Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Indonesia menerapkan kebijakan di bidang sistem pembayaran yang dikenal dengan Gerbang Pembayaran Nasional. Kebijakan yang bertujuan sebagai tulang punggung transaksi pembayaran domestik ini akan menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas instrumen dan kanal pembayaran sehingga akan menambah efisiensi dalam sistem pembayaran di Indonesia. Gerbang Pembayaran Nasional sebagai suatu sistem pembayaran pastinya juga memiliki risiko-risiko yang perlu ditinjau dan diminimalisir. Oleh sebab itu perlu diketahui risiko apa saja yang ada dalam implementasi kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum dengan bentuk yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis yang didukung dengan studi pustaka dan wawancara narasumber. Hasil dari penelitian ini memberikan catatan bagi penyelenggara kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional yang dapat dijadikan masukkan kedepannya untuk menjadikan Gerbang Pembayaran Nasional dapat dipercaya dan semakin berkembang.

---

Bank Indonesia applied their policy on payment system called Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). This policy will be the backbone of indonesia domestic payment network which can provide interconnection and interoperability between payment instruments and channels. This policy also can create efficiency in indonesias domestic payment system. In this study, legal research methods are used with a normative juridical form, namely by emphasizing the use of written legal norms that are supported by literature studies and interview interviews. Gerbang Pembayaran Nasional as a payment system must have several risks that needs to be manage and mitigate. Before the risk can be manage, first it needs to be analyze, in order to analyze the risk researcher needs to find a problems regarding the implementation of National Payment Gateway. Therefore on this research, the writer will be mentioning about how the implementation of Gerbang Pembayaran Nasional affect user and merchant. Also through the risk analyze, this research will provide solution and recommendation about the Implementation of National Payment Gateway."

"Dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia selaku Bank Sentral telah menerapkan sistem pembayaran berupa Real-Time Gross Settlement (RTGS). Sistem ini telah diterapkan hampir disebagian besar wilayah Asia Pasifik yang meliputi Hong Kong, Korea, Australia, China, New Zealand, dan Thailand. Di Indonesia sistem ini dikenal dengan sebutan BI-RTGS.Selain sistem BI-RTGS, Bank Indonesia juga memberikan sistem pembayaran nasional berupa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Diharapkan melalui kedua sistem tersebut akan tercipta pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal.Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/8/PBI/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Sistem BI-RTGS dan PBI Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang SKNBI telah mengadopsi standar international business practice maupun core principle BIS. Dengan demikian Bank XYZ sebagai peserta sistem BI-RTGS dan SKNBI wajib tunduk kepada kedua PBI tersebut di atas dan sudah barang tentu menimbulkan konsekuensi yaitu timtutan agar pegawai Bank XYZ yang ditempatkan pada operasional sistem pembayaran bekerja lebih teliti, hati-hati dan seksama agar dapat meminimalkan atau meniadakan risiko yang mungkin dapat muncul dalam pelaksanaan transfer dana melalui kedua sistem dimaksud.Kesalahan pengiriman dana untuk rekening atau nama nasabah penerima yang dituju dipeserta penerima ataupun kesalahan dalam nilai nominal dan double pengiriman adalah beberapa contoh dari risiko operasional dari sisi peserta pengirim, sedangkan kesalahan dalam menentukan judgement terhadap perintah kiriman dana masuk dari peserta pengirim merupakan contoh risiko operasional dari sisi peserta penerima.Adanya kewajiban dari peserta pengirim untuk menerbitkan perintah kiriman dana baru kepada rekening yang dituju atau nasabah penenma yang benar tanpa menunggu pengembalian dana membuat pengalokasian dana cadangan untuk risiko operasional sangat penting. Besarnya alokasi dana cadangan ini harus dihitung dengan suatu metode pendekatan yang dikenal dengan sebutan Value at Risk (VaR).Pengukuran VaR untuk risiko operasional dapat dilakukan dengan beberapa metode pendekatan dan yang sederhana, sedikit komplek, dan sangat komplek. Tingkat keakuratan pengukuran terhadap aktual loss berbanding lurus dengan tingkat kompleksitas metode yang diterapkan. Adapun metode pengukuran risiko operasional dibagi menjadi 2, yaitu metode Standard dan Advanced Measurement Approach (AMA). Metode Standard terdiri dari Basic Indicator Approach (BIA), Standardized Approach (SA), Alternative Standardized Approach (ASA). Sedangkan AMA terdiri dari Internal Measurement Approach (IMA), Loss Distribution Approach (LDA), Scoreboard Approach, Bootstrapping Approach, Bayesian Method, dan Extreme Value Theory ( EVT).Metode AMA adalah metode yang dianggap menghasilkan pengukuran risiko operasional yang lebih baik yang dapat digunakan bagi perusahaan maupun perbankan dibandingkan dengan metode-metode lainnya seperti BIA, SA, ASA. Metode AMA menggunakan pendekatan internal dalam mengukur risiko operasional, sehingga metode ini terlepas dan aturan Basel.Dalam mengukur risiko operasional perusahaan, LDA mengharuskan untuk menggunakan data kerugian operasional intemal perusahaan masing-masing. Data kerugian tersebut dikelompokkan menjadi data iiekuensi kejadian dan data severitas kerugian. Dalam metode LDA, terdapat 2 cara pendekatan pengukuran yaitu dengan pendekatan actuarial method dan aggregation method. Dalam penelitian ini, metode pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan AMA-LDA aggregation method.Dari hasil pengukuran yang dilakukan dan setelah dilakukan uji back resting, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan metode pengukuran AMA-LDA aggregation method cocok diterapkan bagi Bank XYZ untuk mengukur besamya cadangan dana yang hams disediakan akibat potensi kerugian risiko operasional dalam sistem pembayaran nasional di keempat cabang Bank XYZ.

---

In order to achieve efficient, fast, secured and reliable payment system, Bank of Indonesia as the regulator has applied Real-Time Grass Settlement (RTGS) payment system. This system has been applied in most countries among Asia-Pasitic region, including Hong Kong, Korea, Australia, China, New Zealand, and Thailand. In Indonesia, this system is known as BI-RTGS.

Besides BI-RTGS system, Bank of Indonesia also provides national (domestic) payment system which is known as ?Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)? or ?National Clearing System of Bank Indonesia". By applying both systems, It is expected that we can have an efficient, quick, secured and reliable payment system.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) or Bank of Indonesia Policies point 6/8/PBI/2004 on March 11th 2004 regarding to BI-RTGS System and PBI point 7/18/PBI/2005 on July 22nd 2005 regarding to SKNBI have adopted intemational business practice and BIS core principle standard. Thercby Bank XYZ as participant of BI-RTGS and SKNBI systems is required to obey both PBI above and get consequence, that the officers of Bank XYZ at operational payment system are required to work more accurately and carefully in order to minimize or eliminate any risks which might emerge in fund transfer involving both systems.

Mistaken account or customer name of fund recipient, mistaken nominal value and double transfer are some examples of operational risks on the side of fund sender. In the other hand, miss-judgement against incoming fund transfer order is the operational risk on the side of fund recipient.

Obligation of fund sender to issue order for new fund transfer to directed account or recipient without waiting for fund retum makes it very important to have spare fund allocation for operational risk. The amount of the spare fund has to be calculated using a method known as Value at Risk (VaR).

VaR measurement for operational risk can be performed using simple methods, slightly more complex methods or very complex methods. More complexity of the used method means higher accuracy level of the measurement against actual loss. There are two types of operational risk measurement methods: Standard and Advanced Measurement Approach (AMA). Standard method includes Basic Indicator Approach (BIA), Standardized Approach (SA), and Altemative Standardized Approach (ASA). AMA method includes Intemal Measurement Approach (IMA), Loss Distribution Approach (LDA), Scoreboard Approach, Bootstrapping Approach, Bayesian Method, and Extreme Value Theory (EVT).

AMA is a method which is considered as the one provides better operational risk measurement, that can be used in banking or other companies, compared with other methods, such as BIA, SA and ASA. AMA method uses internal approach in measuring operational risk, making this method not to depend on Basel rule.

In measuring company operational risk, usage of LDA demands intemal operational loss data of each company to be used. This loss data is grouped into occurrence frequency data and loss severity data. In LDA method, there are two methods of measurement, namely actuarial method and aggregation method. In this research, the method to be used is AMA- LDA aggregation method.

From the measurement and back testing result, we can get conclusion that applying AMA-LDA aggregation method is lit for Bank XYZ in measuring the amount of spare fund that must be provided due to potential loss of operational risk in national payment system which is used in four of its branches."

"The existence of the National Payment Gateway (NPG) program in Indonesia is a major effort for the development and progress of the payment system in Indonesia. Unfortunately, there are many obstacles and weaknesses in their implementation that have caused difficulties and losses for consumers, both based on direct and / or indirect impacts. This undergraduate thesis aims to analyze how the National Payment Gateway is implemented, executed, and refers to aspects of consumer protection in Indonesia. This document discusses the different conditions of payment systems in Indonesia before and after the National Payment Gateway was established, and links it to the provisions in the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and with Bank Indonesia Regulation No. 16/1 / PBI / 2014 concerning Consumer Protection in the Payment System. This is a normative juridical research approach, using secondary sources including interviews with 3 (three) informants who received a direct impact from the National Payment Gateway. Research shows that compatibility between the National Payment Gateway and the Consumer Protection Act and Consumer Protection Regulations in the Payment System needs to be adjusted and reviewed in its implementation. In conclusion, after identifying the implementation of the National Payment Gateway that affects customers, traders and banks, it was found that in implementing the National Payment Gateway, Bank Indonesia needs to pay attention to these consumer protection principles: (i) benefits; (ii) fairness; (iii) balance; (iv) security; (v) legal certainty, (vi) fairness and reliability; (vii) transparency; (viii) data protection and / or consumer information; and (ix) effective handling and resolution of complaints.

---

Keberadaan program National Payment Gateway (NPG) di Indonesia merupakan upaya utama untuk pengembangan dan kemajuan sistem pembayaran di Indonesia. Sayangnya, ada banyak kendala dan kelemahan dalam implementasinya yang telah menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi konsumen, baik berdasarkan dampak langsung dan / atau tidak langsung. Tesis sarjana ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana National Payment Gateway diimplementasikan, dieksekusi, dan mengacu pada aspek perlindungan konsumen di Indonesia. Dokumen ini membahas berbagai kondisi sistem pembayaran di Indonesia sebelum dan setelah National Payment Gateway didirikan, dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1 / PBI / 2014 tentang Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran. Ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif, menggunakan sumber sekunder termasuk wawancara dengan 3 (tiga) informan yang menerima dampak langsung dari National Payment Gateway. Penelitian menunjukkan bahwa kompatibilitas antara Gateway Pembayaran Nasional dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Sistem Pembayaran perlu disesuaikan dan ditinjau dalam implementasinya. Kesimpulannya, setelah mengidentifikasi implementasi Gateway Pembayaran Nasional yang mempengaruhi pelanggan, pedagang dan bank, ditemukan bahwa dalam mengimplementasikan Gateway Pembayaran Nasional, Bank Indonesia perlu memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini: (i) manfaat; (ii) keadilan; (iii) keseimbangan; (iv) keamanan; (v) kepastian hukum, (vi) keadilan dan keandalan; (vii) transparansi; (viii) perlindungan data dan / atau informasi konsumen; dan (ix) penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif."

"Seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologi maka kehidupan pun ikut berkembang, seperti cara pembayaran yang dulunya hanya dilakukan menggunakan uang kertas, namun sekarang mengalami perkembangan dengan dapat dilakukan menggunakan kartu. Dalam hal melakukan pembayaran menggunakan kartu tersebut, semuanya akan diproses melalui suatu sistem pembayaran. Penyedia jasa sistem pembayaran terpopuler di berbagai negara tentunya merupakan dua perusahan asal Amerika Serikat yaitu Visa dan Mastercard, namun dalam rangka mengikuti persaingan di bidang sistem pembayaran, maka Bank Indonesia selaku bank sentral menciptakan sistem pembayaran khusus di wilayah domestik Indonesia, yakni Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Penerbitan GPN ini dituangkan ke dalam PBI No.19/8/PBI/2017, PBI mengenai GPN ini juga mewajibkan agar seluruh transaksi domestik diproses melalui GPN. Disisi lain harus dilihat bagaimana pewajiban GPN tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, namun karena penguasaan terhadap transaksi domestik oleh pihak penyelenggara GPN merupakan hasil dari perintah PBI No.19/8/PBI/2017 dalam rangka menjamin kestabilan sistem pembayaran yang merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia, maka hal tersebut dirasa tidaklah melanggar hukum persaingan usaha. Kemudian untuk penyelenggara GPN harus memberikan   yang terbaik dalam melakukan tugasnya, agar segala tujuan dari diterbitkannya program GPN dapat terpenuhi seutuhnya. Along with the rise of age and technology, life has also evolved such as the method of payment, that use to be done only by using banknotes, but now it can also be done by using cards. In the case of doing a payment using cards, everything will be processed through a payment system. The most popular providers for payment system service in various countries are two companies from the United States of Americia with the name Visa and Mastercard, therefore in order to compete in payment system services, Bank Indonesia as a central bank create a system of its own for domestic use only called as National Payment Gateway (NPG). The issuance of NPG is through PBI No.19/8/PBI/2017, this PBI also requires that all domestic transactions have to be processed through GPN. On the other hand the obligation of processing domestic transaction through NPG have to be reviewed from the perspective of Competition Law. Monopoly of the domestic transactions by the NPG Organizer is the result of orders by PBI No.19/8/PBI/2017, to guarantee the stability of the payment system, which is one of the duties of Bank Indonesia, then it is deemed not to violate competition law. Furthermore the NPG Organizers must provide the best services in carrying out their duties, so that all the objectives of the NPG program can be fully met."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.

---

This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan.

This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority."