Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai denganamanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnyadengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalamiperubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kalihingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukumpada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan denganmenyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undangtentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatanrakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakanDewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD yang dikenal sebagai lembagalegislatif yang mempunyai fungsi legislatif, pengawas dan anggaran, dalamprakteknya yang menonjol dari fungsinya di dalam penyelenggaraan daerahyaitu mengawas! penyelenggaraan daerah baik itu kepala daerah sertaperangkat daerahnya.DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 melaksanakan fungsinya dengan mengawasi pelaksananan perda danpelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan pengawasan d.bidang perda, DPRDmempunyai fungsi pengawasan politik. Dimana fungsi tersebut dari mengajukanrancangan hingga pelaksanaan perda oleh kepala daerah. Sedang fungsipengawasan terhadap APBD, dengan mengawasi pengelolaan keuangandaerah. Adapun pengawasan perda dari sebelum menjadi perda (Raperda)hingga perda itu dilaksanakan. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyaihak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam mengawasi keuangan daerah, DPRD juga ikut merancang APBD yangakan digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dibuat dengan perda.Tetapi pengawasan juga harus menganut asas manajeme i dalam menggunakanfungsi pengawasan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi danpelaporan. DPRD juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakankekuasaannya sebagai lembaga pengawas di daerah. Oleh karena itu DPRDjuga harus diawasi oleh lembaga seperti lembaga ombudsman agar kinerjaDPRD terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalampenyelenggaraannya. Oleh karena itu anggota-anggota DPRD harusditingkatkan baik mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan agar benar-benarmewakili rakyat yang telah memilihnya. Sehingga DPRD bisa memberipelayanan publik sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam TataPemerintahan yang Baik."

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintahIndonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untukpembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentangpemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisimemberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnyamasing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebihbesar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetapmelakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yangsangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentinganmasyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkandana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerahmendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkankeuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan jugakeuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu. Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yangbertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkuthak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun jugamenyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasarmodal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yangditerbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitupeningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai. Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdaganganobligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatupenggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumenkeuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemdaserta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benarmengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannyamelakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya. Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasipemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangatmenjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambunganpembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada danaAPBD dan APBN."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang penempatan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri tanggal 30-31 agustus 2005 di surabaya"

"Rendahnya kesadaran masyarakat di bidang kesehatan mengakibatkanbanyak sekali persoalan kesehatan yang terjadi seperti tingginya AKI dan AKB, diare, HIV/AIDS dan beberapa penyakit lainnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pengatahuan mengenai kesehatan melalui upaya pendidikan kesehatan. Salah satu strategi untuk menjangkau masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatakan pengetahuan, kesadaran dan perilaku kearah yang positif terhadap kesehatan dapat menggunakan media radio.Radio siaran adalah suatu aspek dari komunikasi. Bagaimana caranyaberkomunikasi melalui radio agar menimbulkan hasil yang positif, komunikasi bukan hanya penyampaian pesan atau informasi agar orang lain mengerti, tetapi agar berubah tingkah lakunya. Namun dalam pelaksanaan program siaran radio ini dibutuhkan adanya manajemen yang baik. Seperti Pemberian materi dan metoda siaran harus disesuaikan dengan sasaran.Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui proses pelaksanaan penyuluhan kesehatan melalui siaran kesehatan di radio yang terselenggara atas kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dengan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) FM, dengan melihat input, proses dan output pelaksanaan program siaran pendidikan kesehatan di Radio. Desain penelitian yang digunakan dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi partisipasi saat pelaksanaan program siaran kesehatan di radio RSPD FM. Dalam pelaksanaannya, radio siaran yang digunakan sebagai mediahendaklah ditangani lebih baik terencana dalam hal metode, materi, waktu,jangkauan dan segmentasi pendengar sehingga siaran kesehatan ini dapat lebihefektif dan efisien. Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan yang baik,program siaran kesehatan harus ditata dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Masihbanyak kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program siaran kesehatanini, untuk itu hendaklah dilaksanakan suatu evaluasi yang serius yang dapatdijadikan acuan bagi pelaksanaan program serupa di masa yang akan datang.Daftar pustaka 23 (tahun 1983 s/d 2007)"