Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Serangan dan ancaman dari kelompok terorisme dengan target Very Very Important Person (VVIP) beberapa kali terjadi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap sistem pengamanan VVIP menjadi hal yang wajib, agar terulang VVIP yang menjadi korban serangan teroris. Kelalaian petugas pengaman VVIP khususnya tim Pengamanan Pribadi (PAM PRI) menjadi kesuksesan serangan teroris terhadap VVIP. Sanksi kelalaian dalam penerapan SOP sistem pengaman VVIP yang menjadi keharusan agar tidak terulang serangan teroris terhadap VVIP. Penyerangan terhadap objek pengamanan dikarenakan adanya kurang optimalnya strategi pengamanan pribadi yaitu Pertama, terdapat prosedur pengamanan yang tidak dilakukan secara optimal saat objek pengamanan tiba dilokasi kejadian, dimana personel pengamanan seharusnya tiba dilokasi dan mendekati objek sebelum objek turun dari kendaraan. Kedua, kurangnya sinergi antar instasi pengamanan dalam menganalisa situasi dan kondisi diarea kejadian, dimana setelah ditelurusi dan ditelaah bahwa wilayah tersebut terindikasi adanya teroris yang masuk kedalam. Daftar pencarian orang (DPO) . Dalam teori intelijen, teori strategi dan teori aktivitas rutin yang baik dan tepat, tentunya akan dapat menghindari seseorang menjadi target dari kejahatan (terrorism). ......Very Very Important Persons (VVIP) targeted of attacks and threats by terrorist in a several times. Based on the situation, evaluation of VVIP security system is the important things to mitigate the risk of attacks and threats by terrorist. The negligence of VVIP security officers, especially the Personal Security Team (PAM PRI), was the success of the terrorist attack on VVIP. Sanctions for negligence in implementing the SOP for the VVIP security system are a must so that terrorist attacks against VVIPs are not repeated. The attack on the security object was due to the lack of optimal personal security strategy, namely First, there were security procedures that were not carried out optimally when the security object arrived at the incident location, where security personnel should have arrived at the location and approached the object before the object got off the vehicle. Second, there is a lack of synergy between security agencies in analyzing the situation and conditions in the incident area, where after being traced and reviewed, there are indications of terrorists on the wanted list (DPO). In intelligence theory, strategy theory and routine activity theory that is good and right, of course, will be able to prevent someone from becoming a target of crime (terrorism).

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih dahulu diterapkan dalam sebuah tindakan administrasi. Kemudian melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku menjamin perlindungan bagi pejabat pemerintahan yang telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan wewenangnya. Setelah mengkaji beberapa peraturan, maka perlu mengetahui tindakan hukum apa yang perlu dilakukan untuk menjamin tindakan pejabat pemerintahan tersebut tidak berdampak pada sanksi hukum lain. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa batasan tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain adalah asas yuridikitas, legalitas, dan legitimasi. Batasan-batasan tersebut harus diberi ukuran yang pasti agar pelaksanaannya juga menimbulkan kepastian hukum dan kejelasan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum. Begitu pun dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai perlindungan bagi pejabat pemerintahan, harus dilaksanakan dengan maksimal, serta tetap mengutamakan tindakan hukum yang meliputi proses-proses administrasi.

---

ABSTRACT
This thesis looks for answers to the implementation used to measure administrative actions that could impact other legal sanctions. This becomes important in order to prevent any other legal sanctions that are first applied in an administrative action. Then, to see how the applicable legislation guarantees the protection of government officials who have exercised their authority in accordance with their authority. After reviewing some rules, it is necessary to know what legal action needs to be taken to ensure that government officials 39 action do not impact other legal sanctions. The research methodology used is juridical normative research using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, through data collection tools in the form of literature study. From the result of the research, it can be concluded that the limitation of administrative actions that can affect other legal sanctions is the principle of jurisdiction, legality, and legitimacy. These restrictions must be given a definite size in order that their implementation also creates legal certainty and clarity for the community and law enforcement apparatus. So even with the laws and regulations that have set the protection for government officials, should be implemented with the maximum, and still prioritizes legal action that includes administrative processes.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam karya akhir yang berjudul "PERSEPSI ATASAN TERHADAP PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PADA BANK X" Suatu Pendekatan Teori-X dan Teori-Y" Berdasarkan hasil penelitian yang telah diolah maka dapat dirangkum Sebagai berikut:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran hubungan tipe atasan yang beranggapan Teori-X dengan atasan yang beranggapan Teori-Y dalam Persepsinya terhadap Penjenjangan Kepentingan Penggunaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP3) di Bank X. Hal ini diperlukan untuk dapat mengukur keefektifan dari DP3 sebagai perangkat manajemen dalam pembinaan dan pengembangan pegawainya. Kemudian penelitian tersebut diperlukan untuk dapat mengetahui apakah para atasan / pimpinan dapat secara terampil, mengetahui dan menyadari tentang penggunaan DP3 secara benar dan efektif.

Metode pendekatan utama dalam permasalahan ini adalah metode deskriptif untuk dapat memperoleh gambaran dan profil dari hubungan dan dinamika dari aspek-aspek manajemen dan psikologik yang teraju. Di dalam mengadakan analisa terhadap hasil yang diperoleh dilakukan secara deduktif dan induktif.

Untuk melengkapi pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti digunakan Juga pendekatan dari sudut sistim kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan penelitian ini difokuskan pada masyarakat industri perbankan maka sampel yang diambil adalah pejabat lini pertama Bank X. Pengambilan sampel di lakukan secara purposive sampel dimana sampel diambil berdasarkari kriteria jabatan.

Dalam penelitian ini digunakan alat ukur sebagai berikut :

1. Angket Anggapan Atasan mengenai Bawahan yang merupakan adaptasi dari angket Assumption About People dari Myers, yang berbentuk kuesioner dengan 10 pernyataan yang diberikan nilai dengan kisaran 1 - 10.

2. Angket Pemeringkatan Nilai Manfaat Daftar Penilaian Kondite yang mengacu pada hasil penelitian dari Milkovich, 1989, yang berbentuk 14 kalimat yang menunjukkan fungsi DP3, kemudian di berikan rangking dari 1 - 14 berdasarkan nllai manfaatnya.

3. Sebagai pelengkap dilakukan wawancara kepada para pejabat Biro Personalia - Bank X Bertolak dari asumsi dasar bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal dari Penilaian Kinerja Pegawai maka anggapan positif atasan terhadap bawahan sebagaimana model Teori Y dan pandangan terhadap alat DP3 sebagai alat pembinaan pegawai akan menentukan efektifitas dari penggunaan DP3 tersebut. Sehingga perumusan masalahanya adalah apakah ada perbedaan penilaian manfaat DP3 dari atasan yang beranggapan Teori-X dengan atasan yang beranggapan Teori-Y.

Dengan menggunakan uji statistik maupun perhitungan statistik untuk mendapatkan profil dari masing-masing kelompok atasan dalam penilaiannya terhadap manfaat DP3, maka didapatkan hasil bahwa semua atasan memandang bahwa nilai manfaat yang terutama dalam penggunaan DP3 adalah untuk tujuan meningkatkan prestasi. Hanya saja untuk atasan kelompok Teori-Y peringkat penilaiannya secara konsisten menunjukkan bahwa memang betul-betul DP3 di pandang sebagai alat dalam kategori pengembangan pegawai, sosialisasi manajemen dan terakhir adalah katagori administrasi. Namun untuk atasan kelompok Teori-Y penilaiannya kurang konsisten, yaitu penilaian pertama untuk prestasi, tetapi kedua dan seterusnya untuk katagori administrasi dan sosialisasi manajemen.

Untuk menindak-lanjuti hasil penelitian ini adalah dilakukan penelitian lanjutan untuk mendalami dan memperluas cakupan penelitiannya, melakukan pelatihan atau penataran terhadap para pejabat tentang tatacara pengisian yang benar dan tepat DP3 tersebut dan diadakan suatu analisis jabatan untuk mendukung penyempurnaan alat tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi hukum yang mempunyai nama, aturan hukum, dan bentuk akta yang berbeda, namun dibalik perbedaan tersebut keduanya dalam hal tertentu dijabat oleh orang yang sama yaitu lulusan program spesialis notariat atau lulusan Program Magister Kenotariatan dan mempunyai fungsi yang sama selaku Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat Akta Otentik. Pasal 1868 KUH. Perdata sebagai salah satu pilar keberadaan Akta Otentik mengharuskan adanya Undang - undang yang mengatur Pejabat Umum dan Bentuk Akta Otentik. Melalui penelitian yang bersifat yuridis normatif dapat diidentifikasi bahwa dasar hukum PPAT selaku Pejabat Umum, diatur dalam bentuk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Bentuk Akta PPAT diatur dalam bentuk hukum Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, tidak sesuai dengan pasal 1868 KUH.Perdata. Substansi Bentuk Akta PPAT dan Bentuk Akta Notaris yang diatur dalam Undang - Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki perbedaan perbedaan yang menimbulkan ketidakserasian hukum terhadap bentuk akta otentik, yang menjadi kewenangan PPAT dan Notaris. Bahkan PPAT tidak memenuhi kriteria selaku Pejabat Umum, yang ditunjukkan dengan tidak adanya keahlian khusus pada Camat selaku PPAT Sementara, kewenangan PPAT yang bersifat limitatif, tugas pokok PPAT dalam melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan tugas pemerintah dan tidak adanya kemandirian PPAT yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pertanahan Nasional. Reposisi hukum PPAT sebagai Pejabat Umum untuk menciptakan kepastian hukum dan keselarasan hukum berikut hal - hal yang berkenaan dengan akta - akta yang dibuatnya haruslah didudukkan secara proposional sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan diundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) yakni UU Nomor 30 Tahun 2004, telah menimbulkan permasalahan yuridis, karena dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN dinyatakan bahwa "Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan", kewenangan mana selama ini merupakan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa lembaga PPAT akan dihapus dan kewenangannya otomatis menjadi kewenangan Notaris. Namun UUJN juga masih mengakui keberadaan PPAT dengan merujuk pada pasal lain yang "bertolak-belakang" yakni Pasal 17 huruf g yang menyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai PPAT diluar wilayah jabatan Notaris". Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, diperoleh suatu kesimpulan, bahwa UUJN masih belum mengandung unsur-unsur "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik dan "Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan". Suatu UU dibuat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bukan malah sebaliknya.

Abstrak :
ABSTRAK
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.Pendaftaran tanah ini diselenggarakan oleh Badan * Pertanahan Nasional.Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu antara lain;maka Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut sebagai mitra kerja dari Badan Pertanahan Nasional.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:i)Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pendaftaran Tanah sebagai Mitra Kerja Badan Pertanahan Nasional dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.ii)Untuk menemukan kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah di kota Padang.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengatasi kendala tersebutPengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data yang ada dalam peraturan Perundang-undangan dan melakukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan langsung kepada pejabat yang terkait.Diperoleh hasil bahwa:i)Dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara tidak langsung.Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya membantu sebagian kegiatan pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah berperan secara langsung dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, ii)Kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah:a)Tidak semua anggota kaum menyetujui peralihan hak.b)Belum sepakatnya mengenai uang jasa PPAT dengan pemilik tanah, c)Pemilik tanah belum memenuhi kewajiban dalam hal membayar pajak.d)Belum seragamnya penafsiran mengenai peraturan dibidang pendaftaran tanah.iii)Usaha yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah: a)Menyerahkan kepada anggota kaum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi setelah itu baru dilakukan peralihan hak atas tanah.b)Musyawarah antara Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan pemilik tanah mengenai uang jasa PPAT. c) Memberi tahukan kepada para pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing.d)Diperlukan pendekatan dan kerja sama yang baik antar lembaga terkait demi kelancaran proses pendaftaran tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang berwenang- membuat akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah.Pejabat Pembuat Akta Tanah membantu Kepala Kantor Pertanahan dengan membuat akta yang dijadikan sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan.

Abstrak :
Dewasa ini masyarakat menaruh perhatian yang lebih kepada kebijakan dan tingkah laku pejabat publik terlebih dalam masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Notaris sebagai pejabat publik tentunya tidak lepas dari perhatian masyarakat dalam hal permasalahan KKN. Pada saat ini terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang dianggap melibatkan Notaris. Hal tersebut menyebabkan proses kriminalisasi terhadap profesi Notaris tersebut. Proses Kriminalisasi terhadap Notaris itu sendiri pastinya dianggap sangat merugikan Notaris bila ia telah menjalankan jabatannya dengan sangat berhati-hati dan sesuai dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah penentuan tarif pengurusan akta oleh notaris dalam kasus ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang menjalankan jabatannya terhadap suatu kasus tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative dan penarikan kesimpulannya bersifat deskriptid analitis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penentuan tarif yang dilakukan oleh Notaris dalam kasus ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat suatu perlindungan hukum yang diatur khusus bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

Today people pay more attention to the policy and behavior of public officials especially on the issue of corruption, collusion and nepotism. Notaries as public officials must not be separated from the public's attention in terms of corruption problems. At the moment there are several cases of Corruption in Indonesia were considered to involve a Notary. This led to the criminalization of the Notary profession. The criminalization of the Notary process itself must be considered very detrimental to the Notary when he has run his position very carefully and in accordance with the provisions of the Code UUJN and Notary. This study aimed to examine whether the determination of the maintenance rates by a notary deed in this case in accordance with the legislation in force and how the legal protection for a notary who runs the office for a case of corruption. The method used in this research is a normative juridical approach and withdrawal are descriptive analytical conclusions. The conclusion from this study is the determination of tariffs performed by a Notary in this case is not in accordance with the legislation in force and there is a special set of legal protection for a notary in the running position.

Abstrak :
Pemerintah memperoleh banyak dana dari sektor pajak untuk menjalankan program-program pemerintahan dan pembangunan. Di dalam bidang perpajakan, Notaris dan PPAT memberikan sumbangsih cukup besar baik sebagai wajib pajak pribadi maupun sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pemungutan pajak. Permasalahan dalam tesis ini adalah apa peranan yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam bidang perpajakan, upaya apakah yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT unluk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Unahng serta apa bentuk kendala yang dihadapi oleh Notaris dan PPAT dalam mengefektifkan pemasukan ke kas Negara dari sektor pajak dan bagairnanakah Notaris dan PPAT mengatasi kendala tersebut. Tesis ini selain menggunakan mefode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seorang pejabat yang bertugas pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara, serta tujuh orang Notaris dan PPAT di Kota Bandung sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris clan PPAT dalam bidang perpajakan memiliki peran sebagai wajib pajak pribadi dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT untuk mengefektifkan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang, antara Iain menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, membuat laporan pajak penghasilan setiap bulan, membuat SPT rampung setahun sekali dan memberikan bukti pemotongan pajak kepada wajib pajak lainnya serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada klien. Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak ternyata Notaris dan PPAT menemukan kesulitan. Sehubungan dengan kendala yang ditemukan maka Notaris dan PPAT mengatasinya melalui cara meminta bantuan dari aparat pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

---

The govemment obtained many funds from sectors of the tax to run government programs and development. In the field of taxation, notary and PPAT substantial contribution both as an individual taxpayer as well 8 the extension of govemment to society in terms of tax collection. Problems in this thesis is what the role performed by the Notary and PPAT in the field of taxation, whether the efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Law and what form the constraints faced by the Notary and PPAT in effecting entry into the State Treasury from the tax sector and how deed and PPAT overcome these obstacles. This thesis is in addition to the literature method ww also supported by data obtained Rom interview to an agency official who served on the Tax Office Bojonagara Pratama Bandung, as well as seven people Notary and PPAT in the city of Bandung in order to obtain a result that can be justified. After doing the research concluded that the Notary and PPAT in the field of taxation has a role as a private taxpayer and as an extension of the governments hand. Efforts made by the Notary and PPAT to streamline tax payments in accordance with the Act, including depositing the taxes in accordance with the provisions of the Law, to make income tax statement every month, make a completed tax return once a year and provide proof of tax deduction to the taxpayer as well as other socialization and legal counseling to clients. In carrying out its obligations as a taxpayer and PPAT deed turned out to find trouble. In relation to the constraints found in the Deed and PPAT overcome by way of seeking help from tax officials in the Tax Office.

Abstrak :
Salah satu kekurangan UUJN yaitu adanya konflik Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g dengan Pasal 11 ayat (1), prosedur manakah yang seharusnya diambil oleh Notaris yang merangkap sebagai Pejabat Negara, serta Pasal 17 huruf d dengan Pasal 1 1, menyebabkan perangkapan jabatan dan benturan kepentingan. Tesis ini menggunakan metode penelitian Empiris, bahan Kepustakaan sebagai Data Sekunder dan wawancara langsung sebagai Data Primer. Dari hasil penelitian terdapat pro kontra terhadap ketentuan cuti dengan Notaris Pengganti. Alternatif sementara yaitu Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara atau cuti tanpa Notaris Pengganti, sehingga tidak ditemukan permasalahan rangkap jabatan pada kepala akta Notaris dan protokol Notaris yang diganti.

---

One of the deficiencies in the UUJN is about the impact or conflict between the Article 8 , paragraph (1) letter e juncto Article 3 letter g with Article 11 paragraph (1) that raises a question, which procedures should be taken by a Notary who was appointed as State Officials, and the Article 17 letter d with Article 11, which cause the existence of geminating of position that cause conflict of interest. This thesis uses empirical research methods, materials bibliography as Secondary Data and direct interviews as Primary Data. From the results of the research there is a procontra leave with the provisions of the Notary Replacement. Alternative to intercede that is does not refer Substitution Notary, that means Notary can be dismissed for a while or leave without Substitution Notary so that does not duplicate the problems found positions as seen in the making of the head of teaching license and Notary protocols that replaced it.

Abstrak :
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenannya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (officium nobile) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi. ...... Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary`s role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code.