Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kondisi yang kontras antara nasib para lansia di negara maju dan di negara berkembang. Dengan fasilitas pensiun yang sangat baik, para lansia hidup dengan kualitas yang tinggi di negara maju. Pensiun dipandang sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa mereka selama ini. Sehingga, memasuki usia pensiun merupakan masa yang sangat dinanti-nantikan. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah dan proporsi lansia dibandingkan kelompok usia pekerja serta penerapan sistem PAYG, dimana manfaat pensiun ditanggung oleh kelompok bekerja, maka sistem pensiun di negara maju menghadapi permasalahan pembiayaan yang memicu defisit anggaran. Sementara, di negara berkembang, lansia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dengan kualitas hidup yang rendah, dimana 80% lansia tidak memiliki jaminan pensiun. Oleh karena itu, pensiun merupakan masa yang menakutkan karena terkesan seperti sebuah hukuman, dimana individu kehilangan kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kondisi di atas memunculkan isu, bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia yg sudah tinggi di negara maju tanpa mengganggu kesinambungan keuangan negara. Di sisi lain, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, bagaimana negara berkembang dapat meningkatkan kualitas hidup lansianya. Lebih lanjut, bagaimana meningkatkan keadilan di masyarakat, khususnya bagi para lansia Apakah benar bahwa perwujudan keadilan dan kesinambungan keuangan negara merupakan sebuah trade-off Adakah suatu cara untuk mengatasinya, yaitu sebuah sistem yang memenuhi asas keadilan sekaligus menjamin kesinambungan keuangan negara Dengan latar belakang dan isu yang ada, maka studi ini ditujukan untuk:  1) merumuskan sebuah model analitis baru bagi sistem pensiun yang adil sekaligus dapat menjamin kesinambungan keuangan negara; 2) memberi solusi terhadap isu tradeoff antara keadilan dan kesinambungan keuangan negara; dan 3) menghadirkan sebuah perspektif ekonomi terhadap keadilan.

---

Currently, there is a contrast quality of life between older persons in developed countries and in developing countries. With sophisticated facilities, older persons in developed countries are living in high quality standard of live. Pension is seen as a reward for retirees for their contribution for economy in their young ages. Therefore, being retiree is the time that everybody wishes. However, increasing in number and proportion of ageing, decreasing number of young generation and PAYG implementation where pension benefits is paid by active workers, then pension system in developed countries face financial issues such as budget deficit. In contrast, in the developing countries, older persons live in the low quality of live. There are 80% older persons live without pension benefits. Hence, retirement is a dark period as the individuals lost their chance to have a job and to generate income. The contrast condition creates an issue, how to keep high quality of live for retirees in the developed countries without harms state budget. In another hand, with limited budget, how can developing countries increase quality life for the retirees Based in the issues above, the main objective is to construct a new analytical model for a just and financially sustainable pension system in developing countries. It is a model, which overcomes the issue of the trade-off.  It also aims to illustrate the constructed model with Indonesias case. The other objectives are to scrutinize states role in social protection system among regimes and to know public expectation on pension system in Indonesia.

Abstrak :
The implementation of fully funded pension scheme for civil servant retirement in Indonesia is one of the government solutions to reduce the burden of pension expenditure on the state budget. However, to implement such a scheme, the government deemed it necessary to prepare an appropriate governance model in order to achieve the goal of fully funded scheme. The government needs to pay attention to several issues related to the implementation of a fully funded scheme, namely the issue of pension fund management, contributions, investment, regulations and risks. By distributing questionnaires and interviews to key stakeholders, the extent of government readiness to implement a fully funded pension scheme could be evaluated, based on which it was found that the government does not have readiness to adopt the fully funded pension scheme and several tasks remain to be accomplished.

Penerapan skema fully funded pada sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia merupakan salah satu alternatif yang akan diambil oleh pemerintah guna mengurangi beban belanja pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun untuk menerapkan skema tersebut, pemerintah dipandang perlu untuk menyiapkan suatu tata kelola agar tujuan dari penerapan skema fully funded ini dapat tercapai. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait rencana penerapan skema fully funded, yaitu masalah pengelola dana pensiun, iuran/ kontribusi peserta, investasi dana pensiun, peraturan, dan risiko. Dengan melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada narasumber, dalam penelitian ini dievaluasi sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan skema fully funded pada sistem pensiun pegawai negeri: yang mana pemerintah tidak memiliki kesiapan untuk mengadopsi skema ini dan terdapat hal-hal yang harus dilakukan terkait dengan implementasi tersebut.