Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The term BRIC (Brazil, Russia, India and China) which expresses 4 high - growing and large-economic-size emerging countries is introduced in a paper by wilson and Purushothaman (both represent Goldman Sachs)...."

"ABSTRAKRuang di bawah permukaan tanah (underground) kini telah dieksploitasi untuk pengembangan sarana transportasi, utilitas dan kepentingan publik lainnya. Underground telah menjadi rumah bagi banyak jaringan, pipa bahkan terowongan hingga membuat sarang laba - laba yang sukar dipetakan. Padahal, atas nama proyek pengembangan, wilayah di atas dan di bawah permukaan tanah ini sangat dibutuhkan baik untuk dibangun atau sebagai penopang bagi bangunan di atasnya seperti jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor - faktor risiko apa saja yang mungkin muncul dalam penanganan utilitas bawah tanah pada pembangunan jalan sehingga risiko tersebut dapat dikelola dengan baik dan potensi keterlambatan akibat utilitas bawah tanah dapat dihindari.

---

ABSTRACT

The underground space are now being exploited for transportation development, utility and the other public use. Underground become homeland for many instalation, pipe even tunnel and make spider web that very difficult to mapped. Eventhough, in the name of development project, the space above and underground are needed to be built or become a supporting/foundation for the construction above, for example highway. The goal of this research is to find the risk factors of underground utility handling on highway project, so the risks can be well managed and the potensial of delay caused by underground utility can be avoided."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang dampak pembangunan jalan tol Jakarta ?Cikampek terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bekasi danKabupaten Karawang tahun 1980 ? 1998. Dalam penelitian ini, penulismenggunakan pendekatan sejarah sebagai metode penelitian yang terbagi dalamempat tahapan antara lain: Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa dalam proses pembangunan jalan tol Jakarta ?Cikampek terdapat dinamika yang terjadi di masyarakat khususnya mengenaiganti rugi pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan toltersebut. Akan tetapi, pembangunan jalan tol juga memberikan dampak ekonomiterutama dalam meningkatkan sektor industri dan jumlah tenaga kerja bagimasyarakat di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang yang secara langsungdilalui pembangunan jalan tol tersebut.

---

ABSTRACTThis research discusses about the impact development of Jakarta ? CikampekHighway again economic life of society in the Bekasi and Karawang regency in1980 ? 1998. He authors used historical approach as method of research which isdevide into for stages include: Heuristics, Criticism, Interpretation, andHistoriography. The result of this research shows that in the process ofdevelopment Jakarta ? Cikampek Highway there are dynamics that occur in thesociety, especially regarding land acquisition compensation which is used for thedevelopment that?s Highway. However, the development of Highway also provideeconomic impact, especially in the increasing of industrial sector and the numberof workers for the people in Bekasi and Karawang regency which directly passedby development of that highway.;"

"Peraturan Perundang-Undangan mulai dari payung hukum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Peraturan Pemerintah, telah menunjuk bahwa pelaksanaan pembangunan harus bersifat berkelanjutan. Permasalahan yang ada saat ini, kondisi lingkungan tidak semakin baik, terdapat komitmen Indonesia pada tahun 2009 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta akan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada bidang jalan dan jembatan dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip dan kriteria-kriteria pembangunan jalan yang berkelanjutan. Untuk mengetahui implementasi pembangunan jalan berkelanjutan yang lebih terarah dan terukur maka dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dengan cara studi literatur. Makalah ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan merekomendasikan kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan yang dikumpulkan tersebut diperiksa maksud dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan jalan yang berkelanjutan. Kesesuaian Peraturan dan prinsip akan dianalisis secara deskriptif. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Instruksi Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil studi menunjukkan telah terdapat kebijakan yang berhubungan dengan perwujudan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan jalan berkelanjutan tersebut adalah selamat dan nyaman, partisipasi masyarakat, aspek ekonomi adalah efisiensi, mobilitas, dan aksesibilitas, aspek lingkungan adalah emisi, sumber daya alam, dan habitat flora dan fauna. Kebijakan yang dicatat pada makalah ini menunjukkan ada dukungan terhadap perwujudan prinsip pembangunan jalan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan yang diperlukan adalah Peraturan Menteri untuk mendorong adanya penyelenggaraan jalan berkelanjutan."

"Pada proyek pembangunan dan rekontruksi sering terjadi perubahan item pekerjaan, sehingga berpengaruh terhadap biaya, waktu penyelesaian dan kualitas pekerjaan. Guna mengetahui faktor penyebab terjadinya justifikasi teknis telah dilakukan kajian terhadap 8 paket pekerjaan pembangunan jalan dan 8 paket rekonstruksi jalan Sumatera Barat di lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I dan Wilayah II dibawah Koordinasi Balai Besar Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Barat. Paket pekerjaan yang diteliti adalah pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2009-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif evaluatif. Ditemukan 7 faktor penyebab dilakukan justifikasi teknis yaitu desain awal pada kontrak tidak sesuai dengan hasil rekayasa lapangan, tidak memperhitungkan umur rencana jalan, belum memperhitungkan secara detail volume dan harga untuk setiap item pekerjaan, tidak memperhatikan Standard Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan umum, lahan belum tersedia ketika proyek dilaksanakan, hasil survei lapangan untuk perencanaan tidak lengkap, dan terjadinya tumpang tindih proyek antara APBN dan APBD. Guna mengeliminasi terjadinya peningkatan biaya akibat justifikasi teknis perlu dilakukan survei lapangan yang lengkap dengan menghitung secara detail volume dan harga untuk setiap item pekerjaan."

"Asas kepentingan umum merupakan salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Asas kepentingan umum berlaku universal di seluruh negara di dunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara negara yang satu dengan negara lainnya. Tesis ini berusaha menjelaskan apa yang menjadi kriteria kepentingan umum, bagaimana penerapan asas kepentingan umum dalam ketentuan hukum positif di Indonesia, masalah hukum apa yang muncul dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, dan apakah jalan tol memenuhi kriteria kepentingan umum. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis melakukan kajian teoritis terhadap asas kepentingan umum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum maupun tentang jalan dan/atau jalan tol.

---

Public interest principle is one of the principles in the theory of law which is applied in the statutory regulation in a state. Public interest principle is applicable universally throughout states in the world, even though its application in concrete legal action is not always the same from one state to another.

This thesis endeavors to explain what become the criteria of public interest, how is the application of public interest principle in the provisions of positive law in Indonesia, wich legal issues are arising in the land acquisition for the construction of toll road, and whether toll road fulfills the criteria of public interest. To explain this matter, the writer has conducted theoretical study towards public interest principle, and analysis towards statutory regulations regarding land acquisition for the construction of public interes and regarding road and/or toll road."

"Skripsi ini merupakan pemaparan hasil penelitian kuantitatif mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proyek pembangunan jalan di Rawa Buaya, Cengkareng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek tersebut. Selain itu, penelitian yang bersifat deskriptif ini juga ditujukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di proyek tersebut berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menghambat seperti kurangnya kesadaran individu akan pentingnya K3 terutama disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri.

---

This thesis is an exposition of quantitative research concerning in the implementation of occupational health and safety management system, on road construction projects at Rawa Buaya, Cengkareng. The aim of this research is to analyze the implementation of occupational health and safety management systems in that project. In addition, this descriptive research is also intended to identify obstacles that encountered during implementation.

The results of this study indicate that in general the implementation of occupational health and safety management systems in the project goes according to the conditions set. However, there are still some things that impede such as individual's lack of awareness of the importance occupational health and safety in particular disciplines of using Personal Protective Equipment."