Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Lampung Pesisir menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua berhak atas seluruh harta peninggalan dan sebagai penerus keturunan mereka. Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimanakah jika dalam suatu keluarga pada masyarakat adat Lampung Pesisir tidak mempunyai keturunan laki-laki 2) Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab anak laki-laki tertua terhadap harta peninggalan dan terhadap keluarga dalam perkawinan jujur. 3) Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh agama Islam terhadap penerusan harta peninggalan dalam penerapan sistem mayorat laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode destkriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data primer dilakukan dengan wawancara dan sebagai pendukung data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, cara meneruskan keturunan jika tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan akan melakukan perkawinan semanda, yaitu perkawinan "ambil lakilaki", istilah Lampung Pesisir Ngakuk Ragah. Anak laki-laki tertua bagi masyarakat adat Lampung Pesisir bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam kedudukan adat maupun terhadap harta peninggalan orang tua. Agama Islam telah masuk ke daerah ini sejak abad 16 saat pemerintahan Maulana Hasanuddin di Banten yang bekerja sama dengan para punyimbang adat setempat. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat adat sudah menggunakan hukum Islam dalam proses penerusan harta peninggalan. Dengan demikian dapat disimpulkan masyarakat adat Lampung Pesisir masih mengutamakan kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan, tetapi dalam penerusan harta peninggalan sebagian masyarakat adat sudah menggunakan hukum Islam, terutama masyarakat di perkotaan."

"ABSTRAKAdanya perbuatan hukum, sudah selayaknya harus didukung oleh subyek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Namun dalam kenyataannya dalam masyarakat dlmanapun juga tidak setiap subyek hukum dapat melaksanakan perbuatan hukum yang dikehendakinya , hal ini dlsebabkan karena aubyek hukum tersebut tidak cakap atau tidak sempurna untuk melakukan per buatan dalam lalu lintas hukum , Untuk keadaan inilah penulis mencoba meninjau keberadaan Balai Harta Peninggalan dalam Negara kita, Penulis memberanikan diri untuk membahas maaalah ini , karena selalu menyangkut ma salah kehidupan, kepentingan dan kebutuhan manusia dalam per gaulannya serta aelalu berhubungan dengan sistim yang berlaku pada suatu Negara. Dalam penyusuhan skripsi ini untuk mendapatkan bahan-bahan pengetahuan serta dalam praktek sehari-hari penulis mengadadakan research perpustakaan serta mengadakan penelitian langsung pada kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta. Balai Harta Peninggalan sebagai Badan Sosial yang didirikan oleh pemerintah mempunyai fungsi yang erat hubungannya dengan pihak Subyek Hukum yang tidak cakap atau tidak sempurna dalam melaksanakan perbuatan hukum, juga dalam hal mengurus kepen tingan anak yang belum dewasa yang berada dalam perwalian dan harta peninggalan yang tiada kuasanya. Dengan pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan , maka terdapat kepastian hukum mengenai status dari harta peninggalan yang tiada kuasanya/harta kekayaan yang tidak terurus dan harta peninggalan orang yang gaib (afwezig), harta kekayaan anak yang belum dewasa , harta kekayaan orang yang di bawah pengampuan , harta kekayaan orang yang pailit, ditinjau dari tugas Balai Harta Peninggalan hanya berlaku bagi golongan Eropah dan Timur Asing Tionghoa , karena dalam tugas Balai Harta Peninggalan menyangkut pewariaan dan perwalian dimana bagi golongan Bumi Putra mengenai pewariaan dan perwalian masih terikat pada hukum adat dari masing-masing lingkungan daerah. Disini dapat dirasakan seakan-akan ada diskriminasi yang tentunya tidak seauai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini Namun perlu kiranya diperhatikan tentang kenyataan bahwa sarapai kini Balai Harta Peninggalan pada asasnya masih mempergunakan pelbagai bentuk peraturan produk Belanda dahulu. Sudah selayaknya perlu peninjauan kembali terhadap peraturan peraturan tersebut untuk mengganti produk hukum pemerintah Belanda tersebut. Dan alangkah baiknya Balai Harta peninggalan sebagai suatu lembaga yang terdapat dalam hukum Barat dimasukkan dalam rencana pembentukan suatu Hukum Nasional, mengingat pentingnya manfaat Balai Harta Peninggalan Bagi seluruh rakyat Indonesia."

"Islam masuk ke Indonesia sebelum abad ke 13 M telah banyak memberikan sumbangan pada kebudayaan Indonesia. Peninggalan yang penting bagi Arkeologi adalah berupa mesjid, Situs perkotaan, kompleks makam dan keraton. Dari beberapa makam kuno yang ada di Jawa dan Sumatera diketahui ada sebuah motif, yaitu motif Mihrab dengan lampu yang menggantung ditengahnya. Motif ini menghiasi bagian jirat dan juga nisan. Masalah dalam karya tulis ini adalah apakah ada fungsi atau makna tertentu dari motif ini, sehingga begitu banyak dipakai sebagai hiasan pada makam-makam.Hasil penelitian ini mempérlihatkan bahwa mihrab dalam Islam memiliki peran yang sangat panting dan manjadi elemen yang paling istimewa pada setiap mesjid. Beberapa ahli berpendapat bahwa fungsi Mihrab adalah sebagai penunujuk arah Kiblat ketika melakukan Shalat. Sebagian lagi berbandapat Mihfab adalah lambang atau wakil dari penguasa atau kalifah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Mihrab adalah simbol dari kehadiran Nabi Muhammad S.A.W.Apapun yang menjadi tafsiran para ahli, pada kenyataannya Mihrab yang berbentuk ralung menjadi sebuah motif yang sangat dikenal di dalam dunia Islam. Motif Mihrab dengan lampu yang menggantung di tengahnya oleh baberapa ahli diterjemahkan sebagai lambang dari Surah An-Nuur ayat 35, yaitu Surah yang berisi tentang Cahaya Illahi. Penggunaannya motif ini pada makam barangkali juga sabagai lambang penerang alam kubur."

"Penelitian ini adalah merupakan usaha untuk mengungkapkan peninggalan sejarah kuno sekitar kurun waktu abad 11 Masehi, yaitu secara khusus adalah masa pemerintahan raja Airlangga. Raja Airlangga merapakan seorang tokoh yang patut dikaji, karena selain kabijakan yang didalankan semasa pemerintahannya sehingga mengangkataya menjadi salah satu raja besar di sapanjang perjalanan sejarah kuno Indonesia, ia diperkirakan mempunyai jaringan politik, ekonomi dan agama dengan raja-raja di daratan Asia Tenggara. Bahkan ide pembaharuannya diperkirakan merupakan .pengaruh dari keterkaitannya dengan jaringan tersebut, demikian juga kebijakan pamerintahan yang dilakukan banyak diikuti oleh raja-raja,dikawasan Asia Tenggara itu. Penelitian terhadap suatu masa yang telah lampau dimungkinkan dengan meneliti kembali data tertulis yang dihasilkan pada masa tarsebat di samping tinggalan materi yang masih ada hingga sekarang. Jelaslah prasasti menjadi tulang punggung data yang akan diolah di samping karya sastra pada masanya. Sebelum data tersebut, diinterpretasi dan diintegrasikan dengan data yang lain, prasasti-prasasti itu haruslah dianalisis tealebih dahulu sehingga layak dianggap sebagai data. Analisis yang dilakukan adalah kritik yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern berkenaan dengan otentisitas sumber dan kritik intern berkenaan dengan kredibilitas sumber. Kritik intern berkenaan dengan deskripsi, transliterasi dan terjemahan. penelitian awal ini adalah mengkaji 4 buah prasasti yang diterbitkan oleh raja Airlangga, ke empatnya dibaca ulang dialih aksarakan dan diterjemahkan. Hasil dari kritik intern yang dilakukan, selain memperbaiki pembacaan oleh peneliti sebelumnya juga dijumpainya beberapa hal baru yang memerlukan penelitian lanjutan yaitu munculnya kebiasaan menjabarkan berbagai tindak pidana dan perdata dalam masyarakat, kemudian munculnya hak-hak istimewa raja dan keluarganya serta membengkaknya jumlah abdi dalam raja. Jelaslah hal tersebut pasti mempunyai kaitan dengan kaadaan politik, sosial dan ekonomi. Selain itu juga telah ditetapkan pembabakan terhadap masa pemrintahan Airlangga sesuai dengan data prasastinya (20 buah) yaitu masa awal pemerintahan yang diisi dengan peperangan untuk menegakkan hegemoninya, masa keemasan dan masa akhir yaitu saat-saat pembagian kerajaannya untuk menghindari perang saudara. Keempat prasasti -yang dianalisis memunculkan 4 tema yang menarik. Prasasti Pucangan berbahasa Sanskerta adalah prasasti yang memuat tema legitimasi bagi kedudukan Airlangga sebagai raja, sedangkan prasasti Pucangan berbahasa Jawa kuno yang diterbitkan beberapa tahun kemudian, sarat dengan penjelasan kehidupan keagamaan Airlangga selama di pengasingan. Prasasti-Baru menggambarkan kedekatan raja dengan rakyatnya dan bersama dengan prasasti-prasasti lain yang bertema sama yaitu pemberian hadiah status-.sima merupakan tema sosial. Prasasti dengan tema sosial memperlihatkan bahwa Airlangga menjadi raja karena dukungan sepenuhnya dari_rakyatnya. Sedangkan tema ekonomi, dijumpai dalam isi prasasti Kamalagyan, yaitu perbaikan'bendungan untuk kelancaran pekerjaan pertanian dan perdagangan."

"ABSTRAKMajapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu-Budha terbesar yang pernah berperan dalam abad 13-15 di wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Namun kebesaran tersebut umumnya dikaitkan dengan aspek sejarah, geo-politik, agama maupun kesenian, sedangkan gambaran tentang permukimannya masih sedikit sekali diketahui. Padahal sebagaimana dikemukakan Gordon R. Willey: "....settlement patterns are, to a large extent, directly shaped by widely held cultural needs, they offer a strategic starting point for the functional interpretation of archaeological cultures.... " (Willey 1953) Dengan ungkapan tokoh arkeologi permukiman tersebut jelaslah bahwa pola permukiman merupakan awal yang strategis untuk memahami berbagai aspek budaya dari masyarakat pendukungnya, meliputi sistem teknologi, sistem sosial, dan sistem ideologi. Pala permukiman merupakan wilayah kajian yang diteliti oleh berbagai disiplin selain arkeologi, seperti: antropologi, sejarah, sosiologi, dan arsitektur. Dengan kata lain kajian permukiman merupakan tempat bertemunya berbagai peniikiran dari sejumlah disiplin. Sifat multidisipliner inilah yang mengharuskan arkeologi menggali dan menjajikan data dari kebudayaan mesa lalu untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai disiplin lain. Sumber-sumber sejarah seperti karya sastra, prasasti, berita asing dan relief relief pada candi memang telah membantu kita mengetahui sebagian kecil atau beberapa hal mengenai permukiman di Majapahit, tetapi gambaran tersebut hanyalah bersifat umum dan belum tentu terkait dengan pemukiman di situs Trowulan. Oleh sebab itu untuk memperoleh bukti konkret yang dapat diamati (observable) dan dapat diukur (measurable) mengenai permukiman Majapahit di situs Trowulan diperlukan tipe penelitian arkeologi dengan cara ekskavasi (digging research). Situs Trowulan yang letaknya lebih kurang 10 km di sebelah tenggara Mojokerto adalah sebuah situs yang berdasarkan penelitian regional terakhir (Mundardjito dkk. 1995) memiliki luas lebih kurang 9 x 11 km. Sedemikian luasnya sehingga dapat difahami jika sites ini dikategorikan oleh para peneliti sebagai situskota. Kitab Nagarakertagama memberikan gambaran umum tentang pola perkotaan ibukota Majapahit, tetapi struktur setiap satuan bangunannya atau gugusannya tidak dapat diketahui secara pasti. Relief-relief candi memberi bantuan untuk memahami bentuk umum suatu satuan bangunan, tetapi sifatnya yang terbatas tidak memungkinkannya untuk memberikan rincian dari unsur-unsur bangunan itu. Selain data sejarah (historical record) kita masih dapat memanfaatkan data lain, yaitu artefak-artefak, untuk memahami secara lebih faktual dan jelas mengenai pola permukiman masyarakat Majapahit. Sebagaimana diketahui Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buda terakhir yang berkuasa sekitar 200 tahun (1293-1478), dan sites Trowulan adalah satu-satunya contoh situs-kota dari masa Hindu-Buda yang sisa-sisa pemukimannya masih dapat kita lihat sekarang (Bandingkan dengan lokasi sejumlah situs-kota yang sampai kinibelum diketahui seperti dari: kerajaan Mulawarman abad 5 di Kalimantan Timur, Tarumanagara abad 6 di Jawa Barat, Sriwijaya abad 7 di Sumatera, Mataram abad 7--10 di Jawa Tengah, Kediri abad I I dan Singhasari abad 12 di Jawa Timur). Di situs Trowulan, yang merupakan wakil utama dari sisa kegiatan manusia Majapahit, ditemukan sejumlah indikator penting yang dapat membantu kita memahami aspek-aspek permukiman dalam skala mikro secara lebih jelas. Indikator tersebut antara lain berupa sisa-sisa struktur, bailk dari sebuah unit bangunan (household) maupun dari gugusan bangunan (household cluster). Sebagai suatu himpunan temuan data tersebut sesungguhnya mencerminkan satu bagian dari suatu sistem yang kompleks, yaitu sistem kehidupan masyarakat kota Majapahit yang lebih menyeluruh. ltulah sebabnya usaha penelitian yang diawali dari data arkeologi yang paling dasar dalam skala mikro, dapat memberikan sumbangan yang sangat penting untuk memberi isi kepada gambaran dari satuan pemukiman yang lebih besar. Usaha untuk merekonstruksi pola permukiman ibukota Majapahit telah dilakukan. Namun usaha-usaha tersebut dihadapkan pada banyak masalah. Bukti-bukti fisik yang hingga kini diyakini sebagai sisa ibukota Majapahit tidak menunjukkan kesesuaian dengan uraian sumber-sumber tertulis mengenai tempat tersebut. Usaha untuk menjawab masalah-masalah tersebut tentu tidak dapat dilaksanakan seketika, melainkan memerlukan perencanaan penelitian bertahap dan perlu melibatkan sejumlah disiplin. "

"Di dalam Tesis ini, Penulis hendak menyampaikan hal-hal yang menarik di dalam kajian mengenai hukum kepailitan, terutama dalam tahap Pengurusan dan Pemberesan Harta PailitPerseroan Terbatas. Dalam tahap ini, ada satu peran penting yang dijalankan oleh sebuah fungsi kurator yang bertindak selaku pihak yang netral dalam hal pengurusan harta debitor pailit dan pelunasan utang debitor pada kreditor-kreditornya.Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada eksistensi lembaga Balai Harta Peninggalan yang telah ada sejak Faillisement Verordening berlaku di Indonesia. sebagai sebuah lembaga yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, Balai Harta Peninggalan telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang mengurusi dan membereskan harta pailit dari debitor. Pada Tahun 1998, keberadaan Balai Harta Peninggalan tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Terhitung sejak Tahun 1998, sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta juga dapat menjadi kurator disamping Balai Harta Peninggalan. Penulis melihat bahwa keberadaan kurator lainnya di atas didasari oleh pertimbangan buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan. Di samping itu, keberadaan kurator lainnya yang berasal dari pihak swasta adalah untuk memberikan ruang partisipasi dari pihak swasta di dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Perseroan Terbatas. Selain itu, Penulis juga menganalisis penyebab dari buruknya kinerja Balai Harta Peninggalan dikarenakan oleh permasalahan sumber daya manusia yang kurang baik dan terlalu besarnya lembaga Balai Harta Peninggalan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan adanya reformasi administrasi untuk mengatasi permasalahan sumber daya manusia dan lembaga Balai Harta Peninggalan di atas.

---

In this Thesis, the Writer would propose the interesting studies about the bancruptcy law, especially in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas . in this stage, there is a role served by liquidator who acts independently in managing Debtor’s wealth and Debtor’s liabilities payment to its Creditor(s). This Thesis focuses the study in the existence of Balai Harta Peninggalan which has been establish ed before the independence of Indonesia. Balai Harta Peninggalan serves people in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. In 1998, the existence of Balai Harta Peninggalan do not act as the only liquidator in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Since 1998, as regulated by Law 37/2004 on Bankruptcy, Balai Harta Peninggalan and/or the other liquidators which are a private entity, can be a liquidator. The Writer understand that the existence of the other liquidator is caused by the low performance Balai Harta Peninggalan. And else, the existence of the othe liquidators is to give private entity a space to join in Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Perseroan Terbatas. The Writer also analyses that the cause of the low performance of Balai Harta Peninggalan is given by the problem surrounding human resources and fat bureaucracy. Therefore, the Writer proposes to run administrative reform in order to solve these problems."