Hasil Pencarian

Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query

Harvin, author

Kedudukan Hukum Pengesahan Perkawinan dan Pengesahan Anak setelah Pewaris Meninggal Dunia dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 76/PDT/2020/PT.BDG.) = Legal Position of Legalization of Marriage and Legalization of Children After the Heir Dies in the Distribution of Inheritance (Study of Bandung High Court Decision Number 76/PDT/2020/PT.BDG.)

Penelitian ini membahas mengenai pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan akibat hukum pengesahan tersebut dalam pembagian harta warisan. Banyak pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, namun perkawinan mereka untuk alasan tertentu tidak dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Tessalonika, author

Pencabutan pengesahan yayasan yang berstatus badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 jo nomor 28 tahun 2004 : studi kasus Putusan nomor 111/G/2009/PTUN.JKT = Revocation of foundation validation that has legal body status according to the foundation Law no. 16 year 2001 and no. 28 of 2004 : case study of Verdict number 111/G/2009/PTUN.JKT

Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34847

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Widya Corietania Basri, author

Keterlambatan pengesahan dan pencatatan perjanjian perkawinan (analisis penetapan pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 110/Pdt.P/2007/PN.JKT.PST)

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seorang pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Bahwa macam atau corak aturan hukum kekayaan antara suami istri penting sekali artinya bagi pihak ketiga. Mengenai hal ini terkait dengan keberlakuan perjanjian...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010

S21537

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Gugum Ridho Putra, author

Penyelesaian perselisihan internal partai politik studi kasus terhadap penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan periode 2014 2019 dan partai golongan karya periode 2014 2019 = The settlement of internal disputes of political parties case study on internal disputes of Partai Persatuan Pembangunan PPP period of 2014 2019 and partai golkar period of 2014 2019

ABSTRAK Sebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44855

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kurnia Oetama Noviansyah, author

Implementasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Bogor) = Implementation of Ratification of the Deed of Amendment to the Articles of Association of Cooperatives After the Entry into force of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 of 2019 Concerning Legalization

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Rizka Dwi Putri, author

Status hukum dan kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris terhadap orang tua biologisnya analisis putusan no.266/pdt.g/2016/pn mdn = The legal status and position of the child outside marriage as the heir of the biological parents analysis putusan no 266 pdt g 2016 pn mdn

"ABSTRACT
" Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar suatu perkawinan atau dapat juga disebut anak yang dilahirkan oleh seorang wanita di luar suatu perkawinan yang dianggap sah menurut agama, adat maupun menurut hukum yang berlaku. KUHPerdata mengatur bahwa anak luar kawin baru ada hubungan perdata hubungan hukum dengan ayahnya,...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Devina, author

Tinjauan yuridis pengesahan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan poligami yang tidak dicatatkan: studi kasus: penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. = Juridical review of legalizing out-of-wedlock children born in unregistered polygamous marriages: case study: Verdict number: 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst.

Lahirnya seorang anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan fenomena yuridis yang tidak dapat dipungkiri. Peristiwa seperti ini dapat membawa konsekuensi hukum lebih lanjut terhadap anak luar kawin yang bersangkutan, dimana di dalam hukum kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan anak yang lahir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vidya Adityarini, author

Kontroversi Undang-undang Pornografi: Studi tentang proses pembahasan hingga pengesahan RUU Pornografi menjadi UU

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S5916

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Problematika keberlakuan dan status hukum perjanjian internasional

JY 6:2 (2013) (1)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tambunan, Eddy Sumitro, author

Calo di Lingkungan Kantor Samsat Polda Metro Jaya

ABSTRAK
Penelitian mengenai calo di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran mengenai pola hubungan sosial calo dalam melakukan praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai praktek percaloan di lingkungan kantor Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan...

2000

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian