Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya seperti penetapan Bapepam-LK sebagai pengawas, pengatur perijinan, ketentuan pidana, bahkan Bapepam-LK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan apabila diduga telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal. Bagi perusahaan efek yang melakukan tindak pidana Pasar Modal dimana yang bersangkutan berstatus hukum sebagai badan hukum perseroan maka dapat pula diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu tindak pidana yang dapat masuk dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbuka adalah bilamana tindak pidana tersebut dilakukan di dalam pasar modal yang dilakukan oleh badan hukum perseroan menyangkut perihal tindakan tersebut merugikan nasabah di satu sisi pasar modal dan sisi lain tindak pidana tersebut telah merugikan perseroan yang bukan merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas yang merupakan suatu badan hukum perseroan yakni PT. Sarijaya Permana Sekuritas dimana Komisaris Utamanya, Herman Ramli yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan rekening nasabah. Atas tindakan Komisaris Utama tersebut, nasabah telah dirugikan atas dana nasabah yang ada di perusahaan sekuritas itu. Terhadap kasus tersebut diharapkan Bapepam mengambil tindakan tegas karena akibat yang timbul berdampak sangat luas. Selain jumlah uang yang begitu besar juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemodal. Skripsi ini mencoba untuk membuat tinjauan apakah secara yuridis terhadap tindakan Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang telah membuat 17 rekening baru atas nama Sarijaya merupakan tindak pidana di bidang pasar modal. Selanjutnya sejauh mana tanggung jawab komisaris dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas bilamana terjadi kekurangan dana untuk mengembalikan dana nasabah. Serta bagaimana tindakan Bapepam-LK atas kasus Sarijaya ini guna terciptanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemodal atas rasa aman.

---

By the issuance of Law Number 8 Year 1995 on Capital Market, it should be a significant milestone for the assurance of law enforcement in all activities of the capital markets, so that there is a legal certainty for the perpetrators of the capital market. Law on Capital Markets provide very broad powers to Bapepam-LK, it can be seen from various provisions of the articles, such as the determination of Bapepam-LK as the supervisor, regulator of licensing, criminal provision, even Bapepam-LK is given the authority to take investigation action when there is suspected a crime occurred in the Capital Market. For the Stock companies committing criminal action in the Capital Market where the person concerned is as a legal entity of the Limited Liability Company, then it may also be enforced the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. One of the crimes included in to the scope of Law No. 8 Year 1995 on Capital Market and the Law Number 40 Year 2007 on Opened Company is where the crime was committed in the capital markets by a corporate legal entity and the action has inflicted at one side the Capital Markets and on the other hand, the crime has inflicted the company’s goal. In relation to such matters, there has been an allegation of crime committed by a Security Company constituting as an incorporated company that is PT. Sarijaya Permana Sekuritas, where its President Commissioner, Herman Ramli has been alleged to have committed criminal abuse of customer accounts. On the action of the President Commissioner, client has been inflicted for the customer's funds deposited in the securities of the company. Toward such case, Bapepam is expected to take decisive action because the consequences arising out thereof has very large impact. Besides the large amount of money, it has also very large impact on the trust of investor societies. This thesis is arranged to make a juridical review to the action of President Commissioner of PT. Sarijaya Permana Sekuritas, who have made 17 new accounts in the name of Sarijaya constituting as a crime in the capital market. Furthermore, how far the responsibilities of the Board of Commissioners seen from the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company when there is lack of funds to refund the customer's funds. And how the actions of Bapepam-LK on the case of Sarijaya in order to create legal certainty and to restore the trust of investors on the sense of security. "

"Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 141/PID/2017/PT.DKI, dimana Notaris melakukan penggelapan sertipikat rumah milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan Notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang Notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam tindak pidana penggelapan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh Notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga Notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan prefentif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh Notaris.

---

This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta High Court Decision No. 141 PID 2017 PT.DKI. The case is about a Notary who has embezzled his client rsquo s home certificate to get advantages. His action has violated criminal law. Furthermore his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis conclude that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity."

"Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnya dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap penggelapan BPHTB dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif.

---

The payment of BPHTB is a self assesment system where the initiative to fulfill the obligation of tax payment is in the hands of tax payers. In reality, most clients often ask for the help of Notary PPAT in paying their BPHTB. But the problem arises when a Notary PPAT is dishonest while carrying out his duty as a trusted profession and violates the code of ethics.

This thesis discussed about Notary PPAT's liability in terms of embezzling BPHTB which was commited by himself and the sanctions that can be imposed on him.

This research conducted using juridical normative and the result revealed that Notary PPAT could be imposed with legal responsibility against BPHTB embezzlement perceived from Criminal Code, Civil Code, Notary Position Act, and Notary PPAT Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are the sanctions which could be imposed against them."

"Notaris sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan jabatan dan dalam kesehariannya wajib menjaga keluhuran moral dan etikanya. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum. Tesis ini membahas mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang Notaris I.K,S.H,SP.1 secara berulang kali, sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Maret 2014 nomor 251/Pid.B/2013/PN.Cib dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 April 2015 Nomor : 766/Pid.B/2014/PN Cib. Notaris tersebut menyalahgunakan jabatannya serta kepercayaan kliennya. Namun, dalam hal ini notaris I.K SH SP.1 tersebut tidak dijatuhkan sanksi sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundangan dan kode etik notaris yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, notaris Indra Kadarsah SH SP1 telah memenuhi kategori sebagai Residivis, sehingga seharusnya dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat, hal ini berdasarkan kualitas kejahatannya, yakni penggelapan, dan jika dilihat dari kuantitas kejahatannya, yakni dihukum pidana penjara dalam waktu berdekatan, sehingga perbuatannya merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris dan Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Seharusnya Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Majelis Pengawas Notaris dan Lembaga Pengadilan harus bersinergi satu sama lain agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal.

---

Notary as an institution of trust, in doing daily basis must maintain moral and ethical grandeur. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. However, the notary is not infallible, and in practice, many notaries who committed the crime, not just once, but repeatedly. This thesis uses normative-yuridis methods writing, because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the criminal acts of embezzlement committed by a Notary IK, SH, sp.1 by repeatedly, as evident in Cibinong District Court decision dated March 24, 2014 number 251 / Pid.B / 2013 / PN.Cib and the District Court's Decision Cibinong dated 29 April 2015 Number: 766 / Pid.B / 2014 / PN Cib. The notary abusing the trust of his clients in the care of his estate related interests. Notary as a respectable profession must have good moral character and must not misconduct, but, in this case the notary IK sp.1 SH is not imposed sanctions as it should be according to the laws and codes of conduct applicable notary.

According to the provisions of the Regulations and Code of Notaries, notary Indra Kadarsah SH SP1 has fulfilled categories as Residivis, so it should have been sentenced to administrative form of dismissal in disgrace, it is based on the quality of his crime, the embezzlement, and when seen from the quantity of crimes, namely sentenced to imprisonment in the adjacent, so that his actions degrading the honor and dignity of the office of notary and Conducting a grave violation of obligations and prohibitions position. Notary Supervisory Council ought to be more active in carrying out its duties. Notary and Institutions Supervisory Council of the Court should be in synergy with one another in order to carry out supervision and oversight function optimal."

"Penelitian ini membahas tentang Tanggung Jawab Notaris atas Penggelapan Titipan Uang Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Mengenai hal ini tidak ada aturan tertulis yang melarang ataupun memperbolehkan notaris menerima titipan uang pajak dari wajib pajak. Tetapi kebiasaan ini tetap ada dalam lingkungan jabatan notaris, sehingga dapat berpotensi menimbulkan suatu tindak pidana berupa penggelapan titipan uang pajak. Seperti yang terjadi pada seorang notaris APW yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak klien. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, adapun bentuk laporan dari penelitian ini berdasarkan penelitian analisis kualitatif. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada wewenang dan tanggung jawab seorang notaris Untuk Menerima Titipan Uang Pajak Berkaitan Dengan Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dengan Klien. Dengan adanya penitipan uang pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada notaris, maka akan timbul hak dan kewajiban notaris baik dalam bentuk pidana atau perdata. Hasil analisa adalah bahwa perbuatan menerima titipan uang pajak dari wajib pajak bukanlah suatu wewenang dari seorang notaris, sehingga tindakan penggelapan pajak ini harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi seorang notaris, bukan notaris dalam menjalankan jabatannya. Tetapi, seorang notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang, karena perbuatan ini telah melanggar prinsip kejujuran dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Tanggung jawab seorang notaris dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, administrasi, ataupun secara kode etik. Sehingga dengan adanya pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan efek jera bagi notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan atau perbuatan melawan hukum lainnya.

---

This study discusses The Responsibility of Notary In Embezzlement Deposit of Tax. The purpose of this study is to analyze the extent to which the authority and responsibility of a notary to receive tax money in connection with legal actions carried out by notaries with clients. Regarding this matter, there are no written rules that prohibit or allow notaries to receive tax money from taxpayers. But this habit still exists in a notary public environment, so that it can potentially lead to a criminal act in the form of embezzlement of tax money. As happened to an APW notary who was found guilty of committing criminal acts of client tax evasion. To answer these problems, normative legal research methods are used with explanatory research typologies, while the report form of this study is based on qualitative analysis research. The analysis in this study is based on the authority and responsibility of a notary to receive tax money in connection with legal actions by notaries with clients. With the payment of tax payment money by the taxpayer to the notary, then the rights and obligations of the notary will arise in the form of criminal or civil law. The result of the analysis is that the act of accepting a deposit of tax money from a taxpayer is not the authority of a notary public, so this tax evasion must be personally accounted for by a notary, not a notary in carrying out his position. However, a notary who commits a criminal act of embezzlement can be sanctioned by an authorized official, because this act violates the principles of honesty and responsibility that a notary must have. The responsibility of a notary public can be in the form of criminal, civil, administrative or code of conduct responsibilities. So that this accountability can provide a deterrent effect for notaries who commit embezzlement or other illegal acts."

"Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan yang diamanatkan Undang-Undang dan masyarakat menuntut notaris harus berprilaku jujur dan menjaga kepentingan para pihak, agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesinya sebagai notaris. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris dalam proses jual beli tanah yang merugikan para pihak dan tanggung jawab notaris yang bertindak sebagai perantara dalam proses jual beli tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis data dilakukan secara kualitatif. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan notaris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), perbuatan notaris tersebut telah melanggar Pasal 15, 16 dan 17 UUJN. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, notaris didakwa dengan Pasal 372 KUHP, yang mana seharusnya lebih cocok dikenakan Pasal 374 KUHP karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Ditinjau dari Kode Etik Notaris melanggar Pasal 3 angka (2), (3) dan (4) dan Pasal 4 angka (4) Kode Etik Notaris. Tanggung jawab perdata notaris yang bersangkutan yaitu dapat diajukan gugatan ke Pengadilan yang didasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga dapat dikenakan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.Tanggung jawab pidana notaris terkait dengan uang penjualan tanah milik kliennya yaitu dituntut dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Tanggung jawab administratif dan tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris yaitu diberikan sanksi pemberhentian sementara karena menjalani masa penahanan dan oleh perkumpulan diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI.

---

The position of a notary as a position of trust mandated by law and the community demands that a notary must behave honestly and protect the interests of the parties, so as not to reduce public confidence in his profession as a notary. The main issues raised in this study are the violations committed by the notary in the process of buying and selling land that harms the parties and the responsibility of the notary who acts as an intermediary in the process of buying and selling land. To answer these problems, a normative juridical research method was used with a statutory and case approach and qualitative data analysis was used. Regarding the violation committed by a notary in terms of the Civil Code, it is categorized as an unlawful act. Judging from the Law on Notary Positions (UUJN), the notary's actions have violated Articles 15, 16 and 17 of the UUJN. Judging from the Criminal Code, the notary was charged with Article 372 of the Criminal Code, which should be more suitable to be subject to Article 374 of the Criminal Code because it fulfills the elements of the criminal act of embezzlement with weights. Judging from the Notary Code of Ethics, it violates Article 3 paragraphs (2), (3) and (4) and Article 4 paragraph (4) of the Notary Code of Ethics. The civil liability of the notary concerned is that a lawsuit can be submitted to the Court based on Article 1365 of the Civil Code, so that it can be subject to sanctions for reimbursement of costs, compensation, and interest. and sentenced to imprisonment for 2 (two) years. Administrative responsibilities and responsibilities based on the Notary Code of Ethics are given a temporary dismissal sanction for undergoing a period of detention and by the association being given a temporary suspension as a member of INI."

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban bersikap jujur, amanah, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Pada praktiknya, tidak sedikit notaris yang melanggar kode etik dalam menjalankan jabatannya dengan tidak jujur dan tidak bertanggungjawab bahkan melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal ini, yang akan membahas kasus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 55/PDT/2019/PT BDG di mana notaris mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kliennya, karena kliennya mengirimkan surat somasi kepada notaris, yang pada intinya meminta notaris untuk mengembalikan uang milik kliennya. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi klien atas gugatan yang diajukan oleh notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yakni menganalisis antara fakta yang terjadi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Tipologi dalam penelitian ini adalah eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi klien yaitu berupa penolakan gugatan yang diajukan notaris. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris, merupakan tindakan yang melanggar sumpah jabatan notaris dan termasuk ke dalam pelanggaran berat. Hal ini dapat berpotensi merusak nama baik notaris sebagai lembaga yang dipercayai oleh masyarakat. Dalam hal ini, untuk membuat efek jera atas perbuatannya dan mempertimbangkan bentuk perlindungan hukum bagi klien yang mengalami kerugian, notaris harus bertanggungjawab dengan menjalankan seluruh sanksi yang diberikan kepadanya seperti sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Seharusnya sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran berat.

---

Theoretically, a notary must act honestly, trustworthy, thorough, independent, and impartial to carry out their profession. Unfortunately, in practice, many notaries were found to act dishonest and irresponsible. They violated the Notarial Code of Ethics and relevant laws and regulations. This thesis will discuss a tort claim under Bandung High Court Decision No. 55/PDT/2019/PT BDG filed by a notary against his client due to a warning letter sent by the client stating that the notary must return his client’s money. Moreover, this thesis will specifically be discussing the legal protection for his client as the defendant in the above case. This thesis used a normative juridical method that analyzing legal facts compare to the applicable laws. Data used in this thesis is secondary data collected from literature review and interviews. As for the typological, this thesis applied explanatory typology. Based on the research, the client is entitled to legal protection in rejection of the tort claim. As for the criminal act, embezzlement committed by the notary is classified as a severe violation and has violated Notary Official Oath. The embezzlement can potentially defame the notary as a service provider for the public. To provide a deterrent effect, the notary has to take the responsibility by committed all sanction sentenced, as such criminal, civil and administrative sanctions. Dishonorable dismissal should be given to the notary on the above case."

"Penelitian ini membahas mengenai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 738/Pid.B/2018/PN Smg pada perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak menuntaskan pengurusan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dititipkan oleh klien. Hal ini berujung kepada tindak pidana penggelapan uang pajak yang dilakukan oleh PPAT sehingga klien mengalami kerugian. Adapun Permasalahan yang diangkat adalah mengenai kewenangan PPAT dalam penerimaan penitipan pembayaran pajak BPHTB dan tanggungjawab PPAT dalam penggelapan pajak BPHTB pada transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah preskriptif. Hasil analisa adalah bahwa titipan pembayaran BPHTB bukan merupakan kewenangan PPAT melainkan kewajiban dari wajib pajak. Penerimaan titipan pembayaran BPHTB berdasarkan kebiasaan yang dituangkan dalam konsep pemberian kuasa. Adanya titipan pembayaran BPHTB yang diterima oleh PPAT, melahirkan tanggung jawab bagi PPAT baik secara pidana, perdata, administrasi maupun kode etik. Perbuatan penggelapan pajak BPHTB yang dilakukan PPAT AN melanggar hukum sehingga PPAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena melanggar Pasal 374 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK, dapat digugat untuk mengganti kerugian secara perdata karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dari aspek administrasi dapat dikenakan sanksi administrasi dalam Pasal 26 ayat (1) UU BPHTB, dan pelanggaran kode etik jabatan PPAT dengan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT sebagaimana dalam Pasal 6 Kode Etik PPAT.

---

This research discusses the case study of the Semarang District Court Decision Number 738/Pid.B/2018/PN SMG on the actions of the Land Deed Making Official (PPAT) who did not complete the processing of the payment of the Tax for the Acquisition of Rights on Land and Buildings (BPHTB) which had been entrusted by the client. This led to the criminal act of embezzlement of tax money committed by PPAT so that the client suffered a loss. The issues raised are regarding the authority of the PPAT in receiving the deposit of BPHTB tax payments and the responsibility of the PPAT in evading BPHTB taxes in the sale and purchase transactions of land and building rights. To answer these problems, normative juridical research methods are used, the research typology used is prescriptive. The result of the analysis is that the deposit of BPHTB payments is not the authority of the PPAT but the obligation of the taxpayer. Acceptance of deposited BPHTB payments based on regular practices as outlined in the concept of power of attorney. The existence of a deposit of BPHTB payments received by PPAT creates responsibility for PPAT both in criminal, civil administration and code of ethics. The act of tax evasion of BPHTB by PPAT AN violates the law so that PPAT must be held criminally responsible for his actions for violating Article 374 of the Criminal Code and Article 2 Paragraph (1) of the PTPK Law, can be sued for civil compensation for fulfilling the elements of an unlawful act in Article 1365 of the Civil Code, from the administrative aspect, administrative sanctions can be imposed in Article 26 paragraph (1) of the BPHTB Law, and violations of the PPAT position code of ethics with a sanction in the form of dishonorable discharge from membership of the IPPAT association as stipulated in Article 6 of the PPAT Code of Ethics."

"ABSTRAKPerjanjian kerjasama antara Roy Bestly dan Pirmauli Simanjuntak atas JasaPembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untukpembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BNI, direalisasikan denganpenyerahan Surat Setoran pajak (SSP) dan cek PT. Telkomsel, yang ternyatapenyetoran Surat Setoran pajak (SSP) ke Bank BNI tersebut tidak dilakukan. Haltersebut memunculkan adanya indikasi penggelapan uang Negara berupa SuratSetoran Pajak (SSP) PT Telkomsel, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwaArio. P, Posma Situmorang dan Bemhard. P dengan Kitab Undang-undangHukum Pidana, karena Ario. P, Posma Situmorang, dan Bemhard. P telah menarikkeuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harusdiduga hal tersebut di peroleh dari kejahatan yang menyebabkan kerugian kepadaNegara, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan suatu perbuatanpidana yang merupakan penggelapan terhadap suatu pajak, maka dari JaksaPenuntut umum mendakwa dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selainhal tersebut, Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telahsesuai dengan kaidah hukum perpajakan, dikarenakan Ario. P, Posma Situmorang,Bemhard. P, Roy Bestly dan Tri Suwito. A, melakukan perjanjian kerjasama yangberindikasi kepada penggelapan uang Negara, yaitu berupa pajak, selain itumereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal38, pasal 39, dan pasal 39A), maka dari itu Putusan Pengadilan Nomor615/PID.B/1999/PN.JKT.PST sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

---

ABSTRACTAgreement of cooperation between Roy Bestly and Simanjuntak, Pirmauli topPayment Services Tax (Income Tax) and Value Added Tax (PPn) Letters todeposit tax payments (SSP) to the Bank BNI, realized with the delegation letterdeposi tax (SSP) and PT Telkomsel checks, which appeared for the Lettersdeposit tax (SSP to the Baric BNI is not done. This is an indication raise moneyembezzlement State ax form letter deposit (SSP) PT Telkomsel, so that theGeneral Prosecutor alleges Ano. P, Posma Situmorang and Bernhard. P with theBook of La Criminal Law, as Ano P, Posma Situmorang, and Bernhard. P hasthe advantage of knowing something or things that should be suspected in the caseobtained from crime, which caused losses to the State, and indirectly it is acriminal act which ,s against a tax fraud, the Prosecutor General's claims with6.7/PID BmT9/PNTKTP^W- “ *• ,he C°Urt Dedsio" number . . . D D o- S ln accor<*ance with the principle taxation law,as the Ario. P, Posma Situmorang, Bernhard. P, Roy Bestly and Tri Suwito. Acooperation agreement t0 berindikasi money (0 ^ of ^namely the formif^ taxes, m addition they also make mistakes of omission ordeliberateness forn, (Axlicle 38 Article 39, and section 39A), the Decision of theCourt of Tax 615/PID.B / 1999/PN.JKT.PST accordance with the rule of lawtaxation."

"ABSTRAKDalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

ABSTRACT

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."