Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas intervensi Tiongkok sebagai upaya resolusi konflik antara Kachin Independence Organization (KIO) dan Pemerintah Myanmar pada Tahun 2013. Setelah melakukan gencatan senjata selama 17 tahun, eskalasi konflik Kachin kembali tinggi pada tahun 2011. Bentrokan antara KIA dan Tatmadaw pada 9 Juni di lokasi proyek Bendungan PLTA menandai dimulai kembalinya konflik yang telah terjadi lebih dari lima dekade ini. Pecahnya konflik pada tahun 2011 disebabkan oleh diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada KIO dan penduduk Kachin selama masa gencatan senjata. Akibatnya, upaya negosiasi damai yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar selalu mengalami kegagalan karena perbedaan pandangan mengenai perdamaian diantaranya keduanya. Oleh karena itu, sebagai negara tetangga yang juga terdampak oleh konflik ini, Tiongkok menawarkan diri sebagai penengah antara KIO dan Pemerintah Myanmar untuk melakukan pembicaraan damai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi literatur untuk melihat faktor yang mendorong Tiongkok melakukan intervensi terhadap konflik Kachin serta upaya intervensi yang dilakukannya. Penelitian ini menggunakan konsep konflik asimtetris oleh Aggestam dan teori resolusi konflik dengan keterlibatan pihak ketiga oleh Fisher dan Keashly untuk menjelaskan kondisi asimetris yang menyebabkan konflik Kachin tahun 2011 sehingga membutuhkan peran Tiongkok sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan KIO dan Pemerintah Myanmar serta metode intervensi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mendamaikan keduanya.

---

This paper discusses Tiongkok’s intervention as an effort to resolve the conflict between the Kachin Independence Organization (KIO) and the Government of Myanmar in 2013. After carrying out a ceasefire for 17 years, the Kachin conflict escalated again in 2011. Clashes between KIA and the Tatmadaw on June 9 at the location the hydropower dam project marks the resumption of the conflict that has been going on for more than five decades. The outbreak of conflict in 2011 was caused by discrimination by the Government of Myanmar against KIO and Kachin residents during the ceasefire period. As a result, the efforts of peace negotiations carried out by the Government of Myanmar have always failed due to differences in views on peace between the two. Therefore, as a neighboring country that was also affected by this conflict, Tiongkok offered to mediate between KIO and the Myanmar Government to conduct peace talks. This research uses a qualitative method by collecting data through literature studies to see the factors that encourage Tiongkok to intervene in the Kachin conflict and its intervention efforts. This research uses the concept of asymmetric conflict by Aggestam and the theory of conflict resolution with the involvement of a third party by Fisher and Keashly to explain the asymmetrical conditions that caused the Kachin conflict in 2011 so that it requires the role of Tiongkok as a third party in reconciling KIO and the Myanmar Government and the intervention methods carried out by Tiongkok in reconciling the two.

"

"ABSTRAKPersoalan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak kunjung berakhir merupakan salah satu isu global yang tengah marak dibahas. Ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya merupakan hal kompleks yang mencakup permasalahan mengenai perbedaan interpretasi historis, permasalahan identitas agama, kepentingan politik, serta diskriminasi dan pelanggaran HAM. Permasalahan ini kemudian menyebabkan arus perpindahan etnis Rohingya ke negara-negara di sekitar Myanmar. Dengan menggabungkan metode organisasi literatur secara kronologi dan taksonomi, tinjauan pustaka ini melihat perkembangan literatur berdasarkan fenomena yang terjadi kepada etnis Rohingya, baik di Myanmar maupun di luar Myanmar, dalam rentang waktu sekitar tahun diterbitkannya literatur. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa perkembangan literatur mengenai ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya telah berkembang cukup pesat, khususnya setelah proses demokratisasi Myanmar. Hal ini terlihat melalui frekuensi kemunculan literatur yang berkembang pesat setelah kerusuhan tahun 2012 di Myanmar. Tinjauan literatur ini juga memperlihatkan perkembangan permasalahan ketiadaan status kewarganegaraan etnis Rohingya yang sebelumnya merupakan isu domestik menjadi isu regional. Pendekatan keamanan yang banyak digunakan dalam literatur yang dikaji memperlihatkan bagaimana sebelumnya Rohingya merupakan ancaman domestik bagi masyarakat Myanmar, namun telah berkembang menjadi ancaman bagi regional. Dengan menggunakan banyaknya literatur yang ditulis oleh berbagai penulis dari berbagai kalangan, tinjauan literatur ini memperlihatkan adanya bias kewarganegaraan penulis dalam membahas permasalahan Rohingya. Hal ini menunjukkan pembahasan yang bervariasi sesuai dengan nilai serta kepentingan dari negara asal kewarganegaraan penulis. Studi ini kemudian berkontribusi untuk menunjukkan pentingnya status kewarganegaraan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-hak fundamentalnya sebagai manusia.

---

ABSTRACTThe unresolved case of statelessness in Rohingya remains one of the most complex global issues. The complexity of this case stems from multiple interpretation of history, religious identity, political interests, discrimination and human rights violations. It has also created the influx of Rohingya refugees to Myanmar rsquo s neighboring countries. Using chronological and taxonomy method, this literature review sees the development of issue based on the situation that happened to inside and outside of Myanmar. This liteature review found that the literature about the statelessness of Rohingya has developed rapidly, especially after Myanmar rsquo s democratization process. This is seen through the frequency of literature publication which developed after 2012 riots in Myanmar. This literature review also shows that the development of statelessness of Rohingya which was previously a domestic issue has become a regional issue. Security approach which is used in the literature shows how Rohingya used to be the domestic threat only for Myanmar, but now has developed into a regional threat. Using literatures written by various authors, this literature review shows that every author has their own bias based on where they come from. This indicates that the discussion varies according to the value and interest of the country of origin of the author. This study then contributes to show the importance of citizenship status for each individual to claim their fundamental human rights."