Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, serta mengatur tata cara pembuatan akta Notaris. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib bertindak jujur dan tidak berpihak. Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, menganalisis putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, dalam upaya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya serta sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi maupun pidana.

---

Constitution number 30 of 2004 of Notary`s profession regulates an authority, obligations and prohibitions of Notary`s, and regulate the procedure of making Notary's deed. Notary`s is a public official and the main basis of the Notary`s profession is trust, therefore a Notary obliged to act honestly and not taking side. In this thesis author discusses about the violations commited by Notary`s, analize the council decision investigator Notary`s center`s, during its effort to learning the impact and the sanctions that can be given to the Notary who commit violations. In Notary profession constitution were ruled that if Notary found commits a violation the sanction will be imposed for Notary such as civil code sanction, administration or even criminal law."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban serta larangan Notaris, serta mengatur mengenai sanksi-sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Notaris yang melanggar aturan. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi serta jabatan Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, adil dan tidak berpihak. Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli, menganalisis putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 10/B/Mj.PPN/2009, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya beserta sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diatur bahwa apabila ada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan, maka Notaris tersebut akan dikenakan sanksi perdata dan sanksi administratif.

---

Law Act Number 30 of 2004 of Notary Professional regulate authority, obligations and Notary restrictions, and also organize the administrative sanctions to be imposed on the Notary who infringe the rules. Notary as a public official and the profession's main of trust, therefore, an act truthful, fairly and impartially.

In this thesis, the author discusses about the infringe committed by the Notary in the sale and purchase deeds, analyzing about the decision of central assembly examiner's of Notary public knowing thereafter, and punishment given to the Notary who commit violations. According to the Law of Notary Professional, public notary who commits an offense, will be subject to civil and administrative sanctions."