Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum internasional yang tertinggi. Namun, pada prakteknya banyak negara yang mencoba melarikan diri dari kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati dengan alasan salah satunya bertentangan dengan hukum nasionalnya (doktrin atau konstitusinya). Dalam Vienna Convention on The Law Treaties 1969 ("VCLT") sendiri terdapat dua pasal yang mengatur hubungan antara hukum nasional dengan perjanjian internasional yang telah disepakati. Dengan jelas pada pasal 27 VCLT menyatakan bahwa hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan pembenar sebuah negara tidak melakukan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Dengan keberadaan pasal 27 VCLT tidak kemudian dapat mengabaikan pasal 46 VCLT. Ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari pasal 27 VCLT yang diartikan secara negatif bahwa sebuah negara dapat mengajukan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar batalnya keterikatan terhadap perjanjian internasional, jika melanggar hukum nasional suatu negara terkait dengan kompetensi perwakilan pada saat menyatakan kesepakatannya terhadap perjanjian internasional, pelanggarannya nyata, dan menyangkut hal yang dasar dan penting. Prakteknya memang terdapat negara-negara yang mencoba untuk tidak melaksanakan kewajiban perjanjian internasional, contoh kasus La Grand, namun ICJ sudah mencoba untuk tetap menegakkan ketentuan dari pasal 27 VCLT, sedangkan pasal 46 VCLT jarang diajukan sebagai alasan pembenar. Skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang menggunakan studi yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Treaty is regarded to be the highest source of international law. However, in practice there are many countries which try to run away by the obligation that establishes from treaty, which one of the reasons is inconsistency with the national law (doctrine or constitution). Based on Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 ("VCLT"), there are two articles that regulate the relation between national law and a ratified treaty. In accordance with article 27 VCLT, a state may not invoke their national law as justification not to exercise their treaty obligation. However, the existence of article 27 VCLT is without prejudice to article 46 VCLT. That article is the exception of article 27 VCLT which can be negatively stipulated that a state may invoke their national law as justification to cancel their consent to a treaty, if it violates their national law regarding the competency of a state representative, manifest, and fundamental of importance. In practice, many countries indeed tried to run away from their treaty obligation, for instance La Grand Case, however ICJ had tried to apply law in accordance with article 27 VCLT, in contrast article 46 VCLT is seldom invoked by states. This thesis is concluded as a legal research that uses normative legal method.