Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk melindungi pasar agar tetap tercipta persaingan usaha yang efektif, wajar, dan efisien. Undang-Undang ini dapat ditegakan kepada setiap pelaku usaha. Lingkup dari definisi pelaku usaha dipertanyakan ketika terdapat pelaku usaha asing yang karena aktivitas investasinya di Indonesia dipertanyakan. Berlakunya Undang-Undang kemudian didasarkan pada adanya suatu kendali yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Kendali tersebut dapat dketahuo dengan menerapkan suatu doktrin yakni doktrin entitas ekonomi tunggal atau yang lebih dikenal dengan single economic entity doctrine. Metode penelitian adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan dari definisi "pelaku usaha" dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999dapat dijembatani oleh doktrin single economic entity yang menjadi dasar berlakunya penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atas kelompok usaha Temasek. ......Law of the Republic Indonesia Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Bussiness aims to protect markets in order to establish efficient, effective, and fair business competitions. This law can be enforced to every businessman. The scope of businessman definition is under a question if there are foreign businessmen whose investment activities are called into question. The enactment of the law is based on a control done by holding companies to their subsidiaries. The control can be recognized by applying single economic entity doctrine. The method of research utilized in this research is literature method. The result of the research shows that the scope of 'businessman' definiton in the Law Number 5 year 1999 can be associated with the single economic entity doctrine which is the basis of the Article 27 of Law number 5 year 1999 application for Temasek Group."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 memandang kepemilikan saham silang PT. IPC di PT. JICT dan KSO TPK Koja dan bagaimana dampak kepemilikan saham silang tersebut bagi Industri Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Internasional di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham silang PT. IPC di PT. JICT dan KSO TPK Koja berpotensi melanggar Pasal 27 Hukum Persaingan Usaha dikarenakan terdapatnya persamaan tarif jasa bongkar muat yang disepakati oleh kedua perusahaan tersebut. Namun tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan yang dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACTThis bachelor thesis discusses how the Law No. 5 Year 1999 reviews the cross-share ownership of PT. IPC under PT. JICT and KSO TPK Koja, also how the impact of the cross-ownership for Internasional Container Services Industry in Port of Tanjung Priok. The study is normative-juridicial research using primary and secondary data. The result of the research indicates that cross-ownership of PT. IPC under PT. JICT and KSO TPK Koja potentially violate Article 27 of the Competition Law equation due to the presence of loading service rates agreed by the both companies. However, the actions are include into the exception of Law No. 5 Year 1999."