Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UMKM merupakan salah satu pilar penting bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai jenis usaha yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan perkembangan UMKM, salah satunya melalui penyelenggaraan securities crowdfunding yang resmi berlaku di Indonesia dengan disahkannya POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding merupakan fasilitas pendanaan bagi UMKM yang dilakukan dengan menjual efek berupa saham, obligasi, dan sukuk secara langsung kepada pemodal melalui platform penyelenggara. Kehadiran securities crowdfunding yang merupakan perluasan dari equity crowdfunding diharapkan dapat menjadi alternatif bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan yang efektif dan mudah diakses, serta menjadi solusi atas kesulitan yang selama ini dihadapi pengusaha UMKM untuk memperoleh pinjaman dari lembaga perbankan. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dinilai membuat kondisi pasar menjadi tidak likuid. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan mengkaji Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020 yang berorientasi pada asas kekeluargaan dalam kaitannya dengan urgensi perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding dari sudut pandang penerbit, pemodal, dan penyelenggara. Dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan dilakukan dengan menelaah data sekunder. Selain itu, Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini, diperoleh hasil bahwa terdapat urgensi pemodal, penerbit, dan penyelenggara terhadap perubahan pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan securities crowdfunding di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pasar sekunder pada securities crowdfunding di Indonesia dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) POJK No. 57/POJK.04/2020.

---

Small and Medium Enterprise (SMEs) is one of the important pillars for economic development in Indonesia. As a type of business that makes a major contribution to the country's economy, the government is trying to increase the development of SMEs, one of which is through the implementation of securities crowdfunding, which is applied effectively in Indonesia through POJK No. 57/POJK.04/2020. Securities crowdfunding is a funding facility for SMEs that is carried out by selling securities in the form of stocks, bonds, and sukuk directly to investors through the operator's platform. The presence of securities crowdfunding, which is an extension of equity-based crowdfunding, is expected to be an alternative for SMEs to obtain effective and accessible funding, as well as a solution to the difficulties faced by SME entrepreneurs in obtaining loans from banks. However, throughout its development, the implementation of the secondary market in securities crowdfunding is considered to make the market illiquid. To answer this problem, the research in this thesis is conducted by examining Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020 which is oriented towards the principle of kinship in relation to the urgency of changes in the implementation of the secondary market in securities crowdfunding for issuers, investors, and operators. This thesis is created using juridical-normative methods and is carried out by examining secondary data. Furthermore, the author uses descriptive research types and qualitative methods. The result of this research shows that there is an urgency for investors, issuers, and operators to change the implementation of the secondary market in securities crowdfunding which will give a positive impact on the development of securities crowdfunding in Indonesia. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the secondary market in securities crowdfunding in Indonesia by amending the provisions of Article 43 Section (2) of POJK No. 57/POJK.04/2020."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perdagangan saham Equity-Based Crowdfunding (ECF) dalam Pasar Sekunder di Indonesia. Kegiatan ECF sebagai salah satu bentuk pengembangan teknologi finansial baru saja diatur dalam POJK No. 37/POJK.04/2018  Tentang  Equity Crowdfunding. Kegiatan ECF mempunyai risiko ilikuiditas saham dimana investor akan sulit untuk memperdagangkan sahamnya. Risiko tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya pelaksanaan pasar sekunder. Namun sayangnya, POJK 37/2018 belum secara spesifik mengatur mengenai pasar sekunder bagi ECF dan pelaksanaan pasar sekunder bagi ECF di Indonesia belum ada. Berdasarkan hal tersebut, penulis membandingkan pengaturan ECF khususnya dalam pengaturan dan pelaksanaan pasar sekunder ECF dengan Korea dan Inggris. Penulis merumuskan masalah menjadi 1. Bagaimana pengaturan mengenai ECF pada negara Korea, Inggris, dan Indonesia ? 2. Bagaimana perbandingan mengenai perdagangan saham dalam pasar sekunder untuk kegiatan ECF di negara Indonesia, Korea dan Inggris ? 3. Bagaimana seharusnya pengaturan tentang pasar sekunder di kegiatan ECF? Penulis membuat tulisan ini dengan metode penelitian yuridis-normatif. Penulis berkesimpulan bahwa Indonesia dapat memperbaiki ketentuan memperdagangkan saham dalam pasar sekunder ECF dengan mencontoh dari segi pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pasar sekunder bagi ECF yang Korea dan Inggris lakukan.

---

This thesis discusses the regulation of Equity-Based Crowdfunding (ECF) stock trading in the Secondary Market in Indonesia. ECF activities as a form of development of financial technology have just been regulated in POJK No. 37/POJK.04/2018 About Equity Crowdfunding. The ECF activity has the risk of illiquidity of shares where investors will find it difficult to trade their shares. This risk can be overcome with the implementation of the secondary market. Unfortunately, POJK 37/2018 has not specifically regulated the secondary market for the ECF. The implementation of the secondary market for ECF in Indonesia does not yet exist. Based on this problem, the author compares the ECF settings specifically in the regulation and implementation of the secondary market with Korea and the United Kingdom. The author formulates the problem to 1. How are the arrangements regarding ECF in Korea, UK and Indonesia? 2. What is the comparison regarding stock trading in the secondary market for ECF activities in Indonesia, Korea and the UK? 3. What should be the regulation of the secondary market in ECF activities? The research method for this thesis is normative legal research. The author concludes that Indonesia can improve the provision of trading shares in the ECF secondary market with take example from regulation, implementation, and supervision on secondary market for ECF as Korea and UK do."

"Pasar sekunder equity crowdfunding bertujuan untuk memfasilitasi Pemodal agar dapat memperdagangkan saham Penerbit UMKM yang dimilikinya kepada Pemodal lain sebagai exit dan entrance strategy bagi Pemodal yang berkepentingan. Maka dari itu, penting agar saham yang diperdagangkan adalah likuid sehingga pasar sekunder equity crowdfunding menjadi pasar yang wajar, teratur, dan efisien. Namun demikian, penyelenggaraan pasar sekunder equity crowdfunding di Indonesia yang baru diperkenalkan tahun 2018 silam oleh OJK masih menyisakan banyak ruang untuk dievaluasi dan diperbaiki. Skripsi ini berkaca dari penyelenggaraan pasar sekunder di lembaga equity crowdfunding Santara, untuk kemudiaan ditinjau penerapan prinsip IOSCO sebagai mitigasi risiko dan menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pasar sekunder equity crowdfunding. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka serta melakukan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dan filosofi dari pasar sekunder equity crowdfunding tidak dapat dipersamakan dengan Bursa Efek, sehingga isu utama dalam pasar sekunder equity crowdfunding bersumber dari ketidakpercayaan Pemodal dan ketimpangan informasi. Atas tantangan tersebut, dibutuhkan pembenahan yang menyeluruh baik dari sisi Penyelenggara, Penerbit, Pemodal, maupun Regulator melalui penerapan Prinsip Pasar Sekunder 33-37 IOSCO yang telah diakui dan dipatuhi secara global.

---

The secondary market of equity crowdfunding aims to facilitate Investors to be able to trade their shares to other Investors as an exit and entrance strategy. Therefore, it is important that the shares are liquid to create a fair, orderly and efficient market. However, the implementation of the equity crowdfunding secondary market in Indonesia which recently introduced in 2018 by OJK still leaves a space for evaluation and improvement. This thesis reflects on the implementation of the secondary market on Santara, to review the application of IOSCO principles as the risk mitigation and as a solution to the challenges faced in equity crowdfunding secondary market. This thesis is carried out with normative juridical research method by reviewing library materials and conducting interviews. From this study it can be concluded that the management and philosophy of the equity crowdfunding secondary market cannot be equated with the Stock Exchange, thus the main issues of equity crowdfunding secondary market are caused by distrust of investors and information asymmetry. In facing these challenges, a comprehensive improvement is needed from the Operators, Issuers, Investors, and Regulators through the implementation of IOSCO Secondary Market Principles No. 33-37 which has been recognized and complied with globally.

"

"ABSTRAKPada prakteknya di Indonesia, kredit bermasalah pada perbankan dapat dibeli oleh berbagai pihak artinya terdapat macam-macam pembeli kredit bermasalah, misalnya perusahaan asing, Aset Manajemen Unit, Special Purpose Vehicle, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, praktik jual beli dalam pasar sekunder bagi kredit bermasalah menemui permasalahan dalam hal menentukan kedudukan kreditur yang mendalilkan adanya utang yang berasal dari perjanjian jual beli kredit bermasalah. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, bagaimanakah pengaturan terkait pihak-pihak yang dapat membeli kredit bermasalah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menuai hasil dimana ternyata regulasi tidak mengatur secara tegas bagi pembeli kredit bermasalah untuk menjalankan usahanya di bidang-bidang usaha tertentu. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan juncto Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank juncto Pasal 8 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, hanya mengatur bahwa kredit bermasalah dapat dijual kepada bank ataupun pihak lain. Selain itu, juga tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengizinkan ataupun melarang perusahaan asing untuk membeli kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIn practice in Indonesia, non-performing loans in banks can be purchased by various parties, means there are various types of buyers for non-performing loan, such as foreign companies, Unit Management Assets, Special Purpose Vehicles, etc. In its relation to the suspension of debt payment obligation process, the sale and purchase practice on the secondary market for non-performing loan encountered problems in terms of determining the position of creditors who postulated the existence of debt originating from non-performing loan sale and purchase agreement. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, how is the regulation regulates who are the parties that can buy non-performing loan? The research method used in this thesis is a normative juridicial research. This research reaps results that law do not explicitly regulate the buyers of non-performing loans to run their businesses in certain business fields. Article 37 paragraph (1) Banking Law juncto Article 6 Bank Indonesia Regulation Number: 13/3/PBI/2011 concerning Determination of Status and Follow-Up of Bank Supervision juncto Article 8 paragraph (2) point I Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 15/POJK.03/2017 concerning Determination of Status and Follow-Up of Commercial Bank Supervision, only regulates that non-performing loans can be sold to banks or other parties. In addition, there is also no regulation that explicitly permit or prohibit foreign companies to buy non-performing loans.

"

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara pengungkapan informasi intelectual capital pada prospektus IPO terhadap underpricing saham pada hari pertama penjualan saham di pasar sekunder selama periode 2015 – 2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan periode penelitian selama 5 tahun dengan dimensi waktu cross-sectional dan perusahaan yang melakukan IPO sebagai objek penelitian. Pengambilan data dilakukan pada prospektus dan laporan perusahaan terhadap 150 sampel perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini antara lain Analisis Statistik Deskriptif, Uji Korelasi Pearson, kemudian Uji Signifikansi yang meliputi Uji Koefisien Determinasi, Uji F, dan Uji T. Penelitian ini menggunakan satu model regresi dengan perhitungan least square regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat IPO di Indonesia mengalami underpricing dan adanya pengaruh yang signifikan antara pengungkapan informasi intelectual capital dengan underpricing yang mana keduanya memiliki hubungan negatif. Akan tetapi, pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap underpricing. Adapun variabel kontrol tersebut adalah reputasi underwriter, usia perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan persentase retained ownership.

---

This study aims to analyze the effect of disclosure of intellectual capital information on the IPO prospectus on the underpricing of shares on the first day of selling shares in the secondary market between 2015 and 2019. This research is a quantitative study with a research period of 5 years with a cross-sectional time dimension and companies conducted IPO during this period as research objects. Data were collected on the prospectus and company reports from 150 sample companies. The data analysis techniques used in this study included Descriptive Statistical Analysis, Pearson Correlation Test, then the Significance Test which included the Determination Coefficient Test, F-Test, and T-Test. This study used a regression model with least-square regression calculations. The results of this study indicate that there are IPO companies in Indonesia that experience underpricing and there is a significant influence between disclosure of intellectual capital information and underpricing, both of which have a negative relationship. However, in this study, it was found that the control variables used in this study did not have a significant effect on underpricing. The control variables are underwriter reputation, company age, company size, auditor reputation, and percentage of retained ownership."