Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilíhan topik tugas akhir ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap perkembangan produk tradefinance yang disediakan oleh perbankan untuk mendukung aktivitas nasabah eksportir & importir terutama eksportir karena kegiatan ini berkontribusi tinggì untuk memperkuat devisa negara. Perkembangan berbagai sektor ekonomi memerlukan dukungan perbankan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi dunia usaha tersebut. Karena itu produk-produk trade finance yang memang spesifik ditujukan pada kegiatan ekspor-impor merupakan salah satu solusi bagi kedua pihak yaitu bank untuk pengembangan produk perbankan berbasis fee?based income dan pengusaha guna meminimalisir financing cost produksinya. Pilihan terhadap produk forfaiting terutama karena produk mi spesifik disediakan untuk mendanai aktivitas ekspor.

Melalui piihan metode penelitian analisis deskriptif baik data primer maupun data sekunder disajikan secara kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh dengan mengadakan tatap muka langsung dan wawancara dengan pihak bank lokal sementara data sekunderdiperoleh melalui berbagai buku, artikel majalah dan kliping media cetak dan berbagai terbitan.

Produk forfaiting adalah suatu fasilitas pendanaan yang pada prinsipnya mengubah kiaim tagihan eksportír baik berupa bills/draft atau dengan surat promes berjangka waktu tertentu menjadi dana likuid yang dapat diperoleh secara cepat. Forfaiter yang membeli tagihan tersebut dari bank atau bank eksportir, berarti sekaligus mengambil alih risiko yang terkandung pada tagihan itu baik country risk, commercial risk dan currency risk yang berkaitan dengan importir. Sifat forfaiting yang with no recourse menjadi daya tarik yang spesifik dan fasilitas ini dibandingkan dengan fasilitas pendanaan ekspor lainnya yang masih mengandung risiko kegagalan atau batalnya pembayaran.

Operasional forfaiting berkembang dalam aplikasinya sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Dan yang tadinya ditujukan untuk ekspor berjangka menengah-panjang dan nilai transaksi yang tinggi, sekarang forfaiting dapat diaplikasikan untuk ekspor berjangka pendek serta nilai transaksi yang lebih kecil sekalipun. Daya tarik fasilitas forfaiting bagi bank berkaitannya dengan terbebasnya aplikasi fasilitas ini dari berbagai ketentuan dan peraturan Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan ekspansi kredit perbankan. Forfaiting tidak membawa implikasi pada CAR, RR, struktur permodalan, PKLN dan LDR bank. Dari aspek biaya (cost of money), fasilitas forfaiting ini berbiaya rendah karena sumber dananya berasal dari luar negeri, dimana sumber pendanaan domestik tidak dapat menyamai struktur biaya forfaiting.

Daya tarik forfaiting bagi eksportir berupa kemudahan operasional fasilitas ini serta beban biaya dana (cost of money) yang rendah sehìngga dapat mendukung harga jual produk agar kompetitif di pasar ekspor. Jaminan yang diberikan oleh forfaiting berupa kepastian dan cepatnya pembayaran yang diterma eksportir membuka peluang bagi eksportir untuk memperluas pasar ekspornya ke negara negara yang dijamin oleh forfaiter meskipun calon importir di negara tersebut baru bagi eksportir. Aplikasi forfaiting yang dilakukan oleh 2 (dua) bank komersial, di Eropa dan di pasar domestik, membuktikan keunggulan dan manfaat forfaiting yang didapat oleh bank yang menawarkan jasa tersebut pada nasabah eksportir.

Perkembangan forfaiting di Indonesia pada masa mendatang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi industri perbankan nasional. Peluang forfaiting di Indonesia masih terbuka lebar karena jika dilihat dari sisi penawaran, maka belum banyak bank devisa yang mampu mengaplikasikannya sementara dari sisi permintaan, potensi aktivitas ekspor Indonesia masih terus akan meningkat dengan diperkuat oleh komitmen pemerintah baik dari sektor moneter maupun rill untuk terus memajukan ekspor Indonesia. Bank-bank devisa kelas atas memiliki peluang besar untuk memperoleh fasilitas forfaiting dari bank asing karena kepercayaan dunia perbankan internasional pada kinerja bank-bank itu. Sisi ancaman yang harus diperhitungkan adalah saat masuknya kompetitor baik bank asing ataupun lembaga keuangan asing yang mampu menawarkan langsung produk forfaiting secara lebih efisien karena telah berpengalaman dan memiliki infrastruktur yang mendukung berkembangnya forfaiting seperti pasar sekunder forfaiting.

Abstrak :
Penelitian terdahulu menemukan bahwa hubungan negatif antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal hanya terkonsentrasi pada perusahaan yang tidak memiliki hambatan keuangan (unconstrained firms). Hasil penelitian ini menunjukan hasil yang berbeda. Penelitian dilakukan dengan metode ordinary least square (OLS) menggunakan data panel, dan didapatkan hasil bahwa hubungan negatif berlaku tidak hanya pada perusahaan yang memiliki financial unconstrained namun juga pada perusahaan yang memiliki financial constrained. Hubungan negatif tersebut mendukung berlakunya praktik pecking order theory pada perusahaan non keuangan dan non utilitas di Indonesia. Hubungan negatif tersebut juga mengindikasikan adanya asymmetric information dan biaya pendanaan eksternal yang tinggi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya substitusi antara pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Ukuran (total aset) dan umur (tahun IPO) perusahaan digunakan sebagai constraint criteria untuk mengidentifikasi hambatan keuangan yang dihadapi perusahaan. Hasil yang didapat menunjukan bahwa ukuran perusahaan menjadi dasar yang lebih jelas dan lebih konsisten dibandingkan dengan umur perusahaan dalam mengidentifikasi hambatan keuangan. ......Recent studies find that the negative relation between internal and external financing is concentrated among unconstrained firms. This study shows a different result. This study use ordinary least square (OLS) method with panel data and find that a negative relation between internal and external financing is concentrated not only among unconstrained firms but also among constrained firms. This negative relation is interpreted as evidence supporting pecking order theory (POT) on non financial and non utilities firms in Indonesia. This negative relation also indicates asymmetric information and high external financing cost in Indonesia. Firm?s size (total asset) and age (year of IPO) are used as constraint criteria to identify financial constraint faced by firms. The result shows that firm's size is stronger and more consistent as constraint criteria compared to firm?s age.

Abstrak :
Ketersediaan dana jangka panjang memang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan usahanya, termasuk di bidang usaha perbankan. Bagi bank, agar tenis berkembang maka haruslali memberikan kredit yang Iebíh banyak. Namun, bank mempunyai beberapa kendala antara lain sumber dana bank bersifat jangka pendek (giro, tabungan, deposito), sedangkan kredit umumnya jangka panjang sehingga bank menghadapi risiko mismatch, Begitu pula bagi bank pemberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), di mana KPR umumnya berjangka panjang 15 - 20 tahun. Sementara di lain pihak, bank tersebut mempunyal aset yang idle berupa tagihan KPR tersebut. Guna menjembatani kebutuhan dana tersebut dan memanfaatkan aset yang idle tadi, dimungkinkan dengan cara melakukan asset backed securitization (ABS) atau efek beragun aseEt (EBA) atau melakukan sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain yang berfungsi khusus yang disebut special purpose vehicle (SPV). Kemudian SPV menerbitkan surat utang yang dljamin dengan portofolio aset tadi. Keuntungan sekuHtisasi net antara lain dapat meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan. Karena transaksi sekuritisasi aset diperlakukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva. Keuntungan lain, sekuritisasi net ? -khususnya oleh bank, dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penyaluran dana. Aset-aset yang dapat disekuritisasi adalah aset yang relatif aman, seperti tagihan KPR, tagihan kartu kredit, tagihan kredit kendaraan bermotor, dll. Sekuritisasi aset pada tagihan KPR agak berbeda dengan aset lain, di mana sekuritas hutangnya dapat pula diperdagangkan di pasar khusus mortgage, yang disebut pasar sekunder perumahan (secondary mortgage market). Adanya pasar sekunder perumahan ini akan memberikan likuiditas untuk sektor perumahan secara berkesinambungan dan berdampak pada penurunan tingkat bunga KPR yang dapat dinikmati masyarakat. Naniun, sebagai tahap awal, sekuritisasi aset pada tagihan KPR dijembatarn dengan adanya konsep secondary mortgage facility (SMF) sebagai lembaga yang memberi pinjaman kepada bank pemberi KPR. dengan jaminan portofolio tagihan ¡(PR. Pada SMF, tagihan KPR dijadikan jaminan, jadi bukan merupakan penjualan aset. Konsep ini telah diterapkan di beberapa negara termasuk Malaysia, yang terbukti berhasil menciptakan suku bunga KPR yang rendah. Indonesia pun mulai mengadaptasi konsep SMF ini, mengingat suku bunga KPR di Indonesia tertinggi di banding negara di Asia Iainnya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil mengakibatkan tertundanya peiaksanaan sekuritisasi aset. Perusahaan yang niemungkinkan penerapan sekuntisasi aset atas tagihan KPR adalah Bank BTN. Bank negara yang mengkhususkan din menyalurkan kredit di bidang perumahan ini memiliki tagihan KPR yang besar jumlahnya. Dengan penerapan sekuritisasi aset melalui mekanisme SMF maupun dalam pengertian ?penjualan aset?, diharapkan BTN mempunyai sumber dana murah berjangka panjang yang cukup besar, sehingga dapat membiayai KPR lebih banyak lagi, dengan begitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan.

Abstrak :
Standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme sebagai upaya agar mampu untuk mengatasi pendanaan terorisme di Indonesia serta dampak pemberian sanksi FATF terhadap terkait industri jasa keuangannya memiliki dampak yang berbahaya bagi perekonomian suatu negara. Indonesia pernah masuk ke dalam daftar hitam FATF,diharapkan ada upaya agar tidak lagi masuk ke dalam daftar tersebut. Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuktikan bahwa Indonesia bersama masyarakat global mendukung pelaksanaan Rezim Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme. Diharapkan Indonesia terus memperbarui pengetahuan tentang tipologi yang terjadi dalam pendanaan terorisme, sehingga menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut dan untuk meminimalisir dampak negatif dari Pendanaan Terorisme yang terjadi di Indonesia. ...... International standards in the prevention and eradication of the financing of terrorism as efforts in order to be able to overcome the problems of the financing of terrorism in Indonesia as well as the impact of FATF sanctions against jurisdictions related financial services industry has its harmful effect for the economic system of a country. Indonesia already had get into the black list of FATF, so that, there is efforts to make Indonesia no longer enter into the list. Regulations issued by the Government of Indonesia is expected to prove that Indonesia participated together with the global community to support the implementation of the regime of the Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML / CFT). Indonesia is expected to continue to update the knowledge of typologies that occur in the financing of terrorism, so as to find a proper solution to these problems and to minimize the negative impact of the Financing of Terrorism in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana karena penyandang dana juga termasuk pelaku dari tindak pidana terorisme. Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme. Kasus bermula dari keterlibatan Koswara dalam mendanai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan memanfaatkan Financial Technology. Dengan kehadiran Financial Technology menjadikan bentuk baru dan memberi peluang bagi pelaku terorisme untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya celah regulasi di dalam Financial Technology yang mendorong terjadinya pendanaan aksi terorisme. Melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menganalisis tipologi pendanaan terorisme guna mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi pendanaan terorisme Koswara terhadap kelompok MIT dilakukan dengan berbagai macam cara baik menggunakan pengiriman konvensional melalui Bank maupun melalui FinTech. Sumber pendanaan diperoleh dari sumber yang legal/sah melalui dana pribadi dan Infaq Simpatisan. Kemudian untuk metode perpindanahan dana tersebut melalui bank konvensional dan pemanfaatan layanan Financial Technology seperti e-wallet, e-commerce dan e-payment. Selanjutnya untuk kegunaan dana tersebut diperuntukan bagi kebutuhan logistik dan sumber daya kelompok MIT berupa 2 unit GPS dan kebutuhan keberlangsungan hidup para anggota kelompok MIT. Selanjutnya terkait penerapan regulasi pengawasan Financial Technology saat ini masih lemah. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan sumber daya dari kelompok teroris dengan cara menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris guna memutus jejaring pendanaan kelompok tersebut. Kemampuan menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris diyakini mampu diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia. ......The research is motivated by the criminalization of terrorism financing as a crime because the financial providers are also the perpetrators of terrorism. Capturing the master mind, in this case the fund provider, is very important in supporting the success of countering terrorism. The case begins from Koswara's involvement in funding the East Indonesia Mujahideen (MIT) group by utilizing financial technology. The presence of financial technology has created a new way and provided opportunities for terrorists to commit the crimes. This is due to the presence of regulatory loopholes in financial technology that encourages such financing of terrorism acts. Using the Follow the Money approach, it is expecyted that law enforcement agencies can reveal the situation and problems they face in analysing the typology of terrorism financing in order to support the efforts of preventing terrorism in Indonesia. The study employs the qualitative approach. Data is collected through several tehniques, such as literature study and interviews. The results of the study indicate that the typology of financing terrorism committed by Koswara given to MIT group is carried out in various ways, both using conventional transfers through banks and Fintech. The sources of fund are lega or legitimate through personal funds and symphatizers’contribution (infaq). Meanwhile, the methods of transferring funds are through conventional banks and financial technology services, such as e-wallet, e-commerce and e-payment. The funds are used to pay for logistics and resources of the MIT group, such as two GPS units and survival needs of the members of the MIT group. Due to the fact that the implementation of financial technology supervision regulations is currently still weak, the author recommends the relevant agencies to take comprehensive steps to close the resources of terrorist groups by analysing the typology of terrorist group funding in order to cut off the funding network of the group. The ability to analyse the typology of terrorist group funding is believed to be able to be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia.

Abstrak :
Praktik pendanaan kolektif di Indonesia relatif baru. Salah satu Crowdfunding Platform (CF Platform) di Indonesia adalah Kitabisa.co.id yang dikelola oleh Yayasan Rumah Perubahan. Penelitian ini mengangkat masalah praktik pendanaan kolektif melalui CF Platform Kitabisa.co.id, mengidentifikasi ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur praktik itu, dan menjajaki masalah hukum yang berpotensi untuk muncul di masa depan. Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa peraturan perundang-undangan yang telah ada belum cukup untuk mengatur praktik pendanaan kolektif, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai praktik ini. Namun demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik pendanaan kolektif di Indonesia.

---

The practice of crowdfunding in Indonesia is relatively new. Kitabisa.co.id is one of the Crowdfunding Platforms (CF Platform) in Indonesia that is managed by the Rumah Perubahan Foundation. This research discusses the practice of crowdfunding by means of CF Platform Kitabisa.co.id, identifies the regulating provision of those practices, probes the legal issues that could potentially arise in the future. This research found that the current provisions in Indonesia do not fit the practices of crowdfunding well. Therefore it is necessary to establish provisions relating to those practices. But it is important to conduct further research on crowdfunding in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba menguji Analisis Pengaruh Kualitas Pendanaan Terhadap Kinerja Investasi Dana Pensiun Bank XYZ. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian korelasional yang menganalisis hubungan sebab akibat antara kualitas pendanaan dan kinerja investasi. Variabel bebas dalam skripsi ini adalah kualitas pendanaan yang diukur dari RKD (Rasio Kecukupan Dana) Dana Pensiun Bank XYZ dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Variabel tidak bebas dalam skripsi ini adalah kinerja investasi yang diukur dari ROI (Return On Investment) dan ROA (Return On Asset) Dana Pensiun Bank XYZ dari tahun 2011 sampai dengan 2013. Rasio Kecukupan Dana (RKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Investment (ROI) dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA).

---

This study attempted to examine Analysis of Effect on Performance Quality Funding Pension Fund Investment Bank XYZ. The author in this study uses the correlational studies that analyze the causal relationship between the quality and performance of investment funds. The independent variable in this paper is that the measured quality of RKD funding (Fund Adequacy Ratio) XYZ Bank Pension Fund from 2011 to 2013. Dependent variable in this paper is that investment performance is measured from the ROI (Return On Investment) and ROA (Return on Assets) XYZ Bank Pension Fund from 2011 to 2013. Fund Adequacy Ratio (RKD) positive and significant impact on Return On Investment (ROI) and the Fund Adequacy Ratio (RKD) positive and significant impact on Return on Assets (ROA).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk. This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.