Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh kedekatan hubungan antara pemberi dan penerima tindakan baik terhadap kebahagiaan pemberi. Dalam penelitian ini, 56 partisipan yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia dibagi menjadi dua kelompok secara acak dan diberikan tugas untuk melakukan tugas tindakan baik selama tiga pekan. Kelompok 1 (n=26) diminta untuk melakukan tindakan baik kepada orang-orang terdekat, sedangkan kelompok 2 (n=30) diminta untuk melakukan tindakan baik kepada orang-orang yang tidak begitu dikenal ataupun orang asing. Peningkatan kebahagiaan partisipan pada kedua kompok kemudian dianalisis secara statistik menggunakan teknik independent t-test, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan kebahagiaan yang berbeda secara signifikan antara dua kelompok penelitian (p = 0,412). Berbagai temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi awal untuk menentukan strategi atau intervensi yang efektif dalam meningkatkan kebahagiaan.

---

This experiment study was conducted to identify the effect of closeness between giver and receiver act of kindness on giver?s happiness. Fifty six Univeristy of Indonesia students were randomly divided into two groups and required to perform act of kindness task once a week for a three weeks. The first group (n=26) was asked to commit act of kindness toward their close relations, while the second group (n=30) was asked to commit act of kindness either toward people they don?t really know well or strangers. Happiness enhancement between two groups were analyzed statistically with independent t-test technique. The result shows no significant difference in happiness enhancement between two groups (p= 0,412). Findings of this research could be used as a prior information to determine strategies or make an effective intervention to boosting happiness."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Persepsi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Ekspektasi Pemberi Kerja terhadap Keterampilan dan Pengetahuan yang dibutuhkan Lulusan Akuntasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapat gambaran yang respresentatif mengenai keterampilan dan pengetahuan lulusan akuntansi menurut persepsi mahasiswa dan ekspektasi pemberi kerja. Data-data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan software SPSS versi 21.0 melalui beberapa pengujian. Hasil penelitian ini adalah persepsi tertinggi dari mahasiswa terhadap keterampilan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah honesty, continuous learning, dan work ethics sedangkan ekspektasi tertinggi dari pemberi kerja terhadap keterampilan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah work ethics, teamwork, dan time management. Persepsi tertinggi dari mahasiswa terhadap pengetahuan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah financial accounting, accounting and financial reporting, dan Financial statement analysis. sedangkan ekspektasi tertinggi dari pemberi kerja terhadap pengetahuan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah financial statement analysis, microsoft office program, dan financial accounting. Selain itu Terdapat gap antara persepsi mahasiswa dan ekspektasi pemberi kerja terhadap keterampilan yang dibutuhkan lulusan akuntansi dan tidak terdapat gap antara persepsi mahasiswa dan ekspektasi pemberi kerja terhadap pengetahuan yang dibutuhkan lulusan akuntansiKata Kunci:Keterampilan, pengetahuan, mahasiswa, pemberi kerja, gap

---

ABSTRACTThis study describes Perception of Students of Accounting, Faculty of Economy and Business, University of Indonesia and Expectation of Employer towards Skills and Knowledge, which are needed by Accounting Graduate. This research use quantitative methods to get a representative picture about skills and knowledge of accounting graduates according to the perception of students and the expectation of employers. The data in this study processed using SPSS software version 21.0 with some testing. The results of this study as follows skills that are needed by accounting graduates in the perception of students are honesty, continuous learning, and work ethics. While in the perception of employers, skill that are needed are work ethics, teamwork, and time management. Knowledge that are needed by accounting graduates in the perception of students are financial accounting, accounting and financial reporting, and financial statement analysis. Whereas, in the perception of employers, knowledge that are needed by accounting graduates are financial statement analysis, microsoft office program, and financial accounting. Other than that there is a gap between the perception of students with the expectations of employers towards skills that are needed by accounting graduates. But in the perception of students and expectations of employers towards knowledge that are needed by accounting graduates, there were no gaps. Keywords Skills, Knowledge, Students, Employer, Gap"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertentangan yang terjadi antara pasal 59 Undang-undang kepailitan dan pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata mengenai hakikat gadai. Perlu dipertimbangkan apakah ketentuan pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengharuskan pemegang gadai melakukan penjualan barang gadai dalam waktu 2 (dua) bulan adalah jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil penjualan barang gadai yang maksimal untuk pembayaran utang debitor, apalagi dalam hal ini menjadi barang gadai adalah saham perseroan terbuka, dimana didalamnya terkait peraturan badan pengawas pasar modal yang harus dipatuhi. Jika memang waktu 2 (dua) bulan tesebut tidak vukup baik, maka kreditor bia menuntut diberikan perlindungna yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 3 undang-undang kepailitan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the contradiction between the Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law and the Article no 1150 of Indonesian Civil Law regarding the definition of pawning. The Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law is needed to be revised because according to it the pawn holder is required to liquidate the Public Listed Company’ Share only within 2 months which shall not comply with the Regulation of Indonesian Security Exchange Commission that require the selling of Public Listed Company’ Share to take more than 2 months. Since the given time (2 months) according Indonesian Bankruptcy Law shall not be enough to liquidate the Public Listed Company’s Share therefore the Pawn Holder / Creditor is advised to get protection as it has been stipulated in the Article no 56 section 3 of Indonesian Bankruptcy Law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh jarak sosial terhadap emosi syukur penerima setelah mereka mendapatkan kebaikan. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan mengikutsertakan konfederat dan tingkah laku nyata sehari-hari. Sebanyak 51 mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia berpartisipasi dalam penelitian ini. Partisipan dibagi ke dalam dua kelompok manipulasi, yakni jarak sosial dekat (n = 28) dan jarak sosial jauh (n = 23). Emosi syukur diukur melalui skor Gratitude Adjective Checklist (GAC) setiap partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak sosial jauh antara pemberi dan penerima kebaikan lebih meningkatkan emosi syukur dibandingkan dengan jarak sosial dekat. Beberapa poin mengenai hasil penelitian didiskusikan lebih lanjut. "

"Pemberi hibah adalah pemilik harta kekayaan yang dapat menghibahkan barang kepada oranglain secara cuma-cuma. Penerima hibah adalah orang yang mendapatkan barang atau benda yang dihibahkan tersebut, sedangkan objek hibah adalah barang atau benda bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Penelitian ini membahas mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 581/Pdt.P/2015/PN.Sby untuk menganalisis mengenai pelaksanaan terhadap hibah yang telah diberikan dan kemudian dibatalkan karena kondisi tertentu oleh pemberi hibah, serta akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitimasi portie ahli waris lain karena obyek yang dihibahkan merupakan satu-satunya warisan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan terhadap hibah yang telah diberikan dan kemudian dibatalkan karena kondisi tertentu oleh pemberi hibah, serta akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitime portie ahli waris lain karena obyek yang dihibahkan merupakan satu-satunya warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, dengan deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian Notaris/PPAT yang membuat akta hibah harus dilihat mengenai pelaksanaan hibah sesuai dengan Pasal 881 ayat (2) mengenai pemberian hibah tidak boleh merugikan para ahli waris yang berhak atas bagian mutlak atau legitime portie, dan bila ada perjanjian lisan harus terdapat saksi yang dapat membuktikan adanya perjanjian lisan tersebut. Akibat hukum dalam pelaksanaan hibah yang melanggar legitime portie ahli waris lain yaitu mengenai perhitungan legitime portie berdasarkan Pasal 852 juncto Pasal 914 ayat (3) KUHPerdata, akta hibah tersebut batal demi hukum berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengenai objek hibah merupakan satu-satunya warisan jika dilihat dari keterangan saksi berbeda dengan gugatan dalam penetapan, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat keterangan palsu.

---

The grantor is the owner of property who can donate goods to others for free. The recipient of the grant is the person who gets the goods or objects that are donated, while the object of the grant is the goods or objects that can be in the form of movable or immovable objects. This study discusses the Determination of the Surabaya District Court Number 581/Pdt.P/2015/PN.Sby to analyze the implementation of grants that have been given and then canceled due to certain conditions by the grantor, as well as legal consequences in the implementation of grants that violate the legitimacy of the expert portie. Other inheritance because the object that is donated is the only inheritance. The problem in this research is the implementation of the grant that has been given and then canceled due to certain conditions by the grantor, as well as the legal consequences in the implementation of the grant that violates the legitime portie of other heirs because the object that is granted is the only inheritance. The research method used is juridical-normative, using library materials or secondary data, with analytical descriptive. The results of the research of the Notary/PPAT who made the deed of grant must be seen regarding the implementation of the grant in accordance with Article 881 paragraph (2) regarding grants that must not harm the heirs who are entitled to an absolute share or legitime portie, and if there is an oral agreement there must be a witness who can prove the existence of an oral agreement. The legal consequences in the implementation of a grant that violates the legitime portie of other heirs are regarding the calculation of the legitime portie based on Article 852 in conjunction with Article 914 paragraph (3) of the Civil Code, the grant deed is null and void based on a court decision that has permanent legal force, and regarding the object of the grant is one The only inheritance if seen from the testimony of witnesses is different from the lawsuit in the determination, so it can be said that there is false statement.

"

"Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit, yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia didefinisikan sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia, akan tetapi terdapat debitur yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang membebankan benda yang bukan miliknya menjadi objek jaminan fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang memiliki identitas kepemilikan objek yang dikaburkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; dan hubungan hukum yang mendasari pembuatan akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia tersebut adalah batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bukan disebabkan oleh batalnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum pada jual beli kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama BPKB, atau terdapat harta bersama yang hendak dijaminkan. Saran yang dapat diberikan adalah pemilik objek jaminan yang berkeberatan atas pembebanan benda miliknya dapat melakukan perubahan terhadap objek jaminan fidusia ataupun pembatalan akta kepada notaris. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus memposisikan pemilik objek jaminan fidusia sebagai pihak ketiga pemberi fidusia agar tidak terjadi gugatan maupun perlawanan pada saat eksekusi objek jaminan.

---

Fiduciary security contract is an accessory contract to the credit agreement, which serves as the guarantee for the payment made by the debtor to the creditor. The parties included in fiduciary security deed are fiduciary giver and fiduciary recipient. Fiduciary giver is defined as the owner of collateral object, however, there was a debtor acting as the fiduciary giver who put the fiduciary security upon the object that is not their property. The issues raised in this study are the legal consequence of fiduciary security deed which has obscured ownership of object based on Case Study of Manado District Court Number 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; and the legal relation that serves as the basis in making fiduciary security deed which has different fiduciary giver and fiduciary object’s owner. The method used for this research is a normative juridical, by means of problem identification as the analytical types. The result of analysis concluded that the legal consequence of the fiduciary security deed is null and void, on the account of violating Article 1 number 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia and isn’t due to the cancellation of credit agreement as the principal contract. Fiduciary security deed could have a different fiduciary giver and fiduciary object’s owner in addition to the legal relation on sale and purchase of vehicle that did not go through the transfer of vehicle ownership, or there is a marital property that would be used as a collateral. The recommendations suggested are the fiduciary object’s owner who object using their asset as a collateral could ask the notary to make an amendment for the collateral of fiduciary or nullify the deed. In the making of fiduciary security deed, the fiduciary object’s owner have to be put as the fiduciary giver third party in order that there would not be a lawsuit or opposition in the fiduciary collateral execution. "

"Dalam memberikan asuhan keperawatan yang bermutu diperlukan seorang perawat yang profesional. Saat ini perawat yang berpendidikan sarjana masih sedikit terutama di daerah. Perawat profesional nantinya akan menjadi contoh peran dimana dia bekerja terutama dalam menjalankan peran utamanya yaitu memberikan asuhan keperawatan. Untuk itu diperlukan suatu kesiapan dari individu baik secara fisik maupun psikologis Kesiapan psikologis meliputi kognise emosi dan konasi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan psikologis mahasiswa program ners kelas reguler FH UI menjadi role model di rumah sakit. Penelitian ini dilalcukan di FIK-UI dengan responden berjumlah 30 orang. Desain penelitian ini adalah deskriptif sederhana dengan menggunakan kuesionen Hasil dari penelitian didapatkan, secara kognisi 40 % siap, 60% masih ragu-ragu. Secara emosi 20% siap, 60,7% masih ragu-ragu dan 4% tidak siap. Secara konasi 36,7% siap, 53,3% masih ragu-ragu dan 10 % tidak siap. Setelah dilakukan perhitungan secam menyelumh, penelitian ini rnenyimpulkan bahwa secara umum mahasiswa FIK UI 40 % siap, 60% ragu-ragu, dan 0% tidak siap. Peneliti memberikan saran yaitu institusi pendidikan perlu terus meningkatkan proses dalam setiap PBM yang bertujuan untuk meningkatkatkan performa dan kepercayaan diri agar siap menjadi seorang role model khususnya peran pemberi asuhan keperawatan, dan para pengajar dan Clinical Instruktur lapangan diharapkan terus konsisten bersikap caring dan profesional karena sikap yang mereka tampilkan akan terinternalisasi oleh peserta didik. Mahasiswa disarankan untuk meningkatkan indeks prestasi akademik, aktif berorganisasi, dan menumbuhkan minat pekerjaan di pelayanan."

"Skripsi ini membahas perlakuan Undang-undang pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja pada tahun 2008. Undang-undang PPH Indonesia memandang laki-laki sebagai pencari penghasilan karena itu bila wanita telah menikah maka wanita tidak berhak memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mendapatkannya adalah laki-laki sebagai suami. Pemberian PTKP ini menentukan besarnya PPh yang harus dibayar yang berarti juga mempengaruhi besar take home pay yang diperoleh. Bila wanita dan suami dalam suatu perkawinan sama-sama bekerja dan tidak pisah harta ataupun pisah harta, yang berhak memperoleh PTKP kawin dan tanggungan adalah suami. Begitupula bila telah hidup berpisah. Jika seorang wanita pekerja dan suaminya pengangguran maka untuk mendapatkan PTKP tanggungan suami, wanita tersebut harus mendapatkan keterangan dari Pemerintah Daerah setempat dan hal ini tidak berlaku untuk kebalikannya, yaitu bila wanita tidak bekerja maka suami tidak perlu mendapatkan keterangan apapun dari Pemerintah Daerah setempat.

---

This script is explains about the income tax treatment applied to women's individual taxpayer that only works for one employer in 2008. Viewed by the income tax treatment, man is the one who looking for money, so, married women not entitled to earn personal's exemption, the one who earn it is man as the husband. This giving of personal exemption determine how much tax income that must be paid which also determine how much take home pay that we earned. If women and husband in a marriage work together and do not split the property or split it, the one that entitled to earn the personal exemption for married status and dependents is the husband. Also the same if divorced. If a women is worker and her husband is unemployment, so, to earn a dependent husband of personal exemption, that women must get a detail from local government and this is not applicable to its reverse, such as if women is unemployment, so, husband doesn't need to get any detail from local government."

"Dalam rangka memperoleh sumber-sumber pembiayaan dari pihak luar negeri, Pemerintah mengadakan pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman. Baik berupa pinjaman program yang diperoleh untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun Pinjaman proyek yang diperoleh untuk membiayai satu atau lebih kegiatan pembangunan tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Perjanjian pinjaman luar negeri yang diadakan pemerintah dengan pihak luar negeri selama ini menimbulkan selisih pendapat, sehubungan dengan status ruang lingkup hukum perjanjian pinjaman luar negeri tersebut, apakah suatu perjanjian pinjaman luar negeri masuk dalam ruang lingkup hukum publik atau privat. Terdapatnya selisih pendapat tersebut disebabkan lebih karena terdapatnya rumusan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengkategorikan Perjanjian pinjaman luar negeri sebagai perjanjian internasional publik, sedangkan perjanjian pinjam meminjam sendiri merupakan perjanjian yang masuk dalam ruang lingkup perikatan, yang merupakan ruang lingkup hukum privat. Selanjutnya pemahaman yang komprehensif mengenai klausul-klausul naskah perjanjian pinjaman luar negeri rnerupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, mengingat besarnya resiko dan kewajiban yang harus ditanggung Pemerintah terhadap pemberi pinjaman. Klausul-klausul hukum seperti events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, maupun klausul applicable law, merupakan klausul-klausul yang perlu dirumuskan secara seksama untuk dapat semaksimal mungkin mengakomodasi kepentingan penerima pinjaman (borrower).

---

In order to find finance resources outside the country, the Govemment of Indonesia entered the foreign loan that bound by a loan agreement. That kind of loan agreement can be a loan programs available to support the State budgetary or loan project to finance the project to support certain development activities that state in the agreement. Loan agreements that made by the government with foreign party/parties all this time during has caused the debate, with respect to the scope of the legal status of such foreign Ioan agreements, whether a foreign Ioan agreement signed within the scope of public law or private law. The existing debate was caused due to the presence of explaination in Law number 24/2000 concerning Intemational Agreements that categorizing the foreign loan agreement as a public international agreements, while loan agreement in nature is in the capacity of commitments, which is the scope of private law. Furthermore, a comprehensive understanding of loan agreement clauses draft is something that can not be negotiable. Considering the risks and obligations to be borne by the Government against the lender, legal clauses such as events of default, representation and warranty, waiver of immunity, process agent, jurisdiction, and the applicable law clause, are the clauses that needed to be carefully formulated in thc loan agreement draft, to accomodate the interest of the borrower."

"Tesis ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan peserta, pensiunan dan/atau pihak lain yang berhak menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terhadap kondisi defisit pendanaan tersebut, akan dilakukan penyelesaian dengan penggabungan atau pembubaran pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mana dalam pembahasan tesis ini akan dikaitkan dengan kasus Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kondisi tersebut, pada Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC akan dilakukan penggabungan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya. Adapun dikarenakan kondisi defisit pendanaan tersebut, dapat terjadi konsekuensi dimana Dana Pensiun Pemberi Kerja lain tidak menerima untuk dilakukan penggabungan dengan dana pensiun dimaksud. Atas hal tersebut, maka terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC dapat dilakukan pembubaran sebagai bentuk penyelesaian defisit pendanaan. Dalam hal dilakukannya pembubaran terhadap dana pensiun dalam kondisi defisit pendanaan, diketahui penerima manfaat akan memperoleh hak yang akan dikurangi secara berimbang, yang mana akan sama dengan sisa kekayaan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hal tersebut berarti bahwa penerima manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja akan memperoleh hak yang kurang dari yang telah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun akibat adanya defisit pendanaan pada dana pensiun.

---

This thesis analyzes how legal protection is given to beneficiaries on Employer Pension Funds in the condition of funding deficit. Beneficiaries on Employer Pension Funds are participants, retired participant and/or other party that is entitled to retirement benefits from Employer Pension Funds. In relation to the condition of funding deficit, will be settled through the merger or liquidation of Employer Pension Funds, which in this thesis will be associated with ABC Employer Pension Fund. This thesis was written using doctrinal research method and secondary data. In this thesis will be discussed about ABC Employer Pension Fund that organizes Definite Program Pension Plan that is in the condition of funding deficit. To remedy such condition, ABC Employer Pension Fund will be merge with other Employer Pension Fund. However, in relation to such deficit condition, there may be a consequence where the other Employer Pension Fund will not accept the merge of ABC Employer Pension Fund. As a result of ABC Employer Pension Fund not being able to merge with another Employer Pension Fund, ABC Employer Pension Fund can be liquidated, as a form of resolving the funding deficit. In relation to the liquidation of pension fund in the condition of funding deficit, the beneficiaries on employer pension fund will receive their rights that will be reduced proportionally, which will be equal to the remaining assets of the employer pension fund. This means that the beneficiaries of employer pension fund will receive their rights less than those specified in the Pension Fund Regulations due to the funding deficit in the pension fund."