Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya melibatkan pelakudewasa, melainkan juga pelaku berusia anak yang belum memiliki kapasitas danpengetahuan untuk mempertimbangkan risiko yang timbul dalam relasi seksual.Untuk memahami fenomena tersebut, penulis mencoba menganalisis faktor-faktordeterminan yang mempengaruhi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan anakdengan menggunakan teori integratif dari Marshall dan Barbaree. Penelitiandilakukan dengan menggunakan metode explanatory sequential dengan subjekpenelitian anak binaan LPKA Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa darienam dimensi teori yang digunakan, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anaklebih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi sebelum pelanggaran, bukansituasi dan kondisi saat pelanggaran terjadi.

---

ABSTRACTThe phenomena of sexual violence towards children not only involve adultperpetrators, but also underage or child perpetrators who don?t have the capacityand knowledge to examine the risks that could arise from sexual relation. Tounderstand the phenomena, the writer tries to analyse the determinant factors thatcould affect the sexual violence that were done by children using integrativetheory by Marshall and Barbaree. The research was done by using an explanatorysequential method with child inmates at LPKA Bandung as subjects. The researchshowed that from the six dimensions of the theory that were used, sexual violencethat were done by children were more affected by various factors that werehappening before the offense, not from the situation and condition during theviolation."

"ABSTRAKRestorative justice atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep diversi melalui pendekatan keadilan restorative justice yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan diversi pada Polres Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat yang ditangani di unit PPA. Mengingat kewajiban bagi penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam kasus pidana dimana pelakunya adalah anak. Hal yang berbeda ditemukan pada penanganan kasus pelaku anak di wilayah hukum Polres Metro Selatan, dimana kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku anak tidak sebanyak Polres Metro Jakarta Pusat. Hal ini disebabkan banyak kasus tindak pidana yang pelakunya anak ditangani oleh bukan unit PPA. Kondisi tersebut kemudian diatasi dengan adanya koordinasi antara penyidik perkara anak yang tidak di unit PPA dengan penyidik yang ada di unit PPA selama perkara anak tersebut diperiksa. Penyidik dari unit lain akan mendapatkan arahan khusus dari penyidik anak yang ada di unit PPA tentang bagaimana memperlakukan anak dalam penyidikan dan bantuan dalam upaya diversi.

---

ABSTRACTRestorative Justice is a theory that emphasizes recovering damages caused by criminal acts. This recovery requires cooperative processes that involve all related parties. The settlements of criminal acts committed by children in conflict with the law are performed by using the concept of diversion through the restorative justice approach, which involves all parties to jointly resolve the cases and searches for the best solutions by prioritizing the protection of children in conflict with the law. This study used normative juridical research supported by field research by conducting interviews with informants. The data obtained were analyzed qualitatively using primary and secondary data collection methods. In connection with this matter, this study would illustrate the implementation of diversion concept in the South Jakarta Resort Police and the Central Jakarta Metro Resort Police handled by the PPA unit, bearing in mind that investigators are required to prioritize the process of diversion in criminal cases where the perpetrators are children. Unlike the cases whose perpetrators are children in the jurisdiction of the South Jakarta Metro Police, the number of cases in which children in conflict with the law are the perpetrators is not as many as in Central Jakarta Metro Police. This is due to many criminal cases where the perpetrators are children are handled by non-PPA units. This condition is then overcome by establish coordination between children case investigators who are from the PPA unit and those from the PPA unit during examination. Investigators from other units get special directions from those from the PPA unit on how to treat children in investigations and how to do diversion efforts."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan pelaku anak dengan autism spectrum disorder (ASD) dalam hukum pidana Indonesia. Anak penyandang ASD yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku anak memerlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan ahli untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya karena pelaku anak dengan ASD tidak memiliki kapasitas mental yang sama dengan anak pada umumnya dikarenakan kondisi ASD yang dimilikinya merupakan sebuah spektrum dengan gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda pada setiap penyandangnya. Kapasitas mental pelaku anak penyandnag ASD berkaitan dengan kemampuannya mengetahui dan menghendaki perbuatannya untuk menentukan apakah mereka mampu atau tidak mampu bertanggung jawab. Pelaku anak dengan ASD yang memiliki tingkat keparahan ringan dengan gejala ASD yang tidak terlalu berat masih dianggap mampu dan kurang mampu bertanggung jawab, sedangkan pelaku anak dengan ASD yang memiliki tingkat keparahan parah dan gejala yang berat dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila mereka dianggap mampu atau kurang mampu bertanggung jawab, pemidanaan yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi ASD nya, bahkan apabila mereka dianggap tidak mampu bertanggung jawab, mereka tetap membutuhkan rehabilitasi untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.......This research analyzes how criminal liability and punishment of child offenders with autism spectrum disorder (ASD) in Indonesian criminal law. Children with ASD who are in conflict with the law as child offenders require further research by involving experts to determine their criminal liability because child offenders with ASD do not have the same mental capacity as children in general because their ASD condition is a spectrum with symptoms and severity that vary for each person. The mental capacity of child offenders with ASD relates to their ability to know and will their actions to determine whether they are able or unable to take responsibility. Child offenders with ASD who have mild severity with less severe ASD symptoms are still considered capable and less capable of responsibility, while child offenders with ASD who have severe severity and severe symptoms are considered unable to take responsibility for their actions. If they are considered capable or less capable of being responsible, the punishment given must be adjusted to the condition of their ASD, even if they are considered unable to be responsible, they still need rehabilitation to prevent repetition of criminal acts."

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan KabareskrimPolri Nomor 1 Tahun 2012 terkait kajian mengenai pemeriksaan pelaku anak yangmelakukan tindak pidana perbuatan cabul di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Polresta Depok. Tindak Pidana Perbuatan Cabul yang terjadi di Depok cukuptinggi dengan 45 kasus dengan 7 anak sebagai pelaku sepanjang tahun 2017.Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2012 merupakan langkah nyata Polri terhadapperwujudan hak anak karena berisi Standar Operasional Prosedur SOP penanganananak yang berhadapan dengan hukum. Pemeriksaan pelaku anak dilakukan denganadanya perlindungan khusus. Perlindungan khusus membuat hak anak tetapdiutamakan meskipun dalam hal ini anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana.Penelitian ini menganalisis mengenai kajian pemeriksaan pelaku anak karena padatahap pemeriksaan penyidik berkomunikasi langsung dengan pelaku anak sehinggarawan terjadi pelanggaran hak anak. Penelitian ini juga membahas mengenai dampakadanya implementasi kebijakan Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012terhadap proses pemeriksaan pelaku anak di Polresta Depok. Pemeriksaan pelakuanak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul dilakukan oleh penyidik UnitPPA Polresta Depok mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerlindungan Anak demi tercapainya hak anak sebagai pelaku. Hasil penelitian inimenunjukan adanya kendala dari segi komunikasi, sumber daya manusia, saranaprasarana, pendanaan, dan struktur birokrasi. Kendala yang ada diharapkan dapatdiatasi dengan perbaikan internal Polri, selain itu harus adanya kerjasama antaraPolri dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

This study is to examine the implemetation of the policy of Indonesian NationalPolice of criminal investigation division law No. 1 year 2012 related with theinvestigation of children offenders on criminal offense of obscenity in Women andChildren Services Unit of Depok Police Resort. The criminal offense of obscenitycommitted in Depok itself is quite high with 45 cases with 7 children as perpetratorsthroughout 2017. The Indonesian National Police law No. 1 year 2012 is a realaction of Polri towards the realization of children rights related on the content ofStandard Operational Procedures SOP on handling children against law. Theinvestigation of children offenders is hold in the presence of special protection.Special protection allows the children rights remain a priority even though, in thiscase, the child is a criminal offender.This study is to analyze the review on the investigation of children offenders since the the investigators communicate directlywith them at the inspection stage, in which it is vulnerable to occur violation ofchildren rights. Furthermore, it discusses the effects of the implementation of tbepolicy of Indonesian National Police of criminal investigation division law No. 1year 2012 related to the investigation process of children offenders in Depok PoliceResort. The examination of children offenders on criminal offense of obscenity isconducted by investigators of PPA Unit of Depok Police Resort referring to Law No.35 of 2014 on Child Protection for achieving the rights of children as perpetrators.The results of this study indicate some obstacles in terms of communication, humanresources, infrastructure, funding, and bureaucratic structure. The existing obstaclesare expected to be overcome by the internal improvement of the Police. And inaddition, the need for cooperation between the Police and the Ministry of WomenEmpowerment and Child Protection should be improved."