Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim. ......The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments.

Abstrak :
Keterlambatan pembayaran klaim BPJS berdampak pada peningkatan beban biaya yang tinggi bagi rumah sakit yang akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tesis ini membahas tentang dampak keterlambatan pembayaran klaim jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien JKN di Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka tahun 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Cross Sectional pada Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran klaim JKN di rumah sakit umum daerah majalengka karena adanya proses administrasi yang kurang lengkap, dan semakin banyak terjadinya perubahan syarat yang tidak pasti dan tidak sesuai dengan prosedur pengajuan klaim yang berdampak terhadap cashflow dan mutu pelayanan pasien, juga diperlukan penambahan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan diperuntukkan membantu prosedur pembayaran klaim. Upaya yang dilakukan rumah sakit dalam mengatasi keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan dengan melakukan pinjaman dari bank daerah (Bank BJB) dan pihak rumah sakit bekerjasama dengan Koperasi Karyawan dibidang farmasi untuk pemenuhan obat-obatan yang diperlukan untuk kegiatan oprasional di rumah sakit. Selain itu perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian dampak keterlambatan pembayaran klaim. ......The delay in payment of BPJS claims has impacts on increasing the hospital's high-cost burden, which will affect the quality of health services provided. This study discusses the impact of late payment of national health insurance (called JKN) claims on cash flow and service quality for JKN patients at the Majalengka Regional General Hospital in 2020. A qualitative study using the Cross-Sectional method was used in this research. The results showed that the cause of the late payment of JKN claims at the Majalengka regional general hospital was due to the incomplete administrative processes. The increasing changes of uncertain and incompatible conditions with claim submission procedures also impact cash flow and patient service quality. Moreover, It is also necessary to improve the quality of human resources to assist in claim payment procedures. The hospital has made efforts to overcome late claim payments by BPJS Kesehatan by making loans from regional banks (BJB Bank). In collaboration with employee cooperatives in the pharmaceutical sector, the hospital supplies medicines needed for operational activities at the hospital. Besides, further research is needed related to adjustments for the impact of late claim payments.

Abstrak :
Eksistensi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK. 05/2022 tentang Produk Investasi yang Dikaitkan Dengan Investasi yang notabene merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan pedoman-pedoman tertentu bagi penyelenggara usaha asuransi. Adanya SEOJK 5/2022 bersumber dari rendahnya tingkat inklusi masyarakat serta untuk mengatur produk asuransi unit link yang beredar di masyarakat. Salah satu dari pedoman dalam SEOJK 5/2022 adalah mengenai waiting period atau masa tunggu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari Pengecualian Waiting Period pada SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 terhadap proses pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan bagaimanakah cara perusahaan asuransi mengimplementasikan manajemen risiko sebagai pengganti waiting period yang telah dikecualikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh hasil wawancara terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Simpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah Penanggung berpotensi untuk mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moral. Hal ini dikarenakan waiting period difungsikan untuk melindungi Penanggung dengan memastikan tidak adanya itikad tidak baik dari Tertanggung yang hanya membeli produk asuransi untuk mendapatkan keuntungan semata. Penanggung juga diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko atas jurisprudential hazard terhadap SEOJK 5/2022 dan claimant hazard serta policyholder hazard terhadap moral hazard yang dilakukan Tertanggung dalam bentuk manajemen risiko asuransi, risiko hukum, dan risiko operasional. Saran yang dapat diberikan adalah menerapkan jumlah tertentu untuk pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung saat waiting period seharusnya berjalan dan menerapkan prosedur-prosedur yang disusun untuk mencegah tindakan fraud yang berpotensi dilakukan oleh Tertanggung. Penanggung juga perlu melakukan manajemen risiko lainnya agar dapat dipastikan perusahaan asuransi berjalan dengan baik. ......The Existence of Financial Services Authority Circular No. 5/SEOJK. 05/2022 concerning Investment Products Linked to Investments which is a mandate from Article 4 paragraph (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products provides certain guidelines for insurance business operators. The existence of SEOJK 5/2022 stems from the low level of community inclusion and to regulate unit link insurance products circulating in the community. One of the guidelines in SEOJK 5/2022 is regarding the waiting period. The formulation of the problem in this thesis is what are the legal consequences of abolishing the Waiting Period in SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 regarding the process of paying claims made by insurance companies and how insurance companies implement risk management as a substitute for the waiting period that has been exempted. The research method used is normative juridical, supported by the results of interviews on the legal issues found. The conclusion obtained from this thesis research is that the insurer has the potential to experience losses both materially and morally. This is because the waiting period protects the insurer by ensuring that there is no bad faith from the insured, who only buys insurance products for profit. The insurer is also required to implement risk management for jurisprudential hazard against SEOJK 5/2022 and claimant hazard and policyholder hazard for the moral hazard carried out by the insured in the form of insurance risk management, legal risk, and operational risk. Advice that can be given is to apply a certain amount for filing claims made by the Insured while the waiting period should be running and implementing procedures designed to prevent fraud that could potentially be committed by the Insured. The insurer also needs to carry out other risk management so that the insurance company can run well.

Abstrak :
Dalam dunia usaha, asuransi penting untuk dimiliki demi kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Perusahaan pengangkutan laut mengasuransikan muatan yang diangkut dengan Asuransi Pengangkutan Laut atau Marine Cargo Insurance. Asuransi Pengangkutan Laut merupakan asuransi yang menanggung atas terjadinya risiko selama proses pengangkutan barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli. Marine cargo insurance sebagaimana perjanjian asuransi pada umumnya, merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan terjadi nya suatu kesepakatan antara para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat. Perjanjian asuransi yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung dibuat secara tertulis dalam polis asuransi, yang mengatur syarat dan ketentuan secara lebih detail. Dalam prakteknya, Tertanggung sering kali mengajukan klaim tanpa memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga pada akhirnya klaim berujung ditolak karena Tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam polis. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam polis, baik ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis, akan memiliki akibat hukum yaitu pertanggungan menjadi batal dan Penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Tertanggung

 

 

---

In the business world, insurance is important to have for the continuity of the business that is being run. Sea freight companies insure the cargo being transported with Marine Cargo Insurance. Sea Freight Insurance is insurance that covers the occurrence of risks during the process of transporting goods from the seller's warehouse to the buyer's warehouse. Marine cargo insurance as an insurance agreement in general, is an agreement that create binding rights and obligations for the parties. The insurance agreement agreed upon by the Insured and the Insurer will be written in a document called “insurance policy”, which regulates the terms and conditions of the agreement. In practice, the insured often file a claim without regard to the warranty in the policy, so that in the end the claim ends up being rejected because the insured has violated the warranty in the policy or in other words the Insured has comitted breach of warranty. In the end, this study explains that all forms of violation of the warranty in the policy, both written and unwritten warranty, will have legal consequences that eliminate the insurer's liability to compensate for losses suffered by the insured

 

Abstrak :
ABSTRAK
Penerbang pesawat udara (pilot) pada perusahaan maskapai penerbangan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga keselamatan penerbangan. Profesi penerbang (pilot) memiliki risiko yang tinggi, yang meliputi risiko kecelakaan serta risiko terserang beberapa penyakit yang diakibatkan kegiatan penerbangan. Risiko tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial terutama apabila lisensi dari penerbang (pilot) tersebut ditangguhkan atau dicabut. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan dalam memberikan jaminan terhadap penerbang (pilot) dengan asuransi Personal Accident and Loss of Licence yang merupakan kewajiban maskapai penerbangan berdasarkan Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), prosedur penutupan polis asuransi tersebut hingga tahap pembayaran klaim yang telah memiliki prosedur yang baku, dan analisis terhadap kasus pada Putusan Nomor : 438/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst mengenai permasalahan pembayaran klaim asuransi Personal Accident and Loss of Licence salah seorang mantan penerbang (pilot) pada PT.Garuda Indonesia Tbk. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis

---

ABSTRACT
Airplane pilots on the airline company have a great responsibility to maintain flight safety. In carrying out his profession a pilots also has a high risk, such as risk of accidents and the risk of some diseases caused by aviation activity. Those risks may causes financial losses, especially if the license of the pilots is suspended or revoked. The issues to be studied in this thesis are the responsibility of the airline to provide a guarantee of pilots with Personal Accident and Loss of Licence Insurance, which is the obligation of the airline accordance with Article 62 paragraph 1 of Law No. 1 of 2009 on Aviation and Agreements Work, the closure procedures of insurance policy until the insurance policy claims payment procedures that already have a standard procedure, and the analysis of the case in Court Decision No. 438/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. regarding the payment of insurance claims issues Personal Accident and Loss of Licence Insurance a former pilots on PT. Garuda Indonesia Tbk. The methods used in this research is normative juridical methods, which conducted on the written and unwritten positive law.;

Abstrak :
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perhitungan cadangan klaim pada perusahaan asuransi adalah teori kredibilitas, yang memungkinkan perhitungan cadangan klaim dilakukan dengan mengombinasikan data pembayaran klaim pada portfolio terkait dengan informasi lainnya, contohnya adalah data pembayaran klaim dari porfolio lain yang similar. Pada tugas akhir ini, digunakan model kredibilitas Bühlmann-Straub untuk perhitungan cadangan klaim. Lebih jauh lagi, pada umumnya perhitungan total cadangan klaim pada suatu perusahaan dilakukan dengan menghitung cadangan klaim pada masing-masing lini bisnis yang ada di perusahaan tersebut, kemudian cadangan klaim untuk perusahaan tersebut (aggregate reserve) diperoleh dengan menjumlahkan cadangan klaim pada masing-masing lini bisnis. Dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya korelasi antara lini bisnis yang ada pada perusahaan asuransi, nilai aggregate reserve sesungguhnya dapat bernilai lebih kecil dari penjumlahan cadangan klaim pada masing-masing lini bisnis yang ada. Karenanya, penelitian mengenai perhitungan cadangan klaim kemudian berkembang dengan mempertimbangkan data pembayaran klaim dari berbagai lini bisnis pada suatu perusahaan, atau disebut juga dengan perhitungan cadangan klaim dalam konteks multivariat. Pada tugas akhir ini, dilakukan penelitian mengenai pembentukan model kredibilitas Bühlmann-Straub multivariat untuk perhitungan cadangan klaim beserta dengan estimasi parameter-parameter model tersebut. Model yang telah terbentuk kemudian digunakan untuk menghitung cadangan klaim pada tiga lini bisnis di perusahaan asuransi. Error prediksi pada masing-masing lini bisnis dengan menggunakan model kredibilitas BA¼hlmann--Straub multivariat adalah sebesar 0,7899%, 2,9286%, and 0,8239%, sedangkan error prediksi pada masing-masing lini bisnis dengan menggunakan model kredibilitas B¼hlmann-Straub standar adalah sebesar 0,7954%, 2,9438%, and 0,8726%. Tampak bahwa error prediksi dengan model kredibilitas B¼hlmann-Straub multivariat lebih kecil dibanding error prediksi dengan model kredibilitas BA¼hlmann-Straub standar.

---

One of the approaches that can be used in the calculation of claim reserve in insurance companies is A credibility theory, which allows the calculation of claim reserve by combining claim payment data from related run-off triangle with other information, for example, claim payment data from the other run-off triangles that is similar. In this thesis, the A BA¼hlmann-Straub credibility model is used in the calculation of claim reserve. Furthermore, in general, the calculation of claim reserve in a company is done by calculating the claim reserve in each line of business in the company, then the total claim reserve for the company (aggregate reserve) is obtained by adding up the claim reserve in each line of business. Taking into account the possibility that there is correlation between the existing lines of business in insurance companies, the value of A aggregate reserve can actually be less than the sum of the claim reserve in each of the existing line of business. Therefore, research on the calculation of claim reserve then evolves by considering claim payment data from various lines of business in a company, or also called claim reserve calculation in multivariate context. In this thesis, a research is conducted on the development of multivariateA BA¼hlmann-Straub credibility model for claim reserving along with estimation for parameters of the model. The model is used to calculate claim reserve for three lines of business in insurance company. The error of predictions for each line of business by using multivariateA BA¼hlmann-Straub credibility model are 0,7899%, 2,9286%, and 0,8239%, meanwhile the error of predictions for each line of business by using standardA BA¼hlmann-Straub credibility model are 0,7954%, 2,9438%, and 0,8726%. It appears that the error of multivariateA BA¼hlmann-Straub credibility model is lower than the error of standardA BA¼hlmann-Straub credibility model.

Abstrak :
ABSTRAK
Kegiatan sektor perbankan penuh dengan berbagai macam risiko yang harus dihadapi, mulai dari risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko kredit dan berbagai jenis risiko lainnya. Merujuk pada kejadian krisis perekonomian global tahun 1998 yang dialami industri keuangan Indonesia menyebabkan banyaknya bank-bank umum nasional yang mengalami kesulitan likuiditas dan atau solvbilitas, dan bahkan mengalami kebangkrutan akibat terganggunya Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sehingga memicu ketidak percayaan masyarakat pada sektor perbankan pada waktu itu. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Dengan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan adalah merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industry perbankan dan bisa menjadi pondasi yang kuat bagi sektor perbankan sehingga krisis yang pernah terjadi tidak akan terulang. Untuk meningkatkan dan memelihara stabilitas industri perbankan, Pemerintah telah membentuk Lembaga Penjamin simpanan (LPS) pada tahun 2005 yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Dengan dibentuknya LPS diharapkan akan mampu meminimalisasi terjadinya berbagai permasalahan perbankan termasuk moral hazard dan mampu memberikan solusi terbaik yang bisa memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank) serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan sehingga stabilitas sektor perbankan akan selalu terjaga dengan baik. Hasil penelitian dari tinjauan aspek yuridis terhadap pembayaran klaim penjaminan tabungan hasil reklasifikasi dari pos gaji pegawai yang terutang ini akan memberikan gambaran dan bukti pentingnya peranan LPS dalam menjamin simpanan nasabah.

---

ABSTRACT
Activities of the banking sector full of with different kinds of risk to be faced on ranging from operational risk market risk the risk of liquidity, risk the interest rate, credit risk and the different kinds of risk other. Based on the global economic crisis 1998 financial industry in Indonesia causes a lot of banks which had national funds and difficulties or solvbilitas, and even to collapse due to disruption interbank money market causing disbelief people in the banking sector at that time. To restore public trust in the banking sector, one is with the legal certainty in the regulation and supervision of banks and guarantee customer deposits bank. With the return of public trust in the banking sector is is one of the keys to maintain the stability of banking industry and could become the foundation is strong for the banking sector so that the crisis that has happened will not happen. To improve and maintain the stability of the banking industry the government has formed the Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC) in 2005 that serves guarantee customer deposits the depositary. The formation of the IDIC is expected to minimize problems related to the banking sector, including moral hazard and able to offer the best solution to give secure and comfort to both parties (customers and bank) to maintain public trust in the stability of the banking sector, that would always be maintained well. The results of research review of juridical aspects of the claims to guarantee savings reclassification of the results of post of salaries owed this will give a description and proof of the importance of the role of LPS in guaranteeing customer deposits.

Abstrak :
Untuk menunjang biaya operasional, rumah sakit memerlukan pembayaran yang cepat dari pihak asuransi. Namun, proses pembayaran dari pihak asuransi ke rumah sakit seringkali mengalami beberapa permasalahan yang menyebabkan waktu pembayaran menjadi lama. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan proses pembayaran asuransi kesehatan di rumah sakit dengan pendekatan Rekayasa Proses Bisnis dan Manajemen Sistem Informasi sehingga didapatkan perbaikan waktu proses pembayaran asuransi kesehatan dan meminimalisir kasus claim pending. Rekayasa proses bisnis dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembuatan model dan simulasi dari proses bisnis saat ini, dan proses bisnis yang diperbaiki. Penelitian ini menghasilkan empat skenario perbaikan dengan hasil waktu proses yang berbeda untuk tiap skenario. Skenario dengan perubahan waktu terbesar merupakan skenario yang mengombinasikan solusi peningkatan Claim Management System (CMS), pengimplementasian Document Management System (DMS), dan pengembangan aplikasi web yang mengurangi rata-rata waktu keseluruhan proses bisnis dari 53,3 hari menjadi 24,16 hari atau sebesar 54,67%. Pengurangan waktu yang signifikan dicapai melalui pengintegrasian seluruh proses pembayaran asuransi kesehatan dalam satu sistem, peningkatan keakuratan data melalui otomasi input data, serta penyajian dan pelacakan data antar pihak secara real-time. Pada tahap selanjutnya, skenario terbaik dirancang dengan pendekatan manajemen sistem informasi yang terdiri dari empat tahap, yaitu Entity Relationship Diagram (ERD), Relational Database, Use Case Diagram, dan Data Flow Diagram (DFD). ......To support operational costs, hospitals require fast payment from insurance. However, the payment process from the insurer to the hospital often experiences several problems which causes long payment time. This study aims to design improvements to the health insurance payment process using Business Process Engineering and Management Information Systems Management approach to improve process time for health insurance payment and minimize cases of pending claims. Business Process Engineering is carried out in two stages, namely modeling and simulating the current business process and the improved business processes. This study resulted in four improvement scenarios with different time results for each scenario. The scenario with the most significant time change is the combination of Claim Management System (CMS) improvements, Document Management System (DMS) implementation, and web application development which reduces the average time of the entire business process from 53.3 days to 24.16 days or 54.67%. Significant time reduction is achieved through integrating the entire health insurance payment process in one system, increasing data accuracy through data input automation, as well as presenting and tracking real-time data between parties. In the next stage, the best scenario is designed with Management Information System approach, namely Entity Relationship Diagram (ERD), Relational Database, Use Case Diagram, and Data Flow Diagram (DFD).

Abstrak :
Terjadinya keadaan sulit dapat menyebabkan perubahan terhadap keseimbangan dalam sebuah kontrak sehingga mengakibatkan kesulitan bagi debitur dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Kesulitan ini juga terjadi dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Berdasarkan Putusan No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB dinyatakan wanprestasi atas kegagalannya dalam melakukan pembayaran kepada seorang pemegang polis. Hakim menghukum PT AJB untuk melakukan pembayaran kepada pemegang polis tersebut. Namun dikarenakan izin usaha PT AJB telah dicabut, pembayaran tidak boleh dilakukan oleh pihak PT AJB. Seharusnya tim likuidasi PT AJB yang melakukan pembayaran tersebut, namun bertahun-tahun sejak dicabutnya izin usaha PT AJB, belum dibentuk tim likuidasi. Skripsi ini membahas tentang konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung dengan alasan finansial perusahaan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung adalah dijatuhkannya sanksi administratif terhadap PT AJB serta dapat digugatnya PT AJB atas dasar wanprestasi. Sementara peran OJK dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung adalah OJK harus membentuk tim likuidasi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Perasuransian dan OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan menjaga stabilitas industri asuransi dan meringankan perusahaan asuransi yang terdampak bencana berdasarkan Pasal 54A ayat (1) POJK No. 5 Tahun 2023. ......The occurrence of hardship can cause changes to the balance of a contract, resulting in difficulties for the debtor in carrying out his contractual obligations. This difficulty also occurred in the case of PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Based on Decision No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB was declared to have failed to make payments to a policyholder. The judge sentenced PT AJB to make payments to the policyholder. However, because PT AJB's business license has been revoked, payment may not be made by PT AJB. PT AJB's liquidation team should have made the payment, but many years since PT AJB's business license was revoked, a liquidation team has not been formed. This thesis discusses the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims for financial reasons and the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured. The research method used in this thesis is a normative-juridical research by analyzing laws and regulations. The result of this study is that the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims are the imposition of administrative sanctions against PT AJB and a lawsuit by said policyholder. While the role of OJK in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured is that OJK must form a liquidation team based on Article 42 (2) of the Insurance Law and OJK has the authority to establish policies in the insurance sector aimed at maintaining the stability of the insurance industry and relieve insurance companies affected by disasters based on Article 54A (1) POJK No. 5 Year 2023.

Abstrak :
Polis Asuransi Hull & Machinery merupakan salah satu bentuk polis yang kerap digunakan sebagai perlindungan untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dalam Produk polis ini sendiri terdapat klausa baku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban umum atau yang dikenal sebagai General Average yaitu prinsip kontribusi dari para pihak terhadap suatu kejadian yang terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, terutama yang sering terjadi pada saat dilakukannya penyelamatan terhadap suatu kapal (Salvage). Dalam Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Asas General Average terhadap tindakan Penyelamatan Kapal antara PT Alatas Marine dan PT Tugu Asuransi Indonesia, yang kemudian menyebabkan tertundanya klaim atas Polis Asuransi Hull & Machinery. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan mengenai General Average pada prinsipnya telah diatur dalam KUHD namun mengenai limitasi dan tanggungjawab para pihak terkhususnya perihal penyelamatan kapal lebih khusus diatur dalam Marine Insurance Act 1906.Akan tetapi, pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai, dikarenakan dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayarkan klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan secara kontribusi menurut Asas. ......Hull & Machinery Insurance Policy  is a form of policy that is often used as protection for ships in Indonesia until now. In this policy product itself there is a standard clause that regulates general liability or what is known as General Average, which is the principle of contribution from the parties to an event that has some interest in it, especially those that often occur during the rescue of a ship (Salvage). In this thesis will discuss the application of the General Average Principle to ship rescue actions between PT Alatas Marine and PT Tugu Asuransi Indonesia, which then causes delays in claims on the Hull & Machinery Insurance Policy. The research method used is normative legal research that uses analytical descriptive research methods. In this study, it was found that the Regulation on General Average has in principle been regulated in the KUHD but regarding the limitations and responsibilities of the parties, especially regarding the rescue of ships, it is more specifically regulated in the Marine Insurance Act 1906.However, the legal considerations of the judges in the District Court are not appropriate, because in their decisions they have punished and obliged the insurer to pay claims that are not in accordance with the value that should be  paid on a contribution basis according to the General Average Principle.