Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Praktik yang sedang marak terjadi adalah kehadiran penghadap palsu yang didukung dengan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta autentik. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., di mana dalam putusan tersebut Notaris memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus terkait penghadap palsu dan dokumen palsu untuk pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik seringkali diduga turut berperan atas praktik pembuatan akta dengan kepalsuan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan penghadap palsu dan/atau pihak yang melakukan kejahatan. Kepalsuan yang dituangkan dalam akta autentik menimbulkan permasalahan terhadap akibat hukum dari Akta Notaris yang ditandatangani oleh penghadap palsu dan berdasarkan keterangan palsu penghadap serta tanggung jawab Notaris terhadap Akta Notaris yang dibuatnya dengan penghadap palsu beserta dengan keterangan palsu penghadap. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan analisis kualitatif yang dilakukan secara preskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa akta Notaris tersebut adalah batal demi hukum karena dibuat oleh penghadap palsu dan berdasarkan dokumen palsu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sementara tanggung jawab Notaris yang terbukti melanggar atau merugikan pihak lain atas akta yang dibuatnya, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, perdata, administratif, maupun kode etik profesi. Untuk meminimalisasi kekeliruan atau pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh Notaris khususnya dengan kehadiran penghadap palsu dan dokumen palsu dalam pembuatan akta, Notaris harus beritikad baik yang tercermin dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ......The practice that is currently happening is the presence of fake appearers who are supported by fake documents as the basis for making an authentic deed. This study raises cases that occurred as stated in the District Court Decision Number 371/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel., in which the Notary gave testimony as a witness in cases related to false appearers and false documents for making a deed of agreement. sale and purchase engagement. Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are often suspected of having played a role in the practice of making such fake deeds which are carried out together with false witnesses and/or parties who commit crimes. The falsity set forth in the authentic deed creates problems with the legal consequences of the Notary Deed signed by the false appearer and based on the false statement of the appellant and the Notary's responsibility for the Notary Deed he made with the false appearer along with the false statement of the appearer. The two problems were analyzed using juridical-normative research methods with a qualitative analysis approach that was carried out prescriptively. From the results of the study, it was found that the Notary deed was null and void because it was made by a fake appearer and based on a fake document to carry out a legal action. Meanwhile, the responsibility of a Notary who is proven to have violated or harmed other parties for the deed he made, can be held accountable for criminal, civil, administrative, or professional code of ethics. In order to minimize errors or violations that may be committed by a Notary, especially with the presence of fake appearers and fake documents in the making of the deed, the Notary must have good intentions which are reflected by referring to the provisions of the applicable laws and regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa berdasarkan notulen atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang sah, Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat hanya berdasarkan kepada Keterangan penghadap palsu yang hadir di hadapan Notaris, sehingga mengakibatkan peralihan saham. Permasalahan penelitian ini mengenai keabsahan dan akibat hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Notaris atas dasar keterangan penghadap palsu yang mengakibatkan terjadinya peralihan saham tersebut serta sanksi terhadap Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata cara pembuatan akta yang benar maka akta tersebut menjadi akta yang tidak autentik serta akibat hukum terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan umum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi pidana yang dapat dikenakan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

---

ABSTRACT
This thesis is focused on a notary who made Statement of Meeting Resolution without a note from the minutes or legitimate Treatise of the Shareholders General Meeting. Notary made the Statement of Meeting Resolution based on the explanation of false conveyor who was present before a notary that resulting in stock shift. The problem is how the legitimacy and law consequent of the Statement of Meeting Resolution that have been made in front of a notary based on explanation of false conveyor resulting in stock shift and how is the punishment for a notary who made the Statement of Meeting Resolution. Research method used in this thesis is normative juridical, whereas this study uses legislation as well as existing legal norms to obtain the results. The results of the research is by not meeting the requirements of making the right deed then the deed becomes an unauthentic deed and the legal consequences is the deed can be requested the cancellation to public court by the parties who feel aggrieved. Punishment which may be imposed to the notary is administrative punishment in the form of written warning and criminal law which may be imposed by the articles regulating the criminal act of letter forgery.