Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 35 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mevi Primaliza
Abstrak :
Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.
The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance.
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T32931
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1982
S8410
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeong, Seon Yong
Abstrak :
Belajar tentang uang dan ekonomi sama halnya dengan mempelajari dasar kehidupan. Janganlah menjalani kehidupan yang mengharuskanmu bergantung pada orang lain karena tidak memiliki uang. Tetapi, kendalikanlah hidupmu secara mandiri. Semoga kehidupanmu bisa berdiri tegak di atas dasar permukaan yang kokoh.—Kutipan dari Bab "Nak, Pernikahan adalah Perjanjian Menyangkut Ekonomi" Buku adalah hadiah terhangat yang bisa Ayah berikan. Buku ini berisi ketulusan hati Ayah, dengan cara mengungkapkan segala yang ada di hati Ayah sejak lama. Ayah dan ibumu hingga sekarang selalu berusaha untuk memberikan hidangan terhangat untukmu. Demi menyajikan hidangan hangat tersebut, dengan rela mereka hidup sederhana. Tetapi, hidangan tersebut hanya ada ketika kamu masih bersama orang tuamu. Ini alasan kenapa Ayah menganjurkanmu untuk belajar tentang ekonomi sendiri.—Kutipan dan Bab "Tetaplah Buka Matamu di Malam Hari" Buku yang hangat ini hadir untuk memotivasi kamu menghadapi dunia yang penuh kapitalisme dengan cara menyajikan pembahasan ekonomi yang tidak biasa. Dibandingkan sebagai buku ekonomi, buku ini bahkan terasa lebih menyentuh hati layaknya sebuah karya sastra. Buku ini dirancang agar pembaca dari segala kalangan tidak merasa canggung untuk memahami topik ekonomi.
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022
658.15 JEO n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Program ini bertujuan untuk menyediakan sistem penyaluran pelayanan publik yang lebih efektif oleh pemerintah daerah melalui pengembangan fiskla, penganggaran , dan kerangka kerja pengelolaan keuangan
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nensi Natalia
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
ABSTRACT
This thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management.
2013
T34658
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desvanty Rahman
Abstrak :
Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda. ......In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Arlingga Hadistira Adil Paripurna
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang proses pemberdayaan keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sesi Pengelolaan Keuangan. Lokasi penelitian adalah kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan terdiri dari sesi pengelolaan anggaran keuangan keluarga dan sesi membuat rencana menabung berdampak kepada KPM dapat mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. ......This thesis discusses the process of financial empowerment for Beneficiary Families (KPM) of the Program Keluarga Harapan (PKH) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) Financial Management session. The research location is Srengseng Sawah sub-district, Jagakarsa District, South Jakarta Administrative City. This research was conducted using qualitative research methods that produce descriptive data. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the process of empowering KPM PKH through P2K2 financial management sessions consisted of a family financial budget management session and a session on making a savings plan that had an impact on KPM being able to manage family finances to meet their family's needs.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wihadiyani Dwi Rahmah
Abstrak :
Pemerintah pusat menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional sehingga diberikannya bantuan berupa DAK Fisik Pendidikan untuk membenahi sarana prasarana pendidikan di daerah. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bantuan dengan peningkatakan DAK Fisik Pendidikan SD secara signifikan setiap tahunnya. Namun dari anggaran tersebut kondisi sarana prasarana pendidikan SD masih rendah dan banyak sekolah yang kurang mampu belum mendapatkan bantuan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana efektivitas dalam penggunaan anggaran DAK Fisik Pendidikan SD yang dapat dilihat dalam proses pengelolaan yang mengacu pada teori efektivitas dan pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaannya masih kurang baik dan efektivitas yang kurang efektif. Kondisi sekolah yang masih rendah disebabkan jumlah sekolah yang sangat banyak menyebabkan kesusahan dalam realisasinya dan sekolah yang tidak mendapatkan bantuan anggaran disebabkan oleh tidak validnya data kondisi sekolah di dapodik sehingga tidak sinkron dengan perencanaan. Solusi utama dari penelitian ini adalah Dinas pendidikan harus melakukan pemetaan kebutuhan sarana prasarana terhadap semua sekolah dengan melibatkan tim teknis sehingga daerah mempunyai base data yang lengkap dan akurat. ......The central government makes education a national priority so that the aid is given by Education Physical Special Allocation Fund to fix the facilities of the education infrastructure in the area. Tangerang Regency became one of the areas that get assistance with the improvement of DAK Physical education SD significantly annually. But from the budget, the condition of education infrastructure is still low and many schools are not able to get assistance. Therefore, this research aims to analyse how effectiveness in the use of budget DAK physical Education SD that can be seen in the management process that refers to the theory of effectiveness and management of regional finances. The research method used in this study is through post positivist approach with descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the management is still less good and effectiveness is less effective. School conditions are still low due to the number of schools that very much cause distress in their realisations and schools that do not get the budget assistance caused by not validnya data of school conditions in the dapodic so as not in sync with the planning. The main solution of this research is the education Office should do mapping the needs of infrastructure to all schools by involving technical teams so that the region has a complete and accurate base data.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soekarwo, 1950-
Abstrak :
Legal aspects of local government finance in Indonesia.
Surabaya : Airlangga University Press, 2005
343.06 SOE h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (PKPD) yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan instrumen sangat penting yang menyertai penerapan otonomi daerah yang diatur UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
657 JAP 1:1 (2005)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>