Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Juang Gibran, author

Penetapan pengadilan sebagai solusi bagi pencatatan perjanjian perkawinan (yang dicatatkan setelah perkawinan) terkait kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga: analisa penetapan No. 333/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar = A court order as a solution to ratify a prenuptial agreement (after marriage) concerning its binding power towards third parties: case study penetapan No 333/Pdt P/2009/PN.Jkt.Bar

Sebuah perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh beberapa sebelum menikah untuk mengatur konsekuensi dari pernikahan ke properti. Berdasarkan pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, agar perjanjian pranikah dapat mengikat pihak ketiga, harus didaftarkan oleh catatan sipil pernikahan. Di sebuah Kasus pihak telah lalai untuk mendaftarkan perjanjian pranikah mereka,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S64892

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vionee Carla, author

Keabsahan surat kesepakatan pembagian harta bersama yang tidak disahkan pegawai pencatat perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) = The validity of joint property division agreement that is not legalized by registrar of marriage central Jakarta District court decision (case study no. 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) / Vionee Carla

ABSTRAK
Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian maupun pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta disahkan oleh...

2018

T51390

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amanda Charissa, author

Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr) = The role of notary in regards to the authorization of marriage agreements post constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the importance of marriage agreements registrations related to third parties (Case study of Bogor’s Court Decision No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr).

Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa SHM XXXX/Ciriung merupakan harta bersama. Padahal,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rani Nurfitriana, author

Penolakan Harta Perkawinan Sebagai Boedel Pailit atas Dasar Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim = The Refusal of Marriage Property as Bankruptcy Property Based On Unregistered Prenuptial Agreement Case Analysis No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim

Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam suatu perkawinan yang memiliki suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan seperti ditolaknya harta perkawinan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila salah satu suami atau istri dipailitkan. Salah satu kasus terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang mana pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Risfan Nirwana Putra, author

Pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan : analisis putusan Mahkamah Agung nomor 598 PK/PDT/2016 = Nullification of the prenuptial agreement caused by unregistered prenuptial agreement : analysis on the supreme court judgement number 598 PK/PDT/2016

Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50190

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian