Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, diketahui bahwasanya jumlah sampah yang timbul di Indonesia setiap tahunnya hampir mencapai 30 juta ton. Hal ini diperparah dengan sistem pengelolaan sampah yang masih belum berjalan dengan efektif di Indonesia karena sistem dumping tanpa adanya sistem pengelolaan yang mumpuni menyebabkan menumpuknya sampah di Tempat Pembuangan Akhir serta sumber daya Indonesia yang masih belum mencukupi untuk melakukan pengelolaan sampah secara efektif. Maka dari itu, kemudian Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengolah sampah menjadi energi yang diwujudkan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa. Untuk menjawab permasalahan ini, kemudian Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diwujudkan dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Kemudian, penulis menarik kesimpulan bahwasanya keberadaan PLTSa mampu berperan membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia sekaligus menjadi jawaban untuk permasalahan energi, mengingat energi sampah termasuk sebagai energi terbarukan. Peranan tersebut dapat dilihat dari daya serapan PLTSa di Indonesia, yakni 0,6% oleh PLTSa Bantargebang dengan kapasitas 700 kW, 45% oleh PLTSa Surabaya dengan kapasitas 9 MW, dan 152,7% oleh PLTSa Surakarta dengan kapasitas 8 MW. Namun, apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat, perkembangan PLTSa di Indonesia masih tertinggal dari PLTSa di Amerika Serikat. Ketertinggalan dari PLTSa di Indonesia dengan PLTSa di Amerika Serikat dipengaruhi oleh faktor pendanaan dan faktor historis yang membedakan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Agar PLTSa di Indonesia mampu memberikan dampak yang lebih signifikan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan percepatan dalam pembangunan PLTSa di kota-kota lainnya sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan dan kota lainnya yang memiliki potensi timbulan sampah dalam jumlah besar serta pemrioritasan pengelolaan sampah dalam rencana pembangunan. ......Based on data published by the National Waste Management Information System, it is known that the amount of waste generated in Indonesia every year is almost 30 million tons. This is exacerbated by the waste management system that is still not functioning effectively in Indonesia because the dumping system without a qualified management system causes the accumulation of waste in final disposal sites and Indonesia's resources are still insufficient to carry out effective waste management. Therefore, the Government then established a policy to process waste into energy which was realized by the construction of a Waste Power Plant or PLTSa. To answer this problem, the author then uses a normative juridical research method which is realized by conducting a literature study. This research is descriptive in nature to explain the facts obtained during this research. Then, the authors conclude that the existence of PLTSa can play a role in helping to solve the waste problem in Indonesia as well as being an answer to energy problems, considering that waste energy is included as renewable energy. This role can be seen from the absorption power of PLTSa in Indonesia: 0.6% by PLTSa Bantargebang with a capacity of 700 kW; 45% by PLTSa Surabaya with a capacity of 9 MW; and 152.7% by PLTSa Surakarta with a capacity of 8 MW. However, when compared to the United States, the development of PLTSa in Indonesia is still lagging behind PLTSa in the United States. The lag between PLTSa in Indonesia and PLTSa in the United States is influenced by funding factors and historical factors that distinguish Indonesia from the United States. In order for PLTSa in Indonesia to be able to have a more significant impact, the Government of Indonesia needs to accelerate the development of PLTSa in other cities as mandated by Presidential Regulation Number 35 of 2018 concerning the Acceleration of Construction of Installations for Processing Waste into Electrical Energy Based on Environmentally Friendly Technology and other cities that have the potential to generate large amounts of waste and prioritizes waste management in development plans.

Abstrak :
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) membutuhkan penanaman modal investasi yang besar. Kebijakan fasilitas pajak seperti tax allowance dihadirkan sebagai distorsi untuk mendorong pengembangan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tax allowance pada industri PLTSa yang ditinjau dari asas ease of administration dan memberikan upaya-upaya dalam mengoptimalkan kebijakan terkait permasalahan yang ditemukan pada kebijakan tax allowance. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diperlengkap dengan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kebijakan tax allowance ini belum dapat memenuhi indikator-indikator terkait kemudahan administrasi yang tertera pada asas certainty, administrative cost, dan simplicity. Sementara itu, pada indikator-indikator yang tertera pada asas compliance cost dan convenience sudah menunjukkan kemudahan administrasi dalam perpajakan. Selanjutnya, dalam membenahi beberapa permasalahan yang ditemukan pada proses implementasi kebijakan tax allowance, terdapat usulan berupa upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan tax allowance, yaitu dilakukannya evaluasi kembali terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019, diperbaruinya Peraturan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 terkait peraturan turunan dari tax allowance, dan perlunya penguatan sosialisasi kepada wajib pajak serta sosialisasi pada tingkat top policies antar para penanggung jawab kebijakan tax allowance. ......The development of a Waste to Energy (WtE) Power Plant requires a large investment capital. Tax facility policies such as tax allowances are presented as distortions to encourage investment development in Indonesia. This study aims to analyze the tax allowance policy in the WtE industry in terms of the ease administration principle and provide policy optimization efforts related to the problems found in the tax allowance policy. The research paradigm used is post positivism. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with relevant sources based on the issues raised and complemented by literature studies. Based on the results of the research, it shows that this tax allowance policy has not been able to fulfill the indicators listed on the principle of certainty, administrative costs, and simplicity. Meanwhile, the indicators listed on the compliance cost and convenience principles have shown ease of administration in taxation. Furthermore, in fixing some of the problems found in the process of implementing the tax allowance policy, there are efforts that can be implemented in optimizing the implementation of the tax allowance policy, such as re-evaluating of Government Regulation No. 78 of 2019, renewal of the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2015 regarding derivative regulations from tax allowances, and the need to strengthen socialization to taxpayers and socialization at the level of policy makers.

Abstrak :
Produksi listrik dari limbah padat kota telah menjadi salah satu pilihan yang menarik dalam manajemen sampah kota. Optimisasi multi-objektif merupakan salah satu alat paling efektif dalam sistem pendukung pengambilan keputusan, penelitian ini bertujuan untuk mensimulasikan dan mengoptimisasi gasifikasi limbah padat kota untuk pembangkitan listrik. MSW gasifier disimulasikan dengan menggunakan Aspen Plus untuk memproduksi syngas, syngas tersebut diumpankan kedalam empat teknologi pembangkitan listrik, yaitu solid oxide fuel cell (SOFC), turbin gas, mesin gas, dan turbin uap. Optimisasi multi-objektif Mixed ineteger non-linear programming (MINLP) dikembangkan untuk mendapatkan solusi optimal dengan meminimasi levelized cost of electricity (LCOE) dan meminimasi emisi CO2eq. Optimisasi dilakukan dengan metode ε-constraint menggunakan GAMS selama selang waktu 2020-2050, sedangkan suhu gasifier, rasio uap-karbon, dan teknologi pembangkitan listrik dijadikan variabel keputusan. Hasil dari optimisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2040 pilihan terbaik adalah turbin gas dengan rasio uap-karbon sebesar 0,884 dan suhu gasifier 990c, dan setelah tahun 2040 pilihan terbaik adalah SOFC dengan rasio uap karbon sebesar 0 dan suhu gasifier 935,51c. ......Electricity production from Municipal Solid Waste (MSW) has become one of the most prominent strategies in MSW management. Since the multi-objective optimization is one of the most effective tools for decision support system, this study aims to optimize the gasification of MSW for advanced power plant. MSW Gasifier is simulated using Aspen Plus to produce syngas, to be fed into power generation technologies. Four power generation technologies are selected, solid oxide fuel cell (SOFC), gas turbine, gas engine, and steam turbine. Mixed integer non-linear programming (MINLP) multi-objective optimization is developed in order to provide an optimal solution for minimum levelized cost of electricity (LCOE) and minimum LCA based CO2eq emissions. The optimization is conducted with a ε-constraint method using GAMS through time periods of 2020-2050. Decision variables include gasifier temperature, steam to carbon ratio, and power generation technologies. The optimization result demonstrates the best option for generating electricity from 2020 to 2040 is gas turbine with steam to carbon ratio is 0.884 and gasifier temperature is 990c, and beyond 2040 the best option is SOFC with steam to carbon ratio is 0 and gasifier temperature is 935,51c.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tiga pokok permasalahan yaitu prosedural pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sejauh yang telah ada di Indonesia, dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan dan manusia dan urgensi akan regulasi tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dilihat dari kasus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumurbatu, Bantar Gebang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada prosedural yang maksimal dalam pengoperasian PLTSa di Indonesia dan apabila tidak dioperasikan dengan maksimal, PLTSa memiliki risiko pencemaran udara yang akan bedampak besar bagi lingkungan dan manusia. Kasus pembangunan PLTSa Sumurbatu dapat dijadikan salah satu alasan kuat timbulnya urgensi pembuatan regulasi khusus tentang PLTSa. Karena itu terdapat urgensi pembentukan regulasi khusus tentang PLTSa dan beberapa alternatif yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan lingkungan dari risiko pencemaran lingkungan oleh pengoperasian PLTSa.

---

ABSTRACT
This thesis discusses three main issues, namely the procedural management of Waste-to-Energy Plant as far as it has been in Indonesia, the impact on the environment and humans and the urgency of regulation concerning Waste-to- Energy Plant seen from the case of the construction of Sumurbatu Waste-to-Energy Plant, Bantar Gebang. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The results of this study indicate that there is no maximum procedure in Waste-to-Energy Plant operation in Indonesia and if Waste-to-Energy Plant is not operated optimally, Waste-to-Energy Plant has great risk of air pollution which will have a large impact on the environment and humans. The case of Sumurbatu Waste- to-Energy Plant can be used as one of the strong reasons for the emergence of the urgency of making special regulations concerning Waste-to-Energy Plant. Therefore, there is an urgency to establish a special regulation on Waste-to-Energy Plant and several alternatives that must be done to ensure environmental protection from the risk of environmental pollution by the operation of Waste-to-Energy Plant.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi terbaik dari pendirian pembangkit listrik tenaga sampah di kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Lokasi terbaik yang dimaksud adalah lokasi yang memiliki biaya terendah yang memperhitungkan faktor ketidakpastian dan resiko yang ada. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dua fase, pada fase pertama digunakan metode optimasi untuk menyederhanakan calon lokasi, fase kedua dengan metode kualitatif yang menggunakan simulasi Monte Carlo dan Metode Delphi. Hasil pada tahap pertama dengan metode optimasi diperoleh empat kandidat lokasi dari 20 calon lokasi, yaitu Kemuning, Enok, Mandah dan Keritang. Hasil simulasi biaya tahunan yang ditambah dengan nilai resiko biaya, menunjukkan Enok sebagai lokasi terbaik yang diusulkan dengan certainty equivalent value (CEV) atas total biaya tahunan sebesar Rp 214,525,037.3 dan nilai resiko terhadap biaya sejumlah Rp 10,223.642.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to determine the best location for landfill gas power plant in Kabupaten Indragiri Hilir, Riau Province, Indonesia. The best location is defined as the location that requires the lowest cost and put the uncertainty and risk factors into account. Using two phases Method, study is investigated.First phase is optimization method to simplify locations. Second phase is a qualitative method using Monte Carlo simulation and Delphi Method. The result from first phase with optimization to determine the top 4 out of 20 locations are Kemuning, Enok, Mandah and Keritang. Based on the simulation of annual total cost and cost risk simulation, Enok come out as the best location that is proposed to be chosen, with Certainty Equivalent Value(CEV) for the annual total cost of Rp. 214,525,037.3 and risk to total cost of Rp 10,223.642.