau tidak, penelitimenggunakan metode trianggulasi data, yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahandata yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluanpengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah diperoleh

---

ABSTRACTNowadays, managing waste in Indonesia mostly based on the finalapproach, which is collecting, transporting and taken away to the final wastelocation (TPA). But this conventional approach bring more problem, such astransporting until the limitation of land as the final waste location. It proveif waste problem in Jakarta is deliberative complex. There must be a newparadigm of managing which basis on community, because most of waste inJakarta are household waste. So the solution is must on the onstream. In alsomust be based on 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).Komunitas Delima is a community activity which managing wasteindependently. This community is still alive because of discussion anddeliberation. Communication in continuity is the key, internal and external.Intensity to the forward and solving problem together is the key of life ofthis program.This study using qualitative method. Using case study approach, thisresearch focus can be understanding correctly and deeply. This approach isexpected could determine the process, activity, and community event on thedialogue so the program could be extended. The data collection used deepinterview, observation and secondary data. To prove if this data valid or not,the research could use triangulation data method, which is data validatingchecking method who used item outside the data for the purpose ofchecking of comparing to the received data."

"Penelitian ini membahas motivasi dan partisipasi masyarakat RW 09 dalam mencegah angka kejadian DBD. Tujuannya untuk memberikan gambaran motivasi dan partisipasi dalam mencegah DBD serta karakteristik responden yang mendukungnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif sederhana. Teknik pengambilan sampel menggunakan kuisioner dengan jumlah responden 100 orang masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat RW 09 memiliki motivasi tinggi sebesar 53% dan partisipasi tinggi 55% dalam mencegah angka kejadian DBD. Karakteristik responden yaitu usia 20-37 tahun sebanyak 65 %, jenis kelamin perempuan 75%, tingkat pendidikan SMA 49 %. Riwayat keluarga pernah mengalami DBD 70% dan masyarakat yang pernah mendapatkan penyuluhan DBD sebanyak 72 %.......The purpose of this study were to explain motivation and participation community onRW 09 in preventing DBD as communicable disease. The goal was to provide anoverview of motivation and participation in preventing dengue and the characteristicsof respondents who support it. This study used quantitative method with descriptivesurvey design. questionnaire was used with 100 respondents. The results show thatthe RW 09 has a high motivation for 53% and 55% higher participation in preventingthe incidence of DBD . Characteristics of respondents are aged 20-37 years by 65%,75% female gender, high school education level of 49%. Family history hadexperienced DBD 70% and 72% of people who never get information about DBD."