Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan gizi pada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan balita. Untuk menanggulangi hal tersebut telah ditetapkan kebijakan pemerintah yang dititik beratkan pada upaya penyelamatan dan pemulihan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS}, dalam bidang kesehatan dikenal dengan nama Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JBS-BK) yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan derajat kesehatan ddan status gizi keluarga miskin, dimana sebagai pelaksana pelayanan kesehatan pada tingkat desa dilakukan oleh bidan di desa.Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan bidan di desa dalam pelaksanaan Progam JPS-BK di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kwalitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh halayak sumber informasi atau informan. Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah bidan di desa, yang berjumlah 33 orang dan 6 orang dokter Kepala Puskesmas di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan bulanan Puskesmas dalam Program JPS-BK dan laporan Pelaksanaan Program JPS-BK Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang serta data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada bidan di desa dan dokter kepala Puskesmas dan telaah dokumen atas catatan dan laporan yang dibuat oleh bidan di desa.Analisa data tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan content analysis. Sedangkan agar validitas data dapat terjaga maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metoda.Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada umumnya bidan di desa mengetahui tentang sasaran Program JPS-BK, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi program JPS-BK walaupun belum usai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlakuUntuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap sasaran Program JPS-BK dan tercapainya target serta terserapnya dana diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan di desa, sosialiasi Program RS-8K kepada seluruh komponen masyarakat dan aparat Kelurahan koodinasi antara anggota tim desa, lintas program dan lintas sektoral serta adanya dikungan politik dan pimpinan daerah yang berjenjang dan berkelanjutan."

"ABSTRAK Pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan memerlukan sumber dana yang memadai secara berkesinambungan. Sumber dana yang utama berasal dari penerimaan pajak dan salah satu jenis penerimaan.pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peranan penerimaan PBB ini sangat penting untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah, karena sebagian besar dari PBB ini dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya penerimaan PBB Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dalam tahun 1995 11996 realisasi target tak dapat dipenuhi sesuai dengan rencana. Ditinjau dari segi potensi masih dimungkinkan adanya peningkatan penerimaan yang lebih baik, walaupun diakui adanya beberapa kendala atau hambatan baik internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan penerimaan PBB yang tepat yang terkait dengan yang terkait dengan perencanaan dan penetapan potensi dan target, pengorganisasian dan pengendalian operasinya. Untuk memperoleh strategi peningkatan penerimaan PBB yang tepat dilakukan penelitian terhadap responden wajib pajak, aparat fiskus, aparat pemungut dan beberapa tokoh masyarakat dari masing-masing Kotamadya dan Kabupaten Dati II. Data yang dikumpulkan selain data primer dari para responden, juga data sekunder yang dianalisis dengan cara Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk menentukan kekuatan. kelemahan. peluang dan kendala dalam upaya meningkatkan kinerja PBB. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja PBB di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah masih rendah, kekuatan internal relatif lemah dan perlu ditingkatkan. Demikian juga faktor ekternal, baik kondisi sosial ekonomi, peran serta jajaran pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak relatif masih rendah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, diperlukan penyempurnaan strategi agar dapat mengeliminir kelemahan yang ada serta mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan cara mengadakan peningkatan terhadap perencanaan dan potensi target PBB, pengorganisasian data pendukung, manajemen pengendalian operasi pemungutan dan penagihan, sosialisasi PBB secara benar, peningkatan kualitas koordinasi dengan Instansi terkait serta peningkatan kualitas pelayan PBB secara keseluruhan. "

"ABSTRAKPenyusunan skripsi yang berjudul "Perancangan Bill of Material pada Kendaraan Angkutan Listrik dengan Penerapan Konsep Modul" ini dilakukan berdasarkan pendataan komponen pada prototipe Kendaraan Angkutan Listrik yang dibuat oleh tim yang terdiri dari pihak P2M Mesin FTUI dan mahasiswa tingkat akhir jurusan Mesin FTUI. Penulis dalam tim tersebut berada pada bagian design, drafting dan dokumentasi yang memfokuskan diri pada computer graphics design and drafting. Dalam pembuatan skripsi kegiatan yang dilakukan adalah pendataan komponen berupa gambar dari desain hingga komponen jadi. Selain itu pendataan dilakukan juga untuk mengetahui tipe komponen yang dibeli dan sistem-sistem yang digunakan.Dalam perancangan bill of material ini pendataan komponen adalah dasar dari perancangan. Setelah seluruh komponen yang diperlukan didata maka dilakukan proses analisa perakitan dan analisa fungsional komponen untuk menentukan klasifikasi untuk komponen-komponen tersebut. Setelah klasifikasi komponen selesai, pembuatan bill of material dimulai dengan penerapan konsep modul yang dalam teori bill of material disebut dengan Modular Bill of Material. Penerapan konsep modul pada perancangan bill of material ini dilakukan dalam ruang Iingkup yang Iebih kecil, yaitu untuk variasi kornponen pada satu produk yang dalam hal ini adalah Kendaraan Angkutan Listrik.Hasil dari perancangan berupa laporan bill of material yang terdiri dari klasifikasi berdasarkan fungsi (functional module), struktur produk secara Iengkap (bill of material pada KAL yang menunjukkan struktur dan index), dan bill of material itu sendiri. Selain itu untuk melengkapi penggunaan bill of material tersebut dibuat juga hasil dari pendataan komponen berupa gambar teknik.Perancangan yang dibuat telah disesuaikan dengan penerapan konsep modul yang secara utuh, yaitu untuk beragam produk yang bervariasi. Sehingga dalam pengembangan KAL selanjutnya telah ada dasar untuk sistem pendataan produk selanjutnya dari prototipe ini."

"Tesis ini membahas potensi pajak sarang burung walet di Kota Singkawang tahun 2012 dan upaya pemungutan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian didapat estimasi potensi pajak sarang burung walet sebesar Rp. 1,978 miliar. Angka ini menunjukkan nilai under estimate, berdasarkan data populasi rumah walet tahun 2008. Upaya pemungutan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Singkawang masih sangat minimal, karena belum ada pengusaha sarang burung walet yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang untuk mengoptimalkan potensi yang ada adalah dengan melakukan sosialisasi pajak dan pendataan objek pajak sarang burung walet secara lebih intensif.

---

The focus of this study is the swiftlet?s nest tax potency in Singkawang Municipality in 2012 and collected efforts by Singkawang Government in order to optimize it's potency. The research was a quantitative with descriptive analysis. The research results obtained estimates of the swiftlet's nest tax potency is Rp. 1.978 billion. It's figure shows under estimate value, based on swiftlet's house population data in 2008. Collection efforts that have been made by Singkawang Government was still very minimal, since no swiftlet?s nest entrepreneur who was confirmed as a tax payer. Singkawang Government efforts should be made to optimize the potency by tax information dissemination and data collection of swiftlet's nest tax object more intensively."

"Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga tahun 2010mencapai 76,4 juta jiwa mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu,sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 31,6juta jiwa. Secara prinsip, program Jamkesda dibentuk untuk memfasilitasimasyarakat miskin dan kurang mampu di luar kuota Jamkesmas yang dibiayaioleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjauketepatan sasaran peserta program Jamkesmas berdasarkan kriteriamiskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sumber data yangdigunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesiatahun 2012. Sampel penelitian adalah rumah tangga terpilih dari masingmasingblok sensus. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariathingga multivariat dengan regresi logistik. Masih terdapat 12,4% pendudukyang mendapatkan Jamkesmas, tetapi tidak miskin atau hampirmiskin. Selain itu, masih terdapat 56,4% penduduk yang hampir miskin dan41,1% penduduk miskin yang belum terjangkau pesertaan Jamkesmas.Layanan gratis merupakan faktor yang paling menentukan apakah pendudukdapat menjadi peserta Jamkesmas atau tidak. Mereka yang memilikilayanan kesehatan gratis berpeluang 5,462 kali mendapatkan layananJamkesmas dibandingkan mereka yang tidak memiliki layanan gratis.Perbaikan basis data, pengawasan, evaluasi serta sistem alokasi yang baiksangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran. Penyesuaiandata antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah bergunadalam penanganan peserta yang belum terdata.Participants of Public Health Insurance (Jamkesmas) up to 2010 reached76.4 million including poor and disadvantaged people, meanwhile participantsof Regional Health Insurance (Jamkesda) reached 31.6 million people.In principle, Jamkesda program is made to facilitate the poor and disadvantagedpeople outside Jamkesmas quota funded by local government.This study aimed to review the accuracy of Jamkesmas participant targetaccording to the poor criteria of Data Collection for Social ProtectionProgram. Data source used was National Socio-Economic Survey 2012.Population of this study was all households in Indonesia within 2012.Sample of this study was households selected from each census block.Analysis conducted was univariate, bivariate, and multivariate with logicticregression. There were 12.4% people receiving Jamkesmas, but they werenot poor or almost poor. Moreover, there were 56.4% the almost poor and41.1% the poor not yet having access to Jamkesmas. Free service is themost determining factor whether people can be Jamkesmas participants ornot. People having free health services had 5.462 times opportunity to getJamkesmas service compared to people who did not. Database improvement,surveillance, evaluation as well as good allocation system are neededto reduce the inaccuracy of target. Adjustment of data between HealthMinistry and local health agency is useful in handling uncovered participants."

"ABSTRAKPerlindungan ekspresi budaya tradisional EBT merupakan hal yang baru pada rezim kekayaan intelektual. Di Indonesia EBT dilindungi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait. Pemerintah daerah juga turut serta dalam membantu pelestarian dan menjaga budaya khas daerahnya sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2017 lalu juga telah disahkan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan budaya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya. Walaupun telah banyak peraturan yang diratifikasi oleh Indonesia dalam hal melindungi EBT, namun terbukti perlindungan terhadap EBT masih belum dilakukan secara maksimal. Salah satu contoh yang paling konkrit adalah ketika lagu khas daerah provinsi Maluku yang berjudul Rasa Sayange dipakai dalam pembukaan SEA Games 2017. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa negara serta pemerintah daerah provinsi Maluku butuh upaya-upaya perlindungan hukum dimasa yang akan datang agar bisa menjamin perlindungan terhadap EBT lewat lagu khas daerah bisa dilindungi dengan baik. Upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah beberapa diantaranya adalah pemerintah bisa memanfaatkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, membuat publikasi mengenai sejarah dan data-data yang berkaitan dengan lagu khas daerah dan ekspresi budaya lainnya serta melakukan kerjasama dengan masyarakat lokal.

---

ABSTRACT The protection of Traditional Cultural Expressions TCE is a new field in intellectual property regime. In Indonesia, it is protected by Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 about Copyright and Related Right. Local government also have responsible that has been regulated by Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Local Government. In 2017 that has been added a new regulation that protect traditional culture in Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 about Advancement in Culture. Although there were many regulations ratified by Indonesia in terms of protecting TCE, but the regulated is not fully maximize to protect the TCE. One of the most concrete examples was when a Maluku folk song Rasa Sayange being used in the opening of the 2017 SEA Games. From this, it can be concluded that the state and the provincial government of Maluku need a future legal protection efforts in order to guarantee the protection of the folk song and other TCE. The legal efforts that the government can do are by using the Integrated Cultural Data Collection System, making historical publications and data rsquo s relating to folk song and other TCE and do some cooperating work to protect the folk song and other TCE with local communities. "

"Stunting merupakan kondisi malnutrisi pada anak yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kerentanan pada penyakit degeneratif. Prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sebaran dan faktor risiko prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat dengan mempertimbangkan efek spasial. Penelitian ini menggunakan desain ekologi dengan pendekatan spasial. Data yang dianalisis bersumber dari SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) dan PK (Pendataan Keluarga) yang dikeluarkan pada Tahun 2021. Analisis data menggunakan Global Moran's I, LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation), dan SEM (Spatial Error Model). Hasil menunjukkan tidak ada keterkaitan spasial prevalensi stunting namun terdapat korelasi spasial pada nilai residualnya. Analisis SEM menunjukkan proporsi keluarga miskin, proporsi sumber air minum tidak layak, proporsi unmet need, proporsi tidak aktif BKB (Bina Keluarga Balita) berpengaruh signifikan untuk meningkatkan prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan proporsi kehamilan tidak diinginkan dan proporsi tidak mengakses informasi melalui internet justru berpengaruh dalam menurunkan prevalensi stunting. Selain itu, penelitian ini tidak membuktikan bahwa prevalensi KB dapat menurunkan prevalensi stunting.

---

Stunting is a condition of malnutrition in children which has an impact on decreasing productivity and susceptibility to degenerative diseases. The prevalence of stunting in West Java Province was the highest in Java Island in 2021. The purpose of this study was to analyze the distribution and risk factors for stunting prevalence in West Java Province by considering spatial effects. This study used an ecological design with a spatial approach. The data analyzed were sourced from the SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) and PK (Pendataan Keluarga) issued in 2021. Data analysis used Global Moran's I, LISA (Local Indicator of Spatial Autocorrelation), and SEM (Spatial Error Model). The results show that there was no spatial correlation between stunting prevalence but there was a spatial correlation in the residual value. SEM analysis showed that the proportion of poor families, the proportion of inadequate drinking water sources, the proportion of unmet need, the proportion of inactive BKB (Bina Keluarga Balita) and the prevalence of family planning had a significant effect on increasing the prevalence of stunting in West Java Province. Meanwhile, the proportion of unwanted pregnancies and the proportion of not accessing information via the internet actually had an effect on reducing the prevalence of stunting. In addition, this study did not prove that the prevalence of family planning can reduce the prevalence of stunting."

"Kepemilikan senjata api telah menjadi isu penting di kalangan TNI/Polri belakangan ini. Bermula dari tertangkapnya anggota TNI AD yang menyuruh orang untuk membeli senjata api ilegal membuktikan adanya indikasi bahwa senjata api yang bebas dijual diluar berpangkal dari beberapa oknum militer maupun Polri. Pengawasan pendataan kepemilikan senjata api yang bersifat konvensional di DitIntelkam yang sarat dengan prosedur yang berbelit-belit dan panjangnya tahapan yang makan banyak waktu diduga menjadi salah satu faktor penyebab banyak pemilik senjata api enggan untuk meregistrasikan pucuk senjata yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan digitalisasi teknologi informasi dalam upaya mengawasi kepemilikan senjata api untuk mereduksi jumlah kasus-kasus penembakan dengan senjata api yang tidak teregistrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan wawancara kepada informan penelitian dan observasi terhadap proses pengawasan pendataan yang terjadi di DitIntelkam. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sudah saatnya sistem konvensional yang diterapkan di DitIntelkam Polda Metro Jaya melakukan transformasi besar-besaran dengan basis Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan pengawasan pendataan senjata api, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The ownership of firearms among Army and Police personnel has become an important issue lately. Beginning with the seizure of an ex-army personnel who ordered an unknown individual to buy illegal firearms has empirically proven that are illegally sold out freely come from several personnel members of army and police. The conventional way of controlling data collection of firearms in DitIntelkam which involves some complicated procedures along with long stages and time consuming is presumed to be one of the factors of lots of firearms owners feel reluctant in registering their own firearms. The aim of this research is to describe the use of information technology digitilization in an attempt to control the firearms ownership addressed to reduce the number of shootings using the unregistered firearms. The research method in this reseearch is qualitative describe by involving research informants and observations of controlling data collection in DitIntelkam Polda Metro Jaya. The research finding is that it is the time for DitIntelkam to transform from conventional way to apply the digitilization in the basis of Information Technology to optimalize the control of data collection of firearms, particularly in the DitIntelkam, Polda Metro Jaya.

"