Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah pusat memutuskan untuk memberikan wewenang pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah mengharuskan pemda DKI Jakarta untuk melakukan penagihan hutang pajak PBB-P2 yang menumpuk pada masa kelola pemerintah pusat. Pemda DKI Jakarta berupaya melakukan optimalisasi penerimaan serta memperkecil hutang pajak yang ada dengan membuka program kebijakan pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak PBB-P2 dilaksanakan setiap tahun oleh pemda DKI Jakarta. Penelitian ini dimaksudkan untuk   membahas kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 yang dilakukan berulangkali oleh pemda DKI Jakarta dan melakukan analisis dampak kebijakan pengampuanan  pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan dan kepatuhan.  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap implementor kebijakan pengampunan pajak PBB-P2, akademisi, wajib pajak, serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemda DKI Jakarta terbukti telah berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah PBB-P2 dalam jangka pendek namun setiap kali kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 dibuka kembali, penerimaan serta kepatuhan pajak wajib pajak terhadap kebijakan pengampunan pajak daerah PBB-P2 semakin menurun bergantung terhadap durasi serta fasilitas yang diberikan.  Penurunan kepatuhan pajak juga terjadi pada turunnya kepatuhan wajib pajak terhadap sistem pemungutan PBB-P2 secara umum. Sehingga dalam jangka panjang juga menyebabkan turunnya penerimaan dan kepatuhan wajib pajak.

 

---

In order to maximize tax revenue, the central government of Indonesia has decided to give the authority to collect Property Tax to regional governments. The delegation of authority to the regional government has forced regional government of Jakarta to collect property tax debt that has accumulated during the administration of the central government. To optimize revenue and reduce existing property tax debt, the regional government of Jakarta carried out property tax amnesty policy program. But the tax amnesty policy is implemented annually by the regional government of Jakarta. This research is intended to discuss regional tax amnesty policy which has been repeatedly carried out by the regional government of Jakarta and to analyze the impact of the regional tax control policy on revenue and compliance. The method used in this study uses a qualitative approach through in-depth interviews with the implementers of the property tax amnesty, academics, taxpayers, and literature studies. The results of this study indicate that the property tax amnesty policy carried out by the regional government of Jakarta has proven to increase property tax revenue in the short term but each time property tax amnesty has reopened, the taxpayer's compliance to regional property tax amnesty policy decreases depending on the duration and facilities provided in the regional property tax amnesty program. The decline in tax compliance also occurred in the decrease taxpayer compliance to property tax collection system in general. So not only increasing revenue and compliance in the short term, the regional property tax amnesty policy which is carried out repeatedly also causes a decrease the revenue and taxpayer compliance in the long term. In response to this impact, the regional government of Jakarta make an efforts to enforce the law and update property tax documentation.

"

"ABSTRAKNama : Rindi Lestari Suci SofiyanaProgram Studi : Ilmu Administrasi dan Kebijakan PerpajakanJudul : Analisis Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB-P2 OlehBadan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Di Provinsi DKI JakartaPembimbing : Dr. Inayati M.Si Tesis ini membahas tentang kebijakan Implementasi Penagihan Pencairan Piutang PBB- P2 oleh Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penagihan yang dilakukan kurang maksimal dikarenakan masih banyak data piutang yang belum valid dan tidak clear, jumlah SDM yang ada masih kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif dikarenakan jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak, serta masih kurang kompeten petugas pajaknya dikarenakan Tupoksi yang tidak jelas pembagiannya dan juga aturan yang ada kurang mendukung pelaksanaan dalam penagihan. Kondisi ini membuat kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kurang optimal. Selain itu penagihan yang dilakukan masih tergolong kedalam penagihan pasif. Kata Kunci: PBB-P2, Implementasi Kebijakan, Penagihan Pencairan Piutang

---

ABSTRACTName Rindi Lestari Suci SofiyanaStudy Program Tax Policy and Administrative ScienceTitle Analysis of Billing Disbursement Implementation of PBB P2Receivables by Regional Tax and Retribution Agency BPRD InDKI Jakarta ProvinceCounsellor Dr. Inayati M.Si The focus of this study is the Implementation Policy of Billing Disbursement of PBB P2 Receivable by Regional Tax and Retribution Agency BPRD in DKI Jakarta Province 2018. This research uses post positivist approach, qualitative method, data collection using in depth interview technique. The results of the analysis in this study states that the implementation of billing policy is done less than the maximum because there are still a lot of data receivables that are not valid and not clear, the number of human resources are still insufficient to be able to carry out billing effectively due to the amount of delinquent and tax object to be billed enough, and still less competent tax officers due to unclear Tupoksi division and also existing rules are less support implementation in billing. This condition makes the performance performed by the local government is less than optimal. In addition, billing is still classified into passive billing. Key words PBB P2, Policy Implementation, Receivables Collection"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal atas pengelolaan Piutang PBB-P2 di Kabupaten Majene berdasarkan 5 Unsur SPI COSO. Pemerintah Kabupaten Majene mendapat kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam melakukan pengelolaan Piutang PBB-P2 sejak tahun 2014. Dalam praktiknya mengalami kendala diantaranya jumlah Piutang PBB-P2 macet mencapai 61,29% dari total piutang PBB-P2 berdasarkan klasifikasi umur piutang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan wawancara dengan 2 Narasumber dan hasil kuesioner yang disebarkan kepada 5 Responden, menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal BAPENDA Kabupaten Majene dalam pengelolaan Piutang PBB-P2 belum efektif dengan adanya kelemahan pada unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan. Selain itu, hal yang menjadi penghambat pelaksanaan pengendalian internal adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah karena kurangnya informasi yang memadai mengenai Piutang PBB-P2, dan perhitungan Piutang PBB-P2 yang kurang akurat karena tidak didukung dengan rincian yang jelas dan belum adanya pemutakhiran NJOP

---

This study aims to evaluate the effectiveness of the internal control system for the management of PBB-P2 Receivables in Majene Regency based on the 5 Elements of COSO's SPI. The Majene Regency Government has received authority from the Central Government in managing PBB-P2 Receivables since 2014. In practice, it has experienced obstacles including the number of non-performing PBB-P2 receivables reaching 61.29% of total PBB-P2 receivables based on the age classification of receivables. This research was conducted using a qualitative descriptive method with a case study method. Based on interviews with 2 informants and the results of questionnaires distributed to 5 respondents, the results show that the internal control system for the Majene District BAPENDA in managing PBB-P2 receivables has not been effective due to weaknesses in the control and monitoring environment elements. In addition, things that hinder the implementation of internal control are low taxpayer compliance due to a lack of adequate information regarding PBB-P2 Receivables, and the inaccurate calculation of PBB-P2 Receivables because it is not supported with clear details and there is no NJOP update."

"Pertumbuhan ekonomi dan bonus demografi mendorong tingginya laju urbanisasi di Indonesia. Namun, penerimaan pajak bumi dan bangunan di wilayah perkotaan masih rendah dibandingkan negara-negara G20. Rendahnya kinerja sektor pajak bumi dan bangunan di wilayah perkotaan salah satunya disebabkan oleh terbatasnya kapasitas Pemerintah Daerah dalam menetapkan nilai bangunan yang menjadi dasar perhitungan pajak. Penetapan nilai bangunan yang masih menggunakan metode pengukuran langsung di lapangan tidak dapat mengimbangi perkem-bangan kota sehingga basis data pajak tidak dapat menggambarkan realitas wilayah urban dan penerimaan pajak menjadi rendah. Sehubungan dengan itu, teknologi pemetaan dengan LiDAR dapat dijadikan salah satu terobosan untuk meningkatkan kinerja pajak Pemerintah Daerah karena dapat mengestimasi harga suatu bangunan secara cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menge-tahui bagaimana perbedaan harga bangunan berdsarkan basis data paka dengan hasil pemetaan dan di mana perbedaan tersebut terjadi. Berdasarkan pemetaan LiDAR, di wilayah perumahan kerapatan tinggi, luas bangunan saat ini secara rata-rata 1,66 kali lebih luas daripada luas bangunan yang terdaftar dalam basis data pajak Pemerintah Kota Depok. Sementara, luas bangunan di wilayah perumahan kerapatan sedang dan wilayah perdagangan dan jasa mas-ing-masing 1,35 dan 1,08 kali lebih luas. Dengan melakukan appraisal menggunakan model 3D LiDAR berdasarkan biaya membangun suatu bangunan per meter persegi, harga bangunan di wilayah penelitian diketahui jauh lebih tinggi daripada harga bangunan dalam basis data pajak Pemerintah Kota Depok. Harga bangunan di wilayah permukiman kerapatan tinggi 9 kali lebih tinggi, perumahan kerapatan sedang 6 kali lebih tinggi, sedangkan di wilayah perdagangan dan jasa 3 kali lebih tinggi.

---

Economic growth and its demographic benefits have enhanced the high rate of urbanization in Indonesia, although property tax revenues are still low compared to G20 countries. This low performance is partly due to the limited capacity of local governments, regarding the determination of building values for tax calculations. To improve local government tax performance, LIDAR mapping is capable of being used for quickly estimating the price of a building. Therefore, this study aimed to determine the patterns by which the spatial differences in building price values influence the tax databases and LiDAR mapping results. Based on this mapping process, the present building site size in high-density housing areas was on average 1.66-times larger than those in the Depok City Government tax database. Meanwhile, the sites in medium-density housing and trade/service areas were 1.35- and 1.08-times wider, respectively. Using a LiDAR 3D model, the observed level of construction was much higher in the highly-urbanized area compared to the price in the Depok City Government tax database. This was based on the construction cost of a building per square meter. Regarding these results, the building prices in high- and medium-density areas, as well as the trade/service area, were nine, six, and three-times higher, respectively."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh norma sosial terhadap kepatuhan PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta, baik pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dari wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta sejumlah 156 responden diperoleh dengan kuesioner dan data sekunder dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Analisa data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dengan software Lisrel 8.7. Norma sosial mengacu pada hasil identifikasi Cialdini and Tross (1998) yang terdiri dari norma descriptif (apa yang orang benar-benar lakukan), norma injunctif (aturan moral kelompok), norma subyektif (persepsi orang terdekat) dan norma personal (standar perilaku individu).Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma injunctif wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta berpengaruh pada norma subyektif, norma subyektif wajib pajak PBB-P2 DKI Jakarta berpengaruh pada norma personal dan norma personal berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Hubungan antara norma-norma sosial pada kepatuhan pajak adalah tidak langsung melalui norma personal. Sedangkan norma injunctif dan subyektif tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak.

---

ABSTRACT

The goal of the thesis is to determine the effect of the social norm toward PBB-P2 compliance, either direct or indirect influence. The data used are primary and secondary data. Primary data is from the Jakarta?s PBB-P2 taxpayers of 156 respondents obtained by questionnaire and secondary data from the Tax Office of Jakarta Province. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) with software lisrel 8.7. Social norms refer to the identification of Cialdini and Tross (1998), which consists of a descriptive norm (what people actually do), injunctive norms (moral rule of the group), subjective norm (perception is close other) and the personal norm (standard behavior of individuals).

The results of this study indicate that the PBB-P2 taxpayer injunctive norm affects on subjective norm, PBB-P2 taxpayer subjective norm affects on personal norm and personal norms has a significant effect on tax compliance. The relationship between social norms in tax compliance is indirectly through personal norm. While injunctive and subjective norm have no direct effect on tax compliance."

"Skripsi ini menganalisis implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terkait dengan implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang yang ditinjau dari konsep administrasi pajak daerah dan kendala dalam pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist dengan tujuan deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh M. Ikhsan dan Roy V. Salomo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang secara praktik belum semuanya dilaksanakan sesuai teori yang bersangkutan dan belum semuanya dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang. Dalam implementasinya, pemerintah Kota Tangerang menghadapi beberapa kendala yang diantaranya yaitu ketidaksesuaian data subjek dan objek PBB-P2, kurangnya sumber daya manusia dalam verifikasi data dan tidak adanya juru sita, human error dan system error, waktu penagihan yang tidak tepat, dan kurangnya sosialiasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat Kota Tangerang.

---

This research focus on analyzes the implementation of Land and Building Tax on Rural and Urban Sector in Tangerang City. The main problem in this reseacrh is related to the implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City which is reviewed from the concept of local tax administration and constraint in the PBB P2 collecting in Tangerang City. This research is post positivist research with descriptive purpose. The theory used is the theory of local tax administration proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo.

The results of this research indicate that Implementation of PBB P2 collecting in Tangerang City is not practically all done according to the theory concerned and not all implemented according to the standards set by the local government of Tangerang City. In its implementation, the local government of Tangerang City faces several obstacles which is the mismatch of subject data and objects, the lack of human resources in data verification and the absence of bailiffs, human error and system error, inaccurate billing time, and lack of socialization of Land Tax and Rural and Urban Buildings to Tangerang City community."

"Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh penguatan kebijakan PBB-P2 terkait dengan peningkatan PAD menggunakan metode Panel Event Studies, dan menganalisis peningkatan PAD terkait hubungan pola belanja daerah dengan flypaper effect mengunakan metode Data Panel Fixed Effect daerah-daerah di Indonesia untuk periode 2005 s.d. 2020. Penguatan kebijakan PBB-P2 berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah. Efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut berpengaruh positif signifikan sejak 1 tahun (Tahun +1) diberlakukan UU PDRD dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah mengenai PBB-P2 masing - masing Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Adanya peningkatan PAD yang signifikan mempengaruhi pola belanja daerah sehingga fenomena flypaper effect dalam kurun waktu 2005 s.d. 2020 tidak terjadi. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk memungut pajak dan restribusi dengan penguatan melalui diberikannya sumber - sumber perpajakan Daerah yang baru, restrukturisasi jenis pajak, penyederhanaan jenis restribusi, dan harmonisasi Peraturan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

---

The purpose of this study is to examine the effect of strengthening PBB-P2 policies related to increasing PAD using the Panel Event Studies method, and analyze the increase in PAD related to the relationship of regional spending patterns with Flypaper Effect using the Fixed Effect Panel Data method for regions in Indonesia for the period 2005 to 2020. The strengthening of PBB-P2 policy has a significant positive effect on regional original income. The effectiveness of the implementation of the policy has a significant positive effect since 1 year (Year +1) the PDRD Law was enacted and followed by the issuance of Regional Regulations concerning PBB-P2 for each Province/District/City in Indonesia. The existence of a significant increase in PAD affects regional spending patterns so that the phenomenon of the flypaper effect in the period 2005 to 2020 does not occur. This study recommends that local governments can be given authority by the central government to collect taxes and retribution by strengthening through the provision of new sources of regional taxation, restructuring of types of taxes, simplification of the types of retributions, and harmonization of Regional Government Regulations with the Central Government."

"Keterbatasan lahan serta peningkatan jumlah penduduk saat ini berdampak pada permintaan akan hunian vertikal di daerah perkotaan yang meningkat. Adanya pertumbuhan hunian vertikal turut meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jika dikelola dengan baik. Hunian vertikal sebagai salah satu objek non standar menerapkan proses penilaian individu dalam penentuan nilai pajak terutang. Namun penilaian individu yang saat ini diterapkan, yaitu menggunakan perhitungan DBKB yang dinilai masih tidak menunjukan nilai yang sebenarnya akibat adanya keterbatasan program. Penelitian ini menunjukan adanya potensi pemodelan Building Information Modeling (BIM) 5D untuk tujuan penilaian sebagai alternatif penilaian individu PBB. Kemampuan BIM 5D untuk mengenali objek, ekstraksi kuantitas, dan penghitungan secara otomatis dapat membantu meningkatkan objektifitas hasil penilaian dan efisiensi waktu pada proses penilaian. Model 3D serta tampilan informasi pendukung yang dihasilkan oleh BIM 5D juga berpotensi dalam mengembangkan penilaian individu yang lebih terbuka dan dapat diikuti oleh wajib pajak. Kemampuan BIM 5D dalam menyimpan informasi secara digital juga dapat diaplikasikan sebagai wujud penilaian individu yang berkelanjutan.

---

Limited land and the increasing population have a direct impact on the increasing demand for vertical residential in urban areas. The existence of vertical residential growth also increases regional income through the collection of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) if managed properly. Vertical occupancy as one of the non-standard objects applies an individual assessment process in determining the value of the tax payable. However, the individual assessment currently being applied is using the DBKB calculation which is still considered not to show the actual value due to program limitations. This study showed the potential of 5D Building Information Modeling (BIM) for assessment, aimed as an alternative to individual PBB assessments. The ability of BIM 5D to recognized objects, extract quantities, and calculate automatically can help increase the objectivity of the assessment results and time efficiency in the assessment process. The 3D model and display of supported information generated by BIM 5D also have the potential to develop individual assessments that are more open and followed by taxpayers. The ability of BIM 5D to store information digitally can applied as a form of continuous individual assessment"

"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

---

The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."

"Fenomena flypaper effect terjadi ketika respon pemerintah daerah atas transfer pemerintah pusat terhadap belanja pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia Tahun 2005-2017, baik secara nasional maupun menurut kelompok pulau. Sementara, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011 juga akan diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap fenomena flypaper effect yang terjadi. Untuk menganalisa fenomena flypaper effect yang terjadi akan menggunakan pendekatan model birokrasi, perilaku birokrasi yang memaksimalkan belanja daerahnya untuk belanja yang bersifat administratif.Secara nasional fenomena flypaper effect terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama tahun 2005-2017. Fenomena flypaper effect terjadi, baik sebelum maupun setelah adanya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 pada Tahun 2011. Fenomena tersebut disebabkan karena ketergantungan yang tinggi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia atas transfer Pemerintah Pusat untuk belanjanya. Namun, Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2 mempunyai pengaruh yang positif yaitu dengan mengurangi fenomena flypaper effect yang terjadi, seiring dengan meningkatnya PAD melalui peningkatan Pajak Daerah dari BPHTB dan PBB-P2. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia terbukti memaksimalkan belanja daerahnya dengan menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung.Menurut kelompok pulau, fenomena flypaper effect terjadi di kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua, baik sebelum maupun setelah diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBBP2. Namun, dengan diterapkannya kebijakan tersebut, fenomena flypaper effect mengalami penurunan, meskipun sangat rendah. Pemerintah kabupaten/kota pada kelompok Pulau Sumatera; Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Pulau Bali dan Nusa Tenggara; dan Pulau Maluku dan Papua cenderung menggunakan Dana Transfer Umum untuk Belanja Tidak Langsung yang bersifat administratif. Perilaku tersebut tetap terjadi meskipun diterapkannya Kebijakan Pendaerahan BPHTB dan PBB-P2. Sementara, setelah diterapkannya kebijakan tersebut, pendanaan Belanja Langsung dengan menggunakan Pajak Daerah meningkat. Fenomena flypaper effect tidak terjadi di Pulau Jawa. Pemerintah kabupaten/kotanya sudah tidak tergantung terhadap DAU dalam mendanai belanjanya, karena Pajak Daerah atau PAD memang sudah tinggi atau memadai untuk mendanai belanjanya.Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak dengan kebijakan pendaerahan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), dan menerapkan tambahan pajak (opsen). Dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini akan lebih efektif dibandingkan dengan Kebijakan Pendaerahan PBB-P2, untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui Pajak Daerah.

---

The flypaper effect phenomenon occurs when local government responses to intergovernmental transfers to regional government spending is greater than to local government revenue. This study researchs the flypaper effect phenomenon on local governments in Indonesia in 2005-2017, both nationally and according to island groups. Meanwhile, Regonalize of Land and Building Title Transfer Duty (BPHTB) and Land and Building Tax (PBB-P2) Policy in 2011 will also discuss how it affects the phenomenon that occurs. To analyze the phenomenon, the flypaper effect that occurs will be use the bureaucratic mode, a bureaucratic behaviour that maximising local  spending for administrative cost.Nationally, the flypaper effect phenomenon occurred at the level of local governments in Indonesia during 2005-2017. the flypaper effect phenomenon occurs, both before and after the BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy in 2011. This phenomenon is caused by the high dependency of local governments in Indonesia on the intergovernmental transfers to its expenditure. However, BPHTB and PBB-P2 Regonalize Policy has a positive effect by reducing the flypaper effect phenomenon that occurs, in accordance with using local revenues through increasing the BPHTB and PBB-P2. The local government in Indonesia has proven to maximising local  spending using unconditional grants for indirect expenditures (administrative cost).According to the island group, the flypaper effect phenomenon occurs in the Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua island, both before and after the implementation of the BPHTB and PBBP2 Regonalize Policy. However, with the implementation of the policy, the phenomenon of the effect of flypaper decrease very low. Local government in Sumatra island; Kalimantan island; Sulawesi island; Bali and Nusa Tenggara island; and Maluku and Papua Islands use unconditional grants for indirect expenditures  (administrative cost). This behavior continues to occur even the BPHTB and PBB-P2 Regionalize Policy implemented. Meanwhile, after the implementation of the policy, the spending of direct expenditure using local tax increased. The flypaper effect does not occur in Java. The Java`s local governments are no longer dependent on the unconditional grants in funding their spending, because the local tax is already high or sufficient to fund its expenditure. To increase local revenues, it can be done through an increase in the tax base with regionalize policy, namely the Land and Building Tax in the Plantation, Forestry and Mining Sector (PBB-P3), and using additional taxes. Considering that this policy will be more effective compared to PBB-P2 Regionalize Policy, to increase local revenues through local tax."