Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam sepuluh tahun terakhir, kondisi kesenjangan gender dalam pengupahan pada perkerja yang tergolong sebagai buruh/karyawan di Indonesia terlihat menurun. Dengan dekomposisi Oaxaca menggunakan data IFLS 2007 dan 2014, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah penurunan kesenjangan gender dalam pengupahan benar-benar terjadi, dan cerita di baliknya. Ditemukan bahwa kesenjangan gender terlihat meningkat jika hanya dilihat dari raw gap 34 di tahun 2007 dan 37 di 2014 , tetapi porsi dari kesenjangan gender yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik perempuan dan laki-laki explained factors meningkat 13 di tahun 2007 dan 22 di 2014 . Hal ini menunjukkan bahwa porsi dari gender wage gap yang disebabkan oleh unexplained gap, yang mengindikasikan kemungkinan diskriminasi atau hal-hal lain yang tidak dapat terukur oleh perbedaan karakteristik, menurun. Penelitian ini juga menemukan bahwa occupational segregation segregasi pekerja berdasarkan jenis kelamin di berbagai jenis pekerjaan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pekerja di perusahan swasta dan pekerja yang bekerja pada pemerintah.

---

ABSTRACTIn the last ten years, Indonesia has seen a consistently declining gender wage gap for those who work as employees. Using the Oaxaca decomposition applied to the IFLS 2007 and 2014 data sets, this study aims to find out if the narrowing of the gender wage gap really occured and the story behind the decreasing gap. I found that the raw gender wage gap widens 34 in 2007 to 37 in 2014 , but the explained factors of the gap increases 13 in 2007 to 22 in 2014 . This shows that the gender wage gap that can be attributed to differences in characteristics between women and men is increasing, when the possible discrimination and unmeasurable characteristics between men and women is decreasing. It is also found that occupational segregation based on gender affects private sector workers and government workers differently."

"Kompleksitas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan koordinasi di antara lembaga pemerintah. Keterlibatan berbagai aktor penyelenggara menyebabkan masih beragamnya pemahaman oleh seluruh lembaga pemerintah, sehingga berdampak rendahnya kontribusi dari lembaga lain serta penyampaian tujuan program yang berbeda-beda. Koordinasi yang ada pun masih menunjukkan perbedaan interpretasi pada substansi program, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, salah satunya bagi pekerja di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi yang dilakukan antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi belum berjalan secara optimal ditandai dengan solidaritas kerja masih di jajaran pimpinan saja, sosialisasi dan diseminasi kepada Kementerian/Lembaga/Badan (K/L/B) belum disertai dengan kesadaran mencapai optimalisasi program, pedoman pelaksanaan yang belum dipahami oleh seluruh K/L/B, dan masih melekatnya konflik kepentingan di antara lintas organisasi. Sebaliknya, keberhasilan ditandai dengan adanya pengadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tujuan berkoordinasi yang dirancang secara bersama dengan berkomitmen untuk mencapai sistem jaminan secara nasional, membangun analisis permasalahan umum secara mendalam, pemerintah bertindak atas keputusan bersama, dan seluruh sumber daya berfokus pada kerja sama dan kepercayaan di antara instansi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga pemerintah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPU dan PBPU di Provinsi DKI Jakarta belum berjalan secara optimal sebab masih ditemukan berbagai permasalahan pada pengimplementasiannya. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan berupa meningkatkan kolaborasi dan solidaritas sebagai wujud menciptakan keharmonisan antarlembaga.

---

The complexity of the implementation of the employment social security program requires coordination among government agencies. The involvement of numerous implementing actors causes various understandings by all government institutions, resulting in low contributions from other institutions and different ways of delivering program objectives. The existing coordination still shows different interpretations of the substance of the program, both at the central and local government levels, one of which is for workers in the DKI Jakarta Province. The purpose of this study is to analyze the coordination between government agencies in the employment social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province. This study uses a post-positivist approach. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document study. Based on the results of the research, the coordination is has not been implemented optimally, the obstacle factors faced when coordinating between these networks are marked by the working solidarity that is still at the leadership level, socialization and dissemination to all Ministry/Institution/Agency (K/L/B) has not been accompanied by the awareness of achieving program optimization, implementation guidelines that have not been understood by all ministry or agency as a whole, and the inherent conflicts of interest between cross-organizations. On the other hand, the success of the coordination marked by the implementation of Cooperation Agreement, the goal of coordination designed together with a commitment to achieve a national social security system, developing an in-depth analysis of common problems, the government acts on joint decisions, and all resources focus on the achievement of cooperation and trust between agencies. The conclusion of this study shows that the coordination between government agencies in the social security program for PPU and PBPU in DKI Jakarta Province has not been implemented optimally due to various problems that are still found during the implementation. Therefore, the recommendations that can be given are to increase collaboration and solidarity as a form of creating harmony between institutions."