Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"ABSTRAKDIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM PERDANA TERBATAS PUPT Kewajiban divestasi saham sebagaimana perintah Pasal 112 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan kewajiban yang tidak terelakkan bagi badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing. Untuk melaksanakan perintahundang-undang Minerba ini dibuat aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini ketentuan divestasi sebagaimana pasal 112 menghendaki belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Dalam beberapa kali proses negosiasi pelaksanaan divestasi saham PT. Freeport Indonesia masih belum menemukan kesepakatan. Dalam penelitian ini dianalisis secara kritis dan preskriptif terkait mekanisme divestasi yang efektif untuk saham PT. Freeport Indonesia, dan kendala mengapa belum terksananya divestasi saham sebagaimana peraturan perundang-undangan dan kontrak karya menghendaki, serta risiko hukum divestasi saham melalui mekanisme penawaran umum perdana terbatas. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa divestasi saham melalui direct divestment/strategic partner tidak menemukan kesepakatan, maka dibutuhkan terobosan divestasi dengan mekanisme penawaran umum perdana terbatas di pasar modal Indonesia. Maka dibutuhkan peraturan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan OJK terkait mekanisme, pembatasan para pihak yang berhak membeli saham, serta peran serta pemerintah. Kata Kunci : Divestasi Saham, PT. Freeport Indonesia, Penawaran Umum Perdana, Terbatas.

---

ABSTRACT SHARE DIVESTMENT OF PT. FREEPORT INDONESIA THROUGH LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING IPO The obligation of share divestment as stipulated in Article 112 of Law Number No. 4 in 2009 concerning Mineral and Coal Mining is an inevitable obligation for business entities holding IUP and IUPK whose shares are owned by foreigners. To execute the Minerba Act, the regulation is made through the Government Regulation No. 1 in 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation No. 23 in 2010 regarding Mineral and Coal Mining Business Activities.In its implementation until now, the divestment provisions as intended in Article 112 have not been implemented as it should. In several times the process of negotiating the implementation of share divestment at PT. Freeport Indonesia still has not found an agreement.In this study, it is analyzed critically and prescriptively related to effective alternative divestment mechanism for PT Freeport Indonesia, and the obstacles on why the divestment shares have not been granted as legislation and working contracts require, as well as the legal risk of shares divestment through limited Initial Public Offering IPO mechanism. The research method used in this study was normative juridical, with a qualitative approach to legal research. The result revealed that shares divestment through direct divestment strategic partner did not find an agreement, then it was needed divestment breakthrough with limited Initial Public Offering IPO mechanism in Indonesia capital market. The mechanism of Services Authority OJK is required, along with the restrictions on the parties which are entitled to purchase shares and also the government participation. Keywords Divestment of Shares, PT. Freeport Indonesia, Initial Public Offering, Limited "

"Greenshoe Option adalah opsi yang memberikan hak kepada Penjamin Emisi Efek untuk melakukan penjatahan lebih atau menjual saham tambahan dalam hal terjadi kelebihan permintaan atas saham yang ditawarkan, dengan tujuan untuk menstabilkan harga saham apabila mengalami penurunan setelah pencatatan. Peraturan Greenshoe Option di Indonesia belum diatur secara rinci, namun penggunaannya dapat merujuk pada POJK 6/2019 yang mengatur kegiatan Stabilisasi Harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan metode komparatif antara negara Amerika Serikat, Inggris, dan India. Penelitian ini akan memuat analisis bagaimana ketentuan Greenshoe Option yang telah diimplementasikan oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya peraturan Greenshoe Option di Indonesia masih belum diatur secara rinci seperti tidak diaturnya ketentuan batasan maksimal saham greenshoe begitupun mekanisme pelaksanaannya. Sementara di Amerika Serikat, Inggris, dan India telah mengatur ketentuan akan hal tersebut. Ketentuan Greenshoe Option oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dilakukan sesuai dengan praktik yang berlaku secara internasional. Tidak adanya batas maksimal saham greenshoe beserta ketentuan pelaksanaanya dapat menimbulkan risiko bagi Emiten dan Investor. Dengan ini harapan bagi regulator pasar modal Indonesia untuk menyempurnakan peraturan Greenshoe Option dengan mempertimbangan ketentuan dari beberapa negara yang telah dipaparkan dalam penelitian ini.

---

Greenshoe Option is an option that gives the Underwriter the right to make more allotments or sell additional shares in the event of excess demand for the shares offered, which aims as a mechanism for stabilizing share prices after listing. The Greenshoe Option Regulations in Indonesia have not been regulated in detail, but their use can refer to POJK 6/2019 which regulates Price Stabilization activities. The method used in this study is juridical-normative with a comparative method between the United States, United Kingdom, and India. This research will contain an analysis of how the Greenshoe Option provisions have been implemented by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. The conclusion from this study is that the Greenshoe Option regulations in Indonesia are still not regulated in detail, such as the maximum limit for greenshoe shares and the implementation mechanism. Meanwhile in the United States, United Kingdom, and India have set provisions for this. The provisions for the Greenshoe Option by PT Bank Mandiri Tbk, PT ABM Investama Tbk, and PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk are carried out in accordance with internationally accepted practices. The absence of a maximum greenshoe share limit and its implementing provisions may pose a risk to Issuers and Investors. With this, it is hoped that the Indonesian capital market regulator will improve the Greenshoe Option regulations by taking into account the provisions of several countries that have been described in this study."

"Eksistensi pasar modal sebagai alternatif permodalan bagi perusahaan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut paralel dengan kebutuhan perkembangan usaha di Indonesia. Dengan ini para regulator di Indonesia terus meningkatkan efektivitas kegiatan di pasar modal. Salah satu rencananya adalah menyusun kajian dan peraturan terkait Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC merupakan perusahaan berbentuk cangkang yang telah melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan tujuan utama yaitu melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan target yang tertutup. Maka dari itu, perusahaan target dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dengan menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjadi dasar penulisan. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat, Britania Raya dan Malaysia yang telah mengeluarkan pengaturan dan praktik SPAC. Penulisan ini akan memuat analisis terkait kemungkinan, potensi dan tantangan yang harus diperhatikan bagi Indonesia. Dengan ini harapannya bagi pasar modal di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait SPAC dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan.

---

The existence of capital market as an alternative fund for companies continues to increase in a decent direction. This increase is parallel to the needs of business development in Indonesia. With this, regulators in Indonesia continue to improve the effectiveness of activities in the capital market. One of the plans is to compile studies and regulations related to the Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC is a shell company that has conducted an initial public offering (IPO) with the main objective of merging or taking over with a target private company. Therefore, the target company can carry out activities in the capital market. The chosen method is juridical-normative by finding laws and regulations in Indonesia that can be the basis for writing. Then, a comparative method with a comparative country between the United States, United Kingdom and Malaysia which has issued the regulation and practice of SPAC. This writing will contain an analysis of the possibilities, potentials and challenges that must be considered for Indonesia. With this, it is hoped that the capital market in Indonesia will issue regulations related to SPAC taking into account effectiveness and evaluation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas flipping terhadarp kinerja saham IPO pada pasar sekunder yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017. Variabel dependen yang digunakan ada aktivitas flipping. Aktivitas flipping diproksikan dengan dua buah rasio, yaitu rasio total perdagangan pada hari pertama per total saham beredar dan rasio total perdagangan pada hari pertama per total saham yang ditawarkan. Variabel independent yang digunakan adalah kinerja saham IPO melalui perhitungan average return selama tiga tahun setelah IPO. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan penelitian event study. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor melakukan flipping terhadap volume saham penawaran dengan return yang tinggi atau saham hot IPO. Selanjutnya, saham IPO dengan aktivitas flipping yang tinggi akan memiliki kinerja pasar yang lebih buruk jika dibandingkan dengan saham IPO dengan aktivitas flipping yang rendah. Terakhir, rasio aktivitas flipping yang berdasar pada total perdagangan pada hari pertama per total saham beredar memiliki kemampuan prediktif terhadap kinerja saham IPO pada pasar sekunder.

---

This study aims to analyze the effect of flipping activity towards the performance of IPO shares on the secondary market listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2008-2017. The dependent variable used is flipping activity. Flipping activity is proxied by two ratios, namely the ratio of total trades on the first day per total tradeable shares and the ratio of total trades on the first day per total shares offered. The independent variable used is the IPO stock performance through the calculation of the average return for three years after the IPO. This research is a quantitative research and event study. The results of this study indicate that investors flipped the volume of offering stocks with high returns or hot IPO stocks. Furthermore, IPO stocks with high flipping activity will have a worse market performance when compared to IPO stocks with low flipping activity. Finally, the ratio of flipping activity based on total trades on the first day per total tradeable shares has a predictive ability on the performance of IPO shares on the secondary market."

"Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyematan perusahaan milik negara (BUMN), Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode Initial Public Offering (IPO). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privalisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang lelah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode [PO Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio. Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO."

"Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyehatan perusahaan milik negara (BUMN). Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode Initial Public Offering (IPO). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privatisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang telah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO. Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio, Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO.

---

Privatization is such an expedient of Indonesian government in order to reorganized their state-owned enterprises (SOEs). Go Public and Initial Public Offering (IPO) methods are using as the main model in this case. Study was aimed to understand whether IPO would be able to increase the performance of SOEs after the privatization. Time periode of this study was two years before and two years after the IPO. Samples of this study were the SOEs listed on Jakarta Stock Exchange (JSX) which selected after fulfill all the requirements needed for this study. Analysis on performance was measured with a financial ratio which performed by statistical method of Wilcoxon's Test non parametric. Hypothesis proposed was about measurement of knowing a significant difference among efficiency rates of SOEs listed in JSX before and after IPO. The results from the statistical analysis showed that the significant difference before and after IPO were happened in Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio, Rate of Return on Total Assets Ratio, and Total Assets Turn Over Ratio, where another ratios were not significantly diffirerent."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. Dalam hal ini perseroan harus merubah jenis perseroan yang tadinya berstatus tertutup menjadi status terbuka yang dalam arti untuk melakukan hal tersebut harus dilakukan harus terlebih dahulu melakukan suatu penawaran umum atau lebih dikenal dengan istilah "go public" atau IPO (Initial Public Offering) atau merupakan suatu penawaran saham perdana ke publik. Hal ini harus menempuh tahap awal sebelum melakukan penawaran umum. Dalam proses go public hal pertama yang harus dilakukan adalah due diligence. Due diligence merupakan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh aspek perusahaan, untuk mendapat keyakinan akan kondisi perusahaan. Tahap-tahap untuk melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan adalah Tahap Persiapan, Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, Tahap Penawaran Saham di Pasar Perdana, Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek. Tahap-tahap penawaran umum ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan bagi perseroan yang akan menjadi perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan dari Bapepam-LK. Dilakukan pertama kali dengan mengajukan persyaratan pendaftaran kepada Bapepam-LK sesuai dengan Ketua Bapepam Nomor Kep.50/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran IX.C.1. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (IPO) PT. X, Tbk dalam penerapan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sudah diterapkan dengan baik serta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Bapepam-LK yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.C.1 tersebut. PT. X, Tbk telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK tanggal 19 November 2010, dan melakukan public expose selama 3 hari dalam rangka penawaran umum. Dengan demikian sejak melakukan public expose tersebut, Perseroan mendapat respon yang sangat baik dari para investor, terbukti dengan adanya kelebihan permintaan atas saham perseroan yang ditawarkan (oversubscribed) sebanyak 5 (lima) kali. Sehingga dengan adanya oversubscribed ini, maka perseroan melakukan penjatahan atas saham yang ditawarkan.

---

This thesis discusses the implementation of a closed corporation to a corporation is open. In this case the company must change the type of company that had status to the status of open-closed in the sense to do so must be done must first conduct a public offering, or better known by the term Go public or IPO (Initial Public Offering) or an initial public offering to the public. This should take an early stage before making a public offering. In the process of going public the first thing to do is due diligence. Due diligence is an ongoing research on all aspects of the company, to gain confidence in the condition of the company. The stages for the initial public offering of shares of the company are Preparatory Phase, Phase Filing a Registration Statement, Phase Offer Shares in the Primary Market, Phase Listing Shares on the Stock Exchange. Stages of a public offering is an absolute requirement to do for the company that will become publicly-listed companies in accordance with the provisions of Bapepam-LK. Was first done by submitting to the registration requirements in accordance with Bapepam-LK chairman of Bapepam No. Kep.50/PM/1996 dated January, 17 1996 regarding Guidelines Concerning the Form and Content of Registration Statement for Public Offering, Appendix IX.C.1. Implementation of an Initial Public Offering (IPO) of PT. X, Limited in the application of the provisions of Law No. 8 Year 1995 concerning Capital Market has been implemented well and meets the requirements specified by Bapepam-LK required by Bapepam-LK IX.C.1 it. PT. X, Limited has been declared effective by Bapepam-LK dated 19 November 2010, and conduct public expose for 3 days in the framework of a public offering. Thus since made public expose, the Company received a very good response from investors, as evidenced by the presence of excess demand for company shares offered (oversubscribed) of 5 (five) times. So that the existence of this oversubscribed, the company doing the allotment of shares offered."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor informasi yang memengaruhi initial return selama proses penawaran pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2001-2013. Initial return diukur dengan menghitung selisih antara harga saham pada penutupan hari pertama di pasar sekunder dengan harga saat penawaran umum dibagi dengan harga saat penawaran umum. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi data cross-section. Faktor informasi yang diuji dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu informasi akuntansi, informasi non-akuntansi, dan informasi terkait pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan dan reputasi penjamin emisi berpengaruh negatif terhadap initial return, sedangkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap initial return.

---

The purpose of this research is to analyze the factors of information during the public offering influencing the initial return of listed companies in Indonesia Stock Exchange for 2001-2013. Initial return is measured by dividing the first day return with the offering price. Research is conducted with quantitative methods and hypothesis testing using cross-section data regression. Tested factors are divided into three groups, which are the accounting information, the nonaccounting information, and the information that related to the market condition. Overall results reveal that age of company and reputation of underwriter negatively affect initial return. On the other hand, interest rate of Sertifikat Bank Indonesia positively affect initial return."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing dari perusahaan perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana IPO di BEI pada tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan teknik pengumpulan data sekunder dengan mengumpulkan seluruh laporan keuangan perusahaan perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di BEI pada tahun 2009-2013. Adapun variabel independennya adalah tingkat underpricing sedangkan variabel dependennya adalah umur perusahaan reputasi underwritter reputasi auditor presentase jumlah sahamyang ditawarkan. Return on Equity ROE Return on Assets ROA Debt to Equity Ratio DER dan Earning per Share EPS. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor faktor umur perusahaan reputasi underwritter dan reputasi auditor berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Sedangkan presentase jumlah sahamyang ditawarkan Return on Equity ROE Return on Assets ROA Debt to Equity Ratio DER dan Earning per Share EPS tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing.

---

The purpose of this research is to analize the factors influencing underpricing in firms who did Initial Public Offering IPO in Indonesia Stock Exchange for Period 2009-2013. Its use multiple regression model with technique of secondary data compilation by compile all financial reports of firms who did IPO in Indonesia Stock Exchange for period 2009-2013. The independent variable is underpricing while the dependent variables are firm age underwritter reputation auditor reputation stocks percentage Return on Equity ROE Return on Assets ROA Debt to Equity Ratio DER and Earning per Share EPS. The result of this research is firm age underwritter reputation auditor reputation are influencing underpricing. But stocks percentage Return on Equity ROE Return on Assets ROA Debt to Equity Ratio DER and Earning per Share EPS are not influencing underpricing."