Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Homologasi merupakan pengesahan yang dilakukan Pengadilan terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan debitur tentang skema pembayaran selama jangka waktu tertentu. Pengadilan harus memperhatikan bahwa tidak terdapat alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian. PT Griya Prima Pratama telah mengajukan permohonan PKPU atas dasar PT Asiapac Pancamakmur Abadi telah tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam masa PKPU, rencana perdamaian memerlukan persetujuan dari kreditur konkuren dan kreditur separatis. Pemungutan suara dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU yang mengatur persyaratan minimum kreditur dan minimum tagihan diterimanya suatu rencana perdamaian secara kumulatif. Hasil pemungutan suara tidak memenuhi jumlah kepala kreditur meskipun dari segi tagihan telah terpenuhi. Pengadilan Niaga menyadari ketentuan tersebut tidak terpenuhi dan tetap melakukan pengesahan perdamaian. Mayoritas kreditur konkuren yang keberatan atas pengesahan rencana perdamaian telah mengajukan kasasi beserta memori kasasinya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menilai putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan telah memutus Debitur Pailit dengan segala akibat hukumnya. ......Homologation is the endorsement that the Court makes of the peace plan that the debtor offers about the payment scheme over a certain period of time. The court should note that there are no grounds for rejecting the ratification of the peace. PT Griya Prima Pratama has applied for PKPU on the basis that PT Asiapac Pancamakmur Abadi has not paid at least one debt that has fallen due and can be collected. During the PKPU period, the peace plan required the approval of concurrent creditors and separatist creditors. Voting in Verdict No. 268/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN. Niaga.Jkt.Pst. does not comply with the provisions of Article 281 paragraph (1) of UUK-PKPU which regulates the minimum requirements of creditors and the minimum bill for cumulative receipt of a peace plan. The result of the vote did not meet the number of chief creditors even though in terms of bills it had been met. The Commercial Court realized that the provision was not met and continued to ratify the peace. The majority of concurrent creditors who objected to the ratification of the peace plan have filed appeals along with their appeals to the Supreme Court. The Supreme Court held that Judex Facti's judgment had been wrong in applying the law and had severed the Insolvent Debtor with all its legal consequences.

Abstrak :
Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia. ......Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia.

Abstrak :
Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto.