Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019 yang bertujuan untuk membenahi administrasi sistem perpajakan. Salah satu pembenahan administrasi yang difokuskan adalah terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu dengan cara membuat sistem bernama E-faktur. Sistem ini diberlakukan secara bertahap dimulai dari Juli 2014 hingga Juli 2016 dimana akan berlaku secara Nasional. Pada Laporan Magang ini menganalisis terkait keefektifan penerapan dari e-faktur tersebut di KPP Pratama Tebet, yang dinilai berdasarkan tiga indikator yaitu penerimaan PPN, jumlah PKP yang memiliki digital certificate, dan tingkat kepatuhan. Indikator penerimaan PPN dianalisis dengan analisis model ekonometri pendekatan OLS (Ordinary Least Square), variabel penjelas yang digunakan adalah SPT Masa PPN, jumlah PKP, jumlah SSP PPN dan variabel dummy sistem e-faktur. Sedangkan untuk dua indikator lainnya dijelaskan dengan analisis deskriptif. Dari hasil estimasi dan analisis pada data deret waktu bulanan periode tahun 2011 s/d 2015, diperoleh hasil bahwa penerapan e-faktur berdampak positif terhadap penerimaan PPN, dengan jumlah PKP yang terus meningkat dalam kepemilikan digital certificate namun belum secara continu meningkatkan tingkat kepatuhan.

---

The Directorate General of Taxation (DGT) has a Strategic Plan (Strategic Plan) 2015-2019 which aims to improve the administration of the tax system. One of the administrative reform that focused is related to Value Added Tax (VAT), by making a system called E-faktur. The system is phased in gradually starting from July 2014 until July 2016 which would apply nationally. In this internship report analyzes related to the effectiveness of the implementation e-faktur in KPP Pratam Tebet, which is assessed on three indicators there are VAT revenue, the amount of PKP which has a digital certificate, and compliance. VAT revenue indicators analyzed using econometric models approach OLS (Ordinary Least Square), explanatory variables used are VAT return period, the number of PKP, the number of SSP VAT and dummy variables e-faktur system. As for the two other indicators are described with descriptive analysis. From the estimation and analysis on the monthly time series of data cover the period 2011 until 2015, showed that the adoption of e-faktur has positive impact on VAT receipts, with the number increasing PKP in possession of a digital certificate but not yet continously improve compliance levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Konsumsi rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non-pangan. Indikator kinerja PPN ditunjukkan dengan VAT C-efficiency ratio yang dihitung dari penerimaan PPN tiap provinsi dibagi dengan tarif PPN dikali PDRB Konsumsi. Hasil regresi dengan menggunakan model estimasi panel data fixed-effect menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada suatu provinsi. Artinya, kenaikan konsumsi rumah tangga secara agregat, baik konsumsi pangan dan non-pangan akan menaikkan VAT C-efficiency ratio. Hasil penelitian juga menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan akan melemahkan kinerja PPN. Lebih lanjut, kenaikan share sektor tersier sebagai arah transformasi struktural akan melemahkan kinerja penerimaan PPN. Hal ini dimungkinkan karena sektor tersier masih didominasi sektor jasa yang tidak dikenakan PPN serta sektor perdagangan yang didalamnya terdapat informalitas tinggi.

---

This study examines the relationship between household consumption expenditures and the performance of VAT revenue at the provincial level in Indonesia during 2011-2019. Household consumption is divided into food and non-food contests. The PPN performance indicator is shown by the PPN C-efficiency ratio which is calculated from the VAT revenue for each province divided by the VAT rate multiplied by the Consumption GRDP. The results of the regression using the fixed-effect panel data estimation model show a positive and significant relationship between household consumption and the VAT revenue in the province. This means that increasing aggregate household consumption, both food and non-food consumption, will increase the VAT-C efficiency ratio. The results also show that an increase in the consumer price index that that is not followed by an increase in income will decrease VAT performance. Furthermore, the increase in the share of the tertiary sector as a direction of structural transformation will weaken the performance of VAT receipts. This is possible because the tertiary sector is still dominated by the service sector which is not subject to VAT and the trade sector in which there is a high level of informality."

"Reformasi Pajak di Indonesia melalui UU HPP telah menghapus Barang Kebutuhan Pokok dari daftar barang yang dikecualikan PPN, sehingga berpotensi dikenakan PPN dikemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek equity dari kebijakan PPN atas barang kebutuhan pokok di Indonesia dan potensi penerimaan negara. Dengan menggunakan model permintaan Almost Ideal Demand System (AIDS) dan estimasi menggunakan Iterated Linear Least-Square (ILLS), penulis menganalisis pola distribusi pengeluaran dengan 3 skema kebijakan PPN menggunakan pendekatan respon perilaku (behavioral response) dan mempertimbangkan produksi pangan sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema pengenaan PPN terhadap semua jenis barang kebutuhan pokok akan bersifat regresif, skema pengenaan PPN sebagian barang kebutuhan pokok akan lebih kurang regresif dan  skema tarif subsidi PPN 1% dan 3% akan semakin memperburuk aspek equity. Penulis juga mengestimasi potensi penerimaan negara dari skema kebijakan tersebut dan menemukan bahwa potensi penerimaan untuk skema kebijakan PPN atas semua Barang Kebutuhan Pokok adalah Rp.146 Triliun, skema kebijakan PPN sebagian Rp. 67 Triliun, sedangkan skema kebijakan PPN Tarif Subsidi hanya sebesar Rp. 14 dan Rp.41 Triliun dalam setahun.

---

Tax reform in Indonesia through the HPP Law has removed basic foodstuffs from the list of goods that are exempt from VAT, so they have the potential to be subject to VAT in the future. This study aims to examine th equity aspects of the VAT policy on basic foodstuffs in Indonesia and the potential for state revenue. By using the Almost Ideal Demand System (AIDS) model and an Iterated Linear Least-Square (ILLS) estimate, the authors analyze the pattern of expenditure distribution with 3 VAT policy schemes using a behavioral response approach and considering own-source food production. The results show that the VAT imposition scheme for all types of basic foodstuffs will be regressive, the VAT imposition scheme for some basic foodstuffs will be more or less regressive and the 1% and 3% VAT subsidy tariff scheme will further worsen the equity aspect. The author also estimates the potential state revenue from the policy scheme and finds that the potential revenue for the VAT policy scheme on all basic foodstuffs is Rp. 146 Trillion, the partial VAT policy scheme is Rp. 67 Trillion, while the Subsidy Tariff VAT policy scheme is only Rp. 14 and Rp.41 Trillion in a year."