Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya sifat konsumtif masyarakat Indonesia memaju perkembangansistem waralaba. Tidak hanya sistem waralaba dari luar negeri saja tapi juga daridalam negeri. Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang berakhirnya suatuperjanjian waralaba ditinjau dari hukum nasional Indonesia. Berakhirnyaperjanjian berdasarkan atas berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut sudahjelas ketentuan-ketentuannya. Sedangkan perjanjian yang diakhiri lebih awalsecara sepihak mengakibatkan permasalahan-permasalahan tertentu. Adanyakekuatan sepihak dari pihak pemberi waralaba dalam suatu perjanjian waralabamemberikan kemampuan untuk memutuskan perjanjian tersebut. Hal tersebutmerugikan para penerima waralaba khususnya bila izin waralaba adalah sistemwaralaba dari luar negeri. Perlindungan kepastian hukum dari DepartemenPerdagangan atas hal pemutusan sepihak disebutkan adanya clean break selamaenam (6) bulan dari pemutusan perjanjian atau setelah kesepakatan para pihak.kepastian hukum dan terciptanya sistem waralaba yang teratur danmenguntungkan para penerima waralaba di Indonesia dapat terlindungi daripraktek yang merugikan. Selain adanya hal clean break juga sebaiknya diaturpenetapan larangan pemutusan perjanjian sepihak."

"Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transferyang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkanadanya penyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata mengenai tidakdiperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitianini adanya penyampingan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan TingkatPengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadiperbuatan lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh pihak kedua dalam masapembangunan fisik bangunan setelah lewatnya waktu dalam perjanjian maka pihakkedua dinyatakan wanprestasi, dan oleh karena alasan tersebut serta kesepakatandalam perjanjian dilakukannya penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata pihakpertama berhak memutus perjanjian ini secara sepihak, para pihak juga setujubahwa pemutusan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam hal ini,hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukanwanprestasi. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak yangdilakukan oleh pihak pertama disahkan. Namun pada tingkat Pengadilan TingkatTinggi adanya perbedaan pendapat bahwa penyampingan pasal 1266 KUHPerdatatersebut tidak dapat dilakukan dan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapatdilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen putusan dan bahankepustakaan dan digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata dapat dilakukan apabila kedua belahpihak sepakat adanya penyampingan dengan tidak diperlukannya putusanpengadilan asalkan wanprestasinya terpenuhi. Bagi para hakim mungkin dapatmempertimbangkan lebih dalam mengenai adanya perbuatan wanprestasi atautidak

---

This thesis will discuss the termination of agreement in Build, Operate and Transfer agreement model which is practiced in the case of Decision No. 600 K / PDT / 2018 where it is possible to waive Article 1266 of the Civil Code regarding the absence of court decisions in terminating the agreement. This research shows an article that is allowed in the District Court Decision, on the grounds that the party involved agrees that in an event of negligence in fulfilling performance of an agreement by the second party in a physical construction period of a building after the lapse of time in the agreement then the second party is deemed default, and for that reason as well as the agreement in the agreement on the attachment of Article 1266 of the Civil Code, the first party has the right to terminate this agreement unilaterally, parties also agrees that the termination/severance does not require a court decision. In this case, the District Court judge stated that the Plaintiff was proven to have default, therefore, the unilateral termination of the agreement made by the first party is approved. However, High Court does not agree, deeming that putting aside Article 1266 of the Civil Code and the unilateral termination of the agreement cannot be carried out. This research was conducted with the study of decision documents and library materials and use descriptive analysis. The results of this thesis indicate that the waiver of Article 1266 of the Civil Code can be done if both parties agree to the waiver with the need for a court verdict as long as the default is fulfilled. Judges may consider more deeply whether there is a default or not."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan (1) hak dan tindakan penanggung yang memutuskan secara sepihak tidak memperpanjang manfaat asuransi tambahan dari polis asuransi jiwa sebagai hak dan perbuatan yang melanggar prinsip utmost good faith, dan (2) analisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 436/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr yang berkaitan dengan prinsip utmost good faith. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) PT FWD Life Indonesia selaku penanggung tidak melanggar prinsip utmost good faith karena tindakannya yang melakukan pemutusan sepihak manfaat asuransi tambahan adalah hak penanggung sepenuhnya dan (2) Penulis menilai pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim menganggap bahwa tindakan pemutusan sepihak oleh penanggung merupakan pelanggaran prinsip utmost good faith. Penulis menyarankan agar tertanggung memperhatikan penjelasan agen asuransi dan membaca polis dengan teliti. Di sisi lain, penanggung hendaknya menjelaskan secara rinci mengenai manfaat asuransi, serta hak dan kewenangan perusahaan asuransi dalam memperpanjang masa asuransi tersebut. Majelis Hakim diharapkan untuk memperhatikan kembali pengaturan prinsip utmost good faith di dalam KUHD dan UU Perasuransian agar tidak terjadi penafsiran yang salah.

---

This undergraduate thesis discusses the problems of (1) the rights and actions of the insurer who unilaterally decides not to extend additional insurance benefits from a life insurance policy as a right and act that breaches the principle of utmost good faith and (2) analysis of legal considerations in North Jakarta District Court Decision Number 436/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Utr, which deals with the principle of utmost good faith. In this study, the method used is normative juridical using secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this research are (1) PT FWD Life Indonesia as the insurer does not breach the principle of utmost good faith because his action to terminate additional insurance benefits unilaterally is the full right of the insurer, and (2) The author considers that the legal considerations in the decision were wrong because the Panel of Judges considered that unilateral termination by the insurer is a breach of the utmost good faith principle. The author suggests that the insured pay attention to the insurance agent's explanation and read the policy carefully. On the other hand, the insurer should explain in detail the benefits of the insurance, as well as the rights and authorities of the insurance company in extending the insurance period. The Panel of Judges is expected to pay attention again to the arrangement of the principle of utmost good faith in the Commercial Code and the Insurance Law so that wrong interpretation does not occur."