Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Maka negara wajib menyediakan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Oleh karena itu, setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia menganggarkan dana pendidikan yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara. Salah satu alokasi dana pendidikan tersebut untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru di sekolah. Meskipun telah dianggarkan dalam jumlah besar, ruang kelas yang rusak di Indonesia masih tinggi. Hal tersebut karena tata kelola dalam proses rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas rentan terjadi praktik korupsi. Sehingga mempengaruhi kualitas bangunan yang dihasilkan. Sejak 2015, pendidikan juga menjadi sektor yang selalu masuk peringkat 5 besar terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan dan penindakan praktik korupsi pada sektor ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang dapat melakukan upaya pencegahan dan penindakan dengan kewenangannya. Oleh karena itu, dengan melakukan perbaikan tata kelola rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas di Indonesia, akan berdampak pada efektif dan efisiennya pembangunan pendidikan di Indonesia."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian berjalan lancar secara teknis. Namun, secara substantif, belum ada jaminan bahwa pembinaan ini telah berhasil memberikan hasil yang signifikan dalam pembentukan etika pegawai untuk menjauhi praktik korupsi, terutama di kalangan pejabat pembuat kebijakan. Adapun faktor pendukungnya adalah komitmen dari pimpinan dan dukungan yang besar dari berbagai lembaga negara. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan pembinaan dengan jadwal peserta pembinaan dan keterbatasan sarana dan prasarana di daerah.

---

This thesis describes the implementation of the prevention of corruption through the Anti Corruption Determination Training at the Ministry of Agriculture and its supporting and inhibitor factors. This research is qualitative research design with a descriptive analysis. The result shows that the implementation of the prevention of corruption through the Anti Corruption Determination Training at the Ministry of Agriculture goes well technically. However, substantively, there is no guarantee that the prevention of corruption through the programs already delivered a significant results in forming officers ethics to intolerate corruption. The supporting factors of the implementation are the commitment of the leaders and the great support from various state agencies. Meanwhile, the inhibiting factors are the insuitability of the training schedule with participants schedule and the limited facilities in region level."

"Skripsi ini membahas tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Meskipun pelibatan masyrakat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat kearifan lokal di Bali yang dapat dijadikan pedoman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa. Maka dari itu, secara lebih khusus skripsi ini akan membahas terkait bentuk peran serta masyarakat dan peran budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi khususnya dana desa. Studi dilakukan mengkhusus di Kabupaten Badung, Bali untuk melihat hukum bekerja baik melalui pola top down dan bottom up. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan antropologi dan sosiologi. Hasil dari peneltian ini menyimpulkan bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa berupa peran serta masyarakat dilakukan baik secara formal maupun informal. Sementara peran dari budaya masyarakat Bali dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dana desa dilakukan dengan berpedoman pada kearifan lokal yang berlaku di Bali. Diyakininya ajaran terkait Karma Phala hasil dari perbuatan , Tri Hita Karana tiga hubungan harmonis dan diadakannya Paruman Desa rapat warga desa adat merupakan implementasi dari kearifan lokal di Bali dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dana desa.

---

This thesis dicusses about the participation of society on the prevention and eradication of corruption of village funds. Although the involvement of society on the prevention and eradication of corruption has been regulated in legislation, but there is local wisdom in Bali that can be used as guidance in preventing and combating corruption of village funds. Therefore, this thesis will discusses specifically about the form of participation of society and the role of Balinese culture on the prevention and eradication of corruption, especially village funds. The study was conducted in Badung District Bali Province to see the law working well through top down and bottom up patterns. The research in this thesis was conducted by using juridical normative method with antropology and sociology approach.

The results of this study concluded that the form of participation of society in the context of prevention dan eradication of corruption of village funds in the form of participation of society both done formally and informally. While the role of Balinese culture in preventing and eradicating corruption of village funds is done based on local wisdom in Bali. Belief in the teachings of Karma Phala results of deeds , Tri Hita Karana three harmonious relationships and held a Paruman Desa meeting of indigenous villagers are the implementation of local wisdom in Bali on the prevention and eradication corruption, especially village funds."

"ABSTRAKBerdasarkan data penanganan kasus tindak pidana korupsi maupun berbagai survei dan penelitian terkini menunjukkan bahwa pihak swasta atau korporasi di Indonesia tidak hanya sebagai korban dari sistem yang korup, namun juga menjadi pelaku korupsi itu sendiri. Oleh karenanya, korporasi merupakan salah satu pihak yang seharusnya turut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Penerapan praktik pencegahan korupsi oleh internal korporasi telah jamak dilakukan di beberapa negara, hal ini memungkinkan untuk dapat diterapkan pula di Indonesia dengan penyesuaian lebih lanjut dalam konteks Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memperkaya kajian dan studi mengenai strategi pencegahan korupsi di sektor swasta/korporasi yang dapat berkontribusi pada pencegahan korupsi secara nasional. Pembahasan dilakukan dalam tiga bagian. Pertama, membahas kebijakan dan regulasi antikorupsi di Indonesia yang terkait dengan korporasi. Kedua, membahas program antikorupsi yang dapat diterapkan oleh korporasi. Ketiga, membahas efektivitas program antikorupsi oleh korporasi."

"Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK, bertujuan memperbaiki aspek tata kelola di sektor tersebut. Studi ini menganalisis capaian GNP SDA terkait kebijakan fiskal danpenerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba, serta kelautan dan perikanan. Program GNP SDA meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 22,64 triliun pada periode 2015-2017, Rp 8,82 triliun berupa penerimaan pajak dan Rp 13,82 triliun berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program GNP SDA mendorong penataan perizinan, membangun sistem informasi penatausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data, dan sinergi antar-kementerian. Perbaikan aspek kelembagaan tersebut belum optimal menutup celah kerugian penerimaan negara dan membangun kebijakan fiskal yang kredibel. Perbaikan sistem informasi penerimaan negara, perbaikan kebijakan insentif dan disinsentif untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, adalah beberapa strategi kebijakan yang perlu ditempuh di masa mendatang."

"Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam(GNPSDA)merupakan program bersama kementerian/lembaga yang diinisiasi,dikoordinasi,dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP SDA berdasarkan temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam(SDA)di Indonesia.Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian penataan perizinan tersebut serta merumuskan catatan pembelajaran dan rekomendasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka beserta wawancara dan diskusi dengan pemangku kepentingan serta ahli yang relevan.Kajian ini menemukan bahwa penataan perizinan telah menghasilkan berbagai tonggak capaian namun belum selesaidan penting untuk dilanjutkan dengan rekomendasi(i)pengembangan strategi sistemik untuk penguatan fungsi pengendalian dalam perizinan;(ii)identifikasi solusi untuk penguatan koordinasi antar-institusi, pusat dan daerah;(iii) penertiban kepatuhan persyaratan lingkungan serta pemulihan lingkungan;(iv) pembangunan safeguards antikorupsi dalam sistem perizinan; dan (v) moratorium pemberian izin baru sampai Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS),rencana tata ruang,rencana pengelolaan SDA,dan penataan izin selesai."

"Korupsi pengadaan barang dan jasa termasuk dalam tiga kasus terbesar yang ditangani oleh KPK, sehingga dijadikan salah satu area intervensi dalam rencana aksi pencegahan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai hubungan e-procurement terhadap tindakan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sample penelitian adalah 298 pemerintah daerah kota dan kabupaten menggunakan metode purposive sampling dengan tahun penelitian tahun 2018. Hasilnya penerapan e-procrement tidak berhubungan dengan tindakan pencegahan korupsi. Hal ini disebabkan masih rendahnya rata-rata penerapan e-procurement. Pemerintah pusat harus memiliki mekanisme yang tepat dalam memantau rencana aksi pencegahan korupsi termasuk memastikan penerapan e-procurement sudah optimal.

---

Corruption in the procurement of goods and services is included in the three largest cases handled by the KPK, so it is one of the areas of intervention in the action plan to prevent corruption. The purpose of this study is to provide empirical evidence regarding the relationship of e-procurement to corruption prevention measures in local governments in Indonesia. The research sample is 298 city and district governments using the purposive sampling method with the research year in 2018. The results are that the implementation of e-procrement is not related to corruption prevention measures. This is due to the low average implementation of e-procurement. The central government must have the right mechanism in monitoring the corruption prevention action plan, including ensuring that the implementation of e-procurement is optimal."

"[Tesis ini bertujuan menguji efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tangerang untuk mencegah korupsi berupa suap atau gratifikasi. Berdasarkan pemeriksaan keuangan BPK untuk Tahun Anggaran 2009-2013, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang selalu mendapatkan penilaian tertinggi dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, namun korupsi berupa suap atau gratifikasi masih saja terjadi pada proses pelayanan publik berupa SIUP, IMB, KTP, Puskesmas, dan PBJ di Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan evaluasi deskriptif terutama atas data-data sekunder berupa Laporan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 dari BPKP, dan Buku Integritas Sektor Publik Tahun 2009-2013 yang diterbitkan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah Kota Tangerang telah efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, namun belum efektif untuk mencegah korupsi berupa suap atau gratifikasi, karena masyarakat pengguna layanan publik memiliki kebiasaan memberikan suap atau gratifikasi kepada petugas layanan meskipun mengetahui bahwa pemberian suap atau gratifikasi adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang tercela.

---

This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities. Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013 published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions;This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities.

Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013

published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions;This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities.

Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City Government. The research was conducted using qualitative and descriptive approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013

published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang City government has been effective to produce reliable financial statements, but is not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited and reprehensible actions.;This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System

Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities.

Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang

City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but

corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in

the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City

Government. The research was conducted using qualitative and descriptive

approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity

Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City

Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013

published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang

City government has been effective to produce reliable financial statements, but is

not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because

people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers

of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited

and reprehensible actions, This thesis aims to test the effectiveness of the Internal Control System

Tangerang City Government to prevent corruption in the form of bribes or gratuities.

Based on BPK audit for 2009-2013 Fiscal Year, Financial Statements Tangerang

City Government always get the highest ratings by the predicate unqualified, but

corruption in the form of bribe or gratuity is still happening in the public service in

the form of License, IMB, ID Cards, Health Centers, and PBJ The Tangerang City

Government. The research was conducted using qualitative and descriptive

approach to evaluation, especially on secondary data in the form of Level Maturity

Assessment Report Implementation of Internal Control System 2014 Tangerang City

Government of BPKP, and the Public Sector Integrity Books Year 2009-2013

published by KPK. The results showed that the internal control system Tangerang

City government has been effective to produce reliable financial statements, but is

not effective for preventing corruption in the form of bribe or gratification, because

people who use public services have a habit of giving bribes or gratuities to officers

of public services even though they know that giving bribes or gratuities is prohibited

and reprehensible actions]"

"Penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur Daerah Otonomnya secara tidak langsung menciptakan peluang terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat daerah. Besarnya jumlah tindak pidana korupsi di daerah yang terungkap membuktikan upaya pencegahan dan pemerantasan korupsi masih belum maksimal dilakukan. Selain para penegak hukum, dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Skripsi ini akan membahas mengenai peningkatan efektivitas peran serta masyarakat khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan studi atas Bidang Pencegahan Korupsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-empiris dengan dengan kajian penelitian terhadap efektivitas hukum, meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat. dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Mekanisme kerja Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta secara garis besar meliputi 3 tiga aspek, yakni pengaduan, order by governor, dan pembangunan sistem terintegrasi. Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta memaksimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan korupsi dengan cara menerima laporan pengaduan oleh masyarakat, melibatkan masyarakat dalam penindaklanjutan pengaduan atas dugaan tindak pidana korupsi, serta pemberian penghargaan terhadap peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta perlu membuat peraturan tentang mekanisme peran serta masyarakat secara rinci, terutama dalam hal laporan pengaduan oleh masyarakat. Peningkatan peran serta masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara menyediakan media informasi seperti website atau aplikasi sejenis untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Bidang Pencegahan Korupsi TGUPP DKI Jakarta. Bidang Pencegahan Korupsi DKI Jakarta hendaknya mempersiapkan sistem yang terintegrasi serta menambah anggota dalam tim bila diperlukan agar mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

---

The transfer of authority to the Regional Government to regulate its Autonomous Region indirectly creates opportunity for corruption at the region level. The large amount of corruption in the area revealed, proves that the efforts to prevent and eradicate corruption has not been done to the fullest yet. Aside from the law enforcer, community participation is needed to prevent and fight corruption. This thesis will discuss about increasing the effectiveness of community participation especially in preventing corruption crime by studying the Governor's Team for Development Acceleration GTDA. The research method used by the author is juridical empirical with research studies on the effectiveness of the law, including knowledge of the community, public awareness and the application of law in society, with descriptive research type.

From the results of this study, it is known that the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta is authorized and responsible to the Governor and Vice Governor. Working Mechanism of GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta highlights 3 three aspects, namely complaint, order by governor, and development of integrated system. The GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta, maximizes community participation in the framework of preventing corruption by receiving reports of complaints by the community, involving the community in the follow up of complaints about alleged corruption acts, and giving awards to community participation.

To increase public participation, the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta needs to make regulation on the mechanism of community participation in detail, especially in the case of reports of complaints by the public. Increasing community participation can also be done by providing information media such as websites or similar applications to facilitate the public to obtain information related to the GDTA's division of Corruption Prevention DKI Jakarta. Prevention of Corruption DKI Jakarta should prepare an integrated system and additional members in the team if necessary in order to increase public participation in the prevention of criminal acts of corruption."