Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. ......In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan pengaturan mengenai sistem pertambangan yang kemudian menimbulkan berbagai kerancuan penafsiran. Pengusahaan Pertambangan khususnya dalam bidang pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh kontraktor swasta dan Pemerintah Indonesia dengan sistem konsesi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 badan legislatif mengundangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut diperkenalkan sistem pengusahaan pertambangan batubara dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan sebagai instrumennya. Fokus permasalahan dalam skripsi ini ialah kedudukan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang wajib untuk disesuaikan dengan sistem pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan syarat sah suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas umum perjanjian, PKP2B merupakan suatu perjanjian yang dapat dinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan pasal peraturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the changes in regulation of the mining system which then give rise to biased interpretations. Mining exploitation, especially in the field of coal mining in Indonesia is done by a private contractor and the Government of Indonesia with the concession system based on an Coal Mining agreement (PKP2B). To carry out the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 the legislature enacted the Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining. In the legislation introduced coal mining system by using the Mining Permit as an instrument. The problem of this thesis is the position of Coal Mining Agreement which is obligated to conform with the mining system as stipulated in Law Number 4 of 2009. This research is normative, use the data collection tool document study. In the data processing used qualitative methods which produce descriptive analytical study. The research results indicate that based on the terms of a valid treaty article 1320 of the Civil Code and the general principles of the agreement, PKP2B as an agreement can be declared null and void, because it has violated the provisions of transition on the Law Number 4 of 2009."