Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Koordinasi lembaga hukum dalam pemberantasan korupsi

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009

364.132 3 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H. Muhammad Prasetyo, author

Sinergitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

MI Publishing, 2017

364.132 3 MUH s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rhendra Kusuma, author

Kewenangan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mengeksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap = The authority of the corruption eradication commission to execute legally binding verdict

ABSTRAK
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu lembaga penegak hukum baru merupakan angin segar dalam sistem hukum di Indonesia untuk memberantasan tindak pidana korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 meliputi tindakan sejak fase penyelidikan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Victor Antonius, author

Keberadaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalam Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T36537

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ineke Indraswati, author

Pengenaan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kasus perambahan hutan: Studi kasus Darianus Lungguk Sitorus = The implementation of Law No. 31, 1999 concerning of anti corruption in forest clear away: Case of Darianus Lungguk Sitorus

Hutan merupakan modal pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan hares diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Kerusakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19311

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ferdy Fardian Hidayat, author

Pembebasan anggota direksi bank BUMN dari tanggung jawab pribadi dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan business judgment rule

Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai antara "konsep pemisahan kekayaan pada badan hukum" sebagaimana diatur dalam UU BUMN dan UU PT dengan konsep "percampuran kekayaan pada keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara. "Konsep percampuran kekayaan dalam keuangan negara" tersebut menimbulkan konflik dalam penegakannya,...

2009

T26169

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Suha Qoriroh, author

Gagasan Integrasi Kewenangan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia = The Idea of Integrating the Authority of Corruption Eradication Institutions in Indonesia

Keberadaan lembaga anti-korupsi dinilai penting untuk menanggulangi persoalan korupsi yang hampir terjadi di setiap negara. Penelitian ini akan mengkaji tentang mengapa diperlukan integrasi kewenangan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana model kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Metode penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian