Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Habib Adjie, 1961-, author

Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik

Bandung: Refika Aditama, 2009

347.016 HAB s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tri Hartanto, author

Peran dan tanggungjawab notaris terhadap merger pelaku usaha berbentuk perseroan menurut perpektif hukum persaingan usaha = The roles and responsibilities of public notary to merger by business entities in the form of limited liability company (Perseroan) in accordance to the perspective of business competition law

Tesis ini membahas peran dan tanggungjawab notaris sebagai satu-satu pejabat publik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang membuatkan akta merger dan melakukan pengurusan pengesahan anggaran dasar pelaku usaha berbentuk perseroan bila terjadi perubahan anggaran dasar akibat merger menurut hukum persaingan usaha. Terutama menyangkut kewajiban pemberitahuan dan konsultasi terhadap merger yang telah...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

T28691

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Eliza Dayinta Harumanti, author

Pengaturan imunitas bagi pejabat publik dalam proses litigasi perdata menurut teori imunitas yang terbatas (restrictive sovereign immunity) dalam hukum Internasional = Immunity of foreign individual public officials in a civil procedure under restrictive sovereign immunity in international law

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan teori restrictive sovereign immunity di dalam hukum internasional dan penerapannya terhadap imunitas pejabat publik. Penulis akan menganalisis tujuh putusan pengadilan dari beberapa negara dan pengadilan internasional yang menggunakan pendekatan imunitas yang terbatas di dalam dalil gugatan melawan negara di hadapan pengadilan asing. Analisis didasarkan pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54994

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochamad Taufik Riyadi, author

Peninjauan ulang kewenangan DPR dalam seleksi pengisian pejabat publik = Review on house of representative's DPR authority in the selection of public officials

[ABSTRAK
Kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kuat akibat perubahan UUD 1945 dapat dilihat dalam desain skema keterlibatan DPR pada pengisian sejumlah jabatan publik yang terbilang strategis. Dalam perubahan UUD 1945 dikenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan DPR, yakni melalui pertimbangan, persetujuan dan pemilihan. Pada awalnya urgensi suatu pengangkatan pejabat publik...

2015

T43058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fathudin, author

Pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik kajian tentang mekanisme pengangkatan kapolrdi dan Panglima TNI = Restrictions on the presidential prerogative in the appointment of public officials a study of the mechanism of the appointment of chief of the indonesian national police and commander of the Indonesian National Armed Forces

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik khusunya kepala kepolisian negara republik Indonesia dan Panglima TNI. Pembatasan tersebut berupa hak konfirmasi DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statuta approach). Hasil penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44886

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Scholastica Gerintya Saraswati, author

Kritik sosial terhadap pejabat publik: studi semiotika pada meme = Social critics on public officials: semiotic studies on meme

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kritik sosial terhadap pejabat publik direpresentasikan dalam meme. Analisis teks menggunakan semiotika Roland Barthes. Meme yang diteliti adalah meme yang membahas tentang pejabat publik, mengandung kritik, dan populer pada kurun waktu tertentu. Analisis pembahasan diperkuat dengan menggunakan konsep meme dan mitos dalam Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa...

2016

S65225

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mutiara Nabila, author

Dramatisme Retorika Pejabat Publik Melalui Media Sosial (Studi Pada Sosialisasi Program Organisasi Penggerak Nadiem Makarim) = The Rhetoric Dramatism of Public Officials Through Social Media (Study On The Socialization Of Nadiem Makarim's Organizational Program)

XPenelitian ini bertujuan menjelaskan elemen dramatis dan pola dramatisme dalam penggunaan media sosial Mendikbudristek ketika melakukan sosialisasi POP sehingga menimbulkan berbagai kritikan. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif untuk. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dramatisme pentad dimana dengan analisis ini peneliti dapat melihat lima cara untuk...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fakhry Amin, author

Pemberhentian kepala daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia = Dismissal of head of region as public officials by council in Indonesian / Fakhry Amin

ABSTRAK
Tesis ini mengkaji tentang mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik oleh DPRD di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasalahan dalam proses pemberhentian Kepala Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta memperbandingkan dengan proses impeachment untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39221

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sultan Falah Basyah, author

Urgensi kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik di Indonesia: suatu perbandingan dengan Singapura = The urgency of the criminalization of bribery of foreign public officials and officials of public international organizations in Indonesia: a comparison with Singapore

Kewajiban negara untuk mengatur ketentuan mengenai suap terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik merupakan salah satu isi dari United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Namun demikian, sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNCAC, Indonesia belum mengatur mengenai ketentuan tersebut. Sementara Singapura melalui peraturan perundang-undanganya telah mengatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian