Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke dengan menggunakan teori administrasi penerimaan daerah yang dikemukakan Devas, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa upaya retribusi dilakukan dengan membuat peraturan daerah yang mengatur retribusi, pihak pengelola berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dan pengelola telah melakukan kegiatan retribusi secara efektif berdasarkan tinjauan IKR dan efesien berdasarkan perhitungan REBP. Permasalahan yang timbul dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan di TPI Muara Angke antara lain sarana dan prasarana pemberian pelayanan di TPI Muara Angke terbatas, keterbatasan modal dari pembeli ikan, dan masih terdapat bongkar ikan di luar TPI Muara Angke.

---

The focus of this study is to analyze administration of fish auction retribution collection at Muara Angke fish auction place (FAP) in DKI Jakata Province. The purpose of this study are to analize administration of fish auction collection based on theory administration of local revenue by Nick Devas and also analize set of problems in collecting fish auction retribution. The research's approach is the quantitative approach, the method data's collection is field research and literature research, the analyze data is qualitative.

The result of this study suggest that there are charge effort in administration of fish auction retribution, first formulating upcoming local government rule about fish auction retribution and second local goverment try to improve services provided. The goverment has managed retribution procedure effectively based on index of retribution performance (IKR) and efficciently for efficiency ratio of collection cost (REBP). The problems of fish auction retribution collection are limited amount of facilities, limited amount of fish buyer?s capital and there are loading and unloading of fishes outside Muara Angke fish auction place."

"Penelitian ini membahas mengenai Evaluasi Kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagungyang berangkat dari rendahnya realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penghambat optimalisasi penerimaan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan.Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kuantitatif.Penelitian ini menganalisis evaluasi dari tujuan kebijakan dan hambatan yang terkait.Hasil penelitian ini menujukan bahwa pada tujuan dari terapkannya kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung tidak tercapai, sedangkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Tulungagung adalah kurangnya SDM dan menurunnya jumlah masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Tulungang.

---

This study discusses about Fisheries Auction Place Charges Policy in Tulungagung based on the fact that the income realization of the charges is very low. The goal of this study is to knowing the obstacles that faces in the form of Fisheries Auction Place Charges income optimalization. This study done by using quantitative approach and included in the cross-sectional study with data collection in the form of literature studies and field studies . Data were analyzed by using qualitative data analysis techniques . This study analyzes the evaluation of policy objectives and constraints related . Results of this study addressed that the purpose of the fisheries charges policy in Tulungagung is not reached , while obstacles encountered in the implementation of the fisheries policy charges in Tulungagung is the lack of human resources and the declining number of fishing communities in the coastal district Tulungagung."

"Tesis ini meneliti perlindungan hukum bagi pengusaha Perikanan Pada Pelelangan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dengan menggunakan metode yuridis normative dan analisis kualitatif , perlindungan hukum pengusaha perikanan pada pelelangan hasil tangkapan ikan berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan harga ikan dilelang dibawah harga wajar berdasarkan penelitian ini, pelaksanaan lelang barang sitaan berupa ikan berdasarkan Vendu Regliement dan Pasal 45 KUHAP, kurang memberikan perlindungan hukum bagi pengusaha perikanan. Penentuan harga tidak berdasarkan harga pasar dilelang dibawah harga pasar. Pengusaha perikanan juga kurang diperhatikan haknya pada. Kasus lelang ikan milik P.T. Alsum Kampar Semesta barang bukti dilelang seharusnya persetujuan pengusaha sebagai pemilik barang bukan dari nakhoda, Pasal 45 KUHAP ditinjau kembali agar lebih memberikan perlindungan kepada pengusaha perikanan jika akhirnya pengusaha perikanan beserta kapal penangkap ikan dinyatakan tidak bersalah. kerugian yang diderita oleh pengusaha perikanan tidaklah besar.

---

This thesis examines the legal protection for the fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) using a normative juridical research methods and qualitative analysis. Fisheries entrepreneur at seized fish auctioned under Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) is not fully protected by law and the price of the fish auctioned is below market price. The implementation of seized fish auctioned under Vendu Reglement and Article 45 Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) does not provide legal protection for fisheries entrepreneur. The determiniation of the reserve price in this auction is not based on market price. The case of seised fish auction of P.T. Alsum Kampar Semesta, shows that the fisheries enterpreneur is not fully protected by law. The auction should be conducted base on the approval of entrepreneur as owners of the goods instead of the shipmaster. Therefore, Article 45 of the Criminal Procedure Code Law (Pasal 45 KUHAP) should be reviewed to give more protection for fisheries entrepreneur in order to minimize in the implementaton of seized fish auctioned under entrepreneur eiventually found not quilty losses suffered by the fisheries entrepreneur."

"Sanitasi sudah diketahui sebagai hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Akses terhadap sanitasi harus terus ditingkatkan. Sanitasi di tempat pelelangan ikan terkadang lupa untuk diperhatikan. Sanitasi ini penting karena pengaruhnya terhadap kualitas hasil tangkapan para nelayan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang ketersediaan dan kriteria sanitasi dasar di tempat pelelangan ikan Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah deskriptif observasional. Variabel yang diteliti adalah jamban, air bersih, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan tempat mencuci tangan. Metode pengumpulan data menggunakan formulir observasi.Hasil penelitian ini adalah dari 12 jamban yang tersedia hanya 5 jamban yang digunakan oleh nelayan. Dari 5 jamban tersebut hanya 2 jamban yang dikategorikan jamban yang bersih. Secara kualitas, air bersih di tempat pelelangan ikan sudah memenuhi kriteria air bersih secara fisik. Untuk sumber air bersih, menggunakan PAM dan perpipaan. Saluran pembuangan air limbah masih jauh dari keriteria SPAL yang bersih. Air limbah tidak mengalir lancar serta SPAL menjadi tempat sarang tikus, kecoa, dan vektor penyakit lainnya. Fasilitas sanitasi dasar yang tidak terdapat di tempat pelelangan ikan Lempasing adalah tempat pembuangan sampah dan tempat mencuci tangan. Sampah-sampah dari kegiatan, yang sebagian besar merupakan bangkai ikan, dibuang di jalan-jalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing ini sebaiknya lebih diperhatikan karena sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing akan berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual.Sanitation has been known as the important effect toward of health degree. Access of sanitation must be increased. Santation at the fish auction occasionally forget to observe. This sanitation is important because of the impact to fishes quality.

The objective of this research is to find out the description of availability and criteria of sanitation at Lempasing fish auction, Teluk Betung, Bandar Lampung. The method is the descriptive observational. The variables is latrine, clean water, wastewater discharge line (SPAL), garbage can, and handwash facility. This research use form observation to collect data.

The result is from 12 latrines available, only 5 latrines are used by fisherman. Clean water at Lempasing fish auction has been appropriated with physic quality of clean water. The source of clean water that used at Lempasing fish auction is from PAM (using pipe to distribute water). Wastewater discharge line (SPAL) still far from the criteria good wastewater discharge line. Wasterwater is not stream smoothly also it become place of mouse, cockroach, and other diseases vector. In there, the garbage can and handwash facility are not available. The garbages from activities, that most of them are fish carcass, are threw in the street. The conclusion from this research is sanitation at Lempasing fish auction should be more attention because sanitation at Lempasing fish auction will be related to fishes that fisherman will sell."