Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini menganalisis peran urang-urang lapau sebagai calo politik dalam membantu kandidat legislatif untuk memenangkan kursi dalam pemilihan legislatif Pariaman 2014. Secara khusus, penelitian ini mengajukan pertanyaan tentang bagaimana urang-urang lapau berperan sebagai calo politik dalam menavigasi kandidat legislatif yang mereka dukung untuk memenangkan pemilihan. Bassicaly penelitian ini berpendapat bahwa urang-urang lapau memainkan peran penting dalam memediasi kandidat legislatif dan pemilih mereka. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penelitian ini menerapkan teori broker politik seperti yang diusulkan oleh Auyero, Komito, dan Zarazaga. Selain itu, tesis ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti surat kabar, peraturan, dan publikasi media online. Penelitian ini menemukan bahwa urang-urang lapau memainkan peran pialang mereka di empat akun. Pertama, mereka menggambarkan jaringan dukungan politik. Kedua, mereka memberikan informasi mengenai kondisi sosial, peluang politik dan ancaman. Ketiga, mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Keempat, mereka bertindak sebagai propagandis yang disewa untuk para kandidat. Sebagai ganti layanan oleh urang-urang lapau kepada kandidat legislatif, mereka menerima manfaat seperti pekerjaan dan uang. Itulah empat peran yang membantu kandidat legislatif memenangkan pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the role of urang-urang lapau as political brokers in helping legislative candidates to win the seats in 2014 Pariaman legislative election. In particular, this research asks the question of how urang-urang lapau play a role as political brokers in navigating their supported legislative candidates to win the election. This research bassicaly argues that urang-urang lapau plays significant role in mediating legislative candidates and their voters. In order to answer the above question, this research applies the theories of political brokerage as proposed by Auyero, Komito, and Zarazaga. In addition, this thesis employs qualitative and case study method and gathers the data through in-depth interviews and analyses of secondary data such as newspapers, regulations, and media online publication. This research finds that urang-urang lapau play their brokerage roles in four accounts. First, they portray networks of political support. Second, they provide information concerning societal conditions, political opportunities and threats. Third, they provide services to the society. Fourth, they act as hired propagandist for candidates. In exchange of the services by urang-urang lapau to legislative candidates, they receive benefits such as jobs and money. Those are four roles that help legislative candidates won the election."

"Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat.

---

Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community."

"Penelitian ini membahas tentang strategi marketing kampanye iklan politik partai politik. Studi kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kendati demikian, belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo terbilang cukup besar dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia. Jumlah belanja iklan yang dikeluarkan oleh Partai Perindo sebesar 82,7 Miliar. Namun hal tersebut membuat Partai Perindo tidak lolos dalam tahapan Parliamentery Thershold sebesar 4%. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta mengidentifikasi kegagalan strategi marketing kampanye yang dilakukan untuk menghimpun suara pemilih sehingga tidak cukup mengantarkan partai lolos ke kursi DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019. Serta menganalisis bahwa persoalan mengenai kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dapat mempengaruhi proses politik dalam menghimpun suara pemilih, pemilihan umum legislatif tahun 2019 melalui strategi marketing kampanye yang dilakukan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep strategi kampanye Charles U Larson (1979) dan Teori Marketing Politik Adman Nursal (2004) sebagai pisau analisis untuk melihat penyebab kegagalan strategi marketing kampanye iklan politik Partai Perindo dalam menghimpun suara pemilih pada Pemilihan Legislatif 2019. Kesimpulan yang didapat adalah kombinasi dari strategi pull political marketing dan push political marketing perlu digencarkan. Dari pelaksaan kedua strategi yang dijalankan Partai Perindo maka jelas terlihat bahwa publik sasaran mereka adalah kalangan muda (baik generasi milenial maupun Gen-Z) serta kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini pelaku UMKM. Oleh karena itu, jika Partai Perindo melakukan dan menggencarkan 3 pemasaran politik yang dikatakan oleh Adman Nursal (2004), Partai Perindo berpeluang untuk bisa menghimpun suara pemilih sehingga Partai Perindo dapat lolos ke parlemen sebagai partai pemenang pemilu 2019.

---

This research discusses marketing strategies for political advertising campaigns of political parties. The case study raised in this research is the failure of the marketing strategy of the Perindo Party's political advertising campaign in collecting voter votes in the 2019 Legislative Election. However, the advertising expenditure spent by the Perindo Party is quite large compared to other parties in Indonesia. The total advertising expenditure spent by the Perindo Party was 82.7 billion. However, this meant that the Perindo Party did not pass the Parliamentary Threshold stage of 4%. This research aims to explain and identify the failure of the campaign marketing strategy that was carried out to gather voters' votes so that it was not enough to get the party to qualify for a seat in the DPR RI in the 2019 Legislative Election. As well as analyzing the issue regarding the failure of the marketing strategy for the Perindo Party's political advertising campaign which could influence the political process in collecting voters' votes in the 2019 legislative general election through the campaign marketing strategy carried out. The approach used in this research is qualitative. This research uses the campaign strategy concept of Charles U Larson (1979) and Adman Nursal's Political Marketing Theory (2004) as analytical tools to see the causes of the failure of the Perindo Party's political advertising campaign marketing strategy in collecting voters' votes in the 2019 Legislative Election pull political marketing and push political marketing strategies need to be intensified. From the implementation of the two strategies implemented by the Perindo Party, it is clear that their target public is young people (both the millennial generation and Gen-Z) as well as low-income people, in this case MSMEs. Therefore, if the Perindo Party carries out and intensifies the 3 political marketing mentioned by Adman Nursal (2004), the Perindo Party has the opportunity to collect voters' votes so that the Perindo Party can qualify for parliament as the winning party in the 2019 election."

"Penelitian ini mengkaji evolusi strategi pemasaran politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari 2014 hingga pemilu 2024. Awalnya dikenal dengan narasi progresif dan fokus pada generasi muda, PSI, dipimpin oleh tokoh seperti Grace Natalie dan Tsamara Amany, mengalami perubahan strategi signifikan menjelang pemilu 2024. Langkah ini menandakan upaya PSI untuk mengasosiasikan diri dengan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, serta memanfaatkan popularitas Joko Widodo dan gagasan 'Jokowisme' sebagai narasi utama. Penelitian ini menganalisis strategi pemasaran politik PSI dalam pemilu 2024, mengeksplorasi alasan perubahan pendekatan, serta dampaknya terhadap citra dan dukungan elektoral PSI. Untuk mencari data, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori Pass Political Marketing dan Model Pemasaran Populisme. Mengasosiasikan diri dengan figur populer seperti Jokowi dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing. Penelitian juga mengkaji dampak perubahan strategi ini terhadap dinamika internal partai dan kebijakan internal PSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan strategi yang mengadopsi figur Jokowi dan keluarganya mampu meningkatkan dukungan elektoral, meskipun gagal untuk mencapai ambang batas parlemen pusat. Penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum menunjukkan bagaimana kedekatan dengan tokoh populer dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan, terutama di kalangan pemilih muda dan urban. Namun, strategi ini harus diimbangi dengan upaya substansial dan berkelanjutan serta fokus pada kerja ideologis dan nilai-nilai anti-korupsi, anti-intoleransi, dan inklusivitas. Keberhasilan PSI di masa depan akan bergantung pada kemampuan mereka untuk menyeimbangkan antara strategi pemasaran berbasis figur dan dedikasi pada prinsip- prinsip ideologis yang kuat.

---

This research examines the evolution of the political marketing strategy of the Indonesian Solidarity Party (PSI) from 2014 to the 2024 elections. Initially known for its progressive narrative and focus on the younger generation, PSI, led by figures such as Grace Natalie and Tsamara Amany, is experiencing a significant change in strategy ahead of the 2024 elections. This move marks PSI's attempt to associate itself with President Joko Widodo and his family, as well as exploit Joko Widodo's popularity and the idea of ​​'Jokowism' as the main narrative. This research analyzes PSI's political marketing strategy in the 2024 election, exploring the reasons for the change in approach, as well as its impact on PSI's image and electoral support. To search for data, this research uses qualitative research methods with in-depth interview techniques. Apart from that, this research also uses the Pass Political Marketing theory and the Populism Marketing Model. Associating oneself with a popular figure like Jokowi is considered a strategic step to increase competitiveness. The research also examines the impact of this change in strategy on the party's internal dynamics and PSI's internal policies. The research results show that the change in strategy that adopted the figure of Jokowi and his family was able to increase electoral support, even though it failed to reach the threshold for the central parliament. The appointment of Kaesang Pangarep as General Chair shows how closeness to popular figures can be used to attract support, especially among young and urban voters. However, this strategy must be balanced with substantial and sustainable efforts and a focus on ideological work and anti-corruption, anti-intolerance and inclusiveness values. PSI's future success will depend on its ability to strike a balance between a figure-based marketing strategy and dedication to strong ideological principles."

"Di Indonesia, purnawirawan  militer dinilai menarik oleh partai politik karena dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap partai politik dalam mendulang suara partai.  Seperti kasus di Lampung 1 memperlihatkan adanya pemanfaatan jaringan purnawirawan militer dalam pendulangan suara Partai Golkar dengan mencalonkan kandidat yang berasal dari kalangan purnawirawan militer. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pemanfaatan modal sosial milik Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus selaku purnawirawan militer di Pileg tahun 2019. Penelitian ini berlandaskan pada teori modal sosial milik Putnam (1995) yang mengacu kepada jaringan, kepercayaan, dan penerapan nilai/norma dalam proses perolehan suara. Penelitian ini berargumen bahwa selalu adanya ruang bagi purnawirawan militer di politik dipengaruhi oleh kepemilikan jaringan yang secara pasti dapat digunakan untuk menambah suara  yang dibutuhkan secara cepat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat interaksi antara internal partai, purnawirawan militer, dan kekuatan eksternal yang menciptakan penguatan dalam modal sosial seorang Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus di kontestasi. Partai  Golkar yang turut memberi jabatan internal untuk Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus yang semakin memperkuat kedudukannya di partai untuk menggunakan modal sosialnya. Kesimpulan yang didapat adalah kepemilikan modal Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk F. Paulus dalam proses pendulangan suara dengan adanya bantuan rekan sejawat militer untuk berhasil memperoleh suara terbanyak di Lampung I.

---

In Indonesia, retired military officers are considered attractive by political parties because they can help increase support for political parties in gaining votes. For example, the case in Lampung 1 shows that the network of retired military officers was utilized in gaining votes for the Golkar Party by nominating candidates from among retired military officers. This research focuses on identifying and analyzing how the social capital of Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus as a retired military officer is utilized in the 2019 legislative elections. This research is based on Putnam's (1995) Social Capital Theory which refers to networks, trust, and application of values/norms in the process of obtaining votes. This research argues that there is always room for retired military officers in politics, influenced by the ownership of a network that can definitely be used to quickly add the needed votes. This research found that there was an interaction between internal parties, retired military officers and external forces which created a strengthening of the social capital of TNI Lt. Gen. (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus in the contest. The Golkar Party also gave an internal position to Lt. Gen. TNI (Ret.) H. Lodewijk F. Paulus, who further strengthened his position in the party to use his social capital. The conclusion obtained is that Lt. Gen. TNI (ret.) H. Lodewijk F. Paulus had capital ownership in the process of gaining votes with the help of military colleagues to successfully obtain the most votes in Lampung I."