Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai suatu sistem Pegadaian memiliki seperangkat unsur-unsur seperti uang, pegawai, peraturan, administrasi dan pelelangan. Sedangkan sistem perekonomian golongan lemah unsur-unsur kekurangan modal, kebutuhan untuk mencukupi kebutunan rumah tangga dan usaha untuk memperoleh penghasilan serta barang-barang yang relatif tidak mempunyai harga tinggi. Kebutuhan akan modal dari golongan lemah dapat dipenuhi melalui satu fungsi dari pegad aian yaitu meminjamkan uang golongan leman sebagai debitur. Dengan demikian maka terjalinlah interaksi antara sisem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah. Dengan kata lain interaksi antara sistem pegadaian dengan sistem ekonomi golongan lemah pada hakekatnya disebabkan karena esensi dari ekonomi golongan lemah adalah ekonomi subsistensi. Dengan demikian maka makna pegadaian bagi masyarakat golongan lemah dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, meningkatkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, kedua menurunkan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah, ketiga menimbulkan keadaan tidak berubah (tidak mengalami penurunan maupun peningkatan kemampuan sistem perekonomian golongan lemah). Dapat dikatakan bahwa dengan dampak yang ketiga ini sistem pegadaian sebenarnya memperkuat ?status Quo? sistem perekonomian golongan lemah. Dampak dari sistem pegadaian terhadap sistem perekonomian golongan lemah ditentukan oleh empat factor yaitu: (1) besar kecilnya demand dari golongan ekonomi lemah terhadap kebutuhan terhadap kebutuhan akan uang, (2) Penggunaan uang yang diperoleh golongan lemah dari pegadaian ke dalam jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh peminjam uang, (3) Pengeloalan uang sebagai modal usaha, (4) Ada tidaknya orientasi terhadap achievement dalam menjalankan usaha-usaha yang dilakukan oleh peminjam."

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."