Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Objek hibah wasiat atas boedel waris yang belum dibagi seharusnya hanya bagian pembuat wasiat. Hal ini guna mencegah batalnya hibah wasiat karena adanya pemilikan bersama dalam boedel waris yang belum dibagi. Namun dalam kenyataannya, pembuat hibah wasiat menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi sebagaimana ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. Terkait hal tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah tentang pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum karena objek yang diwasiatkan melebihi bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Guna menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris dan keharusan notaris menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat secara bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan cacat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris karena isi wasiat berupa hibah wasiat yang menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Notaris dalam menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan penyuluhan hukum atas kehendak penghadap yang bertentangan dengan hukum dan menolak untuk membuatkan akta yang bertentangan dengan hukum.

---

The object of the testamentary grant on undivided inheritance should only be the share of the will maker. This is to prevent the nullification of the testamentary grant due to joint ownerships of the objects in the undivided inhenritance. However, in some cases, the will maker grants the entire shares of the undivided inheritance as found in Jember Court Verdict Number 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. In relation to that, the focus of this research is about the nullification of legally flawed deed of testament because the object exceeds the will maker's shares of the undivided inheritance. This research will discuss the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary and Notary obligation to be responsible in making deed of testament to prevent any flaws. The method used in this research is doctrinal law research method by examining legal objects in the form of statutory regulations and court verdicts. The research typology is explanatory by using primary, secondary and tertiary legal materals that are relevant to this research. The result of this research will show that the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary is because the content of the testament grants the entire portion of the undivided inheritance. In making a deed of testament, Notary must always apply the precautionary principle, provide legal counseling and refuse to draw up deeds which are contrary to the law."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembatalan wasiat yang merugikan ahli waris dan akibat hukumnya dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor. Pewarisan dapat diberikan melalui 2 (dua) cara, yaitu secara ab instetato dan testamentair. Pewarisan secara testamentair yaitu warisan yang diberikan berdasarkan wasiat, khususnya kepada pihak ketiga. Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Subjek hukum yang berhak mendapatkan wasiat yaitu orang perorangan dan badan hukum. Namun, berdasarkan Pasal 899 KUHPerdata untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal, dengan meneliti unsur dan asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini yaitu eksplanatoris. Metode perolehan data dalam penelitian ini didapatkan dengan jenis data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui studi dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa dalam Putusan Pengadilan No. 52/PDT.G/2020/PN.Bogor Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan akta secara administratif dalam hal ini Notaris membuat suatu produk hukum yaitu akat wasiat merugikan pihak lain. Notaris juga dapat dikenakan sanksi secara perdata apabila perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian karena tindakan kesalahannya membuat orang lain rugi maka kepadanya dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Simpulan yang kedua akibat hukum terhadap akta wasiat yang melanggar ketentuan mengenai (Legitime Portie) yang diatur dalam KUHPerdata.

---

This study discusses the responsibility of a notary regarding the annulment of a will that disadvantages the heirs and its legal consequences in the case of the Bogor District Court Decision No. 52/PDT.G/2020/PN. Bogor. Inheritance can be given in 2 (two) ways, namely ab instetato and testamentary. Testamentary inheritance refers to a bequest given based on a will, particularly to a third party. A will is a statement made by an individual about their wishes after their death and can be revoked by them. The legal subjects entitled to receive a will are individuals and legal entities. However, based on Article 899 of the Civil Code, in order to be able to take the benefits of something based on a will, a person must already exist at the time of the testator’s death. The method used in this study was doctrinal legal research, by examining the elements and principles existing in legislation and regulations. The typology of this research is explanatory. The data collection method used in this study was obtained by secondary data types. The data collection was conducted through a document study. The results of the research conclude that in Court Decision No.52/PDT.G/2020/PN. Bogor, the notary can be held accountable for their duties in the administrative preparation of the deed, in this case, creating a legal document, namely a will that disadvantages another party. The notary can also be subject to civil sanctions if their unlawful actions cause harm to another party due to their action, leading to a claim for compensation. The second conclusion relates to the legal consequences of a will that violates the provisions regarding the rightful portion (Legitime Portie) as regulated in the Civil Code."

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat bagi seseorang sebelum meninggal hendaknya memperhatikan ketentuan pembuatan akta wasiat berdasarkan sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi pemohon sesuai agamanya. Dalam kasus yang diteliti, Notaris dalam membuat akta wasiat bagi pemohon yang beragama Islam tidak memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam, sehingga hakim memutuskan akta yang dibuat cacat hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris oleh pewaris yang beragama Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 161/PDT.G/2019/PTA.JK dalam perspektif hukum kewarisan Islam dan mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum atas akta yang dibuatnya yang menjadi cacat. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, untuk menganalisis permasalahan pembatalan akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dikaitkan pada norma hukum serta fakta hukum dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian adalah pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan kepastian dalam putusan, seharusnya Hakim memberikan solusi dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wasiat tetap dapat dilaksanakan sebesar sepertiga bagian menjadi harta pusaka keluarga yang manfaatnya tetap dapat diterima ahli waris sesuai bagiannya. Terkait objek wasiat masih merupakan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KHI setengah dari harta bersama adalah hak dari pasangan yang hidup lebih lama. Notaris dalam membuat akta wasiat yang cacat hukum, dapat dimintakan pertanggungjawaban sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

---

Notary as a public official who is authorized to make a testament for a person before death should pay attention to the provisions of making a testament based on the legal system of inheritance that applies to the applicant according to his religion. In the studied case, the Notary in making a testament for a Muslim applicant did not pay attention to the provisions of Islamic inheritance law, so the judge decided that the deed was legally defective. The problem in this studied case is about the legal considerations of Judges who canceled a testament made before a Notary by a Muslim heir based on the Decision of the Religious High Court of DKI Jakarta Number 161/PDT.G/2019/PTA.JK in the perspective of Islamic inheritance law and on the responsibility of Notary as a public official on the deed he made which became defective. To answer these problems used normative juridical law research methods with the type of explanatory research, to analyze the problem of cancellation of testament made in the presence of a Notary linked to legal norms and legal facts in the perspective of Islamic inheritance law. The result of the research is that the judge's legal considerations are not in a accordance with the legislation. In order to provide certainty in the decision, the Judge should provide a solution in his consideration based on Article 195 paragraph (2) and 201 of the Compilation of Islamic Law (KHI), that the testament can still be executed as much as one-third of the inherited property into family property whose benefits can still be received by the heirs accordingly to their parts. Regarding to the object of the testament it is still a joint marriage property, then based on Article 26 paragraph (1) KHI half of the joint marriage property is the right of the spouse who lives longer. Notary in making a legally defected testament, can be held accountable for administrative sanctions in the form of temporary termination and civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest."