Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai status hukum transeksual dan perkawinannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini diambil tema mengenai transeksual dalam kaitannya dengan hak-haknya seperti mendapatkan identitas baru yaitu perubahan nama dan jenis kelamin untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil dan juga mengenai perkawinan dikaitkan dengan keabsahan perkawinan tersebut yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, wawancara nara sumber ahli, dan analisa kualitatif dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa transeksual dapat mendapatkan identitas yang baru dengan cara mendapatkan penetapan pengadilan mengenai perubahan identitas barunya dan selanjutnya dicatatkan ke Pencatatan Sipil dan perkawinan transeksual adalah tidak sah berdasarkan sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak dapat dicatatkan di Pencatatan Sipil.

---

The focus of this study is to explain the legal status of transsexuals and marriage in terms of Act No. 23 of 2006 on Demography Administration and Act No.1 of 1974 on Marriage. This research takes the themes of transsexuals in relation to their rights such as getting a new identity that is change of name and sex to be listed in the Civil Registry and also about the validity of marriage related with laws and regulation. The study is conducted in analytical descriptive in order to explain related information by interviewing the expert and perform qualitative analysis from related literature and regulations.

This study finds that transsexuals can get a new identity by getting determination from the court about their new identity and then can be listed to the Civil Registry and transsexual marriage is not valid based on the validity of the marriage in Act No. 1 of 1974 on Marriage, so it cannot be listed in Civil Registry. "

"SLAWE merupakan aplikasi yang awalnya dikembangkan untuk meminimalisir jumlah interaksi tatap muka antara petugas dan masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam mengajukan layanan administrasi dan pencatatan sipil. Namun semenjak diterapkan kebanyakan masyarakat Kota Bengkulu lebih memilih untuk mengajukan layanan secara langsung dibandingkan melalui SLAWE dan menolak ketika diarahkan oleh petugas untuk menggunakan aplikasi SLAWE. Dalam melakukan analisis penerimaan SLAWE, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif untuk membangun model penelitian dengan melakukan wawancara terhadap 10 pengguna SLAWE sehingga menghasilkan model yaitu kombinasi variabel dari model UTAUT, ISSM DeLone & McLean serta kepercayaan terhadap teknologi yang kemudian digunakan untuk model analisis kuantitatif dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM dan Importance-Performance Analysis dengan total responden sebanyak 209 untuk memperoleh faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan SLAWE berdasarkan keterkaitan antar variabel serta menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa niat penggunaan layanan SLAWE dipengaruhi oleh trust in e-government dan user satisfaction, trust in e-government dipengaruhi oleh perceived security, system quality, effort expectancy, dan performance expectancy sedangkan user satisfaction dipengaruhi oleh information quality, service quality, system quality, dan performance expectancy. Dengan berdasarkan kepada persepsi harapan dan kinerja layanan SLAWE yang telah divalidasi, prioritas perbaikan layanan SLAWE adalah mempercepat waktu proses pengerjaan layanan dan waktu tanggapan layanan messenger aplikasi SLAWE, mengubah waktu akses aplikasi SLAWE menjadi 24 jam, menambahkan fitur informasi berkas persyaratan dan notifikasi, melakukan pemetaan kebutuhan sistem secara lebih sistematis, dan meningkatkan kelengkapan dokumentasi sistem. Adapun rekomendasi perbaikan layanan SLAWE dengan prioritas rendah adalah dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi layanan SLAWE kepada masyarakat Kota Bengkulu dan menambahkan fitur bantuan petunjuk penggunaan layanan SLAWE.

---

SLAWE is an application that developed to minimize interactions between officers and society and to facilitate in applying for civil registration and administration services. However, since its implementation, most people in Bengkulu City prefer to apply for offline services rather than through SLAWE and refuse when directed by officers to use the SLAWE application. In analyzing SLAWE acceptance, this research combines qualitative analysis to build a research model by conducting interviews with 10 SLAWE users which combines variable from the UTAUT, ISSM DeLone & McLean and trust which is then used for quantitative analysis using PLS-SEM and Importance-Performance Analysis with a total of 209 respondents to obtain factors that influence SLAWE acceptance based on the relationship between variables and produce recommendations for service improvement. The results of this study found that the intention to use SLAWE services is influenced by trust in e-government and user satisfaction, trust in e-government is influenced by perceived security, system quality, effort expectancy, and performance expectancy while user satisfaction is influenced by information quality, service quality, system quality, and performance expectancy. Based on the perceived expectations and performance of the SLAWE service, the priority of SLAWE service improvement is to speed up the service processing time and response time of the SLAWE application messenger service, change the SLAWE application access time to 24 hours, and adding notification features and file requirement, mapping system needs more systematically, and improving the completeness of system documentation. The recommendations for improving SLAWE services with low priority are to increase promotion and socialization of SLAWE services to Bengkulu City society and add usage instructions feature."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatuproduk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namunmemiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorangdimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diaturbaik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalamtesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektifanalitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipunberkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun karena sifatnya yangberdampak langsung terhadap aspek keperdataan seseorang serta memilikilandasan yuridis dalam hukum perdata, menimbulkan pengecualian sebagai objekperadilan tata usaha negara.

---

ABSTRACTThis study analyzed about birth certificate which is a product ofadministrative law that being controlled by government, but it is also a part ofcivil law because its direct impact to human civil aspects. Birth certificate isregulated both by Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 24 of 2013 ofPopulation Administration. This research is normative juridical with descriptiveand analitical perspective interpretive. The researcher conclude that birthcertificate had an exception as an object in state administration judiciary,eventhough birth certificate is a state administration decision, because it is had ajuridicial base in civil code and also its characteristic that affect human civilaspects"