Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Krisis moneter yang menimpa Indonesia sejak akhir tahun 1997 mengakibat jumlah penduduk miskin meningkat.Dalam studi Akatiga (2000) menemukan beberapa dampak yang dialami perempuan pengusaha mikro selama dan setelah krisis ekonomi . Diantaranya adalah semakin sulitnya mengelola usaha,karena beban kerja dan tanggung jawab domestik yang meningkat di masa krisis,Sulitnya memperoleh informasi karena terbatasnya akses dan mobilitas.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2008. Analisis deskriptif dan ekonometrika dilakukan untuk menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan dengan menggunakan data dari berbagai instansi seperti BPS dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh tingginya rata-rata angka kemiskinan sebesar 19,80 persen diatas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 16,43 persen. Penyebaran penduduk miskin terpusat di Kabupaten dengan 94,17 persen dengan 54,12 persen bekerja di sektor pertanian, sebagai sumber utama pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, populasi berpengaruh signifikan dalam menambah jumlah penduduk miskin, angka melek huruf berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, berdasarkan temuan tersebut, kebijakan yang disarankan untuk ditempuh guna mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati penduduk miskin, pengendalian pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan angka melek huruf. ......The objective of this research is to understand and analyze the impact of economic growth, population, education and health on the number of poor people on Regency/City in the East Java Province 2005-2008. The descriptive and econometric analyses were used to find out the linkage between economic growth, population, education and health on poverty by applying data provided by BPS and the East Java Province Government. The less impressive quality of economic development has shown by the figure of poverty average 19,80 percent. The spread of poor was concentrated in Regency 94,17 percent which 54,12 percent agriculture is the main source of income. The economic growth was significantly affecting to decrease the number of poor people, number of population was significantly affecting to increase the number of poor people and adult literacy rate was significantly affecting to decrease the number of poor people. Based on these findings, policy recomendation to reduce the number of poor people is pro poor growth, the effective control of population growth rate and increasing the adult literacy rate.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka pengurangan kemiskinan sebagai bagian daripada pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 2015, Indonesia makin memantapkan program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Diawali tahun 1998 dengan program Jaring Pengaman Sosial pasca krisis moneter yang berfokus pada peningkatan supply, fokus program beralih pada sisi demand di tahun 2005. Perkembangan kebijakan pada tahun 2005 yang mengarah pada penerapan sebagian Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diiringi dengan pendanaan publik yang membesar 12 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mendorong perlunya kajian pelaksanaan program guna mengawal kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah gambaran dan menemukan model yang mengandung faktor-faktor paling berkontribusi terhadap utilisasi pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, guna memberi masukan bagi penyempurnaan kebijakan publik yang peduli kemiskinan. Utilisasi pelayanan rumahsakit dipilih sebagai pokok studi, mengingat perannya dalam mengatasi penyakit serius yang dibutuhkan namun sulit dijangkau masyarakat miskin bila tidak ada jaminan kesehatan. Desain studi bersifat potong lintang, menggunakan data Susenas 2005, dilengkapi dengan studi kualitatif tentang penatalaksanaan program 2005. Lokasi penelitian mencakup 6 kabupaten dan 6 kota di 6 provinsi. Sampel mencakup 32028 penduduk, dengan 20% penduduk termiskin (kuintail satu) berjumlah sekitar 6406 jiwa.

Proporsi penduduk miskin yang menggunakan pelayanan rumahsakit masih sekitar 0,4% untuk rawat jalan dan 0,4% untuk rawat inap. Angka tersebut merupakan sepertiganya utilisasi rawat jalan dan seperlimanya utilisasi rawat inap penduduk terkaya. Angka berbasis populasi ini jauh lebih rendah dari data berbasis fasilitas yang mencapai sekitar 4,32% RJTL dan 1,66% RITL, yang memperhitungkan juga frekuensi kunjungan. Penduduk miskin yang memiliki kartu pada pertengahan tahun 2005 hanya 17%.

Analisis statistik menemukan bahwa faktor~faktor yang berkontribusi pada model utilisasi rawat jalan rumahsakit oleh penduduk miskin pada tingkat individu adalah faktor terganggu akibat sakit dan pada tingkat rumahtangga adalah faktor pengeluaran rumahtangga untuk non-makanan. Sedangkan pada utilisasi rawat inap rumahsakit oleh penduduk miskin, berperan faktor status kawin, terganggu akibat sakit, kepemilikan kartu, pengeluaran non-makanan dan IPM.

Penelitlan ini merekomendasikan perbaikan targeting atau penetapan sasaran penduduk miskin yang tepat, perluasan sosialisasi pada sasaran penduduk miskin bukan hanya pada level birokrat dan provider, dukungan kelancaran penyaluran dana, pengembangan sistem penanganan keluhan, pemantapan monitoring dan evaluasi dengan sistem pemantauan berbasis wilayah, peningkatan partisipasi, tranparansi, akuntabilitas dan peningkatan kepuasan pemakai rumahsakit sebagai indikator mutu pelayanan bagi penduduk miskin.

---

Abstract
Within the effort to attain the Millenium Development Goals of 2015, Indonesia has further expanded free medical services to the poor. Started with Social Safety Net program following the monetary crisis in 1998, the program?s focus departed from supply improvement to demand oriented mechanism in 2005. The policy that has moved towards the implementation of National Act No.40 of 2004 on the National Social Security System, with the I2 times increased funding support as compared to those of previous years, has driven the improtance of progam assessment for the improvement of that pro-poor public policy.

This study aims at examining the picture and model development containing contributing factors to the utilization of health services within the health protection program for the poor; as inputs to the pro-poor policy. The utilization of hospital services is selected as focus of this study for its rol in combating serious illness that is demanded but difficult to reach by the poor if there is no health protection scheme. The study design is cross-sectional, using the 2005 Susenas data with primary data collection Bom a rapid assessment done of 2005 program implementation. The study sites cover 6 regencies and 6 municipalities in 6 provinces. The sample includes 32028 population, with 20% of the poorest quintile amounted to 6406 subjects.

The proportion of the poorest that utilize hospital services was 0.4% for outpatient and 0.4% for inpatient care. These figures are one-third for outpatient and one-fifth for inpatient of the richest quintail. The rates are far lower compared to facility based data amounted to 4.32% for outpatient and 1.66% for inpatient care, due to the inclusion of frequency measures in them. Only 17% of the poor admitted health card in their possesion.

Statistical analysis found that factors attributable to the outpatient hospital utilization model of the poorest at individual level was disability resulted ti°om the illness; and at the household level was non-food expenditure. Contributing factors for inpatient hospital utilization were marital status, disability resulted from the illness, the possession of health card, non-food household expenditure, and the district human development index.

This study recommends prompt targetting of the poor, extended socialization to the beneficiaries, not limited to bureaucrats and providers, the timely support of flow of funding, the proper management of complaints and grievance procedures, improvement in monitoring and evaluation with a stakeholder-friendly local area monitoring, and enhancement of participation, transparancy and accountability. Last but not least, the improvement of health services quality, in particular the satisfaction level ofthe health care beneficiaries, as the indicator of program effectiveness. Keywords: health services utilization, hospital, the poor.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemiskinan merupakan suatu masalah yang perlu dicermati di setiap negara. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang telah tunm beberapa tahun ini kembali mengalami peningkatan akibat berbagai macam krisis yang melanda Indonesia. Kehidupan golongan miskin yang buruk dapat dilihat dari lingkungan fisiknya, tempat tinggal, atau macam pekerjaannya. Umumnya mereka berpendidikan rendah dan hanya memiliki keterampilan yang terbatas sehingga menyulitkan mereka bekerja di sektor formal. Di perkotaan, penduduk miskin ini merupakan kelompok yang heterogen yang seringkali dipandang sebagai kelompok marjinal.

Berbagai pengalaman yang dirasakan selama hidup dalam kemiskinan diasumsikan sedikit banyak turut mempengaruhi/)5yc/7o/ogjca/ well-being (PWB) atau kesejahteraan psikologis mereka. Ross & Mirowsky (1989) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa status sosial ekonomi yang dimiliki individu berpengaruh terhadap psychological distress dan psychological well-being individu. Semakin rendah tingkat sosial ekonomi seseorang, maka kecenderungan tingkat distress-nya semakin tinggi, dan semakin rendah PWB individu tersebut. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa status sosial ekonomi yang rendah tidak hanya dapat meningkatkan akibat yang negatif, tapi juga menurunkan positive well-being individu (Ryff, 1996). Konsep PWB terbaru yang dikemukakan oleh RyfT dapat memperlihatkan bagaimana penilaian individu terhadap pencapaian potensi-potensi dlrinya pada saat ini, yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan harapan-harapan individu. Sebagai suatu konsep, PWB terdiri dari enam dimensi, yakni dimensi penerimaan diri, otonomi, penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, dan dimensi hubungan positif dengan orang lain.

Menurut Lewis (1976), orang yang mengalami penderitaan ekonomi selama bertahun-tahun lamanya memiliki potensi mengalami apa yang disebutnya sebagai budaya kemiskinan, yang ditandai dengan sikap yang fatalistik dan aspirasi yang rendah. Beberapa teori mengenai kemiskinan mengemukakan sisi negatif dari sifat-sifat orang miskin, seperti yang dikemukakan Argyle (1991),dan pada teori yang menekankan nilai-nilai. Dalam teori-teori tersebut dijelaskan bahwa orang miskin cenderung malas, tidak tekun, bergantung pada orang lain, menutup diri, tidak mempunyai konsep mengenai hari esok, bersikap menerima nasib, memiliki kontrol internal yang rendah dan berbagai pola perilaku yang tidak sesuai atau dianggap buruk oleh golongan yang tidak miskin. Semua teoriteori di atas memperlihatkan sifat-sifat buruk dari golongan miskin yang dapat mempengaruhi dimensi-dimensi PWB.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dibuat untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai gambaran PWB pada salah satu kelompok miskin di perkotaan. Subyek penelitian ini adalah para pengemudi becak berusia dewasa muda yang telah menarik becak minimal satu tahun lamanya. Dipilihnya para pengemudi becak sebagai subyek penelitian karena umumnya mereka memiliki karakteristik seperti orang miskin lainnya. Selain itu, sejak awal keberadaannya hingga sekarang ini, pekeijaan menarik becak seringkali menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif dapat menggali secara lebih mendalam penghayatan PWB dari setiap individu. Subyek penelitian ini beijumlah lima orang. Pemilihan subyek dila^kan secara purposif melalui metode pengambilan subyek bola salju (snowball/ chain sampling). Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (depth interview) ditambah dengan observasi terhadap subyek dan tempat dilakukannya wawancara.

Dari hasil wawancara terhadap kelima subyek, dapat disimpulkan bahwa kelima subyek memiliki gambaran PWB yang relatif baik. Secara berurutan, dapat dilihat dari gambaran dimensi hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, penerimaan diri, dan otonomi yang tampil cukup baik. Sedangkan dua dimensi lainnya, yakni dimensi tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi tampil dengan kualitas yang kurang memuaskan. Secara umum dapat dikatakan bahwa status pekeijaan yang rendah (sebagai tukang becak) atau tingkat sosial ekonomi rendah temyata berperan cukup besar pada pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup. Sedangkan dimensi hubungan interpersonal tampaknya tidak terlalu berkaitan dengan status pekeijaan yang rendah atau dengan tingkat sosial ekonomi subyek yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelimanya, diduga ada beberapa faktor yang berkaitan dengan PWB mereka. Diantaranya adalah dukungan sosial, beberapa variabel demografis, mekanisme perbandingan sosial dan pemusatan psikologis, sistem nilai budaya Jawa/ sikap mental sebagian besar masyarakat Indonesia, serta faktor kepribadian yang semuanya tampak cukup berperan mempengaruhi pembentukan dimensi-dimensi PWB kelima subyek.

Abstrak :
Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki beragam potensi ekonomi. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan tren meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adalah infrastruktur, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur dan kemiskinan  Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2013-2022. Model dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel infrastruktur yang terdiri dari jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan. Hasil statistik mengonfirmasi bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara variabel jalan, air minum layak, listrik, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan dengan jumlah penduduk miskin. Hasil dari penelitian ini adalah variabel air minum layak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan memiliki koefisien terbesar sehingga Pemerintah Kab/Kota Kalimantan Timur disarankan untuk berfokus pada penyediaan akses air minum kayak, jumlah sekolah dan jumlah fasilitas kesehatan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.   ......East Kalimantan is a province that has various economic potentials. However, the number of poor people in regencies/cities in East Kalimantan Province still shows an increasing trend. One of the reason is thought to be infrastructure, which is an important factor in development. This study aims to determine the relationship between infrastructure and poverty in Regencies/Cities in East Kalimantan in 2013-2022. The model in this study uses panel data with infrastructure variables consisting of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities. Statistical results confirm that there is a negative significant relationship between the variables of roads, proper drinking water, electricity, number of schools and number of health facilities with the number of poor people. The result from this study is that the variables of proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities have the largest coefficient so that the Regency/City Government of East Kalimantan is advised to focus on providing access to proper drinking water, the number of schools and the number of health facilities to reduce the number of poor people in the Regencies/Cities in East Kalimantan Province.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran religiositas sebagai moderator hubungan antara resiliensi dan subjective well-being pada penduduk miskin di Jakarta. Hasil penelitian pada 181 partisipan (114 laki-laki, 67 perempuan) menunjukkan bahwa effect size pada analisis regresi sederhana sebesar 15,3%, dan dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi moderasi menjadi sebesar 22,1%. Hal ini menunjukkan bahwa religiositas dapat memperkuat hubungan resiliensi dan subjective well-being pada penduduk miskin di Jakarta. Hasil penelitian ini menambah pengetahuan mengenai peran religiositas sebagai moderator hubungan resiliensi dan subjective well-being. ......This study is aimed to investigate the role of religiosity as a moderator of the relationship between resilience and subjective well-being of the poor in Jakarta. The results of the study on 181 participants (114 males, 67 females) showed that the effect size in the simple regression analysis was 15.3%, and the result followed by moderation regression analysis was 22.1%. This shows that religiosity could strengthen the relationship between resilience and subjective well-being of the poor in Jakarta. The results of this study enhance the knowledge of the role of religiosity as a moderating variable of the relationship between resilience and subjective well-being.