Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notaris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapatpemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang didalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara menelititerhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangkateori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporategovernance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasimerupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajibmemperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diaturdalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melaluipenerbitan saham baru (rights issue) harus ditawarkan kepada seluruh pemegang sahamatau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yangtidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenai penambahan modal,maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhakuntuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuanharga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan,notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasukakta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij sertamelakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan MenteriHukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnyasesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of notaries in increasing the capital in the limited liabilitycompany as well as a form of protection for the shareholders who suffered losses as aresult of General Meeting of Shareholders on changes to the articles of associationrelating to the implementation of the capital increase through the issuance of newshares. The type of research that the author use in this study is a normative legalresearch, it means that the research is only done by examining the principles eitherwritten of unwritten. The theories premised for this thesis is director's primacy doctrineand good corporate governance. The implementation to increase capital to the limitedliability company refers to a Limited Liability Company Act that requires to getapproval from the General Meeting of Shareholders, where Board shall determine andmake policy on how the capital increase sholud be executed according to interest ofcompany. Rights issue shall be followed with Preemptive Rights to all shareholders. Asprotection for shareholder who is economically harmed by the resolution of capitalincrease, pursuant to Article 62 of Company Act they mayt request the company torepurchase their shares through buyback mechanism or the company must ensure thatthese shares will be sold and purchased to third party based on fair value fromindependent appraiser. In capital increase, the notary plays a role in documenting thedeed of General Shareholders Meeting and perform other administrative actions up toissuance of approval from the Ministry of Justice. Notary is responsible to ensureformal aspects of deed pursuant to Law of Notary."

"Latar belakang dalam penulisan tesis ini yaitu meningkatnya investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara membeli saham PT Non Fasilitas sehingga PT tersebut berubah menjadi PMA. Permasalahan terjadi apabila PT yang telah berubah menjadi PMA tersebut sudah terlebih dahulu mempunyai saham pada PT lain, apakah PT lain tersebut akan berubah menjadi PMA juga? Perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA memerlukan jasa notaris sehingga notaris mempunyai peran yang penting. Notaris harus dapat menjalankan kewenangan dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris dan dituntut tidak hanya menguasai hukum perusahaan, tetapi juga hukum penanaman modal karena perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA memberikan dampak yang harus dimengerti oleh notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif serta multi disipliner dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar lembaga yang berwenang dan/atau BKPM dapat merevisi beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa peran notaris dalam perubahan PT Non Fasilitas menjadi PMA sangat penting dan notaris harus dapat menjalankan kewenangannya dengan baik sampai aktanya mendapat persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari pihak yang berwenang.

---

The background of this thesis is the rising number of foreign investors in Indonesia exists due to the several reasons (of which such reasons are in conform to the prevailing law and regulations), among others is through the purchase of shares from a Non Facility PT until the said PT changed its status to be a PMA. The problem arises if prior to the change of status, the newly status PMA owns shares in other PT, then will the other PT change its status to be PMA too? The process in the change of Non Facility PT to PMA requires the service of a Notary, henceforth, the Notary has an important role. Notary must function its authorization and obligations in accordance to the Notary Law and is required to be competent not only in the Corporate Law, but also in the Investment Law because the change of status from a Non Facility PT to PMA results in a consequences that needs to be understood by the Notary in performing his/her duties professionally. This thesis is a legal normative research which has a descriptive and multi-disciplines with qualitative analysis characteristic. Results from this research is to recommend to the competent agency and/or BKPM to amend several provisions in related to the change of Non Facility PT to PMA. From this research, it can be concluded that the role of a Notary in the change of Non Facility PT to become a PMA is very imporatnat and the Notary must be able to function his/her authority well until the deed obtains approval and/or the acceptance of notification from the competent party."

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.......The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."