Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang penggunaan penafsiran perjanjian dan doktrin Contra Proferentem dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penyelesaian sengketa perjanjian asuransi yang disebabkan oleh adanya ambiguitas dalam kata-kata, kalimat atau klausula pada polis maka dapat menggunakan penafsiran perjanjian, lebih khususnya dengan menggunakan doktrin Contra Proferentem yaitu menafsirkan polis berlawanan dengan maksud pihak yang membuat perjanjian (pihak yang menyediakan rancangan kontrak).

Abstrak :
Memorandum of Understanding (MoU) merupakan kontrak awal atau pra kontrak yang memuat keinginan awal para pihak. Dalam perkara antara PT. Gema Samudra (Tergugat I) dengan PT. Berkah Rejeki Makmur (Penggugat) terdapat perjanjian kerjasama yang tertuang dalam Draft Memorandum of Understanding (MoU) dan para pihak telah menjalankan kerjasama tersebut. Namun, pada minggu ke tiga setelah kerjasama berjalan, Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak dan di sahkan oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut masih berupa konsep sehingga belum mengikat seperti perjanjian dan dapat dibatalkan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikat dari Draft Memorandum of Understanding (MoU) tersebut. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dibuat dalam bentuk penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang dilakukan terhadap hukum positif di Indonesia. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Draft Memorandum of Understanding (MoU) antara para pihak tersebut sudah mengikat meskipun masih berupa Draft Memorandum of Understanding (MoU). Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 1343 KUHPerdata dan ditegaskan dengan doktrin Acceptance by Conduct yang menjelaskan bahwa kesepakatan sudah mengikat bagi para pihak dilihat dari maksud dan tindakan para pihak. Dimana dalam hal ini para pihak telah melakukan tindakan dan prestasi yaitu Penggugat telah mengantarkan BBM ke Tergugat I dan Tergugat I telah melakukan pembayaran.

---

Memorandum of Understanding (MoU) is an initial/pre contract that contains beginning conditions of each parties. In the case between PT. Gema Samudra (Defendant I) and PT. Berkah Rejeki Makmur (Plaintiff), there was a treaty of partnership written on Draft Memorandum of Understanding (MoU) and each parties were agreed on it. Nevertheless, on the third week of the ongoing patrtnership, the Draft Memorandum of Understanding (MoU) was cancelled by one of the party and was legalized by the Judge Assembly who, at the time, thought that the Draft Memorandum of Understanding (MoU) was merely a concept hence it had no legally binding and could still be cancelled. The purpose of this paper is to acknowledge the binding power of the Draft Memorandum of Understanding (MoU). The research that will be conducted by the writer is a normative judicial research or a literature study of the positive law in Indonesia. The conclusion of this paper is that the Draft Memorandum of Understanding (MoU) between the two parties has a binding power even though its form was still a Draft, based on Article No. 1343 KUHPerdata and confirmed by the doctrine of Acceptance by Conduct which explains that an agreement has enough legally binding on parties, viewed from the purpose and the action of the parties. As in for this case, both parties had done an action; the Plaintiff had delivered fuel to the Defendant I and Defendant I had done a payment.

Abstrak :
"ABSTRAK
" Nama : Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiNPM : 1406609053Program Studi : Ilmu HukumJudul : Kekuatan Mengikat Supporting Letter Surat Dukungan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau sebagai Kuasi Kontrak dan Perjanjian Studi Kasus antara PT MA Melawan PT SI Tulisan ini membahas kekuatan mengikat surat dukungan, apakah sebagai kuasi kontrak ataukah perjanjian. Untuk itu, perlu diketahui kaitan antara perjanjian dengan kuasi kontrak, kekuatan mengikat surat dukungan, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Supporting Letter sebagai kuasi kontrak dengan konsep/pengertian menurut teori dan hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif dan preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kuasi kontrak merupakan varian atau bentuk khusus dari kontrak dan memiliki perbedaan dari segi prinsip umum, syarat, dan tuntutannya. Berdasarkan KUHPerdata, kuasi kontrak dapat dipersamakan dengan perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan. Perjanjian dan kuasi kontrak sama-sama merupakan sumber perikatan. Surat dukungan dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Surat dukungan dalam kasus ini tidak memenuhi ciri-ciri kuasi kontrak karena tidak memenuhi unsur perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan, melainkan dapat dikategorikan sebagai perjanjian. Perikatan yang lahir adalah perikatan dengan syarat tangguh. Syarat-syarat yang terkandung dalam surat dukungan ini tidak tergolong syarat yang dilarang. Dengan demikian, PT SI tidak dapat dikatakan wanprestasi karena prestasinya belum dapat ditagih. Kedepannya, pemberi dukungan yang ingin terikat secara hukum, sebaiknya membuat dukungan dalam bentuk perjanjian. Kata kunci: perjanjian, kuasi kontrak, surat dukungan, syarat tangguh, dan penafsiran perjanjian.

---

ABSTRACT
Name Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiStudent Number 1406609053Program Legal StudiesTitle Legal Binding of Supporting Letter in Procurement of Goods and Services Reviewed as Quasi Contract and Agreement Case Study between PT MA Against PT SI This paper discusses legal binding of supporting letter, whether as an agreement or quasi contract. To answer this, it is necessary to know the relation between agreement with quasi contract, legal binding of supporting letter, and compliance of the Judges rsquo consideration that supporting letter as quasi contract with the concept definition according to theory and law. Types of legal research being used are normative, secondary data types with primary, secondary, and tertiary legal materials. Approaches being used are legal, conceptual, and case approach. Research typology are descriptive and prescriptive. Data collection tool being used is document study with qualitative data analysis method. The result is quasi contract is variant or special form of contract and have differences in general principles, terms and remedies. Base on KUHPerdata, quasi contract may be equivalent to voluntary representation and non mandatory payments. Agreement and quasi contract are both sources of legal engagement. Basically, supporting letter can have legal binding if it meets legitimate requirements of an agreement. Supporting letter in this case, does not meet the quasi contract characteristic because it does not meet requirement of voluntary representation and non mandatory payments. Instead, it can be classified as an agreement. Engagement that exist is engagement with diferred conditions. Contained terms are not prohibited. Thus, PT SI can not be concluded to be in breach of contract because its obligations can not be collected. Furthermore, supporter who wants to be legally binded, he she should give support in the form of agreement. Keywords agreement, quasi contract, supporting letter, diferred condition, and interpretation of the agreement.

Abstrak :
Penafsiran suatu perjanjian atau kontrak yang didalam KUHPerdata diatur melalui Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 masih diperlukan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi perjanjian atau kontrak dapat berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam perjanjian atau kontrak tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Dengan adanya penafsiran perjanjian atau kontrak diharapkan maksud para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kontrak tersebut dapat dipertemukan, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pemenuhan isi perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dalam merumuskan perjanjian atau kontrak hendaknya para pihak yang terlibat harus memperhatikan kata-kata dan maksud yang tersirat didalam perjanjian atau kontrak tersebut sehingga perjanjian atau kontrak yang dibuat isinya jelas, mudah dipahami serta tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Akan tetapi, apabila masih terdapat perbedaan penafsiran diantara para pihak yang terlibat didalam perjanjian atau kontrak hendaknya penafsiran terhadap isi perjanjian atau kontrak tersebut tetap dilakukan secara adil dan berpedoman pada peraturan yang ada sehingga pelaksaan isi perjanjian atau kontrak tersebut dapat terlaksana dengan baik. ...... The interpretation of agreement or contract in Civil Code which have been set in Article 1342 until Article 1351 still be needed for parties involved. In view of the differences in interpretation of the contents in the contract or agreement this can cause misunderstandings and obstructing the fulfillment of achievements which have been formulated in that agreement or contract. The agreement or contract interpretation can give a good meaning for the parties in that agreement or contract so there will be a clear understanding to fulfill the agreement. This research is using literature study of juridical-normative. The result of this research needs to be that the parties has to know carefully the meaning of the words or content of the agreement or contract in order to be clearly or easily understood and could not have any different interpretation. But, if there still are different interpretations between parties involved in that agreement or contract, it should be fair and guided by the existing rules in the interpretation of the agreement or contract content so the implementation of the agreement or contract content can be concluded properly.