Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses prmulihan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang terpuruk akibat adanya krisis national terus diupayakan hingga saat ini, walaupun hasilnya agak tersendal-sendat. Hal ini juga telah menuntut pcmbaharuan dalam sistem dan pola kerja pemerintahan, karena kinerja pemerintahan masa lalu dinilai sangat buruk. Melalui lembaga legislatif dan eksekutif yang terbentuk dari hasil Pemilu dan Sidang Umum MPR tahun 1999, proses pembaharuan pola sistem pemerintahan mulai dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Faktor dernokratisasi menjadi karakter khusus yang berpengaruh sangat kuat.Ketika pemerintalian Orde Baru berkuasa, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai bidang, ditata dalam kerangka yang bersifat sentralistik. Proses kebebasan dan pemberdayaan pemerintah daerah maupun masyarakat (publik) terkungkung dalam gaya pemerintahan yang secara tidak langsung mencerminkan gaya pemerintahan yang sangat konservatif dan otoriter. Program-program dan langkah-langkali pembangunan pada masa tersebut didominasi oleh pemerintah pusat, lebih bersifat sekloral. Hal ini berperxganih kuat dan ditiru nleh pemerintahan dibawahnya sampai kepada tingkat kabupaten. Pok ini, seringkali memberikan hasil yang kurang efektif, bahkan terkadang justru menimbulkan pertentangan dengan kepentingan masyarakatnya sendiri yang seharusnya dijadikan subjek pembangunan.Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa Orde Baru, baik di pusat maupun di daerah, prioritasi program-program dan langkah-langkah pembangunan hampir sama sekali tidak terlihat. Banyak orang menyebutnya scbagai' shopping list'psmermtah, ccnderung lebih bcrsifat politis.Dalam upaya pembaharuan, pasca "reformasi", proses pembangunan dihadapkan pada tuntutan untuk lebih memperhatikan kepentingan publik sendiri, serta berbagai faktor penyesuaian lainnya yang akan semakin mendapat perhatian, terutama :- Prinsip ' keseirnbangan', diistilahkan pula sebagai pilar keadilan yang ditopang oleh tiga piiar utama yaihi : kebebasan individu (freedom), tertib sosial (social order) dan pemerataan (equity) '. Artinya bahwa variansi aspek-aspek kehidupan yang makin lebar dan dampak-dampak negatif yang cukup besar dalam perkembangan sosial, budaya, pkonomi, demografi serta geografi menuntut adanya program-program dan langkah-langkah pembangunan yang mampu lebih menyeimbangkan kondisi tersebut. Sehingga mampu memperkecil dampak-darnpak negatif yang akan terjadi. Hal ini sekaligus menjadi prasyarat terjadinya pemberdayaan sosial dan pertumbuhan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bemegara.- Karakter dan kondisi setiap sektor dan wilayah pembangunan akan terus mengalami dinamika perkembangan dari waktu ke waktu. Keterlibatan pt-merintah memiliki intensitas yang berbeda-beda bagi setiap sektor peinbangunan. Di suatu sektor tsrlihat peran swasta telah semakin dorr.inari, namun di sisi lain terdapat pula sektor yang masih merangkak-rangkak memerlukan dukungan keterlibatan besar dari pemerintah.- Seiring dengan itu, DPR hasil Pemilu tahun 1999, telah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut berintikan tentang perluasan otonomi yang signifikan dalam * Faisal H. Sasri; Reformasi dan Reorientasi Perekonomian Indonesia: Tinjauan Ekonomi Politik, MPKP, 2000 Anatisis Pnoriras Arah Kebijakan, Program cfrai Stralegt Ppnihangiiiinn Paraaisata Kotamadya fjfmdimg penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah bagi berbagai spklor pembangunan, khususnya bagi daerah kabupaten/kotamadya.Dengan adanya berbagai perkembrjigan tersebut, menjadi kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk berencana melakukan pengkajian ulang program -program dan langkah-langkah pembangunan sektora! dan perwilayahannya sesuai kewenangannya masing-masing. Juga bagi pemerintah daerah Kotamadya Bandung, hasil kajian ini akan dijadikan sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2000-2004 kota Bandung, yang semakin disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, sebagaimana yang diuraikan di atas, agar proses pembangunannya semakin terarali sesuai tuntutan masyarakat, lebih efektif dan efisien.Bagi kota Bandung, salah satu program pembangunan sektoral yang menjadi perhatian utamanya adalah subsektor pariwisata. Tuntutan tersebut tidak terlepas dari perkembangan dan potensi subsektor pariwisata di Kotamadya Bandung yang dari waktu ke waktu semakin diandalkan bagi pembangunan daerahnya. Namun juga di sisi lain, pembangunan tersebut tetap harus marnpu mempertahankan nama besar Kota Bandung sebagai kota yang memiliki daya tarik kenyamanan dan keindahan yang digemari banyak orang. Bahkan daerah ini pernah menyandang gelar tennasuk salah satu kota teraman di dunia, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan macanegara (wisman).Pada masa lalu, dirasakan pula, bahwa cerminan preferensi publik cenderung diragukan dalam rumusan rencana arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang tertuang dalam Repelitada Kota Bandung. Kondisi ini harus diperbaiki pada masa yang akan datang, khususnya dalam rumusan Propeda 2000-2004 subsektor pariwisata yang akan disusun. Ancitisis Prioriros Arah Kebijakan, Program dan srratcgi n Pariwisata. Kotamadya Bandung1.2 MasalahDengan adanya rencana Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk menyusun Propeda 2000-2004, khususnya subsektor pariwisata, maka diperlukan kajian yang dapat merumuskan prioritasi arah kebijakan pernbangunan pariwisata yang tepat, termasuk berbagai bentuk dan prioritasi program-programnya. Pola kajian tersebut diharapkan dapat mengakomodir berbagai perkembangan tuntutan dan kondisi yang ada, seperti yang diuraikan di atas, terutama : bertumpu pada kebutuhan publik kota Bandung sendiri, faktor "kesetmbangan", karakteristik subsektor pariwisata dan daerahnya, serta kesempatan untuk memanfaatkan peluang otonomi daerah.Untuk itulah, maka kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk dan prioritasi arah kebijakan dan program-program pembangunan pariwisata yang diperlukan bag! kota Bandung ini. Sehingga diharapkan dengan pola rumusan Propeda pariwisata yang demikian, dapat memberikan arah pembangunan pariwisata yang lebih tepat sesuai tuntutan masyarakat akan demokratisasi."

"ABSTRAKKelompok Sadar Wisata Pokdarwis dibentuk untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah danmasyarakat, peran masyarakat dalam menjaga pariwisata, Pendapatan Asli Daerah PAD , dan jumlahwisatawan di Lampung Selatan. Akan tetapi, setelah terbentuknya Pokdarwis jumlah wisatawan dan PADLampung Selatan bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya tercipta Sapta Pesona.Penelitian in menganalisis implementasi Pokdarwis di Rajabasa. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian ini ialahKecamatan Rajabasa. Informan penelitian ialah pemerintah Dinas Pariwisata Lampung Selatan, masyarakatRajabasa, dan pengunjung wisata. Teori yang digunakan ialah teori Elmore 1979 yang terdiri dari aktoryang terlibat, partisipasi masyarakat, pola kontak antar aktor, dan kesesuaian harapan nilai kebijakan danharapan dari masyarakat dan teori Mazmanian san Sabatier 1983 yang terdiri dari karakteristik masalah,karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.Hasil penelitian yaitu peran aktor yang terlibat disetiap desa bukan hanya keterlibatan diantarapengurus/anggota Pokdarwis saja tetapi masyarakat maupun pemerintah ikut terlibat langsung dalamkegiatan. Peran pemerintah adalah memberikan informasi terkait arti pentingnya kegiatan Pokdarwis sertapemahaman mengenai potensi desa. Peran masyarakat adalah menjalankan kegiatan sesuai dengan potensimasing-masing. Partisipasi masyarakat hanya pada tingkatan informing yaitu berpartisipasi dengan ciri khasmasing-masing ketika ada perintah dari pemerintah dan belum berpartisipasi pada tingkatan mempengaruhikebijakan. Pola kontak antara aktor kebijakan kurang maksimal karena kegiatan musyawarah yang tidakrutin dan bersifat top-down . Tingkat kesesuaian implementasi kebijakan dengan keinginan masing-masingaktor prinsip kebijakan dalam kegiatan Pokdarwis sudah sesuai dengan apa yang menjadi keinginanmasing-masing aktor yaitu dengan menerapkan kegiatan penerapan 7 tujuh Sapta Pesona. Namun, adanilai dari masyarakat yang belum bisa ditangkap oleh pemerintah yaitu nilai kebersamaan dalamberkomunikasi, nilai ini yang disebut sebagai informality culture . Faktor penghambat adalah kurangnyadana bantuan pemerintah terhadap kegiatan Pokdarwis, kualitas dan kuantitas anggota, tingkat pengetahuanmasyarakat terhadap kebijakan masih rendah, ekonomi masyarakat di desa yang ekonominya menengahkebawah serta masalah mengenai unsur bersih dan kenangan, kesadaran masyarakat dalam menjagakebersihan masih rendah, dan adanya gap komunikasi.

---

ABSTRACTConscious group tourism Pokdarwis formed to develop communication between the government andsociety, the role of the community in maintaining the tourism , local revenue , the number of tourists insouth of Lampung. But, the number of tourists and local revenue south Lampung has been fluctuating innature and has not fully Sapta Pesona created. The research in analyzing how the implementation ofPokdarwis in rajabasa.This method research is qualitative research with the approach descriptive. The locus of this research isRajabasa. This informant Research is South Lampung governments, Rajabasa societies, tourists andvisitors. This theory research is the Elmore theory 1979 consisting of actors are involved, societiesparticipation, a pattern of contact between actor, and conformity hope the policy value and hope of societiesand Mazmanian Sabatier theory 1983 that consisting of the problem characteristics, policy characteristics,and policy environments.This research results present that the role of actors involved every village is not only involvement of themembers pokdarwis but the community and the government involved directly. The government roles areto provide information regarding the importance of Pokdarwis activities and to understand of potentialvillage. Society roles are running activities in accordance potentials. Public participations are only ininforming level the participating that to participate with characteristics when there is an order of governmentand have not yet participated in influence policy level. The contact between policy actor less than maximumbecause the consultation who do not routinely and ldquo top down . The suitability of implementation policylevel with actor principal in the pokdarwis is in line with actor hopes namely by 7 seven Sapta Pesonaapplication. But, there is value who could not arrested by the government in communications value, thisvalue called as informality culture. The barrier is a lack of funds government assistance to the activitiespokdarwis, the quality and quantity of members, the community knowledge against its policies is low, thesociety economy in the village is medium level and policy knowledge level is low, society awareness inmaintaining environment tours is low, and there is communication gap."

"ABSTRAKAktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar destinasi wisata, baik positif maupun negatif. Suatu lingkungan yang tidak terjaga karena aktivitas kepariwisataan dapat menimbulkan efek domino bagi kepariwisataan itu sendiri sehingga pembangunan kepariwisataan perlu memerhatikan lingkungan sebelum lingkungan kehilangan kemampuan dan daya tariknya sebagai destinasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn. Metode post positivist digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam implementasinya, pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta masih memiliki kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek lainnya yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam membangun pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta adalah lingkungan itu sendiri. Masih belum ada regulasi atau kebijakan untuk mengatur keberlanjutan lingkungan terutama terkait dengan konsumsi air dan manajemen limbah.

---

ABSTRACT

Tourism activites can affect the environment, either good effects or negative impacts. Unprotected environment may creates domino effect to the tourism activities itself so that the development of tourism must give more attention to the environment before the environment loses its power and attraction to become a tourism destination. This research aims to analyze the implementation of tourism development policy in Yogyakarta City by using Van Meter and Van Horns theory of policy implementation. The research method used in this study is post-positivist and the technique on collecting data is by conducting in depth interview, observation, and literature studies. Results of this study find that there is still limitation of human resources, both from their quality and quantity. Another aspect that needs more attention on tourism development in Yogyakarta is the environment itself where regulation or policy is needed in order to manage the sustainability of the environment, specifically in relation to water consumption and waste management."