Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah menjadikan telepon selular sebagai salah satu perantara penyebaran karya-karya intelektual manusia. Musik atau lagu kini dapat dijadikan ring-tone baik hanya musik tanpa lirik (monophonic atau polyphonic) maupun beserta suara asli si penyanyi (realtone). Perkembangan terbaru adalah dengan adanya fasilitas dari operator selular yang dapat mengganti nada tunggu konvensional menjadi potongan lagu-lagu popular yang dapat dimintakan oleh konsumen selular dengan membayar sejumlah uang tertentu, yang disebut dengan Ringback Tone (RBT). Penggunaan lagu dalam RBT menimbulkan sengketa tentang siapa yang berhak menikmati royalti atas penggunaan lagu tersebut. Hal ini dikarenakan lagu yang digunakan berasal dari karya rekam yang didalamnya terdapat banyak hak seperti hak pencipta, hak produser rekaman, dan hak pelaku. Sengketa seharusnya tidak perlu terjadi apabila ketentuan undang-undang tentang eakupan hak masing-masing ditafsirkan secara benar. Tetapi pengaturan undang-undang justru sering dikacaukan oleh perjanjian lisensi pengalihan hak. Dapatkah perjanjian lisensi memberikan produser rekaman suara seluruh hak pencipta yang meliputi perbanyakan dan pengumuman menurut undang-undang adalah hal yang diteliti dalam tesis ini. Kemudian bagaimana titik singgung masing-masing hak atas lagu yang digunakan dalam RBT menjadi topik penelitian berikutnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif, dan komparatif untuk mencari jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perjanjian lisensi tidak boleh memberikan seluruh hak pencipta kepada produser rekaman suara. Produser rekaman suara hanya boleh menerima hak perbanyakan, dan tidak hak mengumumkan. Pada RBT terdapat persinggungan hak antara pencipta dan pelaku yang mengharuskan user (perusahaan selular) membayar royalti kepada keduanya. Sedangkan produser rekaman suara tidak memiliki hak karena RBT adalah suatu pengumuman."

"AbstrakIndonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai cerita rakyat masing-masing yang berasal dari masyarakat daerahnya. Cerita rakyat ini pada dasarnya diberikan melalui media lisan bukan tulisan serta dikenal sebagai folkore. Penulisan buku yang berdasarkan cerita rakyat dengan pencantuman nama pencipta tidaklah tepat karena hak cipta atas cerita rakyat termasuk sebagai salah satu ekspresi budaya tradisional serta dimiliki oleh negara, dalam hal ini dikelola dan diwakili oleh pemerintah. Masyarakat daerah asal cerita rakyat tersebut berada juga berhak atas pemanfaatan atas cerita rakyat tersebut, baik dari sisi hak moral dan hak ekonomi."

"Musik tradisional di Indonesia merupakan suatu kekayaan budaya yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan terus ada hingga sekarang. Musik tradisional yang beragam dan memiliki ciri khas dan unik tentunya menarik minat orang untuk mempelajarinya. Sehingga tak jarang banyak musisi – musisi dan seniman yang memadukan musik tradsional dengan musik modern untuk memunculkan ciptaan musik baru. Banyak musik tradisional Indonesia yang digunakan di luar negeri dan bahkan banyak orang asing yang mempelajari musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, gong, dan seni musik lainnya. Bahkan banyak musisi Indonesia yang memadukan musik tradisional dengan musik modern. Sebut saja seperti Balawan dan Ethnic Percussion yang selalu membawakan musik tradisional dengan musik modern lalu ada juga grup musik Emoni yang menggunakan musik modern dan tradisional dalam membawakan semua lagunya. Bisa dikatakan hal yang dilakukan oleh kedua musisi tersebut untuk melestarikan budaya seni musik tradisional Indonesia.Salah satu bentuk atau proses melestarikan budaya bisa dilihat pada pementasan musik Megalitikum Kuantum. Pada pementasan ini, terdapat perpaduan musik tradisional dan musik modern. Pementasan ini merupakan ide kreatif dari Rizaldie Siagian yang merupakan seorang musisi dan seniman. Megalitikum Kuantum memiliki arti langit yang merupakan atap dari segala unsur kehidupan seperti batu, air, kayu dan beberapa unsur lainnya. Unsur – unsur ini pun diambil dari seni musik tradisional Indonesia seperti jegog, gamelan, dan lain – lain. Pementasan Megalitikum Kuantum menimbulkan beberapa Hak dan Hak Cipta dan bagaimana kedudukan seni musik tradisional dalam pementasana tersebut. Beberapa hak yang timbul dalam Hak Cipta merujuk pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan musik tradisional merujuk pada Undang – Undang Nomor 5Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kedua peraturan perundang – undangan tersebut memiliki ketentuan – ketentuan yang melindungi musik tradisional dan bagaimana jika muncul ciptaan baru karena perpaduannya dengan musik modern.

---

Traditional music in Indonesia is a cultural wealth that has existed since ancient times and continues to exist today. Traditional music that is diverse and has distinctive and unique characteristics certainly attracts people to learn it. So it is not uncommon for many musikians and artists to combine traditional music with modern musik to create new musikal creations. A lot of Indonesian traditional music is used abroad and even many foreigners have studied traditional Indonesian music such as gamelan, angklung, gong, and other musical arts. In fact, many Indonesian musikians combine traditional musik with modern music. For example, Balawan and Ethnic Percussion, who always present traditional music with modern music, then there is also an Emoni music group that uses modern and traditional music in performing all their songs. It could be said that the things done by the two musikians were to preserve the culture of Indonesian traditional music arts. One form or process of preserving culture can be seen in the Megalitikum Kuantum music performance. In this performance, there is a combination of traditional music and modern music. This performance is a creative idea from Rizaldie Siagian who is a musician and artist. Megalitikum Kuantum have the meaning of the sky which is the roof of all living elements such as stone, water, wood and several other elements. These elements are also taken from traditional Indonesian musik such as jegog, gamelan, and others. Megalitikum Kuantum performances give rise to several rights and copyrights and how the position of traditional music in the performance. Several rights arising in copyright refer Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 about Hak Cipta and and Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Both laws and regulations have provisions that protect traditional music and what if a new creation appears because of its combination with modern music."

"Musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, di mana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan pikiran berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, keterampilan, waktu, dan biaya-biaya. Di samping mempunyai nilai moral, karya musik rekaman suara juga mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang begitu luas. Apalagi pada era globalisasi saat ini yang sedang melanda dunia, dan diiringi kemajuan di bidang iptek, maka orang lebih mudah merekam karya seseorang, baik untuk diri sendiri maupun untuk diperdagangkan. Untuk itu bagaimana perlindungan hukum pencipta musik rekaman suara di Indonesia, dan apakah UD No. 7/1987 tentang Hak Cipta masih berlaku efektif, serta bagaimana jalan keluarnya apabila sudah tidak efektif lagi.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan si pencipta musik rekaman suara di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut analisis penulis maka perlindungan hukum pencipta musik rekaman suara tidak disertai kepastian hukum, dan UUHC Indonesia tidak efektif lagi, serta diperlakukan penyempurnaan sebagai jalan keluar yang ditempuh. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendaftaran yang dianut oleh undang-undang ini, yaitu "Negatif Deklaratif", di mana pendaftaran bukan merupakan keharusan, serta antara tujuan dan maksud pendaftaran tidak sejalan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan maksudnya adalah untuk mengejar kebenaran, prosedur formal. Selain itu, UUHC yang berlaku sekarang ini sudah memberikan perlindungan hukum yang tidak tepat, karena hak atas karya rekaman suara mendapat perlindungan sebagai hak cipta, seharusnya hak yang berdampingan dengan hak cipta. Karena itu sering menimbulkan kerancuan dan pelanggaran-pelanggaran, misalnya pembajakan kaset. Begitu juga aparat penegak hukum, dalam melakukan tugasnya tidak mempunyai keseragaman dalam mengambil keputusan. Masyarakat pun masih beranggapan, jika karya cipta tidak didaftarkan adalah milik bersama, dan masyarakat lebih merasa diuntungkan dengan membeli kaset hashl bajakan daripada kaset aslinya. Selain harganya lebih murah, juga kualitasnya sama dengan yang asli. Selanjutnya dalam melakukan operasi di lapangan terhadap pembajakan, petugas tidak mempunyai fasilitas pendukung, misalnya dana, pakaian seragam dan lain sebagainya. Pembahasan di atas memberikan kesimpulan, perlindungan hukum karya musik rekaman suara tidak mempunyai kepastian hukum, dan UU No. 7/1987 tidak berlaku efektif lagi, serta jalan keluar yang ditempuh adalah mengadakan penyempurnaan terhadap undangundang tersebut dengan menghadapi era globalisasi. Sebagai saran, perlu diadakan penyuluhan hukum Hak Cipta kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, sebagai fasilitas pendukung digunakan sistem komputerisasi terpadu di setiap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di seluruh Indonesia."

"Perkembangan teknologi digital dan internet selain membawa manfaat bagi pencipta bagaimana suatu ide diekspresikan dalam bentuk ciptaan digital juga menimbulkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta baru terkait ciptaan digital. Hal ini semakin menegaskan perlunya penggunaan sarana teknologi sebagai alat perlindungan dan pencegahan pelanggaran hak cipta atas karya digital. Bentuk perlindungan dengan menggunakan cara atau sarana teknologi atas karya digital perlu mendapatkan legitimasi hukum, sehingga pada tahun 1996 diadakan WIPO Diplomatic Conference yang membahas bentuk perlindungan baru atas karya digital, sebagai tambahan dari apa yang sudah diatur dalam Bern Convention. Salah satu hal penting dalam WIPO Copyright Treaty (WCT) adalah diaturnya larangan atas tindakan pembobolan (circumvention) dalam pasal 11 atas teknologi proteksi atas ciptaan (technological protection measures), dan juga larangan tindakan pengubahan/peniadaan identitas digital dari suatu ciptaan (rights management information-RMI) dalam pasal 12, sebagai mekanisme proteksi ganda (double protection) atas ciptaan. Uni Eropa dan terutama Amerika Serikat merupakan penggagas utama kebutuhan perlindungan atas karya digital. Sebagai bentuk harmonisasi ketentuan hak cipta atas ditandatanganinya WCT oleh negara peserta, maka baik AS dan Indonesia menerjemahkan aturan tentang RMI pada ketentuan masing-masing negara. Studi ini mencoba menjelaskan dengan metode perbandingan hukum bagaimana aturan tentang RMI dalam WCT diterapkan dalam Digital Millenium Copyright Act 1998 di AS dan UU No.19 tahun 2002 di Indonesia, dimana ternyata ada perbedaan variasi dan corak pengaturan ketika diterjemahkan dalam legislasi nasional. Perbedaan tersebut tercermin dalam 5 (lima) hal : sistematika pengaturan, definisi pengaturan, tindakan yang dilarang, sanksi, serta pengecualian/pembatasan. Dalam Pasal 25 UUHC tercermin bahwa selain pengaturannya tidak sesuai dengan konsep dalam RMI dalam WCT juga terdapat perbedaan yang menonjol apabila dibandingkan dengan pengaturan di AS. Perbedaan-perbedaan tersebut diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi arah perumusan ketentuan RMI pada ketentuan UU Hak Cipta di Indonesia pada masa yang akan datang.

---

Development of digital technology and the internet is not only bringing benefits to the creator of how an idea is expressed in the form of digital works, but also gave rise to new forms of copyright infringement related to new digital creation. This further confirms the need to use technology as a means of protection and prevention of copyright infringement on digital works. Form of protection by using a method or means of digital technology on the works seeks to get legal legitimacy, so that in 1996 WIPO Diplomatic Conference held to discuss new forms of protection for digital works, as an addition to what is already regulated in the Berne Convention. One of the important point in WIPO Copyright Treaty (WCT) is arrangement of banning on acts of circumvention as regulated in Article 11 on technological protection measures, and also bans the alteration action / removal of digital identity of a works (rights management information -RMI) in chapter 12, as a double mechanism protection of works. The European Union and especially the United States is the main initiator for enhance and develop the protection of digital works. As a form of harmonization of the provisions of the copyright as legal consequence for the signing of the WCT by participating countries, the U.S. and Indonesia both translate the rules of the RMI to the provisions of each country. This study attempts to explain how the rules of the RMI in the WCT were interpreted in the Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA) in the U.S. and Act 19 of 2002 in Indonesia, where there were differences in variety and style settings when it translated into national legislation. Differences are reflected in the 5 (five) things: a systematic arrangement, the definition of regulation, provision which prohibited acts, penalties, and exclusion / limitation. UUHC as reflected in Article 25 reveals that the arrangements do not fit with the concept of the RMI in the WCT also there is a difference that stands out when it compared to the U.S DMCA. These differences are expected to be a significant input for the formulation of the provisions of the RMI in developing better Indonesian Copyright Law in the future."

"ABSTRAKRezim Hak Cipta telah memposisikan Pencipta sebagai tokoh utama yang memiliki hak yang bersifat eksklusif dengan batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Hak yang diberikan tidak hanya terbatas pada hak yang bersifat ekonomi namun juga Hak Moral. Musik sebagai salah satu bentuk ciptaan juga dilindungi dengan Hak Moral. Musik dalam cara dan bentuk apapun dalam pengekploitasinnya harus memperhatikan dan melindungi Hak Moral yang dimiliki Pencipta. Salah satu perkembangan terbaru dalam kegiatan pengeksploitasian musik adalah dengan mewujudkannya sebagai Ring Back Tone (RBT). Karena keterbatasan waktu, Operator Telekomunikasi sebagai pemilik layanan RBT dan Produser Rekaman suara sebagai penyedia materi RBT melakukan pemotongan/ mutilasi karya cipta lagu yang menyebabkan durasi lagu terpotong. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral dari Pencipta, karena sebelumnya para pihak dalam bisnis RBT tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari sang Pencipta Lagu.. Tesis ini akan meneliti apakah perjanjian lisensi antara Pencipta dan Produser Rekaman Suara dapat mengesampingkan Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif dan komparatif untuk mencari jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian izin lisensi yang dimiliki oleh Produser Rekaman Suara tidak dapat mengesampingkan Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta, karena apapun alasannya, pengeksploitasian suatu karya cipta tidak boleh melanggar Hak Moral Pencipta.

---

ABSTRACTCopyrights Rezim has put Authors as central party who had exclusive rights with certain borders restrictions in Copyrights act. The Rights which is given is not only just Ecomic elements but also Moral Rights. Music as one of the subject in Copyrights is also has Moral Rights Protection in it. In every usage and exploitation of any music, it also should protect Moral rights of the Author. One of the new ways to use music is by using it as Ring Back Tone (RBT). Because there is a time limit, Telecommunication Operator as the owner of RBT service and Producer of Phonograms as the provider of the content of RBT made some modification by mutilated the songs. It indicate there is an infringement of author's Moral Rights, because there is no prior approval from the author. This Tesis will research and studying the license agreement between Authors and producer of phonograms can override Moral Rights of author. This Tesis will use normative, qualitative and comparative method to find the answer of the problem. The result of the research show that license which Producer of phonograms have didn't give the Producer a Moral Rights, because it still owned by the authors."

"Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan kreativitasnya ke dalam bentuk yang nyata atau disebut karya cipta yang salah satunya adalah lagu dan/atau musik. Dalam membuat suatu karya lagu, banyak hal yang dikorbankan beberapa diantaranya ialah waktu dan biaya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan diberikan kepada mereka para Pencipta lagu untuk dapat terus berkembang dengan menyalurkan hasil kreativitasnya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menunjukkan bentuk penghargaan melalui Hak Ekonomi dan Hak Moral juga diberikan kepada Pencipta oleh negara untuk membantu ekonomi Pencipta dan tidak melepaskan ikatan batin antara Pencipta dan karya ciptanya. Pencipta tidak dapat berdiri sendiri dalam membuat suatu karya cipta lagu. Hadirnya perusahaan rekaman dalam industri musik, membantu Pencipta lagu untuk dapat memproduksi lagu-lagunya menjadi karya yang sempurna. Problematika yang mendasari penelitian ini muncul dari hasil kerjasama Pencipta dan perusahaan rekaman. Sampai saat ini, masih terdapat pihak dari perusahaan rekaman yang tidak memahami pentingnya Hak Pencipta. Hak Pencipta sering dikesampingkan untuk mendapatkan keuntungan yang sepihak. Kepercayaan telah diberikan secara penuh oleh Pencipta kepada perusahaan rekaman, namun pada akhirnya Pencipta mendapatkan kerugian besar karena tidak terpenuhi Hak Pencipta nya. Pencipta merupakan akar dari industri musik, sudah seharusnya Pencipta lebih di prioritaskan dalam industri musik karena tanpa Pencipta tidak ada karya cipta yang lahir. 

---

The State of Indonesia gives freedom to its citizens to channel their creativity into tangible forms or are called copyrighted works, one of which is songs and/or music. In making a work of songs, many things are sacrificed, some of which are time and cost. Therefore, the form of protection given to them, songwriters, is to be able to continue to develop by channeling the results of their creativity in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. the appearance of a form of appreciation through Economic Rights and Moral Rights is also given to creators by the state to help the creator's economy and not release the bond between the creator and his copyrighted work. The creator cannot stand alone in making a song copyrighted work. The presence of record companies in the music industry helps songwriters to be able to produce their songs into perfect works. The problems that underlie this research arise from the results of creation and record companies. Until now, there are still parties from record companies who do not understand the importance of copyright creators. Author rights are often set aside to gain unilateral benefits. Trust has been given in full by the Author to the record company, but in the end the Creator suffers a big loss because he does not fulfill the Creator's Rights. Creators are the root of the music industry, creators should be prioritized in the music industry because without creators no copyrighted works are born."

"Tulisan ini menganalisis mengenai penerapan dari Doktrin Joint Authorship di Indonesia, khususnya terhadap permasalahan pada larangan untuk Pencipta lagu dalam mempertunjukan lagu ciptaan bersama. Joint Authorship merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika terdapat dua atau lebih Pencipta yang berkontribusi untuk menghasilkan suatu karya cipta bersama. Doktrin Joint Authorship sendiri telah diterapkan di Indonesia, khususnya dalam proses penciptaan lagu. Akan tetapi, terdapat permasalahan terkait dengan Joint Authorship yang terjadi di Indonesia, yakni saat seorang Pencipta melarang Pencipta lainnya untuk mempertunjukan lagu ciptaan bersama. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian dari tulisan ini menunjukan bahwa Joint Authorship telah diakui dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam definisi Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Akan tetapi, pengaturan lebih lanjut mengenai Joint Authorship ini belum diberlakukan di Indonesia. Doktrin Joint Authorship juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang jelas saat proses penciptaan bersama yang dilakukan oleh beberapa pihak Pencipta. Selain itu, dengan adanya model Doktrin Joint Authorship, dapat diketahui bagaimana dampak terhadap kepemilikan atas lagu-lagu yang telah diciptakan bersama oleh para Pencipta. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini merekomendasikan bahwa perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai Joint Authorship dalam UUHC yang berlaku di Indonesia.

---

This paper analyzes the application of the Doctrine of Joint Authorship in Indonesia, especially on the issue of prohibition for the Creator in using the song of joint works. Joint Authorship is a phenomenon that occurs when there are two or more creators who contribute to produce a joint copyrighted work. The doctrine of Joint Authorship itself has been applied in Indonesia, especially in the process of song creation. However, there are problems related to Joint Authorship that occur in Indonesia, namely when a creator prohibits other creators from using songs of joint works. This paper is prepared using doctrinal research method. The research results of this paper show that Joint Authorship has been recognized in Indonesian legislation, which is under the definition of Creator in Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, further provisions regarding Joint Authorship have not been enacted in Indonesia. The Joint Authorship Doctrine also underlines the importance of clear communication and agreement during the co-creation process carried out by several Creators. In addition, with the existence of the Joint Authorship Doctrine model, it can be seen how the impact on the authorship of songs that have been co-created by the Creators. Thus, the results of this study recommend that there is a need for further regulation of Joint Authorship in the existing UUHC in Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis mengenai penerapan dari Doktrin Joint Authorship di Indonesia, khususnya terhadap permasalahan pada larangan untuk Pencipta lagu dalam mempertunjukan lagu ciptaan bersama. Joint Authorship merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika terdapat dua atau lebih Pencipta yang berkontribusi untuk menghasilkan suatu karya cipta bersama. Doktrin Joint Authorship sendiri telah diterapkan di Indonesia, khususnya dalam proses penciptaan lagu. Akan tetapi, terdapat permasalahan terkait dengan Joint Authorship yang terjadi di Indonesia, yakni saat seorang Pencipta melarang Pencipta lainnya untuk mempertunjukan lagu ciptaan bersama. Tulisan ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian dari tulisan ini menunjukan bahwa Joint Authorship telah diakui dalam perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam definisi Pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Akan tetapi, pengaturan lebih lanjut mengenai Joint Authorship ini belum diberlakukan di Indonesia. Doktrin Joint Authorship juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kesepakatan yang jelas saat proses penciptaan bersama yang dilakukan oleh beberapa pihak Pencipta. Selain itu, dengan adanya model Doktrin Joint Authorship, dapat diketahui bagaimana dampak terhadap kepemilikan atas lagu-lagu yang telah diciptakan bersama oleh para Pencipta. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini merekomendasikan bahwa perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai Joint Authorship dalam UUHC yang berlaku di Indonesia.

---

This paper analyzes the application of the Doctrine of Joint Authorship in Indonesia, especially on the issue of prohibition for the Creator in using the song of joint works. Joint Authorship is a phenomenon that occurs when there are two or more creators who contribute to produce a joint copyrighted work. The doctrine of Joint Authorship itself has been applied in Indonesia, especially in the process of song creation. However, there are problems related to Joint Authorship that occur in Indonesia, namely when a creator prohibits other creators from using songs of joint works. This paper is prepared using doctrinal research method. The research results of this paper show that Joint Authorship has been recognized in Indonesian legislation, which is under the definition of Creator in Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, further provisions regarding Joint Authorship have not been enacted in Indonesia. The Joint Authorship Doctrine also underlines the importance of clear communication and agreement during the co-creation process carried out by several Creators. In addition, with the existence of the Joint Authorship Doctrine model, it can be seen how the impact on the authorship of songs that have been co-created by the Creators. Thus, the results of this study recommend that there is a need for further regulation of Joint Authorship in the existing UUHC in Indonesia."