Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data dan informasi memiliki peran yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Di bidang kesehatan, pemanfaatan data digunakan untuk mengestimasi beban suatu penyakit termasuk determinannya. Tuberculosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan global yang menginfeksi 10,6 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2021, dimana Indonesia menjadi penyumbang beban kasus tertinggi kedua setelah India. Provinsi dengan jumlah temuan kasus TB tertinggi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui model spasial faktor risiko yang berpengaruh di masing-masing wilayah kabupaten/kota, dilakukan analisis dengan pendekatan spasial menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya autokorelasi spasial positif yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat yang artinya sebaran kasus membentuk pola mengelompok dan wilayah yang berdekatan cenderung mempengaruhi wilayah sekitarnya. Adapun wilayah kabupaten/kota yang menjadi wilayah hotspot dan menjadi wilayah prioritas intervensi penanganan kasus TB di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Depok. Analisis spasial menemukan faktor risiko yang memiliki pengaruh berbeda pada masing-masing wilayah kabupaten/kota yaitu penduduk miskin, suhu dan ketinggian wilayah, sehingga bentuk intervensi kesehatan yang dilakukan juga berbeda. Pemanfaatan data dengan pendekatan spasial ini diharapkan dapat menjadi pendukung pengambilan keputusan (decision making support) terkait program dan kebijakan intervensi kesehatan yang spesifik wilayah sehingga tepat sasaran dan mampu menurunkan jumlah kasus TB di Provinsi Jawa Barat....... Data and information have an important role in the decision-making process. In the health sector, data utilization is used to estimate the burden of a disease including its determinants. Tuberculosis (TB) remains a global health problem that infects 10.6 million people worldwide in 2021, where Indonesia is the second highest contributor to caseload after India. The province with the highest number of TB case findings in Indonesia in the last 5 years is West Java Province. To find out the spatial model of risk factors that have an effect on each district/city, an analysis was carried out using a spatial approach using secondary data. The results of this study indicate that there is a positive spatial autocorrelation that has a significant effect on the number of TB cases in West Java Province, which means that the distribution of cases forms a clustered pattern and adjacent areas tend to affect the surrounding area. The districts/cities that have become hotspot areas and are priority areas for intervention in handling TB cases in West Java Province are Bekasi Regency, Bogor Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Sukabumi Regency, Bekasi City, Bogor City and Depok City. Spatial analysis found risk factors that had different effects in each district/city area, namely the poor population, temperature and altitude, so that the forms of health interventions carried out were also different. Utilization of data with this spatial approach is expected to be able to support decision-making support related to health intervention programs and policies that are specific to the area so that they are right on target and able to reduce the number of TB cases in West Java Province."

"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.......Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."

"Satelit ALOS (Advanced Land Observing Satellite) yang telah berhasil diluncurkan pada tanggal 24 Januari 2006, mempunyai 5 misi utama yaitu 1) Kartografi, 2) Pengamatan Regional, 3) Pemantauan Bencana Alam, 4) Penelitian Sumber Daya Alam, 5) Pengembangan Teknologi. Untuk dapat mencapai misi utama ALOS, satelit diperlengkapi dengan tiga buah sensor penginderaan jauh dan subsistem pendukung misi. Tiga buah sensor tersebut terdiri dari dua buah sensor optik yaitu sensor PRISM (Panchromatic Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping) dan sensor AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type-2), sebuah sensor gelombang mikro atau radar yaitu PALSAR (Phased Array type L-band Syntetic Aperture Radar). Makalah ini menguraikan karakteristik teknis satelit ALOS dan ketiga buah sensor, subsistem pendukung misi, karakteristik data citra ALOS, produk data ALOS, aplikasi data ALOS, serta analisis pemanfaatan data ALOS untuk bermacam aplikasi. Metode pelaksanaan kajian adalah dengan mempelajari literatur/informasi/data yang diperoleh dari operator satelit, media internet, hasil-hasil penelitian yang berkembang dewasa ini dan melakukan analisis."

"Perkembangan era big data telah mendorong industri untuk mengadopsi teknologi data analitik untuk kebutuhan internal audit bekerja lebih efisien dan efektif. Penelitian ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi data analytics untuk audit internal oleh sebuah perusahaan swasta. Kerangka teoritis studi berlandaskan pada Technology, Organization, and Environment (TOE) yang mengelaborasi komponen lingkungan dalam membahas faktor-faktor yang mendorong pengadopsian sebuah teknologi. Dengan metode studi kasus dan menggunakan in-depth interview untuk pengumpulan data primer di samping data sekunder, penelitian ini melakukan wawancara kepada 4 partisipan yang bekerja sebagai auditor internal di PT. XXX. Hasil temuan mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi adopsi data analytics di PT. XXX dari konteks teknologi ditentukan adalah relatif advantage dan complexity, sementara konteks organisasi ditentukan oleh quality of human resources dan top management support. Pada prakteknya, pemanfaatan data analytics di PT. XXX adalah untuk mencari anomali dalam populasi audit, menerapkan audit berkelanjutan (continuous auditing) serta analisa data audit dengan merekam lebih dari 1 juta data. Penggunaan data analytics untuk kegiatan audit masih cukup terbatas sehingga regulator diharapkan dapat membentuk standar audit dan mengadakan training untuk meningkatkan keterampilan auditor dalam penggunaan data analytics. Para akademisi juga diharapkan dapat menyusun dan membentuk kurikulum praktik untuk mempersiapkan para lulusannya berkiprah di dalam penggunaan data analytics.......The big data era has driven industry to adopt data analytics technology, particularly in the field of internal audit. This study systematically investigates into factors that influence the adoption of data analytics technology for internal audit by a private company. Technology, Organization, and Environment (TOE) framework is used to explain the antecedents of the adoption of data analytics technology. Using a case study design and in-depth interviews for primary data collection, the findings reveal that technological and organizational contexts are the major drivers of technology adoption in data analytics. In practice, the use of data analytics at PT. XXX is to identify the presence of anomalies in the audit population, implement continuous auditing and analyze audit data by using more than 1 million data. The use of data analytics for audit activities is still found limited, therefore regulators are advised to set reformed audit standards and provide training to enhance the use of data analytics. In addition, the role of academics to develop hands-on curriculum for students to develop their skills in data analytics is deemed crucial in promoting the advancement of data analytics technology for internal audit work."