Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Azas-azas perpajakan merupakan dasar untuk pelaksanaan kebijakan pajak. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan investasi di suatu negara, maka pemungutan pajak sebaiknya didasarkan pada azas-azas sebagaimana diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth on Nations (1776) yaitu : Equity, Certainty, Convenience, Economy.

Mengacu pada azas-azas perpajakan, pengenaan pajak atas tanah terhadap masyarakat wajib pajak berkaitan dengan hak pribadi atas kepemilikan tanah di mana ia wajib memenuhi kewajiban pajak atas tanah yang dimilikinya. Oleh karena itu kebijakan pajak atas tanah dan setiap ketentuan pengenaan pajak perpajakan harus memperhatikan aspek keadilan serta jaminan atas kepastian hukum dalam pengenaan pajak.

Yang menjadi masalah adalah kebijakan pengenaan pajak sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan telah berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan, tetapi masih belum sepenuhnya mendorong peran aktif masyarakat dalam keikut sertaannya pada pembiayaan pembangunan melalui kewajiban pajak.

Kerangka pemikirannya bertitik tolak dari masih ditemuinya masalah-masalah yang menghambat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Oleh karena itu dirasa perlu menganalisis azas-azas perpajakan yang menjadi dasar pengenaan pajak atas tanah dan mencari faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian, dapat ditemukan faktor-faktor yang menghambat dan dapat dicari jalan keluar untuk mengatasinya.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis mengapa wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Apakah pelaksanaan kebijakan-kebijakan pajak atas tanah telah sesuai dengan azas-azas perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis mencakup analisis teoritis melalui studi kepustakaan dan pendapat beberapa pakar perpajakan.

Dari hasil penelitian dianalisis bahwa pelaksanaan kebijakan pajak atas tanah belum sepenuhnya mencerminkan azas-azas perpajakan yang sepatutnya menjadi dasar kebijakan pajak yang akan dituangkan dalam perundang-undangan pajak. Kesimpulannya bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab wajib pajak tidak mematuhi kewajiban pajaknya. Sebagai jalan keluar, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pajak untuk mengatasinya walaupun belum sepenuhnya dapat menghilangkan masalah yang ada.

Sebagai saran perlu masih diperlukan peninjauan kembali ketentuan pajak atas tanah agar pengenaannya sesuai dengan azas-azas perpajakan.

Abstrak :
Kebijakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai memberikan tanggung jawab kepada pembeli untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sehingga kewajiban PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi yang dilakukan kepada Rumah Sakit Pemerintah, kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang mana berbeda ketika penyerahan dilakukan kepada Rumah Sakit Swasta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemungut PPN atas penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang ditinjau dari asas revenue productivity, ease of administration, dan neutrality. Penelitian menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemungut PPN pada pada penyerahan sediaan farmasi oleh Pedagang Besar Farmasi telah memenuhi asas revenue productivity akan tetapi belum memenuhi asas ease of administration dan neutrality. ......The Value Added Tax Collection Policy by Withholding Agent provides the obligation to buyers for collecting, depositing, and reporting Value Added Taxes owed requiring VAT for the delivery of pharmaceutical preparations by the Government Hospital Wholesalers in which the compilation of surrenders is carried out to the Private Hospital. The purpose of this study was to find out how the implementation of VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers to Government and Private Hospitals was viewed from the principle of revenue productivity, ease of administration, and neutrality. The study used a post-positivist approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the VAT collection policy by Tax Withholding Agent on the delivery of pharmaceutical preparations by Pharmaceutical Wholesalers has met the principle of revenue productivity but has not fulfilled the principle of ease of administration and neutrality.

Abstrak :
Penambahan Pasal 32A dalam UU HPP telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak. Perkembangan nilai transaksi melalui e-commerce yang semakin meningkat pesat menjadi potensi bagi perpajakan, terutama PPN yang melekat pada konsumsi barang dan/atau jasa. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce dalam bentuk marketplace sebagai pemungut PPN serta kesiapan yang sedang dibangun pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa potensi pemerintah untuk menunjuk industri e-commerce atau marketplace sebagai pemungut PPN dapat menjadi cara untuk mulai menghadapi pemajakan atas transaksi digital, terutama atas transaksi yang terjadi di marketplace serta dapat menurunkan administrative cost yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Namun, dari sisi marketplace nyatanya kebijakan ini dapat menambah cost of taxation yang harus ditanggung karena terdapat penambahan kewajiban sebagai pemungut PPN. Dari sisi kesiapan, pemerintah telah mengeluarkan dasar hukum penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak serta aturan turunannya yang dapat menjadi gambaran bagi industri e-commerce. Namun, pemerintah perlu berhati-hati dalam proses perumusan hingga penerbitan kebijakan marketplace sebagai pemungut PPN agar tidak menimbulkan kontra di masyarakat dan berujung pencabutan kebijakan. Sebagai bahan rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan teknis administrasi yang paling tepat digunakan dengan mencerminkan kesederhanaan, seperti penggunaan deemed PPN, sehingga dapat mengatasi tantangan serta beban administasi yang ditanggung marketplace sebagai pemungut PPN. ......The addition of Article 32A of the HPP Law has become the legal basis for the government to appoint tax collectors. The rapid growth of transaction values through e-commerce has given potential income for taxation, especially Value Added Tax (VAT) which is attached to the consumption of goods and/or services. This research aims to discuss the government's potential to appoint the e-commerce industry in the form of marketplaces as VAT collectors and as well as the readiness of the government to implement this policy. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques include field studies through in-depth interviews with relevant stakeholders and literature studies. The results of this research indicate that the government's potential to appoint the e-commerce industry or marketplaces as VAT collectors can be a way to start addressing taxation on digital transactions, especially those occurring in marketplaces and can reduce the administrative costs that the government must incur to collect taxes. However, from the perspective of marketplaces, this policy can increase the cost of taxation they must bear due to the additional obligation as VAT collectors. From the readiness perspective, the government has issued the legal basis for appointing other parties as tax collectors as well as its derivative regulations, which can serve as a guide for the e-commerce industry. However, the government needs to be cautious in the formulation process until the issuance of the policy for marketplaces as VAT collectors to avoid backlash from the public. As a recommendation, the government needs to consider the most appropriate administrative techniques to use, reflecting simplicty, such as the use of deemed VAT, to address the challenges and administrative burdens borne by marketplaces as VAT collectors.