Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Nataya Fariza, author

Keabsahan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2901 K /PDT/2012 = The validity of asset separation in marriage based on prenuptial agreement made after marriage case study of supreme court verdict number 2901 K/PDT/2012

Membina sebuah rumah tangga memang tidak semudah membalikkan tangan, pasti selalu ada konflik yang timbul terutama masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Apabila sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri tidak membuat perjanjian kawin, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta persatuan bulat. Kemudian selama perkawinan berlangsung, terjadi sesuatu...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T44573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rininta Riyandini, author

Studi perbandingan pemisahan harta yang dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan antara Indonesia dan Filipina = Comparative study of separation of property after marriage between Indonesia and Philippines

ABSTRAK
Nama : Rininta RiyandiniNPM : 1406536291Program Studi : Ilmu HukumJudul : Studi Perbandingan Permisahan Harta yang Dilakukan Setelah Perkawinan antara Indonesia dan Filipina Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan adanya perubahan pada Pasal 29 ayat 1 , 3 , dan 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan....

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

H. Erdinal Rasjidin, author

Tinjauan mengenai pencampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan No.1/1974

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indira Maya Audina, author

Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang Berlaku Surut = Establishment of Marriage Agreement After the Retroactive Judgment of Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015

Perkawinan merupakan hubungan pria dan wanita untuk hidup bersama yang mana hubungan itu bersifat kekal dan diakui negara. Selama masa perkawinan terkumpul harta yang menjadi milik bersama. Namun, ada dorongan untuk dapat mengelola sendiri harta yang diperoleh selama masa perkawinan, adapun upaya yang dapat ditempuh untuk pemisahan harta benda dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hary Mulyo Yanuar, author

Pemisahan Harta Kawin Dalam Perkawinan Campuran, Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 555/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel) = Separation of Marriage Assets in Mixed Marriage, Based on Determination of Courts (Case Study of Determination of South Jakarta District Court Number 555 / Pdt.P / 2016 / PN.Jkt.Sel)

Perkawinan campuran adalah suatu perkawinan antara dua warganegara yang berbeda, dimana satu pihak warga negara Indonesia dan pihak lain warga negara asing. Calon suami istri sebelum atau pada waktu perkawinan atau suami istri setelah perkawinan, dapat membuat perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, yang...

2016

AJ-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ahmad Zaky Madany, author

Perjanjian pemisahan harta yang dibuat setelah perkawinan campuran guna mempertahankan hak milik atas properti (studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pen.Pdt.P/2015/PN.Tng.) = Assets separationmade after mixed marriage to keep private rights on the property (case study determination of Tangerang District Court Number 269/Pen.Pdt.P/2015/ PN.Tng.)

Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, globalisasi tidak hanya merubuhkan "batasan" suatu negara dalam bidang ekonomi, politik dan kebudayaan, namun juga pergaulan manusia yang dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada dua hukum yang berbeda karena perbedaan status kewarganegaraan. Perkawinan campuran pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52449

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bella Fabiola, author

Pembagian dan Pemisahan Harta Campur Bulat Pada Postnuptial Agreement yang Telah Dicatatkan Tanpa Diikuti dengan Penetapan Pengadilan (Studi Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 00 yang Dibuat di Hadapan Notaris IM di KB) = The Distribution and The Separation of The Community Property in Postnuptial Agreements That Have Been Registered Without Being Followed by a Court Decision (Study Deed of Marriage Agreement Number 00 Made Before Notary IM in KB)

Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sepanjang Perkawinan (Postnuptial Agreement) yang isinya mengatur mengenai pembagian dan pemisahan atas harta campur bulat yang telah ada, selain harus dibuat dengan diikuti pencatatan pada Instansi yang berwenang, Postnuptial Agreement tersebut pun harus mendapatkan pengesahan melalui Penetapan Pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan batalnya Postnuptial Agreement...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian