Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di masa pandemi Covid-19, masyarakat mengalami perubahan dalam kehidupan sosialnya. Di Indonesia, perubahan terjadi dengan terbentuknya peraturan-peraturan baru untuk membatasi kegiatan sosial di ruang publik dalam jumlah yang besar. Dalam peraturan tersebut, salah satu pengaturan yang dilakukan adalah berkaitan dengan praktik keagamaan. Gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading mengalami perubahan tersebut sehingga memengaruhi proses pelayanan gereja. Dengan menggnakan metode penelitian etnografi melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam, tulisan ini akan menunjukkan tentang transformasi pelayanan di gereja HKBP Immanuel Kelapa Gading di masa pandemi Covid-19 dan refleksivitas sebagai respon dari transformasi yang telah terjadi. Tulisan ini melihat dalam sudut pelayan gereja pada tiga tugas pelayanan gereja di HKBP Immanuel Kelapa Gading: Koinonia, Marturia, dan Diakonia. Hingga akhirnya, penelitian ini menunjukkan tentang peran emosi, pengalaman tubuh di dalam pelayanan yang dialami oleh pelayan itu sendiri.. ...... During the Covid-19 pandemic, people are experiencing changes in their social life. In Indonesia, changes occur with the formation of new regulations to limit social activities in public spaces in large numbers. In this regulation, one of the arrangements made is related to religious practices. The HKBP Immanuel Kelapa Gading Church underwent these changes, which affected the church's service process. Using ethnographic research methods through participant observation and in-depth interviews, this paper will show the transformation of services at the HKBP Immanuel Kelapa Gading church during the Covid-19 pandemic and reflexivity as a response to the transformation that has occurred. This paper looks at the point of view of church servants at three church service tasks at HKBP Immanuel Kelapa Gading: Koinonia, Marturia, and Diakonia. Finally, this research shows about the role of emotions, bodily experiences in the service experienced by the servants itself.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai tokoh pelayan keluarga bourgeois dalam Un Coeur Simple karya Gustave Flaubert ini bertujuan untuk memaparkan gambaran kehidupan pelayan, ciri fisik yang menandai mereka, serta sikap dan karakteristik mereka sebagai seorang pelayan yang mengabdikan hidupnya kepada kalangan bourgeois. Tokoh pelayan menjadi penting karena pada masa awal kemunculan kalangan bourgeois, pelayan menjadi salah satu faktor pembeda strata sosial pada masyarakat. Félicité yang menjadi tokoh pelayan di sini menampilkan karakteristik baik fisik maupun sifat yang dapat dijadikan gambaran kehidupan pada masa itu. Selain mengangkat mengenai kebiasaan-kebiasaan para bourgeois, skripsi ini juga mengangkat mengenai bagaimana hubungan mereka terhadap pelayannya. Pada akhir pembahasan, didapatkan bagaimana gambaran kehidupan Félicité sebagai pelayan keluarga bourgeois dengan berbagai permasalahan dengan majikannya ataupun masalah pribadi yang ia hadapi.

---

ABSTRACT
Research on the bourgeois? family servant in Un Coeur Simple Gustave Flaubert's work aims to present the picture of the servant's life, physical traits that mark them, as well as attitudes and their characteristics as a servant who devoted her life to the bourgeois family. In the early emergence of bourgeois, servant became an important figure, they were one factor distinguishing the social strata in society. Félicité who became the servant figure here shows characteristics of both physical and attitudes that can be used as a picture of life in those days. In addition to lifting of the bourgeois habits, this thesis also raised about how their relationship to the servant. At the end of this research, it was found how the image of life as a maid of bourgeois family with a variety of problems with her employer or a personal problem she faced.

Abstrak :
[ABSTRAK Karya tulis ini berfokus pada isu pemekaran wilayah (khususnya kota dan kabupaten) di Indonesia. Teori-teori menyarankan bahwa pemekaran, dikombinasikan dengan desentralisasi dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Para pendukung pemekaran menekankan keunggulan pemerintahan yang kecil dengan masyarakat yang lebih homogen dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan public. Hal ini didukung dengan adanya transfer fiskal dari pemerintah pusat yang menjamin kelangsungan operasi pemerintah daerah. Tapi, banyak penelitian menyimpulkan pelayanan public di daerah otonomi baru belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan public dan meningkatkan kinerja ekonomi dengan menggunakan metode difference in difference. Kami menemukan bahwa, kota baru berhasil mengoptimalkan otonomi yang lebih luas untuk menjaga atau bahkan melampaui prestasi pelayan public dari kota yang tidak mengalami pemekaran. Sebaliknya, kabupaten baru mengalami kesulitan untuk memperbaiki kondisi mereka setelah pemekaran. Kami menekankan pentingnya perbaikan prosedur evaluasi terhadap pengusulan pembentukan daerah otonomi baru untuk menghasilkan daerah otonomi baru yang lebih berkualitas.

---

ABSTRACT
This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts) in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization, bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also emphasize various promises of separations and the creation of new local governments. The presence of generous fiscal transfers from the central government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have not improved in many of the new regions. This research aimed to assess new autonomous region performance in delivering public service and improving economic performance by using Difference in Difference method. We found that, in following years after separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up or even surpass unseparated region?s public service achievement. In contrast, new rural districts suffer difficulties to improve their condition following the separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future.;This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts) in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization, bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also emphasize various promises of separations and the creation of new local governments. The presence of generous fiscal transfers from the central government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have not improved in many of the new regions. This research aimed to assess new autonomous region performance in delivering public service and improving economic performance by using Difference in Difference method. We found that, in following years after separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up or even surpass unseparated region?s public service achievement. In contrast, new rural districts suffer difficulties to improve their condition following the separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future., This paper focuses on the separation of municipalities (cities and districts) in Indonesia. Theories suggest that separations, combined with decentralization, bring about benefits to the people. Proponents of separations in the real world also emphasize various promises of separations and the creation of new local governments. The presence of generous fiscal transfers from the central government is also likely to allow the newly created municipalities to provide a higher level of public services. But anecdotes suggest that public services have not improved in many of the new regions. This research aimed to assess new autonomous region performance in delivering public service and improving economic performance by using Difference in Difference method. We found that, in following years after separation, new cities was managed to optimize the effect of separation to keep up or even surpass unseparated region’s public service achievement. In contrast, new rural districts suffer difficulties to improve their condition following the separation. We stressed the improvement of screening procedure in order to create more qualified and self-reliant new autonomous regions in the future.]

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu aspek penting dalam kegiatan turisme di Hindia Belanda adalah akomodasi. Ada berbagai pihak yang terlibat dalam perkembangan akomodasi di Hindia Belanda. Artikel ini menitikberatkan pada peran para pelayan pribumi dan akomodasi turisme di Hindia Belanda dari abad ke-19 sampai abad ke-20. Sumber yang digunakan adalah buku-buku, foto, kartu pos, majalah, surat kabar, buku panduan turisme dan juga catatan perjalanan sezaman. Dengan menggunakan metode sejarah, pendekatan budaya dan sosiologi, dapat dilacak proses pergeseran yang terjadi dalam sejarah akomodasi di Hindia Belanda. Hasilnya memperlihatkan bahwa peran pelayan pribumi sangat penting dalam mendukung turisme di Hindia Belanda. Perubahan dan pergeseran ini termasuk penggunaan istilah dari lingkungan rumah tangga kolonial ke ranah publik, seperti jongos, babu, kebon, kokki yang awalnya dikenal dalam rumah tangga kolonial (orang Eropa atau Belanda). Istilah-istilah ini kelak dikenal dan digunakan dalam akomodasi di Hindia Belanda.

Abstrak :
Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaksanaan kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di RSUD Kota Bekasi melalui program Askeskin dan Jamkesmas. Penelitian ini merupakkan penelitian kualitatif dengan memilih RSUD sebagai tempal Studi kasus. Data diperoleh dari dokumen, laporan pelaksanaan kegiatan dan wawancara mendalam dengan perugas rumah sakit, petugas PT Askes, petugas verifikasi independen. Dari hasil oleh data diketahui bahwa pada kunjungan gakin RSUD untuk tahun 2008 turun dibandingkan tahun 2007 tetapi biaya pelayanan, meningkat. Ditinjau dari tujuan program dlkaitkan dengan efektifitas pembiayaan, tujuan proram Askeskin dan Jamkesmas tidak tercapai, untuk itu penulis menyarankan untuk kembali menata pelaksanaan program Askeskin dan Jamkesmas di RSUD kota Bekasi untuk pelaksanaan tahun 2009 mulai dari kebijakan kota dan kebijakan RS yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan gakin, kepesertaan, penghinmgan kembali unit cost masing masing jenis pelayanannya lengkap mulai dari biaya administrasi, biaya pelayanan, biaya tindakan, dan biaya obat. Perlu dilakukan sosialisasi program baik pada masyarakat dan pelaksana kegiatan, meningkatkan fasilitas pelayanan yang khusus disediakan untuk gakin di RSUD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan utnuk perawatan di Rumah sakit, sehingga masayarakat miskin kota Bekasi Mendapat pelayanan kesehatan yang layak sebagai warga negara. ......The background of this research is to know the comparison of health service implementation of government policy in public service for poor people/families that has been doing since 1998. According to its development, this activity has changed few times. In 2007 the activity was named Askeskin Program and 2008 became Jamkesmas Program. This activity constitutes the central government program and followed up by the local government including Kota Bekasi. One of executors of this activity is RSUD Kota Bekasi. Based on the changes of this program, l wanted to exactly know the implementation of Aslceskin and Jamkesmas in RSUD Kota Bekasi. This research is qualitative research by choosing RSUD as the place of the case study. The data were compiled from documents, implementation reports, in-depth interviews with the hospital officers, PT Askes officers and independent verification officers. Based on the data, the number of visit from poor families in 2008 decreased compared witl1 in 2007, but the cost of service increased. Looking at if from the aim of the program related to the effective cost, the goal of Askeskin and Jamkesmas were not achieved so that I suggest to rearrange or reorganize the implementation of Askeskin and Jamkesmas Program in RSUD Kota Bekasi for 2009 started from local government policy, RSUD policy used in implementing health service for poor people/families, membership to the recalculation of unit cost of each service complete with the cost of administration, service, treatment and medicine. In addition, the socialization of the program not only for Community but also for the executor should be done properly. Parallel with that, the facilities of the services specifically provided for poor people/families in RSUD should be improved accordance with the minimum service standard stipulated for the hospital with the intention that the poor people in Kota Bekasi can get the proper health service as human kind.

Abstrak :
Ketatnya persaingan diantara pelaku industri jasa penerbangan baik dalam skala lokal maupun internasional, ditambah dengan berkembangnya tren low cost carrier pada jasa penerbangan itu sendiri mengharuskan maskapai penerbangan untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam hal ini pelayanan yang menjadi produk inti dari bisnis jasa transportasi udara harus dikelola dengan baik demi tercapainya kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Hal ini dapat dipahami karena kualitas pelayanan yang baik membuat suatu industri dapat bertahan atau bahkan menang dalam kompetisi merebut pangsa pasar, dan dalam pencapaian tingkat kepuasan pelanggan yang optimal, pelayanan yang berkualitas (service excellence) merupakan syarat utama. Atribut-atribut pelayanan yang terukur dari perusahaan penerbangan dapat dijadikan acuan guna melakukan pengembangan dari kualitas pelayanan. Bagian-bagian pelayanan yang masih dibawah harapan dikembangkan dan dilakukan pemecahan masalah menggunakan metode TRIZ. ......Competition between airlines industry stake holder becomes very competitive not only for local market but also international market. Even now days low cost carrier becomes a trend that enforce airlines to improve their quality of service. In this case, service as a core of the business it self should manage as good as possible to reach customer satisfaction. This is acceptable since the best service of quality as a key point for airlines to survive even to catch bigger market and to achieve a high level of customer satisfaction. The measurable parameters are able to use as a reference to improve quality of the services. Some area of services which not fulfill customer expectation would be able to improve and solve if there are any significant problems exist with TRIZ problem solver.

Abstrak :
The discussion on the status and the role of women in our society has become a controversial topic. Some have the opinion that women have to keep silence in public meeting and submit to their husbands.....

Abstrak :
Tujuan penelitian ini; pertama, menganalisis peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam sistem pembinaan ASN sebagaimana tertuang dalam UU ASN; kedua, mengidentifikasi implementasi sistem pembinaan PNS yang telah dijalankan instansi pemerintah. Pendekatan penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan informan akademisi SDM publik dan praktisi pengelola SDM ASN di beberapa instansi pemerintah. Teknik pengambilan data penelitian dengan cara FGD dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan; pertama, sistem pembinaan ASN dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berperan sebagai pengambil kebijakan dan Pejabat Yang Berwenang yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan; kedua, implementasi pembinaan PNS di instansi pemerintah yang telah berjalan selama ini kurang obyektif karena mengabaikan prinsip merit dan banyak kepentingan politik. Rekomendasi penelitian; pertama, menciptakan kode etik penyelenggaraan pembinaan ASN, dan adanya koordinasi antara Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang dalam mejalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kedua, lembaga pengawas (Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN) melakukan pemantauan secara intensif terhadap pembinaan pegawai ASN, dan memberikan sanksi tegas terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan manajemen ASN.

Abstrak :
Apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam memberikan informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk peran apoteker dalam Pelayanan Informasi Obat, menyusun informasi dengan mengisi lembar Pelayanan Informasi Obat pada pasien dengan resep dokter serta mendesain dan membuat leaflet mengenai “Cara Penggunaan Insulin Pen yang Tepat”. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan Pelayanan Informasi Obat kepada pasien terkait obat pada resep, mengisi lembar Pelayanan Informasi Obat (PIO), menentukan topik dan mendesain informasi obat yang akan dibuat menjadi leaflet. Berdasarkan hasil penelitian, peran apoteker dalam Pelayanan Informasi Obat adalah menjamin terapi obat yang sedang dijalani pasien tepat secara indikasi, tersedianya obat yang paling efektif, paling aman, dan nyaman bagi pasien Lembar Pelayanan Informasi Obat berisi tentang skiring resep mengenai persyaratan administrative, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis serta layanan informasi obat yang diberikan untuk pasien mengenai informasi yang diberikan oleh dokter, informasi yang diberikan oleh apoteker, harapan setelah menggunakan obat, dan informasi pasien tentang apoteker yang berguna untuk mengoptimalkan Pelayanan Informasi Obat. Pembuatan leaflet cara penggunaan insulin dilakukan untuk mengedukasi peserta agar lebih peduli tentang cara penggunaan insulin, jarum suntik, dan penyimpanan yang benar sehingga obat dapat membawa hasil terapi yang optimal bagi masyarakat. ......Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists practice pharmacy. Drug Information Service (PIO) is an activity carried out by pharmacists in providing impartial drug information, evaluated critically and with the best evidence in all aspects of drug use to other health professionals, patients or the public. The purpose of this research is to describe the role of pharmacists in drug information services, compiling information by filling out drug information service sheets for patients with a doctor's prescription and designing and making leaflets on “How to Use an Insulin Pen”. This research was conducted by conducting Drug Information Services to patients regarding prescription drugs, filling out Drug Information Service (PIO) sheets, determining topics and designing drug information to be made into leaflets. Based on the research results, the role of the pharmacist in the Drug Information Service is to ensure that the drug therapy being taken by the patient is right according to indications, the availability of the most effective, safest, and most convenient drugs for the patient. The Drug Information Service Sheet contains prescription screening regarding administrative requirements, pharmaceutical suitability, and clinical considerations as well as drug information services provided to patients regarding information provided by doctors, information provided by pharmacists, expectations after using drugs, and patient information about pharmacists that are useful for optimizing Drug Information Services. Leaflets on how to use insulin are made to educate participants to be more concerned about how to use insulin, syringes and proper storage so that drugs can bring optimal therapeutic results to the community.

Abstrak :
Penelitian ini terfokus pada Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Nasional: "Bagaimana pemimpin nasional mengawal semua program pembangunan agar tujuan nasional masyarakat adil dan makmur tercapai". Hingga sekarang tujuan nasional itu belum juga tercapai. Mengapa? Karena faktor kepemimpinan nasional. Maka sangat dibutuhkan suatu model kepemimpinan nasional yang mampu menghantar Indonesia kepada tujuannya. Dan model itu adalah Kepemimpinan-Pelayan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan fokus kajian (Rencana) Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II Tahun 2010-2014. Hasilnya ialah bahwa kepemimpinan-pelayan (servant-leadership) dapat menjadi model ideal kepemimpinan nasional yang dapat menghantar bangsa Indonesia kepada tujuan nasionalnya. ...... This study focused on the National Leadership and Indonesia Development: "How can national leaders oversee all development programs, so that the just and prosperous society as national goal can be achieved". Until now the national goal has not been reached. Why? Because of the national leadership. Then urgently needed a national model of leadership that is able to deliver this nation to its destination. And the ideal model is Servant-Leadership. This study is a qualitative research presented descriptively by focus of study of Medium Term Development Phase II from 2010 to 2014, particularly the Year 2010/2011. The result is that the servant-leadership may be an ideal model of national leadership that can deliver the Indonesian nation to its national goals.