Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuanganKementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non-tax revenue before and after the accrual-based is implemented on Ministry of Finance's financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual-based accounting. This research is a descriptivequalitative research of non-tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual-based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non tax revenue before and after the accrual based is implemented on Ministry of Finance rsquo s financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual based accounting. This research is a descriptive qualitative research of non tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Sistem logistik nasional masih terdapat kendala, salah satunya adalah mahalnya biaya logistik di Indonesia. Pada tahun 2018 Indonesia berada di peringkat ke-46 dengan skor 3,15 menurut data Logistic Parameter Index (LPI).  Hal tersebut berdampak pada kemampuan daya saing sektor industri khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh negara lain. Biaya logistik yang tinggi berdampak pada harga produk dan jasa di pasaran. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, terutama di daerah pedesaan. Supaya industri di sektor UMKM dapat bertumbuh, pemerintah perlu melakukan perubahan untuk menekan biaya logistik yang tinggi dengan memperbaiki sistem logistik nasional. Perbaikan sistem logistik nasional dengan reformasi kebijakan logistik diperlukan untuk menekan biaya logistik sehingga industri nasional dapat berkembang dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja sistem logistik berdasarkan kebijakan pemerintah dan merekomendasikan model perbaikan sistem logistik. Hasilnya didapatkan bahwa komponen biaya logistik tertinggi yaitu biaya pelayaran dan biaya trucking. Model perbaikan yang direkomendasikan pada penelitian ini adalah penerapan insentif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Short Sea Shipping (SSS) dalam pulau.

---

The national logistics system still has constraints, one of them is the high cost of logistics in Indonesia. In 2018 Indonesia was ranked 46th with a score of 3.15 according to Logistic Parameter Index (LPI) data.  This has an impact on the competitiveness of the industrial sector, especially Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) with products and services offered by other countries. High logistics costs have an impact on the price of products and services in the market. Thus causing the purchasing power of the community to decrease, especially in rural areas. In order for industries in the MSME sector to grow, the government needs to make changes to reduce high logistics costs by improving the national logistics system. Improvement of the national logistics system with logistics policy reforms is needed to reduce logistics costs so that the national industry can develop and improve the Indonesian economy. This study aims to evaluate the performance of logistics systems based on government policy and recommend a model of improvement of logistics systems. The result was obtained that the highest logistics cost component are the shipping cost and trucking cost. The improvement model recommended in this study are the application of Non-Tax State Revenue (PNBP) and Short Sea Shipping (SSS) intra island."